Dalam Edisi ini: PAP DI PARIS, PERUBAHAN CUACA, PASCA TAHUN 2015, BLOG IBP, PUBLIKASI IBP, DARI LAPANGAN, LOWONGAN PEKERJAAN, BERITA DARI PUBLISH WHAT YOU PAY
Pemerintahan Partisipatif di Seluruh Duni
Penyusunan Anggaran Partisipatif Dilakukan di Paris
International Advocacy (Advokasi Internasional)
Perubahan Cuaca, Anggaran, dan Masyarakat Sipil
Di Mana Transparansi Menjadi Sesuai dalam Agenda Pasca Tahun 2015?
Sudut Blog
Berita Terbaru dari Open Budgets Blog
Publikasi
Bacaan Lebih Lanjutddari Lapangan
Lowongan Pekerjaan
GIFT Network Program Assistant
Buletin Publish What You Pay
Daftar untuk Mendapatkan Berita Terbaru dari PWYP
Pemerintahan Partisipatif di Seluruh Dunia
Penyusunan Anggaran Partisipatif Dilakukan di Paris, oleh Shannon Manley, International Budget Partnership
Walikota wanita pertama Paris, Anne Hidalgo, ingin “menjadikan Paris masa depan” dengan cara “memberikan kunci anggaran kepada warga negara.” Hidalgo telah menyisihkan lima persen dari anggaran investasi Paris – sebesar €426 juta (US$529 juta) mulai sekarang sampai tahun 2020 – untuk anggaran partisipatif. Dari tanggal 24 September sampai 1 October 2014, pemungutan suara Budget Participatif telah memberi kesempatan untuk pertama kalinya kepada penduduk Paris untuk memilih di antara 15 proyek yang diusulkan oleh warga negara dan didanai sebesar €20 juta (jumlah yang dialokasikan untuk tahun 2014-2015).
Hidalgo dan administrasinya meluncurkan kampanye melalui media sosial mengenai inisiatif tersebut, dengan menggunakan hashtag #NotreBudget (Anggaran Kami) untuk mengirimkan video, foto, dan infografis melalui Tweeter guna mengumpulkan pemilih. Selama minggu pemungutan suara itu, lebih dari 40.000 penduduk Paris memberikan suara secara online dan di 200 lokasi di seluruh kota itu. Proyek-proyek yang menang antara lain adalah dinding tanaman untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, taman belajar di sekolah, tempat pemungutan sampah bergerak, ruang bekerja bersama untuk wirausahawan muda, dan menyulap area-area publik yang terlantar menjadi ruang skrining dan pameran.
Inisiatif ini mendapat beraneka macam tanggapan. Sebagian penduduk meragukan kejujuran dan keadilan proses itu. Sedangkan lainnya mempertanyakan apakah kota Paris, yang pada bulan Juni mengumumkan defisit anggaran sebesar €400 juta (US$497 juta), mampu membiayai proyek-proyek semacam ini, apalagi uang yang digunakan untuk mempromosikan inisiatif tersebut. Meskipun demikian, banyak penduduk yang memuji inisiatif tersebut sebagai kesempatan bagi masyarakat yang tidak terlibat dengan politik setempat untuk menjadi terlibat, tanpa memandang dari partai mana mereka berasal.
Sejarah Singkat Mengenai Penyusunan Anggaran Partisipatif
PAP berasal dari Porto Alegre, Brasil, dan dikembangkan di sana pada tahun 1989 sebagai cara untuk menangani ketidakmerataan yang parah di kota itu. Di Porto Alegre, setiap tahun 50.000 penduduk berpartisipasi untuk mengalokasikan maksimal 20 persen dari anggaran kota ini. Lambat laun, PAP tersebar di seluruh Amerika Latin pada tahun 1990-an dan kini digunakan di hampir semua wilayah di dunia sebagai cara agar masyarakat dilibatkan secara langsung dalam mengambil keputusan anggaran, paling sering di tingkat lokal.
Secara tradisional, PAP telah diterapkan di berbagai negara yang sedang berkembang untuk membantu mengesahkan rezim-rezim politik yang lemah (lihat blog IBP mengenai Kyrgyzstan dan Kenya), namun akhir-akhir ini telah diakui bahwa partisipasi masyarakat juga dapat dan harus ada bila terdapat lembaga-lembaga yang kuat dan manajemen keuangan publik serta perhatian terhadap proyek sosial biasanya cukup tinggi.
Bila pemerintah-pemerintah lokal mengetahui lebih jauh mengenai cara penggunaan PAP dalam berbagai macam konteks, maka lebih banyak negara, termasuk negara di dunia “berkembang”, yang akan bergabung. Lisbon adalah ibukota pertama di Eropa yang menggunakan proses Pembuatan Anggaran Partisipatif pada tahun 2008, disusul oleh wilayah Tower Hamlets di London pada tahun 2009. Sebelumnya di tahun ini, Boston dan New York City di A.S. juga memberlakukan inisiatif PAP.
Ke Mana Selanjutnya?
Budget Participatif di Paris adalah anggaran partisipatif pertama di Perancis dan merupakan jumlah uang terbesar yang pernah dialokasikan untuk anggaran partisipatif. Karena merasa yakin akan kesuksesan inisiatif ini, Walikota Hidalgo menjanjikan Budget Participatif yang jauh lebih besar untuk tahun 2015 dan telah meluncurkan situs web bag i masyarakat untuk menyerahkan proposal.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi IBP di [email protected].
International Advocacy (Advokasi Internasional)
Bagaimana Pemerintah Akan Mengelola Anggaran Untuk Mengatasi Perubahan Cuaca? Dan Bagaimana Masyarakat Sipil Dapat Membantu? oleh Delaine McCullough, International Budget Partnership
Kian banyak informasi beredar mengenai pengaruh yang mungkin sangat berbahaya akibat perubahan cuaca di seluruh dunia. Berbagai peristiwa cuaca ekstrim yang sering terjadi, misalnya topan dan badai, permukaan laut yang meninggi, banjir dan kemarau bisa menelan korban jiwa, menyebabkan penyebaran penyakit, jaminan makanan menjadi berkurang, di samping hancurnya rumah dan infrastruktur lainnya.
Selain itu, perubahan cuaca diperkirakan akan paling parah melanda berbagai negara yang sedang berkembang, negara-negara yang memiliki infrastruktur yang lebih lemah, lebih sedikit sumber daya masyarakat, dan sistem yang tidak memadai dalam menyediakan berbagai layanan yang amat sangat penting yang dibutuhkan untuk menanggapi. Hal ini kemungkinan dapat memporak-porandakan perekonomian dan menghancurkan mata pencaharian, terutama di kalangan rakyat miskin.
Untuk menangani krisis perubahan cuaca, masyarakat internasional (yaitu pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil) perlu mengusahakan dua hasil:
- Mitigasi – Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengubah cara menghasilkan dan menggunakan energi dan barang-barang lain; di samping meningkatkan “penyerapan” karbon (yaitu hal-hal seperti hutan rimba yang menyerap karbon dan gas dari atmosfer)
- Adaptasi – Membantu berbagai sektor, masyarakat, dan rakyat yang rentan untuk beradaptasi dengan dampak-dampaknya.
Berapa biayanya?
Perkiraan mengenai jumlah dana baru yang perlu diperoleh agar mampu dapat memberikan tanggapan yang memadai terhadap perubahan cuaca adalah sebesar ratusan juta milyar dolar setiap tahun. Ini merupakan aliran dana yang luar biasa besarnya bagi negara-negara agar digunakan untuk mengatasi berbagai dampak cuaca tertentu dan berinvestasi untuk masa depan yang berkelanjutan dan tahan uji. Kesempatan ini belum pernah ada – namun hanya jika semua dana tersebut dikelola dengan semestinya.
Kendati dana diharapkan mengalir dari sumber swasta maupun pemerintah, banyak dari dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah nasional dan pemerintah sub nasional. Sayangnya, menurut Open Budget Survey milik IBP, banyak dari negara yang akan menerima dana dalam jumlah besar adalah negara yang paling tidak transparan dan paling kurang bertanggung jawab dalam hal penanganan sumber daya masyarakat.
Jadi apa yang dapat kita lakukan guna memastikan adanya tanggapan anggaran yang efektif terhadap perubahan cuaca?
Pada awal bulan November, ada dua pertemuan yang membahas pertanyaan mengenai cara memastikan pertanggungjawbaan dalam mengelola dana perubahan cuaca. “Keuangan Adaptasi Perubahan Cuaca: Menciptakan Kebijakan dan Praktek Guna Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban” (3-4 November) diadakan oleh Adaptation Finance Accountability Initiative (AFAI), sebuah proyek bersama oleh World Resources Institute, Oxfam, dan Overseas Development Institute.
Lokakarya ini mengumpulkan berbagai OMS, INGO, dan pejabat pemerintah dari Bangladesh, Kamboja, India, Nepal, dan Filipina. Para peserta berbagi hasil penemuan dari upaya mereka dalam melacak aliran keuangan adaptasi ke tingkat lokal, membahas berbagai cara untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban, menelusuri kesempatan untuk pembinaan kemampuan dan advokasi bersama, dan mempelajari dasar-dasar pelacakan dana adaptasi.
“Regional Technical Workshop on Climate Responsive Budgeting (Lokakarya Teknik Regional Mengenai Pembuatan Anggaran Responsif Cuaca” (5-7 November) seusai lokakarya AFAI ini diselenggarakan oleh IBP, United Nations Development Programme, UKaid, dan Swedish International Development Agency. Kendati fokus utamanya adalah membantu pemerintah untuk memikirkan cara terbaik dalam menggabungkan dana mitigasi dan adaptasi perubahan cuaca ke dalam sistem anggaran mereka, berbagai INGO dan OMS dari negara-negara peserta juga hadir.
Sederetan tantangan yang umumnya terjadi dalam mengelola keuangan cuaca juga dibahas dalam kedua pertemuan itu. Antara lain adalah:
- tidak adanya transparansi mengenai penggunaan dana cuaca;
- Tren mengelola dana cuaca “di luar anggaran”, bukannya menggabungkan dana itu ke dalam proses perencanaan dan pembuatan anggaran pembangunan secara keseluruhan (seringkali disebut “menggabungkan ke arus utama”);
- keterbatasan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam merencanakan, menyusun anggaran, dan memantau pengeluaran; dan
- cara penggunaan dana yang buruk akibat tiada perencanaan, kemampuan kelembagaan yang lemah, salah pengelolaan, pengawasan yang lemah, dan tidak adanya kepemilikan atas proyek berdasarkan donor.
Meskipun peningkatan dalam proses anggaran (“perbaikan teknis”) akan dibutuhkan untuk meningkatkan aliran dan untuk mengidentifikasi aliran dana cuaca tertentu, banyak pengalaman dan pengetahuan dari berbagai sektor lain dan upaya lain untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masyarakat yang dapat dimanfaatkan guna menyelesaikan masalah semacam itu. Tantangan sebenarnya bagi sistem keuangan cuaca yang transparan dan bertanggung jawab adalah faktor politik. Untuk pertanggungjawaban yang sebenarnya, pemerintah harus bersedia memberikan informasi mengenai cara mereka menggunakan sumber daya, membuka ruang-ruang bagi publik dan masyarakat sipil agar dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, dan memastikan adanya lembaga-lembaga pertanggungjawaban yang kuat dan independen. Pemerintah dan masyarakat internasional juga harus memiliki kemauan politik untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan guna mengatasi perubahan cuaca. Untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses ini, para peneliti dan aktivis cuaca perlu memahami perekenomian politik mengenai pembuatan anggaran publik, dan cara mempengaruhi proses dan pengambilan keputusan anggaran.
Peranan apa saja yang tersedia bagi masyarakat sipil?
IBP dan Oxfam mengadakan sebuah sesi bagi OMS peserta mengenai cara terbaik bagi mereka untuk memastikan bahwa dana mitigasi dan adaptasi dikelola secara efektif di negara mereka. Sejumlah gagasan muncul mengenai bagaimana OMS dapat memainkan peranan katalitik dalam memperbaiki pengelolaan keuangan cuaca. Antara lain adalah:
- mempengaruhi dan melibatkan dalam proses perencanaan dan proses kebijakan dengan cara memberitahu para pengambil keputusan mengenai kebutuhan penduduk dan masyarakat yang rentan terhadap perubahan cuaca dan membuat rekomendasi berdasarkan bukti guna memperbaiki penggunaan dana;
- menjadi mitra pemerintah dan lembaga pengawasan dengan cara menghubungkan mereka dengan apa yang terjdi di lokasi dan menyediakan dukungan analisa;
- memantau pelaksanaan dan memberikan bukti mengenai hal-hal yang berhasil dan tidak berhasil kepada para pembuat kebijakan; dan
- meningkatkan kesadaran dan membina kemampuan masyarakat dan organisasi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Untuk melakukan peranan ini, OMS membutuhkan:
- kesediaan pemerintah dan lembaga pengawasan untuk melibatkan OMS dalam pendekatan beberapa pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana cuaca;
- informasi yang menyeluruh, tepat waktu, dan bermanfaat mengenai keuangan perubahan cuaca (di dalam dan di luar anggaran);
- ruang untuk dapat berpartisipasi dengan penuh makna dalam proses tersebut;
- kerjasama masyarakat sipil antar sektor; dan
- dukungan pembinaan kemampuan (yaitu sarana, panduan, pertukaran, dan berbagai kesempatan belajar).
IBP, Oxfam, World Resources Institute, dan berbagai OMS yang mengikuti kegiatan belajar, berbagi dan menelusuri selama seminggu itu sekarang memproses semua gagasan yang ada dan mengidentifikasinya sehingga kita dapat mulai melangkah maju.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penulis di [email protected].
Laporan Baru Pasca Tahun 2015, Namun Bagaimana Dengan Transparansi, Partisipasi, dan Pertanggungjawaban? oleh Ryan Flynn, International Budget Partnership
Dengan adanya terbitanLaporan Sintesis Sekretaris Jenderal Mengenai Agenda Pasca Tahun 2015) yang sedang hangat-hangatnya, kini dunia kian mendekati kesepakatan atas sederetan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah paling menekan yang dihadapi oleh umat manusia. IBP bersikap menerima laporan tersebut disertai komitmen utamanya dalam memberantas kemiskinan paling lambat tahun 2030 Tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapainya.
Selama ini IBP beserta para mitranya melakukan kampanye agar transparansi, pertanggungjawaban, dan partisipasi menjadi pusat agenda pembangunan pasca tahun 2015. Kami telah meminta PBB untuk menerapkan tiga rekomendasi yang saling berkaitan:
- Termasuk target yang menjamin transparansi penuh mengenai pendapatan dan bantuan yang diterima pemerintah, dan pengeluaran pemerintah yang ditargetkan pada setiap tujuan pembangunan tersebut. Antara lain mencakup komitmen pemerintah untuk menerbitkan minimal lima dokumen anggaran yang utama.
- Menciptakan komitmen pemerintah untuk menambah ruang bagi partisipasi masyarakat. Termasuk komitmen badan legislatif untuk mengadakan acara dengar pendapat publik mengenai anggaran.
- Memantau pengeluaran pemerintah terhadap setiap tujuan pasca tahun 2015. Antara lain adalah PBB yang membuat sistem pelacak keuangan global untuk mengawasi pengeluaran pemerintah bagi tujuan pembangunan.
Meskipun banyak hal positif dalam laporan terbaru ini, kami masih menunggu beberapa komitmen yang kuat dari pemerintah.
Apa yang Ada Dalam Agenda?
Menelusuri agenda untuk pasca tahun 2015 bisa terasa sulit. Laporan terbaru ini menambah lapisan baru dari “enam unsur penting” – martabat, kemakmuran, keadilan, kemitraan, planet, dan manusia– pada 17 Sustainable Development Goals (SDG/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), yang pada akhirnya terdiri dari 169 target. (Sederetan indikator akan dibuat untuk setiap target, namun prosesnya tetap cukup baru.)
Tujuan 16, yang ada di bawah unsur “keadilan”, berfokus pada pengaturan tingkat nasional. Sejumlah target di bawah tujuan 16 ini secara khusus berkaitan dengan transparansi, pertanggungjawaban, dan partisipasi. Tujuan 17 menjelaskan “sarana pelaksanaan” – banyak strategi untuk mencapai SDG, termasuk bagaimana hal ini harus diawasi. Meningkatkan ketersediaan, ketepatan waktu, dan kualitas data adalah salah satu target dari tujuan 17.
Mengapa Transparansi, Pertanggungjawaban, dan Partisipasi harus Diperkokoh
Belum lama ini IBP memberikan presentasi di sebuah sesi yang diadakan PBB mengenaipembangunan dan keuangan publik domestik. Presentasi ini menyoroti ulasan singkat oleh IBP, Development Finance International, dan Oxfam yang mendapati bahwa negara-negara yang memiliki anggaran yang lebih transparan adalah cenderung menghasilkan informasi yang lebih baik mengenai kemajuan millennium development goal (MDG/ tujuan pembangunan milenium). Ulasan singkat ini berdasarkan pada makalah IBP yang baru yang menyimpulkan bahwa “peningkatan transparansi anggaran di seluruh dunia harus diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kita dalam melacak pengeluaran atas tujuan pembangunan.”
Namun pengeluaran yang lebih besar untuk pembangunan dan hasil-hasil yang lebih baik adalah tergantung pada banyak faktor yang kompleks: transparansi tidaklah cukup bila tanda pertanggungjawaban; dan pertanggungjawaban bergantung pada partisipasi dalam pengaturan dari beraneka macam pemangku kepentingan. Tanpa informasi mengenai pengeluaran uang, banyak pihak yang akhirnya tidak dapat berpartisipasi dengan penuh makna. Jadi perlu ada lingkaran yang berguna yang terdiri dari tiga unsur ini.
Bukan hanya organisasi masyarakat sipil dan mereka yang mengupayakan transparansi dan pertanggungjawaban yang menekankan perlunya pengaturan yang lebih baik. Survei My World (Dunia Saya) berskala global yang diadakan PBB– yang diikuti jutaan orang di seluruh dunia– terus-menerus menempatkan “pemerintah yang jujur dan responsif” sebagai salah satu cita-cita utama rakyat bagi agenda pasca tahun 2015. Di negara-negara yang meraih skor rendah pada Indeks Pembangunan Manusia, hal ini menempati masalah terpenting ke tiga.
Selanjutnya Apa?
Acara besar berikutnya dalam kalender pasca tahun 2015 akan berlangsung pada bulan Juli tahun depan di Addis Ababa, Ethiopia. Acara ini akan dihadiri oleh pejabat pemerintah tingkat tertinggi – kepala negara, menteri keuangan, dan orang-orang terpandang dari berbagai lembaga pembangunan – berkumpul untuk membuat keputusan akhir yang akan menetapkan karya pembangunan bagi satu generasi.
Sebelum hasil akhir ini, amat sangat penting untuk meyakinkan pemerintah-pemerintah nasional mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan. IBP akan bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia untuk mendesak para pemimpn agar membuat komitmen yang konkret dalam memperkokoh transparansi, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat.
Meskipun kita sedang mendekati permainan akhir dan sudah banyak hal yang dicapai, masih banyak hal yang harus dicapai dalam agenda pasca tahun 2015.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penulis di [email protected].
Sudut Blog
Manajemen Keuangan Publik di Dunia Pasca Tahun 2015: Waktunya Mempedulikan Penyediaan Layanan?
Di saat kita melanjutkan ke agenda pembangunan pasca tahun 2015, mungkin ini pula saatnya menciptakan era baru bagi public finance management (PFM) / manajemen keuangan publik (MKP).
Membuat Anggaran Bagi Hak-hak Azazi Manusia: Realisasi yang Progresif
Meskipun anggaran saat ini memiliki profil global yang jauh lebih baik, bahasa yang menghubungkan anggaran publik dengan kehidupan masyarakat memiliki preseden yang jelas dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dalam serian blog, Helena Hofbauer dari IBP menelusuri arti perjanjian bagi anggaran pemerintah. Tampilan pesan ke dua ini mengamati arti kewajiban “realisasi progresif” bagi anggaran pemerintah.
Publikasi
IBP Publications
Transparansi untuk Pembangunan: Mengamati Hubungan Antara Transparansi Anggaran, Pengeluaran MDG, dan Hasil
Dengan menggunakan pengeluaran publik dan transparansi anggaran, makalah ini mengamati kaitan antara transparansi anggaran, alokasi anggaran, dan berbagai hasil menuju pencapaian Millennium Development Goals (MDG).
County Budget and Economic Forums (CBEF) dan Partisipasi Masyarakat di in Kenya
Berbekal penelitian utama mengenai lima daerah di Kenya, makalah ini melihat cara kerja CBEF dan bagaimana dapat ditingkatkan.
Bacaan Lebih Lanjut dari Lapangan – Liputan relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Edisi terbaru dari International Journal on Government Financial Management membahas beberapa masalah yang dapat mempengaruhi keandalan atau sifat dapat dipercaya pada aktivitas publik. Semua artikel tersebut memberikan pendekatan terhadap pertimbangan yang mungkin meningkatkan pertanggungjawaban disertai tujuan untuk menyediakan informasi yang lebih baik mengenai aset publik dan meningkatkan taraf hidup rakyat jelata.
Dalam artikel berjudul“It Isn’t Just About Greece (Tidak Hanya Mengenai Yunani): Domestic Politics, Transparency, and Fiscal Gimmickry in Europe (Politik Domestik, Transparansi, dan Tipu Muslihat Fiskal,” yang diterbitkan di British Journal of Political Science, penulis James Alt, David Dreyer Lassen, dan Joachim Wehner menganalisa asal perbedaan secara politik yang melekat pada kerangka kerja fiskal di Uni Eropa. Artikel ini memperlihatkan bagaimana insentif menggunakan kebijakan fiskal untuk tujuan pemilihan umum dan keterbatasan transparansi anggaran di tingkat nasional, ditambah perlunya menanggapi peraturan fiskal di tingkat internasional, berinteraksi untuk secara sistematis menghancurkan Persatuan Ekonomi dan Moneter melalui penggunaan tipuan fiskal atau akuntansi yang kreatif.
.
Lowongan Pekerjaan
GIFT Network Program Assistant
Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) sedang mencari seorang Asisten Program untuk memberikan dukungan administratif dan logistik bagi GIFT Network.
Buletin Publish What You Pay
Dapatkan Berita Terbaru Mengenai Kampanye PWYP
Warga negara di seluruh dunia benar-benar tidak memetik manfaat dari sumber daya alam mereka – kurangnya keterbukaan dan pertanggungjawaban di sekitar sektor ekstraktif berarti bahwa terlalu sering pendapatan dicuri atau disalahgunakan dan tidak diinvestasikan dengan bijak Publish What You Pay adalah koalisi global yang berkampanye bagi sektor ekstraktif yang transparan dan bertanggung jawab agar sumber daya alam dapat menjadi berkat, bukannya kutuk. Dengan lebih dari 800 organisasi di 40 negara, banyak kampanye yang terus-menerus dilakukan. Mendaftarlah untuk mendapatkan buletin ini guna mengetahui berita terbaru mengenai tata laksana yang baik dan industri ekstraktif di seluruh dunia!