Dalam Edisi ini: PEMBAHASAN CUACA, PENDANAAN PASCA 2015, PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL, KRISIS ANGGARAN DI EL SALVADOR, BAHAN PELATIHAN, PUBLIKASI IBP, FROM LAPANGAN, LOWONGAN PEKERJAAN
Melibatkan dengan Perjanjian Internasional
Arti Negosiasi Cuaca bagi Anggaran Nasional
Pasca 2015: Transparansi, Pertanggungjawaban, dan Partisipasi dalam Pendanaan untuk Pembangunan
Pertanggungjawaban dan Partisipasi
Memikirkan Kembali Tentang Pertanggungjawaban Sosial
Krisis Keuangan yang Membayangi dan Program-program Sosial yang Rentan di El Salvador
Bahan Pelatihan
Publikasi
Bacaan Lebih Lanjutddari Lapangan
Lowongan Pekerjaan
Melibatkan dengan Perjanjian Internasional
Arti Negosiasi Cuaca bagi Anggaran Nasional, oleh Pieter Terpstra, World Resources Institute
Pada awal bulan Desember 2014, ribuan perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, dan sektor swasta berkumpul di Lima untuk menghadiri Negosiasi Perubahan Cuaca PBB. Setelah menghadapi berbagai negosiasi yang sulit selama dua minggu, para delegasi meletakkan dasar untuk perjanjian cuaca internasional yang akan ditandatangani di Paris tahun depan. Tahun ini para delegasi akan melanjutkan negosiasi dan mulai melaksanakan tugas berat, yaitu mengubah unsur-unsur teks negosiasi yang luas itu menjadi rincian yang spesifik.
Namun apa arti keputusan yang diambil di Lima tersebut bagi pemerintah-pemerintah nasional yang diperhadapkan pada tugas untuk mengatasi berbagai dampak perubahan cuaca dan mengurangi emisi mereka? Selain itu, bagaimana organisasi masyarakat sipil dan kelompok anggaran dapat berperan?
Momentum yang Bagus Sekali yang Menghantarkan ke Negosiasi
Pentingnya Momentum yang menghantarkan ke Lima. Dimulai pada bulan September dengan berlangsungnya KTT Cuaca Sekretaris Jenderal PBB dan People’s Climate March. Amerika Serikat dan Tiongkok – dua dari penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di dunia – telah menandatangani perjanjian yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengurangi emisi mereka. Tidak lama kemudian, Uni Eropa mengumumkan bahwa paling lambat tahun 2030 akan mengurangi emisi GRK-nya menjadi setidaknya 40 persen di bawah tingkat 1990. Di saat yang sama, sejumlah besar perusahaan swasta berkomitmen untuk mengambil tindakan mengenai cuaca, mengurangi emisi mereka, dan memperkuat ketahanan mereka terhadap dampak cuaca.
Ada pula momentum dalam hal keuangan. International Development Finance Club (IDFC), sebuah kelompok yang terdiri dari bank pembangunan tingkat nasional, regional, dan internasional,– mengumumkan bahwa pada tahun 2013, mereka berkomitmen membantu sebesar AS$89 miliar untuk adaptasi dan mitigasi. Selanjutnya, dua belas negara berjanji membantu sejumlah AS$10 miliar untuk Dana Cuaca Ramah Lingkungan guna membantu berbagai negara agar bersiap menghadapi dampak cuaca dan beralih ke ekonomi karbon rendah. Ini adalah tonggak yang penting: karena menunjukkan bahwa negara-negara maju mempercayai dana tersebut dan meyakinkan negara-negara yang sedang berkembang bahwa dana akan mengalir.
Kemajuan yang Lambat Dalam Negosiasi
Namun dalam negosiasi tersebut, rincian tentang cara mendanai aksi cuaca dengan memadai tidak cepat terlihat. Tercapai mufakat dalam hal unsur-unsur teks akhir yang akan membentuk dasar bagi perjanjian cuaca yang baru di tahun 2015 untuk periode pasca 2020. Tapi banyak yang berharap bahwa keputusan akhir itu akan mencakup “peta” untuk cara menggalang $100 miliar per tahun dalam hal dana cuaca yang ditentukan akan dimulai pada tahun 2020.
Negara-negara maju didorong untuk memberikan bantuan, namun tidak harus melaporkan berapa banyak mereka akan berkomitmen untuk menyediakannya. (Para perunding cuaca menyebutnya “Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional yang Dimaksudkan.”) Karena itu, para perunding perlu menemukan cara lain untuk meresmikan komitmen dana bagi dana cuaca.
Namun tahun ini membutuhkan jauh lebih banyak kemajuan dana untuk menjamin kesepakatan global yang baru. Misalnya, sumber, saluran, alokasi, dan tingkat dana cuaca untuk tahun-tahun mendatang masih belum jelas. Perlu ada kerja sama dan kompromi jika kerangka kerja untuk menggalang triliunan dolar yang dibutuhkan bagi pengurangan dan ketahanan emisi akan disepakati.
Apa Artinya bagi Organisasi Anggaran?
Meskipun kemajuan dalam memastikan rinciannya terasa lambat, jumlah dana masyarakat yang dihabiskan untuk kegiatan terkait cuaca cenderung meningkat. Pemerintah-pemerintah nasional akan terus memposisikan diri untuk mengakses dana internasional tersebut. Di saat yang sama, berbagai negara harus meningkatkan pengeluaran dari anggaran mereka sendiri untuk mengatasi meningkatnya dampak perubahan cuaca dan mengurangi emisi GRK mereka.
Pemerintah nasional memiliki berbagai pilihan untuk menyalurkan dana cuaca. Misalnya: mereka dapat memadukan pertimbangan cuaca dalam sistem manajemen anggaran yang ada, atau menciptakan dana dan organisasi khusus untuk mengelola dana cuaca. Saat ini banyak negara mulai melakukan pilihan ke dua dan sedang dalam proses mendirikan — jika belum — berbagai kebijakan, prosedur, dan lembaga nasional untuk mengelola dana cuaca.
Dalam negosiasi tersebut, fokus diskusi keuangan beralih dari “berapa banyak” menjadi “apa yang dicapai.” Berbagai kelompok anggaran dan organisasi masyarakat sipil lainnya adalah amat sangat penting bagi diskusi ini — peran mereka amat sangat penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan efektif. Dengan melibatkan dalam perdebatan cuaca, kelompok-kelompok anggaran dapat memperkuat pengetahuan dan posisi mereka untuk mempengaruhi proses perencanaan dan kebijakan, memantau pelaksanaan, dan meningkatkan kesadaran. Mereka juga dapat menggalang masyarakat dan berbagai organisasi untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Keterlibatan yang kuat dari masyarakat sipil di tingkat nasional maupun internasional mampu menghasilkan perbedaan dalam memastikan bahwa pendanaan untuk perubahan cuaca dapat meraih tujuannya, yaitu pertumbuhan ekonomi karbon rendah dalam dunia yang tangguh.
Untuk informasi lebih jauh, hubungi Pieter Terpstra di [email protected].
Pasca 2015: Transparansi, Pertanggungjawaban, dan Partisipasi dalam Pendanaan untuk Pembangunan , oleh Claire Schouten, International Budget Partnership
2015 ditetapkan untuk menjadi tahun yang luar biasa bagi pembangunan global. Khususnya karena kita akan melihat hasil akhir dari proses Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pasca 2015. Akhir tahun lalu, PBB mengeluarkan laporan akhir mengenai TPB. International Budget Partnership (IBP) menyambut laporan tersebut ssementara menuntut target- target yang lebih spesifik agar transparansi dan partisipasi anggaran dimasukkan ke dalam kerangka kerja.
Keuangan adalah hambatan yang paling sering disebut dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini diakui di Konferensi Rio + 20 pada tahun 2012, yang menyaksikan pembuatan proses antar pemerintah untuk menilai dan menyarankan pilihan bagi pendanaan yang efektif. Proses yang konon disebut sebagai Pendanaan bagi Pembangunan (PBP) ini telah dimulai dan didukung Majelis Umum dan meliputi konsultasi dengan berbagai lembaga keuangan dan pemangku kepentingan di tingkat regional maupun internasional, termasuk kalangan bisnis dan masyarakat sipil.
Transparansi keuangan, partisipasi, dan pertanggungjawaban harus menjadi pusat bagi kerangka kerja pasca 2015, pusat bagi semua sarana pelaksanaannya, dan pusat bagi Pendanaan bagi Pembangunan. Ini merupakan panggilan utamadari IBP dan semua mitra kami.
Juan Castillo dari Fundación Solidaridad, yang membantu memastikan tercapainya tujuan pembelanjaan bagi pendidikan di Republik Dominika, menyoroti pentingnya transparansi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, dan partisipasi keuangan dalam sebuah sesi FFD belum lama ini di PBB. Beliau mencatat bahwa semua hal ini “penting artinya bagi pembangunan sosial ekonomi negara karena berperan pada investasi masyarakat yang adil dan bertanggung jawab.”
Seperti yang diserukan oleh IBP dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya, Castillo menyerukan:
- transparansi yang mutlak mengenai bantuan, pendapatan dan pengeluaran terhadap masing-masing TPB;
- mekanisme untuk memantau pengeluaran dan hasil-hasilnya terhadap setiap tujuan dan sasaran yang ada, misalnya pelacak keuangan; dan
- partisipasi warga negara dalam proses anggaran, termasuk legislatif yang melaksanakan acara dengar pendapat di saat-saat penting dari siklus anggaran.
Di saat proses antar pemerintah terus berlanjut sebelum konferensi Pendanaan bagi Pembangunan di bulan Juli 2015, kami siap membantu memajukan pembangunan yang terbuka dan berkelanjutan dan pendanaan yang akan memastikan pencapaian hasil.
Untuk informasi lebih jauh, hubungi Claire Schouten di [email protected].
Pertanggungjawaban dan Partisipasi
Memikirkan Kembali Tentang Pertanggungjawaban Sosial, oleh Fletcher Tembo dan Louise Ball, Overseas Development Institute
Selama dua puluh tahun terakhir, investasi donatur untuk inisiatif pemberdayaan warga negara dan pertanggungjawaban sosial telah berkembang pesat. Kecenderunggan ini berasal dari pemikiran baru mengenai apa yang membuat bantuan menjadi efektif, yaitu yang menekankan keterlibatan beraneka macam pelaku di samping transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih besar. Tapi bagaimana kita dapat mewujudkan cita-cita ini menjadi tindakan?
Baru-baru ini, program Research and Policy in Development (RAPID) milik Overseas Development Institute (ODI) menerbitkan laporan yang menjawab pertanyaan ini. Laporan tersebut melihat keefektifan program pertanggungjawaban dan mempertimbangkan cara meningkatkan semua program tersebut. Laporan itu memetik pelajaran dari program Mwananchi ODI, yang bertujuan untuk memperkuat keterlibatan warga negara dengan pemerintah lokal maupun nasional di enam negara di Afrika.
Lawan Bicara dan Perubahan Kelembagaan
Mwananchiadalah bahasa Kiswahili yang berarti rakyat jelata. Mwananchi adalah program sepanjang lima tahun yang bertujuan untuk “mengubah hubungan antara warga negara dengan negara menuju transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih besar.” Dalam kerja sama dengan berbagai organisasi pengkoordinir nasional di setiap negara, Mwananchi meminta proposal dari apa yang disebut sebagai lawan bicara— yaitu organisasi masyarakat sipil (OMS), saluran media dan otoritas tradisional — untuk mengidentifikasi dan melaksanakan proyek warga negara.
Pembicaraan terjadi bila pelaku menciptakan hubungan, kondisi, dan ruang yang tepat bagi perubahan. Kendati secara tradisional para donatur menganggap (dan mendukung) OMS sebagai “lawan bicara”, pengalaman Mwananchi ini jelas menunjukkan bahwa para pelaku lain berhasil memainkan peranan ini. Yang penting, mereka memiliki karakteristik yang tepat untukmembantu menyelesaikan masalah tindakan bersama.
Menurut penelitian ini, mungkin tidak ada gunanya bila memilih organisasi atau individu untuk dilibatkan dalam suatu proyek hanya karena memiliki reputasi yang baik — bahkan mungkin akan menghambat perubahan. Melalui pendekatan beberapa pemangku kepentingan, bila lawan bicara yang tepat (“pencetus perubahan besar”) telah diidentifikasi dan didukung, mereka akan mampu menarik para pelaku lain yang relevan. Pada akhirnya, para pelaku lain ini akan berperan dalam menemukan solusi yang tepat.
Namun ada dilema maupun tantangan yang melekat pada pendekatan ini. Berdasarkan pada pengalaman Mwananchi, berbeda dari OMS, sebagian lawan bicara non tradisional (misalnya anggota parlemen, kepala lokal atau birokrat) tidak mudah menerima untuk menggunakan kerangka kerja yang bersifat memberikan maupun menggunakan pendekatan manajemen proyek yang menjadi ciri khas program yang didukung donatur. Meskipun tantangan semacam itu bisa menyebabkan donatur dan organisasi pengkoordinir menyukai kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, sebaliknya mereka harus memikirkan kembali mengenai bagaimana program-program dirancang dan didukung agar dapat memberi ruang bagi keragaman pelaku yang lebih luas.
Berpikir Kembali Tentang Desain dan Mekanisme Dukungan
Menurut pengalaman dari Mwananchi, jelas bahwa inisiatif yang didukung dari luar harus bersikap fleksibel dan mampu beradaptasi. Laporan ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan oleh donatur dan organisasi pelaksana program semacam itu.
- Menemukan pencetus perubahan besar: perlu meluangkan waktu untuk mengidentifikasi dan mendukung lawan-lawan bicara yang memiliki keahlian dan jaringan guna menciptakan perubahan nyata.
- Mengelola untuk hasil: kemajuan terjadi dalam jangka panjang — fokus yang sempit terhadap tujuan dan indikator yang tidak fleksibel atau yang telah ditetapkan bisa menyebabkan tidak produktif.
- Skala waktu yang fleksibel: mendorong pencapaian hasil yang terlalu dini akan dapat merusak hubungan, mengikis kepercayaan yang dibangun, dan secara keseluruhan berdampak lebih lama terhadap suatu inisiatif.
- Pendanaan yang fleksibel: memungkinkan perpanjangan program, bila ada kemungkinan besar untuk memperdalam dampak, secara signifikan dapat meningkatkan manfaat melebihi biaya yang dikeluarkan.
- Struktur biaya: rasio biaya dan pembatasan anggaran harus dinilai secara berkala dan berdasarkan kasus per kasus, untuk memastikan tidak akan mengganggu kualitas atau dampak.
- • Kemajuan pemantauan: pendekatan kerangka kerja logis cenderung berfokus pada hasil yang lebih dapat diukur. Di Mwananchi, menggabungkan kerangka kerja logis dengan strategi pemetaan hasil terbukti sukses dalam meraih lebih banyak jenis hasil proses atau perilaku.
Kesimpulan
Kesuksesan pendekatan beberapa pemangku kepentingan terhadap pertanggungjawaban sosial membutuhkan inovasi dan fleksibilitas yang lebih besar dari donatur. Ini akan mencakup pemikiran kembali mengenai semua aspek desain program dan penyediaan program, termasuk cara kita memahami konteks lokal, struktur kekuasaan, modalitas pendanaan, hasil, dan jangka waktu.
Untuk informasi lebih jauh mengenai penelitian ini, hubungi Fletcher Tembo di [email protected].
Krisis Keuangan yang Membayangi dan Program-program Sosial yang Rentan di El Salvador, oleh Rocío Campos, International Budget Partnership
Sejak tahun 1990-an, pemerintah El Salvador terus-menerus berhutang untuk mengimbangi kecepatan dengan pengeluaran publik. Reformasi keuangan pada tahun 2010 mengakui masalah ini. Namun menurut penilaian IMF belum lama ini, hutang publik terus meningkat – dari 54,25 persen dari PDB pada akhir tahun 2012 menjadi 58 persen pada tahun 2013. Meskipun Hukum Mengenai Pembangunan dan Perlindungan Sosial menjamin kelangsungan investasi untuk berbagai program yang sangat dibutuhkan, kelangsungan pengeluaran semacam itu dalam menghadapi tekanan keuangan tetap menjadi masalah.
Mengingat hal ini, November lalu IBP menyelenggarakan forum untuk mengamati kelangsungan pengeluaran sosial di El Salvador. Dengan mengumpulkan para pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan politisi dari seluruh penjuru spektrum politik, forum ini bertujuan untuk berupaya memelihara dan meningkatkan pelayanan sosial di tengah hutang publik yang kian besar. (Lihat Penyajian dalam bahasa Spanyol di sini.)
Diskusi Umum
Forum ini menyediakan ruang bagi para peserta untuk secara terbuka mendiskusikan dan memperdebatkan kelangsungan pengeluaran sosial. Terlihat beberapa sudut pandang selama acara tersebut, yang mencerminkan keragaman perspektif dari para peserta.
Menurut Direktur Kebijakan Ekonomi dari kementerian keuangan, pengeluaran untuk pensiun merupakan kontributor utama bagi terhentinya lintasan keuangan di negara itu, sehingga sulit sekali untuk tidak menambah hutang. Hal ini sejalan dengan penilaian IMF baru-baru ini, yang menyatakan “peningkatan hutang akibat pensiun hingga 11 persen dari PDB.” Banyak pejabat pemerintah menekankan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan kunci disiplin keuangan.
Pimpinan National Health Forum, sebuah koaliasi OMS yang menangani masalah kesehatan, membahas bahwa penggelapan pajak dan sistem perpajakan yang regresif di El Salvador telah membuat pemerintah semakin tidak mampu menyediakan layanan publik yang berkualitas dan melindungi hak-hak dasar secara berkesinambungan.
Banyak peserta dari masyarakat sipil menggarisbawahi mendesaknya tindakan menyelaraskan kebijakan politik dan ekonomi dengan hak-hak ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Meskipun para pakar dari kelompok pemikir menyatakan sudut pandang serupa dalam hal menyampaikan kebijakan sosial dan ekonomi di samping menghubungkan reformasi keuangan dengan kebutuhan maupun prioritas pengeluaran sosial. Beberapa peserta di luar pemerintahan menyatakan bahwa pengeluaran untuk layanan bagi rakyat miskin sebaiknya perlu memperbaiki, bukannya melanggengkan, ketidakadilan yang mendasari.
Memandang ke Depan
Jenis-jenis diskusi yang jujur dan terbuka ini yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan harus tetap tetap dilakukan jika El Salvador harus mengatasi kesengsaraan keuangan publiknya. Ada kebutuhan mendesak agar pemerintah mengidentifikasi berbagai celah dan memperbaiki praktek-praktek yang buruk agar krisis yang saat ini mempengaruhi pensiun tidak akan menular ke program-program sosial lainnya. Amat sangat penting bagi pemerintah untuk menemukan berbagai cara dalam melindungi hak-hak dasar dan menyediakan layanan berkualitas selagi tetap bertanggung jawab dalam hal keuangan.
Bagi masyarakat sipil, inilah saat paling tepat untuk mengenyahkan berbagai tantangan yang dihadapi pengeluaran sosial dan menyampaikan seperti apa dampak kemungkinan pemangkasan kelihatannya terhadap berbagai sektor yang rentan. IBP akan terus menjajaki peluang untuk melibatkan berbagai pelaku di El Salvador guna membuktikan pentingnya investasi pengeluaran sosial.
Untuk informasi lebih jauh, hubungi Rocio Campos [email protected].
Bahan Pelatihan
Ingin mempelajari cara memantau pelaksanaan anggaran pemerintah? Belum lama ini IBP menerbitkan sekumpulan bahan pelatihan mengenai pemantauan anggaran untuk masyarakat sipil.. Dimaksudkan untuk mendukung pelatih, bahan ini dibagi menjadi delapan modul mandiri, masing-masing berfokus pada berbagai aspek pemantauan anggaran. Dan kunjungilah pembinaan kemampuan di situs web IBP untuk mendapatkan bahan pelatihan lain.
Publikasi
Apakah A.S. Sudah Bersikap Lebih Serius Mengenai Transparansi Keuangan di Seluruh Dunia? Setiap tahun, Departemen Luar Negeri A.S. mengadakan penilaian transparansi keuangan di negara-negara yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan A.S. dan menerbitkan hasil penemuannya. Ulasan singkat ini mengamati Laporan Transparansi Keuangan Tahun 2014, menjabarkan penemuannya, menemukan peningkatan bagi cara-cara Departemen Luar Negeri dalam menilai transparansi, dan merekomendasikan cara-cara untuk semakin meningkatkan penilaian di kemudian hari.
Bacaan Lebih Lanjut dari Lapangan– Liputan relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) telah menerbitkan kumpula n baru berisi studi kasus dan laporan sintesis mengenai berbagai inovasi bagi partisipasi masyarakat dalam proses anggaran dan proses keuangan. Studi kasus ini mengamati berbagai upaya ekstensif yang dilakukan Korea Selatan, Brasil, dan Filipina untuk menciptakan berbagai lembaga baru dan kebijakan baru yang mendorong partisipasi warga negara dan OMS dalam proses pembuatan kebijakan yang kompleks.
Makalah Kerja Inter-American Development Bank berjudul “Does Participatory Budgeting Improve Decentralized Public Service Delivery? (Apakah Penyusunan Anggaran Partisipatif Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik yang Didesentralisasi?)” provides the first experimental evaluation of the effects of the participatory budgeting model. Using a randomized contrmenyajikan evaluasi pertama berdasarkan pengalaman mengenai pengaruh model penyusunan anggaran partisipatif ini. Dengan menggunakan percobaan acak yang terkontrol mengenai unit-unit administratif tingkat penyelesaian di tiga wilayah Rusia, penelitian ini menemukan bahwa manfaat yang sering dikaitkan dengan Penyusunan Anggaran Partisipatif (PAP) — yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan pengumpulan pendapatan pajak lokal, lebih banyak bagian dari anggaran publik yang disalurkan untuk ayanan publik yang selaras dengan prioritas warga negara — hanya terjadi bila PAP dilaksanakan dalam pemerintahan daerah yang administrasinya sudah matang dan sudah didesentralisasi secara politik.
International Journal of Government Auditing menampilkan tulisan singkat, “Side by Side with People (Berdampingan dengan Masyarakat): Pengalaman Korea Mengenai Audit Partisipatif,” di lembaga milik Board of Audit and Inspection of Korea (BAI). Warga negara dan masyarakat sipil dapat meminta audit publik melalui mereka. Lembaga ini menggunakan pengalaman BAI sebelumnya dalam menangani tiga masalah utama mengenai kerja sama lembaga-lembaga audit dengan warga negara: nilai dan manfaat audit partisipatif, mekanisme risiko dan pengawasan, pelajaran yang dipetik, dan tantangan yang dihadapi.
“Demokrasi Partisipatif dan Kebijakan yang Efektif: Adakah Kaitannya? Evidence from Rural Peru (Bukti dari Pedesaan Peru)” dalam jurnal World Development mengamati kaitan antara lembaga demokrasi partisipatif dari tingkat bawah ke atas dan tingkat atas ke bawah dan kebijakan pertanian yang efektif di berbagai kotamadya pedesaan Peru. Menurut artikel ini, forum-forum sukarela partisipatif sangat berkaitan dan secara signifikan berkaitan dengan kebijakan pertanian lebih aktif dan lebih efektif. Namun terdapat hasil yang lebih kabur saat mengamati lembaga-lembaha penyusunan anggaran partisipatif wajib di Peru, yang menemukan kebijakan pertanian yang lebih aktif namun kurang efektif setelah pelaksanaannya.
“Participatory Budgeting, Rural Public Services and Pilot Local Democracy Reform (Penyusunan Anggaran Partisipatif, Layanan Publik di Pedesaan, dan Reformasi Percontohan Demokrasi Lokal)” adalah studi kasus mengenai penyusunan anggaran partisipatif (PAP) di kota Chengdu di Tiongkok, yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai zona percontohan untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang dan lebih terpadu antara daerah pedesaan dan perkotaan. Artikel ini mendokumentasikan berbagai penemuan penelitian yang dilakukan selama lebih dari lima tahun berdasarkan data dari 2.000 desa lebih.
Lowongan Pekerjaan
Direktur Strategi Negara
IBP mencari Direktur Strategi Negara untuk mengelola program strategi negara, mengembangkan dan melaksanakan visi yang inovatif guna meningkatkan dan memperluas karya kami.