Dalam Masalah Ini: KOTA TRANSPARAN, AKUNTABILITAS DI SRI LANKA YANG BERTANGGUNG JAWAB, IKUT SERTA, TRANSPARANSI DAN PEMASARAN, BLOG CORNER, TECH CORNER, PUBLIKASI IBP, DARI LAPANGAN , PEKERJAAN
Transparansi dan Inisiatif Akuntabilitas di Asia Utara
Membuka Pekerjaan: Mengadvokasi Transparansi untuk warganegara India
Memperluas Upaya Akuntabilitas Anggaran Wilayah di Sri Lanka
Dari Laporan Tahunan
Keterlibatan Adalah Transparansi yang Baru
Apakah KomunItas Peduli Terhadap Transparansi Fiskal?
Blog Corner
Tech Corner
Perkembangan Pusat Data Membawa Transparansi kepada Bantuan Pembangunan
Publikasi
Pekerjaan
Publikasikan Pegawai Advokasi yang Anda Danai
Transparansi dan Inisiatif Akuntabilitas di Asia Utara
Pekerjaan Terbuka: Mengadvokasi Transparansi bagi Kota India, oleh Ambar Nag Janaagraha, Pusat bagi Kewarga-Negaraan dan Demokrasi
Di tahun 2014, Janaagraha Pusat bagi Kewarga-Negaraan dan Demokrasi, sebuah organisasi masyarakat sipil di Bangalore, India,inisiatif meluncurkan Pekerjaan Terbuka ntuk mengatasi masalah sistemik yang memanifestasikan dirinya pada kualitas hidup yang buruk di kota-kota India.
Meningkatkan Transparansi
Pekerjaan Terbuka berinisiatif mencari warganegara yang terlibat, wakil yang terpilih, dan data pejabat pemerintah di tingkat hiper-lokal. Ambisinya adalah untuk membantuk kota India menetapkan transparansi tingkat finansial dan operasional sebanding dengan Kota New York, Boston, London, dan Durban. Tujuan proyek mengasumsikan penambahan relevansi terhadap latar belakang pemerintahan India yang baru diumumkan 100 Misi Kota Pintar, yang akan melihat kota-kota bersaing untuk mendapatkan dana pusat INR 1 miliar (US $ 16 juta), dan partisipasi masyarakat akan dijadikan bagian integral dari tata kota.
Perputaran proyek dimulai dengan pengumuman di anggaran kota di setiap awal tahun anggaran. Janaagraha membuat Ringkasan Anggaran yang bertujuan untuk mengungkap anggaran kota dengan menganalisa alokasi terhadap Informasi seperti ini, termasuk peta ini yang meneliti alokasi anggaran per kapita di lingkungan Bangalore selama 2015-16, membantu warga negara melihat bagaimana pajak mereka akan dibelanjakan hingga tahun berikutnya.
Terus Memantau Pekerjaan Sipil
Langkah berikutnya adalah untuk membantu masyarakat dan The next step is to help citizens and wakil yang terpilih memahami perk embangan pekerjaan. Pekerjaan Terbuka menginisiatif advokasi dengan menggunakan sistem online untuk melacak perkembangan proyek kota dan inisiatif. Informasi demikian dapat digunakan oleh warganegara untuk memahami proyek apa yang sedang dilaksanakan di kawasan mereka, oleh agen atau kontraktor mana, dan berapa anggaran yang dikeluarkan atas pekerjaan yang diselesaikan. “Auditor Masyarakat Digital” dapat menutup lingkaran umpan balik oleh pengguna yang diizinkan untuk mengomentari terhadap penyelesaian proyek yang memuaskan, serta memungkinkan mereka untuk merekomendasikan dan memberikan suara pada pekerjaan yang ingin mereka lihat di kawan mereka, contohnya dimana anggaran partisipatori berada di tempatnya. Modul pekerjaan sedang dipublikasi sebagai data set terbuka yang mengandung informasi di setiap proyek kota yang sedang berjalan.
Mengukur Kualitas Jalanan…Satu-persatu Setapak Jalan
Dasar analisis untuk mengalokasi anggaran membutuhkan ukuran tahunan dari kualitas infrastruktu dan layanan di tingkat kawasan. Untuk mengadvokasi ini, Janaagraha melakukan survei Nilai Kualitas Jalanan. Ketika memungkinkan, pengumpulan data adalah urun daya oleh warga yang memiliki ponsel pintar melalui platform online yang dibangun secara khusus. Hasilnya sejumlah nilai di jalan, lingkungan, dan tingkat kota yang mengukur kualitas infrastruktur dan layanan, seperti jalan raya, air, sanitasi dan keamanan.
Platform Online Keterlibatan Warga Negara
Rencana jangka menengah adalah untuk membuat semua data ini tersedia melalui platform keterlibatan masyarakat secara online. Ini akan menyajikan tampilan terintegrasi dari anggaran kota, bekerja, infrastruktur, dan pelayanan kepada warga, wakil yang terpilih, dan para pejabat. Inilah yang akan terlihat:
Akhir permainan untuk inisiatif Pekerjaan Terbuka adalah untuk memampukan para peserta anggaran di kota India, dengan porsi anggaran daerah yang disisihkan untuk proyek-proyek usulan warga. Platform online akan menjadi pusat dengan tugas membawa masyarakat bersama dalam pertemuan dengan wakil dan pejabat pemerintah pilihan mereka.
Janaagraha telah memulai inisiatif di rumah mereka dengan visi untuk meningkatkan hingga ke kota India lainnya, dan pada akhirnya, ke kota di negara tetangga dimana masyarakat yang menderitta dengan masalah yang sama.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai inisiatif Pekerjaan Terbuka, hubungi Ambar Nag di [email protected].
Memperluas Upaya Akuntabilitas Anggaran Wilayah di Sri Lanka , oleh Penelitian Verite, Sri Lanka
Memastikan tanggung jawab praktek anggaran membutuhkan kewaspadaan. Ini juga membutuhkan mekanisme kelembagaan untuk membuat keputusan anggaran lebih transparan. Ini tidak hanya berlaku terhadap pengeluaran, tetapi juga terhadap keputusan anggaran yang mempengaruhi pendapatan.
Ambil contoh kasus dari Sri Lanka dimana pajak eksais seperti pada produk rokok dan minuman alkohol merupakan sumber pendapatan pemerintah yang signifikan. Setiap tahun, pendapatan dari pajak eksais pada rokok sendiri menghasilkan sekitar LKR 60 miliar (sekitar US$ 440 juta). Salah menangani keputusan yang terkait kepada pajak-pajak ini dapat mengakibatkan pemerintah untuk memboikot miliaran pendapatan yang potensial.
Kewaspadaan dan Publisitas dapat Meningkatkan Akuntabilitas
Di Sri Lanka keputusan pada penyesuaian tarif pajak eksais terutama di tangan birokrat dalam Kementrian Keuangan, dan tanggung jawab ini telah ditangani dengan keliru — dengan dampak yang serius pada pendapatan. Pajak eksais roko untuk merek yang paling terkenal (yang telah mendapati 80 persen di pasar) presentase telah menurun dari 70.8 persen di tahun 2006 menjadi 59 persen di tahun 2012.
Menjadi waspada terhadap pemantauan aliran anggaran dan pendapatan dapat membuka penyimpangan tersebut, dan mempublikasi yang diidentifikasi dapat memperkuat akuntabilitas. Penelitian Verité menyelesaikan hal ini di tahun 2014 pada pajak rokok dan di bulan Oktober di tahun yang sama Kementrian Keuangan meningkatkan tarif pajak eksais kembalik ke tingkat di tahun 2006.
Tanpa Pengawasan yang Ketat Masyarakat dapat Diperdaya.
Bagaimana pun juga, sepertinya tanggapan rupanya korektif hanya pada permukaan saja. Pada saat yang bersamaan bahwa nilai pajak eksais dikembalikan ke nilai sebelumnya, pemerintah mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perputaran pajak yang diberlakukan pada rokok — secara efektif memotong pajak sekitar 14 persen.
Denan demikian, pengawasan yang ketat harus dipertahankan untuk mencegah kemerosotan dan mengevaluasi tanggapan pemerintah yang seolah-olah menguntungkan terhadap masalah yang benar-benar terkena korektif atau hanya untuk menutupi masalah.
Mekanisme yang Transparan sangat Berharga
Alaisa Penelitian Verité mengungkapkan bahwa pengurangan pajak secara bertahap pada rokok telah menelan biaya pemerintah sebesar LKR 76 miliar (hampir US$ 558 miliar) dalam kurun waktu delapan tahun terakhir. Delapan tahun ini layak dari seluruh pemebelanjaan pemerintah pada program dukungan negara yang terbesar bagi orang miskin.
Kekurangan dari transparansi dalam pengaturan pajak memudahkan pengurangan tarif hingga tidak terdeteksi. Sebagai tambahan, kepada kebutuhan terhadap pengawasan dan publisitas, pemerintah memerlukan mekanisme lembaga yang transparan yang membimbing dan memungkinkan akuntabilitas untuk keputusan seperti itu. (Untuk lebih lanjut mengenai ini lihat“Parlemen seharusnya memiliki formula untuk mengatur rokok.”)
Keputusan Pendapatan sama pentingnya dengan Keputusan Pengeluaran
Advokat untuk pemerintahan yang lebih baik, kebijakan, dan serta hasil di Sri Lanka, dan di seluruh dunia, cenderung untuk lebih fokus pada sisi masalah pengeluaran – meminta pemerinta untuk mengalokasikan bagian yang lebih besar dari anggaran untuk pelayanan masyarakat dan dukungan bagi masyarakat miskin. Tetapi semua panggilan ini seringkali ditolak oleh orang yang menunjuk kepada keterbatasan anggaran dan tanggung jawab manajemen ekonomi makro. Studi kasus saat ini juga menunjukkan bahwa pada sisi pendapatan anggaran, ketelitian pemantauan dan advokasi menentang pemotongan pajak yang tidak perlu dan pengurangan lainnya yang membatasi sumber daya masyarakat yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, serta penting untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi Nilangika Fernando di [email protected].
Dari Laporan Tahunan
Partisipasi Adalah Transparansi yang Baru
Awal kerja IBP dengan CSO di seluruh dunia, sangatlah jelas bahwa rintangan umum dan terus-menerus dihadapi oleh mitra kami adalah tidak adanya akses ke informasi anggaran pemerintah yang luas. Disinilah IBP, terutama melalui Survei Anggaran Terbuka dan kegiatan yang terkait, serta pemangku kepentingan uang negara telah berfokus pada upaya terakhir. Dan pekerjaan ini sudah mulai berbuah. Beberapa putaran dari Indeks Anggaran Terbuka telah menampilkan perbaikan secara bertahap dalam praktek transparansi anggaran di seluruh dunia. Bagaimana pun juga, pekerjaan ini jauh dari penyelesaian.
Di seluruh dunia, CSOs telah semakin banyak digunakan memperluas akses informasi pada anggaran pemerintah untuk menahan pemerintah mereka atas pertanggungjawaban. Namun, meskipun telah ada keberhasilan yang menonjol, pengungkapan data anggaran yang lebih besar oleh pemerintah tidak selalu mengarah ke partisipasi yang efektifk dalam proses anggaran oleh masyarakat sipil atau membawa peningkatan akuntabilitas di pihak pemerintah. Ada beberapa faktor yang bermain disini, termasuk kapasitas masyarakat sipil yang terbatas dan batas waktu dan tingkat informasi anggaran yang detail yang diterbitkan. Tetapi pembatas yang penting bagi keterlibatan masyarakat dan CSO adalah masih kurangnya kesempatan formal terhadap partisipasi proses anggaran yang berarti.
Untuk mengetahui tingkat pemerintah mana yang melibatkan masyarakat dalam proses anggaran, IBP menambah jumlah pertanyaan berhubungan dengan tempat resmi pemerintah yang menyediakan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam Survei Anggaran Terbuka Tahun 2012 Hasilnya mengungkapkan bahwa praktek pemerintah dalam mendorong partisipasi masih tertinggal jauh di belakang praktek transparansi mereka. Tenemuan ini diperkuat oleh temuan dari studi penelitian IBP lainnya yang telah menunjukkan bahwa undang-undang anggaran hanya menspesifikasi transparansi yang lebih umum daripada undang-undang yang memerlukan partisipasi masyarakat juga dalam peroses anggaran.
IBP telah menggunakan penemuan ini selama dua tahun terakhir untuk menelusuri penyebab terjadinya kemajuan yang begitu sedikit dalam peningkatan partisipasi di dalam negara. Diskusi kami dengan pemerintah dan pemangku kepentingan keuangan publik lainnya dari waktu ke waktu ini telah membantu kita untuk memahami resistansi terhadap partisipasi masyarakat dalam anggara dengan lebih baik dan untuk mengindentifikasi beberapa model yang baik dari mekanisme partisipasi yang sedang diterapkan oleh sejumlah negara.
Dukungan untuk Partisipasi Masyarakat DibangunSecara Bertahap
Survei Anggaran Terbuka Tahun 2012 mendapatkan bahwa praktek pemerintahan melibatkan masyarakat asuh dalam anggaran belumlah cukup untuk menfasilitasi akuntabilitas yang lebih besar — dan pada sebagaian negara sama sekali absen. Bagaimana pun juga, sejak 2012, OBS beberapa langkah penting telah diambil alih oleh badan pengaturan standar internasional untuk mendukung partisipasi anggaran masyarakat luas untuk transparansi yang lebih baik.
Di tahun 2012 GIFT mengeluarkan 10 prinsip tingkat tinggi pada transparansi fiskal, termasuk salah satu yang secara khusus mendukung peran serta masyarakat dalam anggaran. Prinsip GIFT adalah yang selanjutnya disetujui dalam resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Semenjak GIFT telah menerbitkan laporan yang lebih mendetail yang menerangkan elemen penting dari partisipasi masyarakat bersamaan dengan serangkaian studi ka sus yang menerangkan praktek partisipasi masyarakat di Brasil, Filipina, dan Korea Selatan.
Pengatur standar internasional lainnya telah mengikutinya. Tahun 2014 OECD menerbitkan“Prinsip Anggaran Tata Kelola Pemerintahan” dan menekankan bahwa “perdebatan terhadap pemilihan anggaran harus bersifat inklusif, partisipatif, and realistis.” Juga di tahun 2014, Dana Moneter Internasional (IMF) menerbitkan revisi Code on Good Practices on Fiscal Transparancy (Pedoman Praktek yang Baik Mengenai Transparansi Fiskal) dan mendorong “pemerintah untuk menyediakan … masyarakat dengan ringkasan implikasi kebijakan anggaran dan sebuah kesempatan untuk berpatisipasi dalam pembahasan anggaran yang mudah diakses.” Akhirnya, di tahun 2013, satu dari pedoman yang dikeluarkan oleh Organization International fori Supreme Audit Institutions mengindentifikasi beberapa instrumen dan alat-alat untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses auditing. Jadi bagian tampaknya akan datang bersamaan, sekalipun kemajuan lebih lambat dari yang IBP inginkan.
Yang Telah Kami Pelajari Tentang Partisipasi Masyarakat Keprihatinan dan Solusi yang Memungkinkan
Karena keterlibatan masyarakat dan CSO dalam proses anggaran menjadi pekerjaan penting IBP, ini telah menjadi kritis bagi kami menguji resistansi luas untuk memberi ruang agar hal ini terjadi. Alasa yang paling sering pemerintah sebutkan tentang mengapa mereka tidak mengutamakan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pada umumnya jatuh ke dalam empat kategori berikut ini:
Partisipasi masyarakat sangat tidak praktif pada tingkat nasional karena membutuhkan penciptaan sistem yang bisa mengakomodasi keterlibatan jutaan masyarakat. Ada banyak solusi yang tersedia untuk mengurangi masalah proses pengambilan keputusan anggaran yang berlebihan dengan keterlibatan masyarakat. Jika pemerintah menginginkan tempat terbuka untuk partisipasi dengan skala besar, teknologi dapat membantu. Beragam tingkat pemerintahan di A.S. telah mengadakan pertemuan balai kota secara virtual di mana warga dapat secara langsung mengkomunikasikan permasalahan dan prioritas mereka tentang anggaran. Korea Utara dan negara lain telah menyiapakan saluran siaga penipuan bagi warga untuk melaporkan praktek korupsi ke lembaga pengawas anggaran. Contoh dari negara lain menunjukkan bahwa tahapan tertentu dari proses anggaran yang lebih bisa menerima partisipasi dalam skala besar dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, pemerintah Brazil merintis keterlibatan penduduk luas melalui partisipasi penyusunan anggaran, sementara pemerintah India telah menggunakan audit sosial untuk melibatkan sepuluh ribu warga dalam mengawasi pelaksanaan anggaran.
Tetapi, partisipasi masyarakat massal bukan satu-satunya pilihan. Untuk keputusan anggaran teknis atau keputusan anggaran terfokus yang terbatas, seperti pada kebijakan pajak tertentu atau program sosial, ini akan lebih masuk akal untuk mencari partisipasi perwakilan dari CSO yang terkait, serikat buruh, dan universitas diantara para ahli lainnya. Dengan memanfaatkan konsultasi dari target tersebut, pemerintah bisa mempertimbangkan beragam pandangan, termasuk masukan dari yang paling dekat dengan masalah di lapangan, sebelum mengambil keputusan.
Untuk menfasilitasi proses ini, beberapa pemerintahan memelihara daftar berdiri dari individu dan CSO tertarik pada masalah khusus. Kemudian pemerintah bisa menghubungi individu-individu dan organisasi-organisasi ketika masalah yang menyangkut mereka sedang dipertimbangkan. Keberhasilan dari daftar tersebut bergantung pada pemerintah untuk memastikan bahwa pihak yang berkepentingan ini menerima informasi dengan jelas dan tepat mengenai cara mereka bisa bergabung ke dalam daftar dan bahwa daftar tersebut disusun tanpa diskriminasi atau pengecualian yang sewenang-wenangnya dan termasuk representasi yang memadai dari komunitas yang kurang mampu atau terpinggirkan.
Partisipasi masyarakat yang akan mengarah pada permintaan alokasi anggaran yang lebih besar atau subsidi yang akan menghentikan anggaran fiskal Yang memegan pandangan ini terkadang menyarankan bahwa partisipasi masyarakat harus berfokus pada penerapan anggaran dan bukan pada perencanaan dan perumusan Bagaimana pun juga, penelitian IBP terhadap partisipasi masyarakat dalam anggaran tidka menghasilkan apa-apa yang mengarah pada hubungan kausal antara keterlibatan praktek demokrasi dan defisit anggaran yang lebih tinggi. Selama masih ada bukti bahwa legislatif dengan kekuasaan yang tanpa batas untuk mengubah anggaran terhubung dengan pengeluaran dan defisit yang lebih besar, bahkan ini bukanlah sebuah pemberian. Ada kasus di mana komite keuangan legislatif yang kuat telah dirubah Total yang mengajukan pengeluaran sehingga memeriksa defisit anggaran yang lebih tinggi. Dalam hal yang sama, partisipasi masyarakat bisa dirancangan dengan cara dapat mengurangi maslah anggaran defisit yang tidak terkontrol. Keuntungan dari partisipasi yang luas adalah pembuat keputusan pemerintah adalah bahwa pembuat keputusan pemerintah yang terkena keanekaragaman yang lebih besar dari pandangan mengenai anggaran tersebut sebelum membuat pilihan yang tak terhindarkan antara persaingan prioritas.
Partisipasi masyarakat langsung dalam membuat keputusan anggaran dapat merusak peran konstitusional legislatif dengan menyetujui dan mengawasi anggaran. Banyak yang berpendapat bahwa legislator yang dipilih oleh rakyat secara memadai mewakili kepentingan masyarakat dan sehingga tidak diperlukan lagi keterlibatan masyarakat dalam masalah keuangan. Apa yang IBP telah pelajari dari pekerjaannya dengan negara-negara di sekitarnya bahwa mekanisme untuk partisipasi masyarakat bisa saling melengkapi pengawasan legislatif dengan menghadirkan pengetahuan dan informasi yang baru ke dalam pembahasan anggaran legislatif. Terlebih lagi, di banyak negara kapasitas legislatif untuk menganalisa keuangan masih lemah. Kemampuan komunitas akademik, dan sumber daya dari masyarakat sipil, dapat menambahkan kapasitas ini dan mendukung kemampuan dalam mengambil keputusan legislatif.
Sulit untuk mengukur partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa mekanisme partisipasi benar-benar memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran. Ini yang paling memprihatinkan bahwa ukuran untuk partisipasi masyarakat tidak mengatasi hambatan yang dihadapi oleh komunitas yang dirugikan dan lebih lanjut lagi memberdayakan golongan masyarakat yang lebih makmur. Ini merupakan perhatian yang paling penting tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk diatasi. Untuk memenuhi tantangan ini, kerangka hukum dapat diciptakan untuk memastikan bahwa segmen populasi yang dirugikan dapat memiliki kesempatan yang cukup supaya suara mereka dapat didengar. Terlebih lagi, baik eksekutif atau legislatif bisa mengatur mendengar pendapat publik selama kebijakan anggaran yang ditujukan untuk keuntungan populasi yang paling dirugikan dapat didiskusikan. Diskusi pada dengar pendapat ini bisa menampilkan tampilan pengeluaran yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, umur, pendapatan, atau wilayah untuk memperlihatkan dampak dari kebijakan pada kelompok masyarakat yang berbeda, atau, seperti yang dilakukan di beberapa negara, para legislator bisa tour ke negara-negara untuk mengumpulkan masukan dari mereka yang tidak bisa bepergian ke ibukota. Setelah mendengar pendapat tersebut telah dilaksanakan dan sebagai lanjutan pertimbangan anggaran, pemerintah seharusnya menyediakan tanggapan kepada masyarakat bagaimana sudah seharusnya pemerintah menyediakan tanggapan bagi masyarakat tentang bagaimana caranya masukan-masukan digunakan untuk mengembangkan rencana anggaran serta meningkatkan pelaksanaan anggaran.
Langkah Selanjutnya
Sangat membanggakan untuk melihat mereka yang berada di kelompok internasional yang datang untuk mengakui pentingnya partisipasi publik dalam anggaran. Perdebatan ini tampaknya bergeser dari “Haruskah kita melakukan ini?” ke “Apa cara yang terbaik untuk kita lakukan?” Namun, keprihatinan tentang partisipasi penuh pada tingkat negara sangat nyata, dan tantangan ada bagi pemrakrasa untuk mengembangkan dan mempromosikan mekanisme yang secara efektif memampukan semua masyarakat untuk terlibat dengan penuh ariti bersama pemerintah dalam pengambilan keputusan anggaran. IBP sangat sadar bahwa kelangkaan mekanisme yang bermakna bagi partisipasi bisa mengacaukan pertarungan untuk transparansi yang lebih besar, jadi ini merupakan prioritas utama bagi kita untuk melangkah ke depan.
Pertama, kami akan menggunakan Survei Anggaran Terbuka untuk membangun dengan jelas kebutuhan yang takternegosiasikan untuk partisipasi masyarakat dalam proses anggaran jika terjadi akuntabiitas yang nyata. Kami akan meningkatkan penekanan kami pada partisipasi melalui Survei dengan mengembangkan indeks partisipasi yang akan menyediakan sebuah sarana reguler, sebanding peralatan keras untuk mengukur dan menelusuri performa pemerintah pada tingkat negara. Indeks ini akan memungkinkan pemerintah, CSO lokal, donatur, dan pelaku akuntabilitas lain untuk memantau dan mempromosikan kemajuan terhadap perangkat tolak ukur yang umum.
IBP juga akan melanjutkan untuk memainkan sebagai peran utama dalam agenda ambisius dari GIFT di tahun 2015 untuk mendokumentasikan contoh-contoh praktis dan bermakna dari partisipasi masyarakat dari seluruh dunia melalui studi kasus dan menggunakan contoh-contoh ini untuk membuat panduan untuk partisipasi masyarakat. Kami berencana untuk mendiskusikan draf panduan pada pertemuan empat negara di mana pemerintah dan CSO lokal akan mempertimbangkan relevansi prinsip untuk konteks khusus negara mereka. GIFT akan menggunakan masukan dari pertemuan ini untuk memodifikasi panduan sebelum mendorong maju untuk mengembangkan menu dari praktik yang baik, yang dapat menjadi fondasi untuk seperangkat norma-norma internasional, juga sebagai ukuran untuk menilai performa tingkat negara.
Ketiga, IBP akan menggunakan hasil, standar, dan praktik yang baik untuk mendorong perkembangan institusi internasional dan regional untuk mempromosikan transparansi yang lebih luas dan keterlibatan masyarakat dalam anggaran di negara-negara anggota dan untuk mendukung mitra di advokasi mereka untuk membuka ruang untuk partisipasi pada tingkat negara.
Apakah Komunitas Investor Peduli Terhadap Transparansi Fiskal?
Di tahun 2013, IBP mengedit sebuah buku studi kasus yang memeriksa ekonomi politik dari transparansi fiksal. Secara khusus, volume menilai faktor-faktor yang telah membimbing pada utama di transparansi anggaran di negara-negara seperti Brasil, Afrika Selatan, dan Korea Selatan. kemajuan Penelitian menemukan bahwa faktor utama yang mengarahkan kemajuan pada transparansi anggaran adalah keinginan di pihak pemerintah untuk memperlihatkan baik sektor swasta domestik dan pasar finansial internasional bahwa mereka serius mengenai tanggung jawab fiskal mereka. Publikasi juga melaporkan hubungan yang kuat antara transparansi anggaran yang meningkat dan peringkat kredit yang lebih tinggi serta biaya pinjaman yang lebih rendah pada obligasi pemerintah. Penemuan ini menguatkan pandangan IBP bahwa komunitas investor , khususnya investor di pasar obligasi yang berdaulat, dapat memainkan peran penting dalam memotivasi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dari praktik anggaran mereka. Bagaimana pun juga, kami masih memerlukan pemahaman yang lebih baik mengapa para investor akan tertarik dengan transparansi fiskal sehingga kami bisa melibatkan mereka dengan lebih baik dalam upaya lebih mempromosikan anggaran terbuka.
Di tahun 2014 IBP mencapai dua terobosan penting dalam diskusinya dengan komunitas investor. Tahun lalu, Bloomberg L.P., perangkat lunak finansial, data, dan media besar, telah menanda-tangani kesepakatan dengan IBP untuk membuat data yang lengkap dari semua dari semua empat kali Survei Anggaran Terbuka yang tersedia untuk klien melalui data terminal. Perusahaan menghubungi IBP mengenai penyediaan data dari Survei Anggaran Terbuka karena telah melihat relevansi data tersebut untuk mengkaji resiko investasi di negara tertentu.
Kedua, Pasar Investor Berkembang Alliance (The Alliance) – sebuah kelompok nirlaba dari profesional investor yang mencari untuk mempromosikan praktek pemerintahan yang baik dalam pasar berkembang dimana mereka menginvestasikannya – kolaborasi yang diprakarsai dengan IBP dan GIFT BeDitemukan di New York pada tahun 2010, anggota Alliance termasuk analisis investasi, manajer portfolio, dan bankir investasi yang berbagi filosofi “kecerdasan ditindaklanjuti dengan melakukan investasi yang bertanggung jawab.”
Di bulan Desember 2014 Alliance mengorganinasi sebuah acara di New York dimana anggota staff IBP, anggota GIFT dari IMF, Bank Dunia, dan Sekretariat GIFT, membahas transparansi fiskal negara dalam pasar yang berkembang dengan para investor. Mengikuti diskusi ini, Alliance membantu IBP memimpin survei dari 10 anggota analisisnya dari departemen investasi yang berbeda, untuk menggali lebih dalam terhadap kepentingan sektor swasta mengenai transparansi fiskal. Sementara kami mengetahui hal tersebut, anggota Alliance, yang mensurvei tidak selalu mewakili komunitas investor yang lebih luas, IBP mampu mengumpulkan empat wawasan penting ke dalam jenis data yang dicari para investor, juga peran yang bisa mereka mainkan dalam mendorong pemerintah untuk memperluas transparansi anggaran.
Investor ingin data fiskal dan anggaran lebih untuk diterbitkan oleh pemerintah.
Kebanyakan dari responden survei menganggap transparansi fiskal menjadi masalah penting yang mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan berapa banyak untuk diinvestasikan dalam negara. Bagaimana pun juga, pada umumnya yang mensurvei tidak memuaskan dengan jumlah data fiskal yang saat ini mereka dapat memperolehnya dari pemerintah, terutama dari pusat Kementrian Keuangan namun juga dari lembaga statistik nasional. Untuk para investor, kekurangan data yang tersedia bisa menjadi tanda potensi kelemahan fiskal yang dirahasiakan.
Hampir semua responden menyatakan minat yang kuat untuk membuat data anggaran tata kelola pemerintah dan kondisi fiskal yang tersedia bagi orang-orang yang berkepentingan.. Satu tanggapan mengomentari,”Ini membuat saya tidak nyaman untuk mendapatkan data rahasia dikarenakan makes me uncomfortable to get confidential data due to the etika pada fakta. Investor lain harus dapat mengakses juga, dan saya akan mencapai satu titik untuk mengatakannya.”
Investor tertarik dalam tertarik pada beragam rangkaian data mengenai pencapaian rencana dan hasil fiskal, daripada agregat dan makro ekonomi just .
Hal ini seringkali diperdebatkan bahwa para investor hanya tertarik pada data di tingkat makro agregat, tetapi data survei kami berpendapat lain bahwa para investor tertarik pada yang jauh lebih luas dari data fiskal. Survei meminta responden tentang minta meraka di setiap delapan dokumen anggaran yang dinilai melalui Survei Anggaran Terbuka. Diantara dokumen perencanaan anggaran pemerintah, survei responden menyatakan minat mereka dalam data yang terdapat dalam Laporan Pra-Anggaran, Anggaran Proposal Eksekutif, dan Anggaran Ditetapkan. Antara dokumen pelaksanaan anggaran, para responden menemukan Ulasan Pertengahan Tahun lebih bernilai dibandingkan laporan pelaksana anggaran bulanan atau kuartalan. Mengingat bahwa Laporan Audit memberikan penilaian independen terhadap pelaksanaan anggaran pemerintah, IBP terkejut bahwa responden kurang tertarik pada mereka dibandingkan Laporan Keuangan dan Anggaran Tahunan Laporan.
Informasi pada lamaran makro ekonomi, pendapatan sumber daya, dan tingkat dan susunan utang juga penting bagi para responden. Mereka kurang tertarik pada informasi tentang sensitivitas anggaran pemerintah untuk perubahan dalam dugaan ekonomi makro atau data tentang kesinambungan pendapatan. Selanjutnya, data aset dan kewajiban non-utang dianggap lebih penting daripada data proyeksi kewajiban jangka panjang, seperti jaminan sosial, pensiun, dll Para responden juga menemukan informasi kinerja dan data non-finansial Lainnya yang lebih berharga daripada tingkat program informasi anggaran.
Baik sektor keuangan negara dan sektor swasta menekankan perlunya perencanaan. Jadi itu menarik bahwa responden menganggap informasi hasil aktual dari dua anggaran tahun sebelum menjadi lebih penting dibandingkan kerangka jangka menengah untuk pengeluaran, yang berisi informasi tentang rencana anggaran untuk dua tahun ke depan melampaui tahun anggaran berjalan. Dengan jelas, nilai kapasitas manajemen fiskal investor, bukanlah visi.
Pada akhirnya, menekankan kepentingan mereka dalam beragam data fiskal, responden ingin akses ke lebih dari anggaran pemerintah hanya pusat. Mereka juga menginginkan informasi tentang di luar anggaran kegiatan fiskal dan badan, anggaran pemerintah subnasional, dan perusahaan publik non-finansial.
Investor memanfaatkan laporan transparansi fiskal yang minim di pasar negara berkembang yang diterbitkan oleh Bank Dunia, IMF, dan IBP.
Tampaknya bahwa minta investor dalam memiliki berbagai data anggaran pemerintah belum diterjemahkan ke dalam minat yang sesuai dalam penilaian eksternal transparansi anggaran. Dengan sedikit pengecualian, responden terbiasa dengan evaluasi transparansi fiskal IMF (sebelumnya dikenal sebagai Laporan Fiskal pada Ketaatan Standar dan Kode), Survei Anggaran Terbuka IBP, atau laporan yang dikeluarkan oleh Pengeluaran Publik Bank Dunia yang menjadi tuan rumah dan Akuntabilitas Keuangan (PEFA) Program.
Responden yang menyadari laporan ini menunjukkan bahwa fitur yang paling penting dari laporan ini “konsistensi dan komparabilitas antar negara,” diikuti dengan “cakupan luas di negara-negara” dan “peringkat kuantitatif.” Mereka menganggap fitur tersebut sebagai “penilaian kualitas data fiskal yang dilaporkan” dan “masuknya rekomendasi pada prioritas untuk reformasi” menjadi kurang penting. Sehubungan dengan tanggapan tersebut, IBP, IMF, dan Program PEFA harus melakukan upaya yang kuat untuk menyebarluaskan Survei Anggaran Terbuka dan penelitian transparansi terkait lainnya kepada investor.
Investor tertarik pada komunikasi pentingnya transparansi fiskal kepada pemerintah dalam forum yang berbeda-beda.
Hampir semua responden menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi – atau bersedia untuk berkomunikasi dengan – pejabat pemerintah tentang kesenjangan dalam transparansi fiskal atau kelemahan dalam kualitas data fiskal. Namun, responden juga antusias mengenai cara-cara pembelajaran tertentu di mana mereka bisa membantu mempromosikan transparansi fiskal yang lebih besar dan tentang jenis data yang tersedia dalam laporan penilaian yang dikeluarkan oleh IBP, IMF, dan Program PEFA.
Responden survei juga menguraikan cara mereka saat mengkomunikasikan pentingnya transparansi fiskal kepada pemerintah. Banyak mengutip pertemuan tatap muka; yang lain menyebutkan partisipasi mereka dalam asosiasi investor. Beberapa mengutip “pertunjukkan jalan” (ketika pemerintah merencanakan penerbitan obligasi yang baru dengan mengirim tim dari kementrian keuangan dan bank pusat ke New York untuk mempromosikan kepada investor) sebagai kesempatan terbaik untuk mendiskusikan masalah transparansi. Kesempatan lain untuk bertemu dengan pejabat pemerintah terjadi selama konferensi investor, seperti yang diselenggarakan di sekitar pertemuan Bank Dunia-IMF di Washington, yang Akhirnya D.C. dalam beberapa kasus, investor menyelenggarakan pertemuan mereka sendiri dengan pejabat pemerintah ketika berkunjung ke suatu negara.
Langkah Selanjutnya
Kedua pertemuan Alliance di New York dan survei investor berikutnya memberikan pemahaman tentang bagaimana komunitas investasi saat ini berpendapat tentang transparansi fiskal. Informasi baru akan membantu IBP dan GIFT untuk menentukan cara untuk bekerja lebih dekat ke sektor swasta untuk mempromosikan transparansi fiskal.
Dengan diikutsertakannya formal Alliance sebagai anggota GIFT, IBP dan GIFT memiliki mitra yang penting dalam memperluas pembahasan dengan para investor tentang transparansi anggaran. Alliance berencana untuk memperingati IBP dan GIFT untuk menerbitkan obligasi sebagaimana yang mereka umumkan sehingga IBP bisa memproduksi laporan yang disesuaikan pada transparansi fiskal negara di negara-negara yang menerbitkan obligasi. Laporan seperti itu akan memasukkan informasi pada kesenjangan utama dalam transparansi fiskal di negara-negara yang menyediakan informasi yang terperinci dimana survei kami memberikan nilai investor. Alliance akan mencari kesempatan untuk mendiskusikan laporan ini dengan pemerintahan terkait. IBP gembira mendapatkan potensi kerjasama ini, dengan memiliki pemegang saham yang berbeda-beda yang bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama yang meningkatkan kecenderungan untuk membuat perbaikan nyata dalam transparansi anggaran.
Selain rencana pekerjaan IBP dengan Alliance, kami akan menguji penemuan survei dengan segmen yang lebih luas dari komunitas para investor dan menjelajahi kesempatan yang akan melengkapi karya Alliance dan memperluas melampaui kelompok para investor.
Blog Corner
Memantau Pengeluaran pada Dunia Pasca 2015: Bagaimana Ini Dapat Bekerja?
Sebagai dunia pinggiran yang pernah dekat dengan finalisasi perjanjian pembangunan pasca-2015, IBP’s Paolo de Renzio tampaknya memastikan data tersebut yang berkaitan dengan tujuan dibuatnya tersedia dengan luas. de Renzio menggarisbawahi jumlah inisatif yang diambil bersamaaan, dapat menunjukkan langkah ke depan.
Lebih Dari Pada Jumlah: Anggaran Terbuka dan Revolusi Data
Revolusi data telah mendapatkan beberapa sambutan yang berpikir tentang bagaimana caranya membuka data terbuka dapat lebih baik melayani kebutuhan masyarakat miskin. IBP’s Jamison Crowell dan Ryan Flynn melihat bagaimana, ketika data keuangan hadir ke masyarakat, ada beberapa cara yang mudah untuk membuat lebih banyak informasi tersedia
Dari Situs
Dimana Adaptasi Iklim Keuangan Memimpin?
Lembaga Sumber Daya Manusia mengamati masyarakat manakah yang paling terkena dampak perubahan iklim menerima pendanaan yang dimaksudkan untuk membantu daerah-daerah yang sedang berkembang beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Blog juga menghubungkan ke perangkat baru untuk organisasi masyarakat sipil yang tertarik pada melacak dan menganalisa dana-dana ini di negara mereka.
Tech Corner
Perkembangan Pusat Data Membawa Transparansi kepada Bantuan Pembangunan oleh Anna Hope, Perkembangan Inisiatif
Inisiatif perkembangan telah membuat Pusat Pengembangan Data untuk mempermudah pengembangan data untuk diakses masyarakat, dan digunakan.. Ini bermaksud untuk memampukan masyarakat untuk mengadvokasi alokasi dengan lebih baik dari sumber daya global dan nasional, transparansi yang lebih luas dan akuntabilitas di semua tingkat, dan memastikan bahwa keputusan tersebut berakar pada bukti.
Perkembangan Data Hub mendatangkan transparansi yang lebih baik tentang bagaimana caranya donatur mengalokasikan bantuannya, menjawab pertanyaan kritis seperti berapa banyak pengeluaran mereka, dimana dan dalam bentuk apa bantuan disalurkan, dan ke sektor apa. Ini memberikan kemiskinan, kerentanan dan data indikator sosial sehingga Anda dapat melihat seberapa baik negara melakukannya sepanjang waktu dan bagaimana mereka membandingkan satu dengan yang lain.
Ini juga merupakan perangkat utama global untuk sumber daya masyarakat domestik. Ini memberikan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada ‘pendapatan dan pembelanjaan domestik pemerintah, mendatangkan banyak data dalam negeri untuk memperlihatkan bagaimana sumber daya dibangkitkan dan digunakan, dan berapa banyak yang dikeluarkan per orang.
Dengan menyediakan data dari global ke tingkat subnasional,Pengembangan Data Hub memberdayakan masyarakat dengan fakta dan angka-angka di ujung jari mereka dari sumber yang tepercaya yang tersedia, serta mengizinkan data ini untuk diakses secara gratis, dan diunduh bila memungkinkan.
Dan hal itu menunjukkan kekuatan data – membantu membuat kasus untuk itulah mengapa kita memerlukan banyak data untuk diterbitkan paling terperinci dan ke standar umum.
Publikasi
“Ringkasan Anggaran No. 30 – Devolusi di Kenya: Apakah Pemerintah Nasional masih Menahan Dana Yang Seharusnya didelegasikan?” Membangun analisa devolusi di Kenya disajikan dalam Ringkasan Anggaran No. 26 dan Ringkasan Anggaran No. 29, pandangan singkat ini tentang bagaimana pendanaan masih berlanjut kepada pemerintah nasional sebagai fungsi delegasi.
“Ringkasan Anggaran No. 31 – Partisipasi dalam Reformasi Anggaran Masyarakat dan Gender”: Eksplorasi singkat cara mereka memberikan saran mengenai reformasi manajemen keuangan negara dapat dipastikan bahwa kaum perempuan tidak dikecualikan ketika sisi bagian permintaan dari reformasi ini dirancang.
“Sebuah Tuntunan kepada Anggaran Mesir” menjelaskan bagaimana keuangan negara dikelola di Mesir. Menulis dengan bahasa yang sederhana dan mudah diakses, dan ditambah dengan contoh-contoh yang nyata, hal ini bermaksud untuk membantu para pembaca memahami bagaimana anggaran Mesir dirumuskan, dari mana datangnya keuangan negara, dan bagaimana ia dibelanjakan?
Membacan Lebih Lanjut dari Bidang ini
In the think piece “Mobilizing Accountability: Masyarakat, Pergerakkan dan Negara,” penulis Brendan Halloran dan Walter Flores menguji kembali peranan warga, organisasi, dan pergerakannya, serta menyarankan cara-cara yang mendukung upaya-upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negaranya.
“Mengikuti Keuangan 2015: Cara Menilai 50 Negara dalam Memberikan Akses Online ke Data Pembelanjaan Pemerintah,” sebuah laporan yang dikeluarkan oleh US PIRG (Public Interest Research Group), ditemukan bahwa negara A.S. terus membuat kemajuan komprehensif, satu tahap, satu klik transparansi dan akuntabilitas untuk pengeluaran pembelanjaan pemerintah daerah. Sepanjang tahun lalu, banyak negara telah meluncurkan situs baru dan yang lebih baik untukmembuka buku tentang belanja publik dengan lebih baik, atau telah mengadopsi praktek baru untuk semakin mempermudah akses warga negara terhadap informasi pengeluaran kritis. Di beberapa negara, bagaimana pun juga, masih harus menempuh jalan yang panjang.
Makalah Overseas Development Institute paper “Mengatasi Inkrementalisme: Reformasi Anggaran dan Alokasi Anggaran di Chile” menginvestigasi dampak dari institusi fiskal pada peforma fiskal, dengan menggunakan realokasi pada anggaran sebagai ukuran peforma. Ini mendapatkan bahwa alokasi anggaran yang lebih ketat sedikit lebih telah tersedia, dan bahwa reformasi institusional yang dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas berhasil mematahkan hubungan antara pengeluaran dan realokasi, serta memiliki dampat yang signifikan dan positif terhadap besarnya realokasi tahunan.
“Mendanai Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan: Pelajaran dari Pembelanjaan Pemerintah pada MDGs” menggunakan dataset yang baru dan unik dari 67 negara pada pengeluaran MDG pada tahun 2012-14, data set terbaru pada pinjaman dan penundaan pengeluaraan, digabungkan dengan analisis yang mendalam dari tren pendanaan terbaru di negara-negara yang maju, untuk menarik pembelajaran bagi agenda SDGs Anggaran untuk Pembangunan (FID)
Pekerjaan
Direktur Operasional IBP
IBP sedang mencari yang dinamis, pengalaman tinggi Direktur of Operational yang akan bertanggung jawab untuk mengawasi beragam fungsi berhubungan dengan infrastruktur dan operasi organisasi, dan akan menjadi pemimpin demi memastikan pengelolaan dan pengoperasian yang efektif di seluruh organisasi.
Publikasikan Pegawai Advokasi yang Anda Danai
Publikasikan Pegawai Advokasi Senior yang Anda danai menemukan yang akan memimpin strategi advokasi dan mengimplementasikan proyek Standar Penggabungan Data.