Dalam Terbitan ini: ADVOKASI DI TIONGKOK, MELATIH PEMERINTAH LOKAL, PEMERINTAH BRASIL YANG KURANG TERBUKA, KEKUATAN AUDIT SOSIAL, PELATIHAN, BLOGS, PUBLIKASI, DARI LAPANGAN
Beradaptasi dengan Konteks Lokal
OMS Masyarakat Bawah Tiongkok Mendesak Pemerintah untuk Mengumumkan Biaya Penanganan Sampah
Memberikan Pelatihan Anggaran Kepada Pemerintah Sub Nasional di Vietnam
Membuka Anggaran dan Meningkatkan Partisipasi
Seberapa Jauh Keterbukaan Pemerintah Brasil Sesungguhnya?
Kekuatan Audit Sosial: Pelajaran dari Afrika Selatan
Pelatihan
Sudut Blog
Informasi Terbaru dari Blog Open Budgets
Publications
Bacaan Lebih Lanjut Dari Bidang Ini
Beradaptasi dengan Konteks Lokal
OMS Masyarakat Bawah di Tiongkok Mendesak Pemerintah untuk Mengumumkan Biaya Penangan Sampah, oleh Zhang Lanying dan Ma Jifang
Sebuah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lingkungan hidup di Tiongkok, yakni Eco Canton memanfaatkan pelatihan analisa anggaran IBP. Pada awal tahun 2013, Eco Canton meluncurkan proyek untuk menyelidiki penanganan sampah di Guangzhou dan mendukung peningkatan. Berbekal dari pelatihan ini, proyek tersebut telah menggunakan – dan beradaptasi dengan konteks lokal – beberapa pendekatan inovatif terhadap analisa anggaran dan advokasi anggaran.
Salah satu produk samping dari pertumbuhan perekonomian yang luar biasa di Tiongkok adalah meningkatnya sampah rumah tangga. Sepuluh tahun lalu, untuk menghentikannya dengan cara mendorong pendauran ulang dan pemakaian ulang serta mengurangi dampak fiskal, pemerintah telah menerapkan kebijakan memungut biaya untuk pengambilan sampah. Namun biaya itu tidak mencakup pengolahan sampah setelah diambil. Dan di saat komposisi sampah telah menjadi kian kompleks, pengolahan sampah jauh lebih diperlukan. Sebagai tanggapan, pejabat pemerintah Guangzhou telah mempertimbangkan untuk memperbarui sistem yang ada dengan memperkenalkan “Skema Bayar Saat Buang Sampah.”
Eco Canton sangat ingin berkontribusi pada reformasi itu dan membantu memastikan kesadaran masyarakat dan dukungan masyarakat. Mereka mulai menyelidiki biaya penanganan sampah di Guangzhou dan mendapati kesenjangan informasi keuangan yang tersedia bagi masyarakat.
Membuat Gambaran Keuangan Penanganan Sampah
Eco Canton ingin memahami alokasi anggaran dan pembelanjaan anggaran untuk penanganan sampah maupun jumlah pendapatan yang dikumpulkan melalui pengenaan semua biaya itu. Mereka menggunakan sejumlah pendekatan untuk membuat gambaran keuangan penanganan sampah, termasuk meminta akses dari pemerintah ke dokumen anggaran yang tidak tersedia bagi publik dan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang sudah ada serta melakukan wawancara dengan para pemangku kepentingan.
Pada bulan Juni 2014, Eco Canton sudah memetakan semua cara penanganan sampah di Guangzhou – dari pembuangan sampah rumah tangga sampai pengambilan, pengangkutan, dan pengolahan sampah – di samping arus keuangan untuk setiap langkah. Mereka mendapati bahwa biaya operasional sesungguhnya ternyata lebih besar dibanding biaya yang dibebankan kepada penduduk: pemerintah mengambil dana dari pendapatan-pendapatan lain untuk mensubsidi penanganan sampah. Penyesuaian pengeluaran tersebut tidak hanya mengurangi dana untuk program dan layanan lainnya, seringkali tanpa masukan dari lembaga pengawasan atau masyarakat, namun juga tidak berhasil mendorong warga negara dan bisnis agar mengurangi jumlah sampah yang mereka hasilkan dengan menyembunyikan biaya sebenarnya.
Agar Suara Dapat Didengar
Eco Canton menggunakan berbagai pendekatan inovatif untuk menjangkau masyarakat. Sarana media sosial seperti Weibo telah membantu mereka melibatkan khalayak luas secara langsung. Weibo adalah sarana asal Tiongkok untuk menulis pesan dalam blog (blog mikro) yang mirip Twitter, Wechat, yaitu aplikasi obrolan melalui telepon seluler. Mereka juga menerbitkan berbagai artikel di media tradisional dan berpartisipasi dalam konsultasi publik yang diorganisir oleh pemerintah.
Berdasarkan survei mereka mengenai pendapat masyarakat perihal Skema Bayar Saat Buang Sampah, Eco Canton meminta pemerintah agar mengumumkan biaya penanganan sampah di Guangzhou kepada masyarakat. Pemerintah setuju untuk melakukan penghitungan yang cermat dan analisa biaya atas pengolahan sampah dan mengungkapkan penemuan mereka pada waktu yang sesuai. Meskipun komitmen pemerintah ini dianggap sebagai kesuksesan penting, Eco Canton memantau apakah komitmen tersebut akan berubah menjadi reformasi yang konkret.
“Kami bertumbuh di saat proyek ini meraih kemajuan”
Analisa anggaran dan pelacakan anggaran merupakan keahlian baru bagi Eco Canton, dan pendekatan baru ini telah memperluas perspektif dan fokus pekerjaan mereka. Mulanya mereka bergumul akibat terbatasnya informasi yang tersedia, namun berkat belajar dari pengalaman dan analisa akhirnya mereka mampu mendorong kemajuan proyek tersebut.
Rancangan proyek ini, teknik-teknik yang diberikan IBP, pelatihan dan bantuan teknis, dan pertukaran informasi antara kelompok-kelompok yang didukung IBP juga menjadi peluang bagus untuk mempelajari dan merenungkan berbagai peluang menuju kemajuan.
Untuk informasi lebih jauh mengenai karya Eco Canton, hubungi Ma Jifang di [email protected].
Memberikan Pelatihan Anggaran Kepada Pemerintah Sub Nasional di Vietnam, oleh Charles R. Hankla, Georgia State University
United Nations Development Programme (UNDP) dan Committee for Financial and Budgetary Affairs of the National Assembly of Vietnam bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan pengawasan anggaran oleh semua pemerintahan propinsi di Vietnam. Sebagai bagian dari upaya ini, belum lama ini saya terlibat dalam membuat penilaian kebutuhan pelatihan, rencana pelatihan, dan kurikulum kursus untuk para wakil pemerintah tingkat propinsi. Hasil akhir dari program pelatihan baru ini baru saja diluncurkan kepada beberapa propinsi di desa dan perkotaan yang dipilih. Jika berhasil, akan diperluas ke propinsi-propinsi lain.
Pengalaman yang diperoleh dari upaya ini mungkin menarik negara-negara lain yang sedang berusaha memperkuat kemampuan anggaran lembaga legislatif sub nasional.
Pemerintah di Vietnam
Negara Vietnam memiliki tiga tingkat pemerintahan di bawah otoritas pusat di Hanoi. Tingkat propinsi adalah yang tertinggi dari tingkat sub nasional ini dan diperintah oleh badah perwakilan (Majelis Rakyat) dan badan eksekutif (Dewan Rakyat). Di tingkat propinsi, wakil-wakil yang bertugas di Dewan Rakyat Propinsi diperiksa dengan amat sangat teliti oleh Barisan Tanah Air (Fatherland Front) yang berafiliasi dengan Partai Komunis kemudian dipilih dalam pemilihan umum yang kompetitif. Hasilnya, DPR (Dewan Rakyat Propinsi) adalah salah satu lembaga yang paling mewakili di Vietnam dan sedikit banyak dapat mengklaim mandat langsung dari rakyat.
DPR memiliki peranan penting dan peranan yang kian berkembang dalam proses anggaran Vietnam. Vietnam memulai proses desentralisasi fiskal ke tiga tingkat sub nasionalnya pada pertengahan tahun 1900-an. Pada tahun 2002, undang-undang anggaran yang baru memberi kepercayaan kepada propinsi untuk mengawasi pendapatan dan pengeluaran di tingkat-tingkat lebih rendah. Semakin banyak bisnis di Vietnam dilakukan di tingkat propinsi dibanding sebelumnya. Karena itu, semakin penting untuk memperlengkapi wakil pemerintah tingkat propinsi dengan pengetahuan anggaran teknis yang diperlukan dan kemampuan untuk mengurus sumber-sumber masyarakat.
Merancang Pelatihan
Setelah bepergian ke masing-masing dari lima propinsi tersebut untuk mewawancarai para wakil pemerintah tingkat propinsi, kami mulai merancang program yang tertujuan untuk memanfaatkan pengalaman mereka sebagai bagian dari proses pendidikan. Kami ingin pelatihan itu dapat berguna sekaligus menyenangkan; pendekatan kami memadukan antara kuliah untuk membagikan informasi teknis dengan berbagai aktivitas interaktif yang dirancang untuk mengajar keahlian praktis.
Pelatihan kami meliputi serangkaian aktivitas dengan praktek langsung, termasuk latihan membuat draf memo kepada lembaga legislatif dan laporan pengawasan anggaran; pelajaran mengenai menganalisa anggaran, dokumen anggaran, dan studi kasus; sesi-sesi pleno buatan, acara dengar pendapat, dan rapat komite; dan sesi-sesi untuk memvisualisasikan data keuangan dan memberikan presentasi.
Silabus
Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, kami memutuskan untuk membuat sejumlah kursus individu berdurasi enam jam dan terdiri dari dua sampai tiga sesi yang mencakup beberapa modul yang berkaitan. Setiap tahun akan diberikan dua kursus selama masa jabatan wakil pemerintah (lima tahun). Kursus akan disampaikan secara serentak atau secara berurutan dengan cepat, di bagian utara, tengah, dan selatan Vietnam.
Dalam merancang kurikulum itu, kami bertujuan untuk memenuhi persyaratan pelatihan mengenai wakil pemerintah dan anggota staf yang membutuhkan pengajaran khusus maupun yang masih berada di tingkat awal.
Bila ada pembaca yang memiliki pertanyaan mengenai pelatihan anggaran di Vietnam, harap hubungi Charles Hanklaat, [email protected].
Membuka Anggaran dan Meningkatkan Partisipasi
Seberapa Jauh Keterbukaan Pemerintah Brasil Sesungguhnya? oleh Nathalie Beghin dan Carmela Zigoni, Instituto de Estudos Socio-Economicos
Menurut sebuah penelitian baru mengenai transparansi anggara oleh Institute for Socioeconomic Studies (INESC) di Brasil, meskipun mencapai kemajuan, pemerintah Brasil masih harus banyak berbenah dalam hal ketepatan waktu, ketersediaan, dan kegunaan informasi anggaran yang mereka umumkan. Tetapi kemajuan dalam membuka anggaran telah berdampak positif atas perwujudan hak-hak azazi manusia di negara itu.
Sejarah Singkat Mengenai Transparansi di Brasil
Sejak peluncuran Portal Transparansi Nasional (National Transparency Portal) pada tahun 2004, pemerintah Brasil telah mulai mengumumkan lebih banyak data pemerintah. Pada tahun 2011, Brasil mengesahkan UU Akses ke Informasi, yang semakin memperkuat upaya ini. UU tersebut menentukan prosedur yang harus dipatuhi oleh badan-badan federasi guna memastikan akses publik ke informasi yang ada, ditambah berbagai peraturan tambahan yang berlaku atas penyingkatan data keuangan.
Metodologi Penelitian
Dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 dan didukung oleh World Wide Web Foundation, penelitian INESC bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan:
- Apakah pemerintah di tingkat nasional maupun sub nasional benar-benar membuka data menurut hukum yang berlaku dan menurut prinsip-prinsip data terbuka?
- Bagaimana data anggaran terbuka itu dapat berperan dalam memajukan hak-hak azazi manusia yang dimiliki warga negara Brasil?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, para peneliti INESC melakukan evaluasi kuantitatif mengenai situs-situs web anggaran resmi pada tingkat nasional maupun tingkat sub nasional. Mereka mengevaluasi seberapa baik semua situs web tersebut dalam menyampaikan delapan prinsip mengenai data pemerintah terbuka (lengkap, utama, tepat waktu, dapat diakses, dapat diproses komputer, tidak diskriminatif, tidak berhak milik dan bisa digunakan tanpa lisensi); dan seberapa baik pemerintah telah mematuhi semua hukum dan peraturan yang mengatur penyingkapan anggaran.
Penelitian itu juga menyelidiki peranan perantara data terbuka. Para peneliti mewawancarai OMS, peneliti, jurnalis, dan perentas (hacker) untuk membantu mengidentifikasi dampak yang dihasilkan oleh data terbuka terhadap jaminan hak-hak azazi manusia.
Bukti dan penemuan
Survei kuantitatif itu memperlihatkan masih banyak hal yang harus dilakukan untukmeningkatkan transparansi anggaran di Brasil. Menurut penelitian tersebut, pemerintah memang mengumumkan sebagian besar dokumen yang dibutuhkan, tapi sering terlambat melakukannya. Kemampuan akses ke informasi juga masih menjadi masalah. Meskipun sudah ada kemajuan, hanya sedikit situs web menyediakan data yang dapat diproses komputer (yaitu data yang ditulis dalam dokumen berformat Excell atau .CSV yang dapat dimanipulasi dengan mudah tanpa menyalinnya lebih dulu dari dokumen PDF secara manual) dalam format yang tidak berhak milik.
Hasil wawancara tersebut mendukung penemuan penyelidikan kuantitatif dan seruan untuk memperbaiki proses membuka data di Brasil. Tetapi kendati ada keterbatasan, orang-orang yang diwawancarai itu yakin bahwa hak-hak azazi manusia telah mencapai kemajuan sebagai hasil membuka data di negara ini.
Komponen kuantitatif maupun kualitatif dari penelitian itu menyoroti pemberian lisensi data sebagai bidang yang kurang jelas: tidak satu pun dari situs web yang disurvei itu memiliki kejelasan informasi mengenai pemberian lisensi terbuka. Meskipun para perantara itu menyadari konsep tersebut, hanya segelintir yang menganggapnya sebagai faktor yang relevan dalam penggunaan data yang mereka lakukan.
Kesimpulan dan Saran
Perdebatan mengenai data terbuka sedang mengalami perubahan di Brasil. Perubahan ini berdampak pada sejumlah bidang – mulai dari pendukung transparansi sampai pelaku kampanye hak-hak azazi manusia, hingga mereka yang berkecimpung di media. Berbagai paradigma dihancurkan dan unsur-unsur pemerintahan diatur kembali dan dibuat. Muncul berbagai ketegangan baru dan negosiasi baru, terutama antara masyarakat sipil dan pemerintah, yang merupakan faktor utama dalam proses baru ini.
Dalam hal kebijakan, sektor publik di seluruh tingkatan perlu meningkatkan proses data terbuka dan memberikan informasi yang dapat diakses kepada kalangan non ahli. Dalam hal praktek, perlu lebih banyak investasi untuk membantu pemakaian ulang peralatan dan memajukan jaringan antar cabang ilmu pengetahuan yang mampu menganalisa data anggaran terbuka. Penelitian di masa mendatang perlu memantau perubahan data terbuka di Brasil, melacak akses oleh warga negara, dan akhirnya adalah dampaknya atas hak-hak azazi manusia.
Untuk informasi lebih jauh mengenai penelitian ini, harap hubungi Nathalie Beghinat, [email protected].
Kekuatan Audit Sosial: Pelajaran dari Afrika Selatan, oleh Jessica Taylor and Mario Claasen, International Budget Partnership
Salah satu kecamatan yang paling pesat pertumbuhannya di Afrika Selatan, yakni Khayelitsha, adalah kawasan pemukiman tidak resmi di pinggiran bagian tenggara Cape Town Belum lama ini, Social Justice Coalition (SJC) di Afrika Selatan memimpin audit sosial mereka yang ke tiga di kawasan pemukiman itu dengan mengumpulkan anggota masyarakat Khayelitsha, para pemimpin setempat, dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Audit Sosial tersebut menyelidiki penyediaan layanan kebersihan untuk WC umum di Khayelitsha.
Hampir semua masalah utama yang membanjiri layanan kebersihan di Khayelitsha sejak didirikan oleh Kota Cape Town pada tahun 2012 masih belum ditangani akibat kegagalan kota ini untuk membuat rencana pelaksanaan. Masalah tersebut antara lain adalah: tidak dapat menyediakan perlengkapan pelindung yang diperlukan, persediaan dan peralatan kebersihan bagi petugas kebersihan; tidak memberikan vaksinasi kepada petugas kebersihan untuk melindungi mereka dari penyakit; tidak memberi gaji yang layak kepada petugas kebersihan atau bahkan tidak menggaji mereka sama sekali; tidak menyediakan pelatihan yang memadai bagi petugas kebersihan yang baru, dan sulit mengakses WC yang terkunci.
Semua masalah di atas, di antara berbagai masalah lain, telah diidentifikasi dan diselidiki selama prose audit sosial.
Audit sosial tersebut berlangsung pada tanggal 14-19 Juli 2014 dan dilaksanakan sebagai bagian dari kampanye SJC yang lebih luas bagi sanitasi yang layak di Khayelitsha. Axolile Notywala, asal Khayelitsha dan seorang anggota terkemuka di SJC, memimpin audit sosial tersebut dan memfasilitasi presentasi mengenai penemuan awal dalam acara dengar pendapat yang dihadiri oleh para pejabat Kota Cape Town. Axolile menjelaskan bahwa sebelum acara dengar pendapat itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh SJC adalah membuat pemerintah mengakui bahwa memang ada masalah. Beliau berkata bahwa hal itu sudah berubah seiring dengan adanya acara dengar pendapat tersebut karena “sekarang [pemerintah] mengetahui masalah sanitasi ini.”
Sambil menggambarkan audit sosial sebagai “proses pendidikan,” Axolile menyoroti bahwa “saat melakukan audit sosial, Anda dapat melihat sendiri dan Anda harus memiliki pengetahuan itu.” Kemudian beliau menjelaskan bahwa pengetahuan ini, bila dijajarkan dengan informasi yang relevan dari pemerintah, akan memberdayakan warga negara agar memiliki keterlibatan yang penuh arti dengan pemerintah lokal mengenai masalah penyediaan layanan dan memungkinkan mereka untuk menuntut pertanggungan jawab pemerintah. Mengutip ucapan Axolile, ini adalah cara “untuk memastikan bahwa orang yang Anda pilih akan bertanggung jawab dan menanggapi kebutuhan masyarakat.”
Audit sosial tidak hanya memberikan mekanisme untuk mengumpulkan dan mencatat realita dan pengalaman sebagian penduduk yang bermukim dalam masyarakat terkait, namun juga memberikan ruang untuk menyampaikan semua penemuan ini kepada khalayak lebih luas selama acara dengar pendapat. Rincian laporan mengenai proses audit sosial beserta penemuannya akan diterbitkan pada tanggal 1 Oktober dan diharapkan akan menciptakan komunitas yang jauh lebih luas berisi warga negara kaya informasi yang akan diberdayakan untuk berpartisipasi dalam percakapan yang bersifat membangun mengenai layanan kebersihan di Khayelitsha, dan pada akhirnya berperan dalam menekan pemerintah agar meningkatkan layanan tersebut.
Saat berbicara mengenai masa depan metodologi audit sosial di Afrika Selatan, Axolile menjelaskan bahwa amat sangat penting untuk mendorong masyarakat agar bertanggung jawab atas proses audit sosial tersebut. Beliau menekankan bahwa tidak perlu “harus SJC…[Audit sosial] harus dipimpin oleh masyarakat.” Pada akhirnya, mereka harus “memberdayakan masyarakat untuk melakukan pemantauan sendiri atas layanan-layanan yang ada, mengumpulkan bukti sendiri, dan menuntut pertanggung jawaban pemerintah.”
Pelatihan
Memupuk Pertanggung Jawaban Sosial yang Strategis
Global Partnership for Social Accountability meluncurkan kursus pelatihan online yang baru mengenai pertanggung jawaban sosial. Kursus online gratis ini berlangsung pada tanggal 6 Oktober – 28 November, dan akan disampaikan oleh mitra IBP, yaitu Fundar (Center for Analysis and Research). Tidak dipungut biaya untuk bergabung, mendaftarlah secara online.
Menyusun Anggaran untuk Hak-hak Azazi Manusia
Belum lama ini IBP meneliti arti Pasal 2 dari Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya bagi anggaran pemerintah dalam serangkaian webinar.
Sudut Blog
Pemenang dan Pecundang: bagaimana penyusunan anggaran bagi hak-hak azazi manusia mampu membantu kaum miskin (Open Democracy)
Dalam artikel terbaru untuk Open Democracy, Helena Hofbauer memperlihatkan bahwa UU hak azazi manusia – bersama analisa anggaran– mampu menjadi sarana yang dashyat untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah dalam hal bagaimana
Arti PFM
Manajemen Keuangan Publik (MKP/Public Financial Management/PFM) adalah istilah yang sering disebut saat membicarakan anggaran dan penyusunan anggaran. Definisinya juga seringkali masih agak misterius. Sebuah kelompok heterogen beranggotakan para pakar yang berasal dari akademi, lembaga multilateral, kelompok pemikir, bersama-sama Paolo de Renzio dari IBP, bekerja sama dalam menulis makalah baru terbit yang berupaya “mengungkapkan konsep ini.”
Menyusun Anggaran untuk Hak-hak Azazi Manusia: Memanfaatkan Semua Sumber Daya Secara Maksimal
Meskipun anggaran zaman sekarang berprofil global, istilah yang menghubungkan anggaran publik dengan kehidupan masyarakat memiliki preseden jelas dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dalam sederetan blog, Helena Hofbauer dari IBP menelusuri arti perjanjian tersebut bagi anggaran pemerintah. Tampilan pesan pertama dalam blog tersebut mengamati konsep penggunaan semua sumber daya yang ada secara maksimal untuk mewujudkan hak-hak azazi manusia.
Publikasi
Melacak Pendanaan Perubahan Iklim: Memetik Pelajaran dari Penyusunan Anggaran yang Berperan bagi Peningkatan Kesetaraan Pria dan Wanita (Gender-Responsive Budgeting/GRB)
Makalah ini membahas penyusunan anggaran apa yang dapat dipelajari oleh inisiatif perubahan iklim dari penyusunan anggaran yang berperan bagi peningkatan kesetaraan pria dan wanita tersebut. Makalah tersebut ditulis berdasarkan pengalaman penulisnya saat melakukan GRB dan penyusunan anggaran yang ramah anak di lebih dari 30 negara dan memberikan saran kepada jauh lebih banyak negara dalam jarak jauh mengenai semua topik ini.
Laporan Open Budget Survey Tracker
Laporan ini menguraikan Open Budget Survey Tracker, dan membahasa cara pengumpulan data untuk sarana ini dan cara penggunaan data tersebut.
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini– Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Paolo de Renzio dari IBP dan Matt Andrews, Marco Cangiano, Neil Cole, Philipp Krause, serta Renaud Seligmann, menulis karya ilmiah “This Is PFM.” Karya ilmiah ini berupaya mengungkapkan konsep manajemen keuangan publik dan memberikan informasi baru mengenai pendekatan untuk memperbaruinya.
Dalam karya ilmiah berjudul, “Memperbaiki Pemerintahan Melalui Otentikasi Biometrik dan Pembayaran yang Aman: Mengevaluasi Program Kartu Pintar AP,” Karthik Muraldiharan, Paul Niehaus, dan Sandip Sukhtankar menguji bagaimana kemajuan teknologi pembayaran berpotensi meningkatkan efisiensi program-program kesejahteraan publik yang tidak efisien dan korup. Para penulis ini mendapati bahwa penggunaan Kartu Pintar menghasilkan proses pembayaran yang lebih cepat dan tidak begitu korup untuk dua skema kesejahteraan milik pemerintah di India.
Dalam laporan mereka, penulis Veronica Cretu dan Nicolae Cretu mengamati beberapa praktek yang ada untuk pemerintah-pemerintah lokal yang terbuka, “Bagaimana Cara Mendirikan Pemerintahan Lokal yang Terbuka?” Artikel itu juga mengamati sejarah pemerintahan terbuka dan bagaimana negara-negara anggota Open Government Partnership bersifat lokal dalam komitmen mereka mengenai pemerintahan terbuka, di samping menganalisa cara-cara yang dapat digunakan oleh pemerintah lokal maupun nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama yang dilaksanakan oleh pemerintahan terbuka.