Dari Blog Open Budgets
Para Pemimpin Menyepakati Transparansi Anggaran saat KTT Anti Korupsi – Bagaimana Selanjutnya?
Setelah kasus Panama Papers yang menguak industri keuangan yang ilegal, Inggris mengadakan KTT Anti Korupsi pertama di bulan Mei 2016. KTT ini mengumpulkan para pemimpin dunia untuk membahas cara mengatasi korupsi dengan memperkuat transparansi, mengembalikan aset yang dicuri, dan meningkatkan koordinasi penegakan hukum. Claire Schouten dari IBP hadir dan mempertimbangkan hasil diskusi tersebut serta apa yang terjadi selanjutnya untuk anggaran terbuka
Baca Lebih Lanjut »
Seni Pertanggungjawaban yang Dipimpin Warga Lima Hal Utama dari Forum Kemitraan Global untuk Pertanggungjawaban Sosial (Global Partnership for Social Accountability/GPSA) bentukan Bank Dunia
Pada bulan Mei, forum mitra-mitra GPSA Bank Dunia digelar di Washington, D.C. dan memberi kesempatan membahas bagaimana masyarakat sipil dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pemerintah dan memikirkan pemahaman kita yang berkembang mengenai hubungan antara warga dan negara. Brendan Halloran dari IBP menghadiri forum ini dan membagikan lima hal utama dari hasil diskusi.
Baca Lebih Lanjut »
Auditor Dikekang, Legislatif Ompong: Mengapa Pengawasan Pemerintah Tidak Mampu Menghasilkan Pertanggungjawaban Anggaran
Sejak tahun 2006, Open Budget Survey (Anggaran Survei Terbuka) berusaha mengukur peranan dan keefektifan lembaga-lembaga audit tertinggi dan legislatif dalam berkontribusi atas anggaran yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dalam tulisan ini, Vivek Ramkumar dari IBP menjelaskan kaitan antara lembaga pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran berdasarkan data dari Open Budget Survey 2015.
Baca Lebih Lanjut »
Apa yang Kita Pelajari Tentang Ekosistem dan Perubahan Sosial?
Dengan mendokumentasikan kampanye-kampanye masyarakat sipil dan mengamati sistem pengawasan di lokasi kampanye, IBP menyadari perlunya mengubah asumsi kita mengenai pekerjaan anggaran masyarakat sipil dan dampaknya. Dalam esai ini dari Laporan Tahunan 2015 kami, Albert van Zyl dan Paolo de Renzio memkirkan peranan yang saling melengkapi yang dapat dilakukan berbagai pelaku dalam ekosistem pertanggungjawaban dan berbagai macam cara untuk memperkuat ekosistem tersebut.
Baca Lebih Lanjut »
Publikasi IBP yang Baru
Anda Tidak Mampu Melakukannya Sendiri Belajar dari Hubungan Kerjasama dalam Kampanye Anggaran Masyarakat Sipil
Selama hampir sepuluh tahun, IBP meneliti bagaimana dan mengapa kampanye masyarakat sipil mengenai anggaran mengalami keberhasilan atau kegagalan. Berdasarkan temuan dari hampir 30 studi kasus yang mencakup lima benua, makalah ini merangkum semua yang telah kami pelajari sejauh ini. Makalah ini terutama berfokus pada hubungan antara organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah dan non pemerintah, dengan mengamati bagaimana dan mengapa mereka berperan atas kesuksesan kampanye anggaran.
Baca Lebih Lanjut »
Argentina: Menegakkan Kemenangan Hukum bagi Akses Universal ke Pendidikan
Studi kasus ini menceritakan kampanye Civil Association for Equality and Justice (ACIJ) di Argentina yang mendesak Kota Buenos Aires agar mematuhi kewajiban hukum dalam menyediakan pendidikan awal tanpa biaya bagi anak-anak. Setelah mengalami kemacetan mekanisme resmi untuk memantau kepatuhan pemerintah, ACIJ mengambil tindakan hukum lebih lanjut dan menggalang dukungan masyarakat melalui media dan upaya advokasi lainnya. Di tengah kampanye yang sedang berlangsung, ACID berhasil memperoleh lebih banyak tempat bagi anak-anak, pengeluaran yang lebih baik untuk infrastruktur, dan sistem baru untuk pendaftaran online.
Baca Lebih Lanjut »
Kenya: Cara Membaca dan Menggunakan Perkiraan Anggaran
Panduan ini merupakan bagian dari seri Kenya IBP tentang cara membaca dan menggunakan dokumen anggaran Kenya yang utama di tingkat nasional dan daerah. Edisi ini melihat Perkiraan Estimasi Anggaran, dengan menggunakan Perkiraan Anggaran nasional Kenya tahun 2016/2017 sebagai contoh.
Baca Lebih Lanjut »
Bacaan Lebih Lanjut dari Lapangan
- IBP adalah salah satu dari 14 organisasi yang mendapat penghargaan bintang lima (peringkat tertinggi) dalam mendanai dan memberikan transparansi dalam laporan baru mengenai transparansi kelompok pemikir kebijakan publik di Transparify yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni.
- “Ideas for Future Work on Transparency and Accountability (Gagasan untuk Kinerja Masa Depan Perihal Transparansi dan Pertanggungjawaban)” dari Carnegie Endowment for International Peace adalah seri esai tentang masa depan gerakan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan oleh para aktivis dan sarjana terkemuka, termasuk Paolo de Renzio dari IBP.
- Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai defisit Federal A.S., The Hutchins Center di Brookings Institution mengembangkanThe Fiscal Ship (Kapal Fiskal), sebuah game online yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan fiskal dan moneter.
- “How National Audit Offices Can Support Implementation of the SDG (Bagaimana Kantor-kantor Audit Nasional Dapat Mendukung Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB),” dari blog Finance Management (Manajemen Keuangan) milik Dana Moneter Internasional, menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan TPB mereka dan menjabarkan peranan lembaga audit tertinggi.
- Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT/Inisiatif Global untuk Transparansi Fiskal) menerbitkan seri tulisan di blog untuk menyajikan berbagai ide bagi negara-negara anggota Open Government Partnership (Kemitraan Pemerintah Daerah Terbuka) yang mempersiapkan Rencana Tindakan Nasional mereka. Tulisan pertama menguraikan langkah-langkah yang dapat dilakukan berbagai negara untuk meningkatkan transparansi fiskal dan partisipasi masyarakat; tulisan ke dua menggunakan data dari Open Budget Survey 2015 untuk mengamati cara anggaran dan proses anggaran yang terbuka dan transparan dilakukan di negara-negara anggota OGP.
Apakah SJC Memahami Anggaran Cape Town? Anda yang Menilai
Dalam rubrik opini di Ground Up, Albert Van Zyl dan Jessica Taylor dari IBP mendukung analisa Social Justice Coalition (SJC/Koalisi Keadilan Sosial) tentang anggaran sanitasi Kota Cape Town.
Artikel ini mendapat tanggapan dari Masizole Mnqasela, Ketua Komite Tetap Pemerintah Daerah di Pemerintah Provinsi Western Cape, yang membantah analisa itu namun mengundang pemangku kepentingan untuk melakukan diskusi meja bundar.