Dalam Edisi ini: MENENTUKAN HARGA JANJI-JANJI DALAM PEMILIHAN UMUM, LAPORAN ANGGARAN DI MESIR, SARANA DONATUR, MENGUKUR TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, OBROLANMENGENAI TEKNOLOGI DAN TRANSPARANSI, BLOG IBP, WEBINAR STRATEGI ADVOKASI, PELATIHAN ANGGARAN DI TUNISIA, PELATIHAN PENELITI OBS, PUBLIKASI IBS, DARI BIDANG INI, LOWONGAN PEKERJAAN

Berita Mengenai Mitra

Menentukan Harga Janji-Janji dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Hungaria

Meningkatkan Cara Pemberitaan Pers Mesir Mengenai Ekonomi dan Keuangan

Dari Laporan Tahunan Kami: Apa yang Telah Kita Pelajari Tentang Membuka Anggaran?

Bagaimana Para Pendonor Dapat Memberikan Pujian dengan Cara Terbaik bagi Masyarakat Sipil Domestik Karena Mendorong Transparansi dan Pertanggung Jawaban Anggaran?

Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Mengukur Transparansi dan Pertanggung Jawaban Anggaran di Tingkat Sub Nasional dan Tingkat Sektor?

Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Warga Negara dalam Proses Anggaran?

Persimpangan Antara Teknologi dan Transparansi

Mempertanyakan Dampak dan Agenda Teknologi dan Transparansi

Sudut Blog

Tampilan Informasi Terbaru dari Blog Open Budgets

Pelatihan dan Acara Saat Ini

Webinar IBP Menyelusuri Penyesuaian Strategi Advokasi

Lokakarya Mengenai Hak Azazi Manusia dan Pelatihan Anggaran di Tunisia

Open Budget Survey IBP 2015 Dimulai Dengan Pelatihan Peneliti di Washington, D.C.

Publikasi

Publikasi IBP

Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang Ini

Lowongan Pekerjaan

Dua Lowongan Pekerjaan di IBP

 

Berita Mengenai Mitra

Menentukan Harga Janji-janji dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Hungaria, oleh Balázs Romhányi, direktur Fiscal Responsibility Institute Budapest

Sejak Hungaria meninggalkan sistem komunis pada tahun 1990, hampir semua partai politik yang bercita-cita tinggi percaya bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan pemilihan umum dan memperoleh kekuasaan adalah dengan menjanjikan “dunia yang lebih baik” – sayangnya, janji-janji ini bisa jauh di luar kemampuan keuangan negara tersebut saat ini. Selain itu, jika partai-partai tidak bersikap transparan mengenai konsekuensi anggaran akibat berbagai macam janji tersebut, kemungkinan masyarakat tidak menuntut informasi itu. Politikus bisa berada dalam situasi sulit – jika tidak menepati janji-janji mereka yang tidak bertanggung jawab secara keuangan, mereka akan menghadapi masalah politik; namun jika menepatinya, mereka harus mengatasi masalah keuangan yang diakibatkannya.

Fiscal Responsibility Institute Budapest (FRIB), sebuah organisasi masyarakat sipil (OMS) di Hungaria yang berupaya membuat dampak-dampak kebijakan anggaran menjadi lebih mudah dipahami, ingin membantu rakyat maupun partai-partai politik untuk lebih memahami konsekuensi keuangan akibat berbagai macam janji selama pemilihan umum. Dengan menggunakan sistem Belanda di mana Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) mengukur dampak keuangan akibat janji-janji kampanye sebagai templat, FRIB meluncurkan sebuah proyek yang tidak memihak untuk melakukan analisa serupa dan menggunakan penemuan untuk mendidik para pemilih dengan dukungan keuangan dari Open Society Foundations. FRIB mendapati bahwa metode-metode yang menggunakan penilaian CPB memang bermanfaat karena menyediakan bentuk yang diterima dan konsisten dalam menentukan harga janji-janji tidak bermoral yang merupakan ciri khas program-program yang dianalisa tersebut.

Salah satu kesulitan utama yang dihadapi dalam proyek tersebut adalah memilih janji-janji kampanye yang harus dianalisa. Program resmi partai-partai yang dipilih terdiri dari 500 janji, di mana 250 di antaranya dianggap cukup spesifik untuk dinilai dampak keuangannya.  Jenis-jenis inisiatif yang dijanjikan dalam pemilu tersebut berkisar mulai dari membangun pembangkit tenaga listrik hidroelektrik baru untuk mengakhiri kemiskinan yang parah di kalangan anak-anak hingga memangkas kontribusi jaminan sosial dan hingga menambah gaji guru. Juga dibuat peraturan tambahan khusus untuk menganalisa berbagai kasus di mana janji yang diberikan memang jelas isinya namun tidak menyebutkan pemilihan waktu dan/atau besar kecil ukurannya. Kecuali bila dinyatakan dalam program tersebut atau disampaikan oleh partai tersebut dengan satu cara (misalnya: sebelum publikasi penemuan pendahuluan mengenai analisa FRIB dikirimkan ke berbagai partai untuk mendapat komentar, klarifikasi, dan koreksi), dianggap bahwa langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2015 dan besar kecilnya ukuran untuk menurunkan atau meningkatkan sesuatu adalah sebesar 20 persen. Di manapun sesuai, pengaruh-pengaruh statis (misalnya: dampak langsung proposal atas pendapatan atau pengeluaran) maupun pengaruh perilaku (misalnya: jika pajak upah dipotong, masyarakat mungkin bekerja lebih banyak dan hal ini sebagian akan menutup kerugian pendapatan akibat pemotongan tersebut) juga diperhitungkan. Selain itu, di tingkat partai (bukannya mengamati setiap janji), dilakukan perhitungan mengenai pengaruh “global” dari setiap proposal atas variabel ekonomi makro (misalnya produk domestik bruto, inflasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya) dan pengaruh keuangan selanjutnya akibat perubahan makro ini.

Untuk mendorong keterbukaan lebih besar secara umum, Transparency International Hungary diundang untuk melengkapi proyek tersebut dengan menilai program-program partai dalam hal jaminan kelembagaan atas transparansi, misalnya perubahan peraturan untuk meningkatkan kebebasan informasi atau memperkuat lembaga-lembaga untuk memerangi korupsi. Pada akhir bulan Januari 2014, proyek ini diluncurkan dengan menerbitkan tinjauan sebanyak enam bab mengenai keadaan transparansi di Hungaria. Tinjauan ini membahas kebebasan informasi, pendanaan partai, transparansi keuangan, program anti korupsi, pengadaan publik, dan pengambilan keputusan politik. Bagian proyek ini didukung dengan murah hati oleh pemerintah Belanda. Penilaian dampak keuangan akibat janji-janji kebijakan yang dapat diukur dan penilaian kualitatif mengenai hal-hal yang dijanjikan oleh berbagai partai sehubungan dengan jaminan kelembagaan mengenai transparansi diterbitkan pada akhir bulan Maret 2014, 10 hari sebelum pemilihan umum. Hasil-hasilnya dipromosikan di konferensi pers dan di situs web, akun Facebook dan akun YouTube milik FRIB.

Kita akan lihat di pemilihan umum berikutnya apakah proyek tersebut memang benar-benar berpengaruh di seluruh dunia. Harapan terbaik kami adalah bahwa rakyat akan menuntut, dan partai-partai akan menyediakan bukti kelangsungan keuangan dari janji-janji kampanye.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Balázs Romhányi di [email protected].


Meningkatkan Cara Pemberitaan Pers Mesir Mengenai Ekonomi dan Keuangan, oleh Ryan Flynn, International Budget Partnership

Belum lama ini, jaringan dukungan media Mesir dan mitra IBP Al Sawt Al Hurr (ASAH) menyelesaikan proyek pelatihan wartawan dalam hal penulisan laporan ekonomi dan anggaran. IBP mendanai proyek ini dan menyediakan bantuan teknis.

Proyek yang dimulai pada awal tahun 2013 tersebut berdampak kuat pada cara pemberitaan ekonomi dan keuangan di Mesir. Menurut ASAH, proyek tersebut “hampir melenyapkan praktek standar” di kalangan rumah media yang mengikuti pelatihan, di mana sebelumnya mereka hanya mencetak ulang siaran pers atau mengandalkan layanan berita kawat untuk berita ekonomi. ASAH juga mengamati peningkatan yang berarti dalam hal kemampuan mengakses berita anggaran, perluasan topik,  dan format yang digunakan untuk melaporkan berita anggaran.

Proyek tersebut juga bertanggung jawab secara langsung dalam mendorong liputan, sehingga menghasilkan lebih dari 200 artikel di 33 saluran media.

ASAH training1Apa yang mereka lakukan?

ASAH melakukan pengamatan sebelum memulai proyek ini, dengan mengadakan penelitian mendalam mengenai pemberitaan ekonomi dan keuangan di Mesir. Mereka mendapati bahwa kendati masyarakat luas menyukai pemberitaan ekonomi, hanya ada segelintir berita di halaman depan dan liputannya seringbersifat “dangkal”.

ASAH memulai dengan cara mengundang semua pimpinan bagian pemberitaan ekonomi di rumah media guna menominasikan wartawan untuk berpartisipasi. Dengan bantuan IBP, dibuat sekumpulan materi kursus  yang lengkap. Topik-topiknya adalah mengenai cara menemukan berita dalam hal anggaran nasional. IBP juga mengadakan sejumlah lokakarya pembinaan kemampuan bersama para pelatih untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai analisa anggaran dan membuat berbagai latihan untuk digunakan selama pelatihan. Tiga puluh dua wartawan dari 30 rumah media dipilih untuk menjalani pelatihan awal.

Tahap pertama dari pelatihan tersebut mencakup serangkaian lokakarya: pendahuluan pemberitaan ekonomi bersama Egyptian Journalist Syndicate; yakni sebuah pendahuluan mengenai analisa anggaran; dan kursus tingkat lanjut mengenai analisa anggaran.

Tahap ke dua terdiri dari pelatihan yang lebih memiliki target, yang meliputi: lomba menulis, yang berhubungan dengan persiapan anggaran nasional dan diskusi parlemen; dan sederetan pertemuan bulanan bersama berbagai organisasi masyarakat sipil.

Apa yang telah membuahkan hasil?

Sejumlah pelajaran telah lahir dari pelatihan tersebut:

  1. Pemadanan antara pelatih yang berpengalaman di bidang analisa anggaran dengan pelatih yang memahami jurnalisme adalah hal yang penting. Hal ini memungkinkan peserta latihan untuk diajar mengenai anggaran maupun cara menemukan berita yang menarik dan hangat dari informasi anggaran.
  2. Penekanan pada latihan tertulis yang praktis telah membuahkan hasil yang baik, sebagai bantuan pembelajaran maupun untuk mendorong kisah berita.
  3. Bimbingan dan dukungan individual terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemberitaan. Kualitas dan volume berita yang diterbitkan mulanya tidak seperti yang diharapkan. Namun setelah peserta latihan diberi umpan balik perseorangan berdasarkan karya mereka, terjadi peningkatan besar.
  4. Membina hubungan antara wartawan dan OMS telah membantu memastikan bahwa pelatihan itu relevan dan tetap berakar pada hal-hal yang benar-benar dikuatirkan. Hal ini juga membantu membina hubungan – saat berita disiarkan, kini wartawan tahu siapa yang harus mereka hubungi untuk dimintai komentar.
  5. Ternyata ada hasilnya bila melibatkan para pimpinan berita ekonomi sejak awal dan terus melibatkan mereka. Hal ini memastikan bahwa peserta pelatihan-wartawan mendapat sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk terus menulis berita anggaran.

Dengan terus didukung IBP, tahun ini ASAH berencana mengadakan kursus lanjutan mengenai jurnalisme penyelidikan. Saat ini IBP berencana menyaring pelajaran yang diambil dari pelatihan yang diadakan ASAH — bersama karya sebelumnya di Tunisia dan Kenya — untuk menjadi panduan lengkap mengenai melatih media dalam hal memberitakan anggaran.


Dari Laporan Tahunan Kami: Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Membuka Anggaran?

Bagaimana Para Pendonor Dapat Memberikan Pujian dengan Cara Terbaik bagi Masyarakat Sipil Domestik Karena Mendorong Transparansi dan Pertanggungjawaban Anggaran?

Banyak di antara negara tempat IBP bekerja menghadapi sejumlah kesulitan yang sama. Pemerintah mereka memberikan informasi yang sangat terbatas kepada masyarakat mengenai tindakan pemerintah, termasuk bagaimana pemerintah mendapatkan dan menggunakan sumber daya masyarakat. Meskipun seringkali secara resmi merupakan negara demokrasi, pemerintah-pemerintah itu sangat kurang menyediakan kesempatan untuk perdebatan dan untuk partisipasi yang aktif oleh rakyat dalam pembuatan kebijakan dan pemantauan kebijakan. Berbagai organisasi masyarakat sipil sering kurang memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai untuk menekan pemerintah secara efektif atau untuk menggalang masyarakat agar menuntut transparansi dan pertanggungjawaban yang lebih besar. Dan pertanggungjawaban pemerintah semakin diperlemah oleh fakta bahwa banyak pembelanjaan publik tidak didanai oleh pajak masyarakat, melainkan oleh bantuan asing.

Di negara-negara semacam itu, para donatur dan badan internasional yang memberikan bantuan keuangan dan teknis pada pemerintah dapat berperan penting untuk meningkatkan transparansi dan memperkuat pertanggungjawaban dalam negeri dan upaya-upaya OMS. Namun upaya donatur dalam mendorong reformasi di negara-negara yang sedang berkembang ternyata memiliki catatan prestasi yang meragukan. Penggunaan persyaratan di masa lalu (yakni mengkaitkan bantuan dengan reformasi tertentu) telah dikritik karena dinegosiasikan secara tertutup, memutarbalikkan proses kebijakan dalam negeri, dan merongrong kepemilikan dalam negeri dengan cara memberlakukan model “satu ukuran yang sesuai untuk semua” yang berasal dari pengalaman di luar negeri. Meskipun donatur telah berhasil menimbulkan perubahan dalam kebijakan pemerintah, campur tangan mereka selalu menghasilkan dampak yang diharapkan, dan mereka sering gagal mendukung lembaga atau menyediakan insentif yang dibutuhkan untuk mempertahankan reformasi. Karena itu, sangatlah penting merenungkan bagaimana donatur dapat menggunakan berbagai macam sarana – misalnya tolok ukur dan insentif – dengan cara-cara yang mendorong dialog dalam negeri dan proses pertanggungjawaban seputar manajemen keuangan publik, dan yang memaksimalkan kesempatan untuk menghasilkan dampak yang positif dan berkelanjutan.Philippines budget advocates

Misalnya, donatur dapat berkomitmen untuk menyalurkan lebih banyak bantuan secara langsung kepada anggaran pemerintah di negara-negara yang lebih transparan, atau menuntut penerapan tolok ukur transparansi tertentu harus dilakukan sebelum dana dapat dikucurkan. Donatur juga dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk mendukung perkenalan sistem informasi yang menyeluruh yang memungkinkan pemerintah menghasilkan informasi anggaran yang tepat waktu dan akurat, atau pengembangan sistem penyingkapan informasi yang membantu menyebarluaskan informasi anggaran dan informasi pemberian layanan kepada masyarakat.

Sebagian dari inisiatif ini sekarang kian lazim. Di tingkat internasional, badan-badan donatur mulai menekankan bahwa negara-negara yang sedang berkembang harus mengambil langkah untuk meningkatkan transparansi dan meningkatkan akses masyarakat ke informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah. Misalnya, Bank Dunia, Komisi Eropa, dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris semuanya telah menyertakan penilaian atau tolok ukur transparansi anggaran dalam panduan dan prosedur bantuan anggaran mereka – sering kali setelah melakukan diskusi dengan IBP. Di tingkat negara, donatur mulai mendorong transparansi, sebagaimana didokumentasikan dalam  studi kasus IBP belum lama ini. Baru-baru ini, para donatur mendukung pemerintah dalam melaksanakan inovasi transparansi anggaran. Dalam semua kasus ini, meskipun tingkatnya berlainan, berbagai kelompok masyarakat sipil lokal berpartisipasi dalam dialog dan memetik manfaat dari peningkatan transparansi anggaran, sehingga memastikan adanya tuntutan di dalam negeri untuk mempertahankan reformasi apapun.

Ada kebutuhan yang jelas untuk mendorong dan melembagakan sebagian pendekatan baru yang menumbuhkan semangat ini. Berdasarkan pengalaman kami dalam bekerja sama dengan donatur maupun kelompok masyarakat sipil di seluruh dunia (dan bekerja sama dengan ONE Campaign), kami menjabarkan beberapa prinsip dasar bagi donatur yang berminat untuk mendorong pendekatan yang lebih membangun – dan mungkin lebih efektif – guna meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban anggaran di negara-negara penerima bantuan. Pendekatan semacam itu juga dapat membuat donatur menjadi mitra yang bermanfaat bagi para pelaku masyarakat sipil di negara-negara sedang berkembang agar pemerintah bersikap terbuka. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

  1. Tolok ukur dan insentif transparansi anggaran harus berdasarkan dialog negara, dikembangkan dan dipantau secara transparan, dan disesuaikan dengan konteks negara;
  2. Tolok ukur dan insentif transparansi anggaran harus mencakup standar minimal maupun pendekatan secara bertingkat yang dapat mendorong peningkatan;
  3. Tolok ukur transparansi anggaran harus dikaitkan dengan insentif positif, misalnya pengadaan bagian bantuan yang lebih besar melalui sistem pemerintah, atau pengadaan bantuan teknis bertarget; dan
  4. Penggunaan tolok ukur transparansi anggaran harus dikoordinasikan di kalangan semua pendonor, dan dikaitkan dengan peningkatan donatur mengenai transparansi bantuan.

Selama ini IBP bekerja dan akan terus bekerja selama lima tahun mendatang bersama para donatur yang berminat mendorong tujuan transparansi keuangan dan partisipasi keuangan untuk memikirkan bagaimana semua prinsip ini dapat disesuaikan dengan cara paling efektif bagi kebijakan, prioritas dan portofolio bantuan yang ada. Ini adalah bagian utama dari upaya kami untuk memulai lembaran baru dalam kerjasama beberapa pemangku kepentingan untuk mendukung reformasi tata laksana yang lebih mendalam dan lebih berkesinambungan.


Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Mengukur Transparansi dan Pertanggungjawaban Anggaran di Tingkat Sub Nasional dan Tingkat Sektor?

Temporary classrooms for Mud SchoolsOpen Budget Survey IBP berfokus pada transparansi dan partisipasi anggaran di tingkat pemerintah pusat. Hal ini sangat masuk akal, karena melalui anggaran pemerintah pusatlah sebagian besar pengumpulan pendapatan dan pengeluaran terjadi di hampir semua negara. Namun di banyak negara, pemerintah tingkat propinsi/negara bagian dan tingkat lokal bertanggung jawab atas banyak sekali pengeluaran publik bagi penyediaan layanan sosial, dan sering kali mengumpulkan pendapatan sendiri selain dana yang ditransfer dari pemerintah pusat. Selain itu, di banyak negara pengeluaran publik dan pemberian layanan membutuhkan kerjasama antar satuan pemerintah nasional dan sub nasional dalam satu bidang, misalnya bidang kesehatan atau pendidikan, agar dapat menyediakan layanan yang efektif. Untuk alasan inilah, meskipun mendorong transparansi anggaran di tingkat nasional tetap menjadi tujuan penting, tantangan utama lainnya untuk melangkah ke depan adalah mengukur dan meningkatkan transparansi anggaran di tingkat sub nasional dan tingkat sektor. Mengerjakan anggaran sub nasional dan anggaran sektor memberi kesempatan untuk mengkaitkan anggaran publik dengan barang dan layanan masyarakat tingkat lokal, sehingga membuat lebih banyak penduduk berminat pada transparansi anggaran.

Misalnya, dokumen-dokumen utama mengenai anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat – dan yang dinilai oleh Open Budget Survey – mungkin tidak memuat banyak informasi di tingkat lokal atau mengenai sektor-sektor yang paling relevan dengan rakyat. Menurut penemuan OBS, dokumen nasional yang dimiliki banyak negara hanya memuat sedikit data mengenai sumber daya yang ada di tempat-tempat pemberian layanan seperti sekolah atau pos-pos kesehatan lokal, atau hanya sedikit informasi keuangan mengenai rincian tujuan kebijakan, rencana pelaksanaan, dan hasil-hasil yang diharapkan. Hal ini juga diperkuat oleh temuan penelitian bersama yang dilakukan oleh IBP dan Overseas Development Institute (Lembaga Pembangunan Luar Negeri) tahun 2013 mengenai apakah informasi anggaran yang disediakan pemerintah Afrika telah memenuhi kebutuhan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil yang berusaha terlibat dalam analisa dan pemantauan anggaran. Menurut penelitian ini, laporan pendapatan dan pengeluaran yang sebenarnya cenderung hanya menyediakan kumpulan informasi, sehingga amat sangat menyulitkan pemantauan pemberian layanan di tingkat lokal.

Untuk lebih memahami transparansi di tingkat lokal – sehingga mengkaitkan anggaran dengan pemberian layanan – IBP telah melakukan penelitian untuk mengembangkan dan menguji berbagai sarana guna menilai transparansi anggaran di tingkat pemerintah sub nasional dan tingkat anggaran sektor. Sampai saat ini, sudah ada dua putaran penelitian semacam itu dengan menggunakan berbagai macam pendekatan untuk mengembangkan metodologi dan alat-alat penilaian transparansi. Meskipun penelitian ini menghasilkan penemuan yang bermanfaat, tidak satu pun yang memenuhi standar IBP dalam hal keketatan dan kegunaan.

Mengenai transparansi anggaran sub nasional, IBP menugaskan para peneliti masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan putaran pertama bagi penelitian percontohan di 10 negara dan telah diselesaikan pada tahun 2011-2012. Hasil-hasil putaran pertama dari penelitian ini sulit ditafsirkan karena beberapa penilaian percontohan menggabungkan pengukuran obyektif dan subyektif dalam indeks mereka, sehingga bisa menimbulkan keraguan mengenai keakuratan hasilnya. Pada putaran ke dua dari penelitian sub nasional yang telah dilakukan pada tahun 2013, IBP berusaha menghindari masalah metodologi yang diidentifikasi dalam penelitian percontohan sekaligus berusaha menilai relevansi dan kelayakan penerapan metodologi generik di seluruh penjuru negara-negara yang memiliki susunan sub nasional berlainan. Untuk mencapai kedua tujuan ini, IBP mengembangkan metodologi transparansi anggaran sub nasional yang kemudian dilaksanakan oleh mitra-mitra IBP di Brasil, Indonesia, dan Tanzania. Metodologi ini berdasarkan pada Open Budget Survey dan wawasan tiga mitra penelitian IBP.

Pengalaman dari putaran ke dua ini  bermacam-macam. Pada satu sisi, IBP merasa puas karena telah mengembangkan metodologi generik dan obyektif untuk menilai transparansi anggaran sub nasional yang terbukti dapat disesuaikan dengan berbagai macam konteks, termasuk berbagai ibukota dan negara bagian yang luas di Brasil, berbagai kota besar dan kotamadya kecil di pedesaan di pulau-pulau terpencil di Indonesia, dan berbagai daerah pedesaan terpencil di Afrika. Sebaliknya, metodologi ini tidak menilai transparansi anggaran dengan cara langsung menghubungkan anggaran dengan kehidupan rakyat, dan metodologi ini berusaha keras untuk cukup memahami bagaimana anggaran mempengaruhi pemberian layanan.

Bersamaan dengan setiap putaran penelitian sub nasional tersebut, IBP bermitra dengan berbagai organisasi internasional lainnya untuk melakukan penilaian transparansi anggaran dalam sektor-sektor tertentu.  Dalam putaran pertama, IBP dan International Planned Parenthood Federation (IPPF) bekerja sama dalam sebuah metodologi untuk sederetan penelitian mengenai sektor perawatan kesehatan ibu, yang diterapkan oleh IPPF di beberapa negara di Amerika Latin. Untuk putaran ke dua dari penelitian sektor tersebut, IBP bergabung dengan Save the Children and Accountability and Transparency for Human Rights (AT4HR) untuk menilai transparansi anggaran atas program nutrisi anak di beberapa negara Afrika. AT4HR mengembangkan metodologi tersebut untuk berbagai penelitian berdasarkan masukan dari IBP dan Save the Children.

Seperti halnya penelitian sub nasional, penelitian sektor ini menunjukkan bahwa penggunaan sarana generik memang dapat menilai transparansi dan memperkuat advokasi (IPPF dan Save the Children menggunakan hasil-hasil penelitian itu untuk mendukung transparansi anggaran yang lebih besar). Tetapi sebagaimana halnya dengan penelitian sub nasional, IBP percaya bahwa semua sarana ya3P11_092_SettlersHospitalng digunakan untuk melakukan penelitian yang berfokus pada sektor adalah kurang berfokus pada bagaimana anggaran berdampak pada pemberian layanan untuk mengubah taraf hidup masyarakat.

Berbagai penelitian ini tidak mencakup masalah pemberian layanan dengan penuh arti karena sedikit sekali anggaran pemerintah yang memberikan informasi lengkap mengenai dampak anggaran terhadap layanan. Selanjutnya, badan-badan keuangan publik profesional belum menetapkan standar-standar praktek yang baik mengenai topik ini. Karena itu, IBP beserta para mitranya perlu memikirkan cara menentukan standar-standar itu, dan bagaimana pemerintah dapat diyakinkan mengenai keperluan penggunaannya. Jika pekerjaan IBP mengenai membuka anggaran adalah untuk benar-benar mengubah kehidupan, kita perlu mengidentifikasi cara-cara yang lebih bersifat langsung di mana agenda transparansi anggaran, partisipasi anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran bisa dikaitkan dengan masalah pemberian layanan agar lebih mendekatkan pekerjaan anggaran kepada kebutuhan dan prioritas rakyat yang sebenarnya di seluruh dunia.


Apa yang Telah Kita Pelajari Mengenai Partisipasi Masyarakat dan Keterlibatan Warga Negara dalam Proses Anggaran?

Lima PB blog article photoUntuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas cara mereka menggunakan sumber daya masyarakat, warga negara membutuhkan lebih dari sekedar akses ke informasi anggaran. Mereka juga membutuhkan kesempatan untuk sangat terlibat dalam proses anggaran agar dapat mengemukakan pendapat mereka, mendapatkan umpan balik, dan mempengaruhi kebijakan publik. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam persiapan dan pemantauan anggaran bisa dilihat sebagai salah satu rantai utama yang hilang antara transparansi dan pertanggungjawaban – antara membuka dan mengubah kehidupan.

Kami telah mendokumentasikan sejumlah kasus di mana organisasi-organisasi mitra IBP berhasil memberikan dampak atas berbagai kebijakan publik dengan cara menekan pemerintah “dari luar” –  dengan kampanye melalui media, penggalangan kelompok masyarakat bawah, dan litigasi – namun hal ini sering kali merupakan hasil perjuangan yang signifikan untuk menggunakan kesempatan yang ada agar bisa didengar, dan peningkatan yang diraih bisa sulit dipertahankan.  Tetapi dalam banyak kasus, para pelaku masyarakat sipil melihat bahwa rekomendasi yang merupakan hasil analisa anggaran dan advokasi anggaran dari mereka tidak didengar karena tidak ada mekanisme partisipasi.

Untuk lebih memahami masalah ini dan menarik perhatian pada masalah ini, IBP memasukkan sederetan pertanyaan baru dalam daftar pertanyaan Open Budget Survey 2012 mengenai partisipasi masyarakat dan keterlibatan warga negara pada tahap yang berlainan dalam proses anggaran. Mengingat kekurangan dalam standar dan panduan yang ada mengenai arti “praktek yang baik” di bidang ini, bagian baru dalam Survey itu menggunakan panduan untuk keterlibatan masyarakat dalam sektor penanganan lingkungan hidup; literatur mengenai proses anggaran pemerintah lokal; dan konsultasi dengan berbagai pakar di  bidang ini. Penemuan yang dihasilkan ternyata hampir tidak memberikan harapan.

Kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam proses anggaran adalah terbatas atau sama sekali tidak ada di hampir semua negara. Skor rata-rata yang diperoleh 100 negara yang dinilai dalam Survey tahun 2012 hanyalah 19 dari 100, dibandingkan rata-rata skor transparansi anggaran yang mencapai 43 dari 100. Hanya satu negara (Korea Selatan) yang mendekati nilai penuh, sementara 83 negara mendapatkan skor di bawah 33, yang menunjukkan bahwa mereka memberikan kesempatan yang amat sangat terbatas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses anggaran.

Tetapi penelitian Survey ini menggali dan menemukan sejumlah praktek yang timbul dan bersifat inovatif yang bisa berguna sebagai dasar bagi kemajuan yang lebih luas di bidang ini. Misalnya, sejumlah negara (termasuk Botswana, Kenya, dan Trinidad dan Tobago) mengorganisir konsultasi rutin dalam tahap perumusan untuk mengidentifikasi semua prioritas anggaran masyarakat. Dalam sebagian kasus, ini adalah bagian proses tinjauan kebijakan sektor tertentu, sedangkan dalam kasus-kasus lain,  para pejabat Kementerian Keuangan mengunjungi berbagai propinsi untuk mengumpulkan proposal dari berbagai pemangku kepentingan. Parlemen di Kenya, Jerman, dan Afrika Selatan mengadakan acara dengar pendapat umum mengenai berbagai macam aspek proposal anggaran sebelum mendapat persetujuan, di mana berbagai macam kelompok warga negara dan organisasi lainnya dapat mengemukakan pandangan dan proposal mereka.  Di beberapa negara, proses ini disiarkan secara langsung di radio atau televisi. Di Kolombia dan Filipina, badan-badan audit eksternal melibatkan berbagai kelompok masyarakat sipil dan rakyat dalam proses audit, untuk mengidentifikasi prioritas audit maupun menindaklanjuti saran-saran audit. Negara bagian Andhra Pradesh di India mengambil langkah lebih jauh, dengan menetapkan program yang telah mengerjakan lebih dari 3.200 audit sosial yang melibatkan warga negara secara langsung untuk mengaudit program ketenagakerjaan nasional pemerintah, sehingga menyebabkan lebih dari 38.000 kasus disipliner pada pejabat pemerintah. Akibatnya, ratusan pejabat pemerintah diskors atau dihukum, dan hampir seperempat dari penyimpangan sebesar US$ 24 juta yang dideteksi telah berhasil didapatkan kembali.

Belum lama ini IBP mengumpulkan sejumlah contoh mekanisme yang memungkinkan partisipasi proses anggaran dari tiga perintis di  bidang ini: Brasil, Filipina, dan Korea Selatan. Mekanisme ini berkisar dari dewan-dewan dan komisi pemangku kepentingan nasional yang memverifikasi proposal kebijakan dan mempengaruhi pembuatan anggaran, hingga penyusunan anggaran partisipatif dan penyusunan anggaran dari atas ke bawah di tingkat lokal, hingga penggunaan teknologi agar warga negara dapat menampilkan informasi anggaran ke berbagai badan pemerintahan.

Karena itu, dalam beberapa cara, kesenjangan yang jelas terlihat pada partisipasi masyarakat dan keterlibatan warga negara dalam proses anggaran tampaknya pelan-pelan mulai tertutup. Lebih banyak pemerintah yang kian berminat pada masalah partisipasi dan mencari berbagai contoh bermanfaat yang dapat menuntun reformasi di bidang ini. Contoh yang menarik mengenai tren ini berasal dari Kenya, di mana perundang-undangan anggaran baru mewajibkan unsur-unsur partisipasi menjadi bagian upaya pendelegasian di seluruh penjuru negara.  Di tingkat internasional, permufakatan yang mendukung partisipasi masyarakat yang lebih kuat dalam proses anggaran kian lama kian meningkat. Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi pada bulan Januari 2013 yang mendorong negara-negara anggota untuk mengintensifkan upaya peningkatan transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban dalam kebijakan keuangan, berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), di mana IBP menjadi anggota utama. Selain itu, Bank Dunia sudah mulai memprioritaskan penelitian dan advokasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan anggaran.Checking the books Likoni

Meskipun semua kemajuan ini sudah tercapai, masih banyak yang harus diselesaikan. Menurut bukti, transparansi anggaran saja tidak cukup memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya masyarakat.  Tanpa kesempatan berpartisipasi, suara masyarakat sipil sulit sekali didengar dan mereka sulit mempengaruhi kebijakan publik.  Di mana pemerintah membuka jalan bagi keterlibatan rakyat, berbagai macam kedinamisan mulai terbuka, sehingga menghasilkan kemitraan yang lebih membangun – dan kemungkinan hasil-hasil kebijakan yang lebih baik. Jadi kita harus memastikan, prinsip bahwa partisipasi masyarakat harus menjadi fitur rutin proses anggaran digabungkan secara lebih luas ke dalam sistem-sistem anggaran pemerintah di seluruh dunia, dan diterima dan dipromosikan oleh lembaga-lembaga multilateral, misalnya Dana Moneter Internasional dan Organisation for Economic Co-Operation and Development. Pendukung gagasan ini, termasuk IBP, harus mampu menyampaikan dengan jelas mengenai seperti apa keterlibatan warga negara dalam proses anggaran, dan memperlihatkan manfaat yang dihasilkannya berkaitan dengan investasi dan upaya yang dilaksanakannya.

Selama beberapa tahun mendatang, IBP akan berfokus pada upaya memajukan agenda ini dengan cara:

    • Mendokumentasikan dan mengevaluasi praktek-praktek yang baik dalam partisipasi masyarakat dalam hal pembuatan anggaran;
    • Menetapkan norma-norma internasional dan praktek-praktek yang baik mengenai partisipasi masyarakat dengan cara memadukan semua praktek yang timbul ini ke dalam pedoman dan standar yang ada;
    • Bekerja sama dengan mitra-mitra organisasi sipil, lembaga internasional, dan pemerintah-pemerintah reformis untuk memajukan pelaksanaan standar-standar yang muncul ini dengan lebih luas; dan
    • Merevisi  Open Budget Survey lebih lanjut untuk mendokumentasikan semua perubahan partisipasi di tingkat negara setelah beberapa waktu.

Persimpangan Antara Teknologi dan Transparansi

Mempertanyakan Dampak dan Agenda Teknologi dan Transparansi, oleh Jay Colburn, International Budget Partnership

Artikel ini merupakan ringkasan diskusi di blog Dari Kemiskinan Menuju Kekuasaan milik Duncan Green.

Masalah seputar transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah semakin menarik perhatian dan minat dalam tahun-tahun terakhir, mulai dari gagasan mengenai pemerintahan terbuka hingga bidang-bidang khusus seperti data terbuka, anggaran terbuka, kontrak terbuka, dan sebagainya. Kadang-kadang transparansi dan pertanggungjawaban dipuji sebagai solusi yang mudah dan murah yang mampu menghemat biaya dan mengurangi kemiskinan. Namun adakah bukti yang mendukung semua klaim ini? Apakah politikus dan pemerintah secara tulus mendukung prinsip dan praktek transparansi dan pertanggungjawaban, atau apakah mereka memiliki maksud lain? Dengan harapan untuk menjawab semua pertanyaan ini dan berbagai masalah lain yang berkaitan, belum lama ini Duncan Green dari Oxfam bertanya pada tiga pakar transparansi untuk mengetahui pemikiran mereka.

Peter Eigen, pendiri Transparency International, merasa yakin bahwa transparansi saja tidak akan melahirkan perubahan yang berarti dalam masyarakat.  Tanpa kesediaan pemerintah, lembaga pengawasan yang efektif dan diberdayakan, dan keterlibatan warga negara, menaruh informasi dalam domain publik tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan dan dampak praktis. Sekalipun bila pemerintah menerapkan transparansi, yang penting bukan hanya jumlah informasi yang mereka sediakan, namun juga kualitasnya. Apakah datanya tepat waktu, menyeluruh, dan dapat dipahami? Dan apakah penyediaan informasi sesuai dengan permintaan? Dengan kata lain, apakah ini adalah informasi yang benar-benar diminati masyarakat dan dapat digunakan? Semua ini merupakan hal amat sangat penting yang harus ditanyakan ketika mempertimbangkan arti transparansi yang sebenarnya dan apakah transparansi tersebut memiliki arti dan memiliki kemungkinan berdampak pada hasil-hasil pembangunan.

Dalam komentarnya, Rakesh Rajani, pimpinan Twaweza East Africa dan salah satu pimpinan masyarakat sipil Open Government Partnership, berkomentar mengenai transparansi dan ilusi kekuatan teknologi yang menakjubkan untuk pembangunan. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, informasi telah menjadi lebih didesentralisasi dan didemokrasikan. Namun akses ke telepon seluler dan Internet itu sendiri tidak dapat mengenyahkan ketidakefisienan dan kesenjangan yang kuat dari masyarakat. Ketidakseimbangan struktural dan asimetri kekuasaan yang terjadi selama puluhan tahun antara si kaya dan si miskin, antara yang berkuasa dan yang tersisih, tidak dapat diperbaiki oleh teknologi hanya dalam semalam. Rajani memberikan tiga nasihat untuk memikirkan tentang hubungan antara teknologi dan transparansi dan pertanggungjawaban ke depan:

      • Teknologi yang memberi kita cara baru untuk memikirkan informasi, bekerja dengan informasi, dan berbagi informasi tidak membuat orang-orang mampu mengatasi atau mengubah hambatan non teknologi yang kita hadapi.
      • Kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai motivasi manusia – yang, di kalangan rakyat dan pemerintah, bersedia mengambil langkah-langkah yang untuk menghasilkan dampak, yang besar, dan alasannya.
      • Menetapkan sistem tersusun dan proses eksperimen serta penyesuaian yang dapat membantu kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan.

Rosemary McGee, dari Institute of Development Studies (Inggris), menyatakan bahwa tidak ada satu definisi transparansi yang disepakati. Transparansi sebagai “keterbukaan” atau “pemerintahan terbuka” bisa memiliki arti yang sangat berbeda bagi pengguna yang berbeda, dari birokrat sampai pakar ekonomi sampai ahli teknologi sampai pendukung masyarakat terbuka. Bila diartikan secara umum sebagai “keterbukaan”, transparansi bisa berpengaruh positif, netral, atau bahkan negatif bagi kaum miskin dan kaum terpinggir. Bila dipadukan dengan teknologi baru, lingkup pengaruh baik dan buruk bisa meningkat berlipat ganda.

Namun transparansi juga bisa dikonseptualisasikan sebagai tanda pertanggungjawaban. Transparansi untuk pertanggungjawaban berarti “komitmen berdasarkan nilai terhadap jenis perubahan tertentu, yang berakar pada prinsip-prinsip hak azazi manusia dan keadilan.” Dan pertanggungjawaban dalam tata laksana adalah hal yang baik secara universal, demikian menurut McGee. Namun hubungan sebab akibat antara transparansi, pertanggungjawaban, dan dampak positif atas rakyat miskin bersifat lama, kompleks, dan belum dipahami sepenuhnya. Sehingga menjadi alasan yang lebih kuat untuk mempertanyakan apa yang berusaha diwujudkan di bawah judul “transparansi,” siapa yang memajukannya dan apa alasannya.


Sudut Blog

Blog masthead

Dari Blog Open Budgets

Apa yang Harus Dilakukan di Saat Pemerintah Melawan? Samarthan, sebuah organisasi masyarakat sipil di India, memantau pelaksanaan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) di negara bagian Madhya Pradesh. Setelah pemerintah berhasil mematahkan kemajuan yang telah dicapai kelompok ini dalam pemantauannya dengan cara “bekerja menurut sistem,” Samarthan harus merubah pendekatan mereka. Demikianlah cara mereka melakukannya.

Transparansi untuk Apa? Apakah Pemerintah Menerbitkan Informasi Anggaran yang Diperlukan OMS? IBP bergabung dengan Overseas Development Institute untuk melihat apakah informasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah sudah menanggapi kebutuhan OMS. Proyek tersebut dan laporan yang dihasilkannya berfokus pada Afrika, di wilayah yang memiliki tantangan transparansi anggaran yang terbesar.

¿Dónde Van Mis Impuestos? (Ke Mana Uang Saya?): Bagaimana Kemauan Politik Dapat Menjawab Pertanyaan Ini: ¿Dónde Van Mis Impuestos? — bahasa Spanyol untuk Ke Mana Uang Saya? di Open Knowledge Foundation. (sebuah situs web yang dengan menggunakan gambar “memvisualisasikan” cara penggunaan uang pajak di berbagai negara di seluruh dunia) – diluncurkan pada bulan Desember 2010 dan tidak lama setelah itu menjadi model bagi visualisasi pajak di Spanyol.


Pelatihan dan Acara Saat Ini

Webinar IBP Menelusuri Penyesuaian Strategi Advokasi, oleh Jessica Taylor, International Budget Partnership

Pada tanggal 16 April, IBP mengadakan webinar berjudul “Cara Menyesuaikan Strategi Advokasi Anda di Saat Pemerintah Melawan atau di Saat Terjadi Perubahan Konteks” sebagai bagian dari seri webinar barunya. Pembawa acara Yogesh Kumar, direktur eksekutif Samarthan, dan Albert Van Zyl, manajer bidang pengembangan pembelajaran dan pengetahuan di IBP, mengambil pelajaran dari studi kasus IBP yang belum lama ini diperbaharui “Kampanye Samarthan untuk Meningkatkan Akses ke Pekerjaan di Pedesaan Nasional Menjamin Skema di India.” Webinar ini memadukan wawasan teori Zyl dengan pembelajaran berdasarkan pengalaman yang dimiliki Kumar untuk menyediakan penilaian holistik mengenai proses penyesuaian strategi dalam konteks advokasi.

Presentasi Van Zyl berfokus pada “arti, alasan, dan cara penyesuaian strategi” dan menekankan pentingnya pengumpulan informasi mengenai cara pengoperasian strategi dalam praktek dan kemudian menggunakan informasi itu untuk merenungkan strategi tersebut dan melakukan penyesuaian bila perlu. Kumar menggali pengalaman masyarakat bawah di Samarthan dalam upaya membantu memastikan bahwa National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) India berhasil dilaksanakan. Kemudian Kumar membahas berbagai tantangan besar yang dihadapi Samarthan dan cara Samarthan menyesuaikan strateginya untuk mengatasinya, termasuk meningkatkan pekerjaannya guna menunjukkan meluasnya masalah pelaksanaan NREGA yang buruk.

Webinar tersebut dihadiri banyak orang dan menarik sekitar 42 peserta, dan mendorong banyak sekali diskusi dengan munculnya beberapa masalah inti. Salah satu masalahnya adalah bagaimana OMS harus menyesuaikan strategi mereka ketika menghadapi pejabat pemerintah yang enggan, menolak, atau acuh tak acuh? Hal ini bisa menjadi tantangan besar. Penting pula melibatkan pejabat pemerintah dalam dialog terbuka untuk menyampaikan tujuan pekerjaan dan kaitannya dengan masyarakat yang terlibat. Penting pula bagi OMS untuk mengetahui dari mana mereka bisa mendapatkan kekuatan. Dalam kasus Samarthan, kelompok ini menggunakan kekuatan dari ketentuan konstitusional yang relevan dan NREGA untuk menekan pemerintah agar melaksanakan apa yang diwajibkan oleh hukum.

Berbagai masalah lain yang dibicarakan dalam webinar tersebut antara lain adalah cara OMS mempertahankan fleksibilitas yang memadai untuk merenungkan dan menyesuaikan strategi bila perlu, sementara tetap melaksanakan komitmen tertentu yang diberikan kepada donatur dalam proposal dan kesepakatan; pentingnya peranan kaum muda dalam pekerjaan advokasi; dan tantangan koordinasi dan permufakatan ketika menyesuaikan strategi.

Untuk mendengarkan seluruh webinar tersebut dan mengunduh presentasi, kunjungilah halaman webinar IBP.


Lokakarya Mengenai Hak Azazi Manusia dan Pelatihan Anggaran di Tunisia, oleh Akram Al-Turk, International Budget Partnership

Pada akhir bulan April, IBP mengadakan lokakarya mengenai hak azazi manusia dan pelatihan anggaran di ibukota Tunisia, yakni Tunis. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari dan diorganisir bersama dengan Office of the High Commission for Human Rights (OHCHR) PBB tersebut memberi kesempatan pada para peserta untuk pertama kalinya melihat cara menggunakan analisa anggaran dan berbagai sarana pemantauan lainnya guna membantu mewujudkan hak-hak ekonomi dan sosial. Para peserta melibatkan para aktivis masyarakat sipil yang mengupayakan hak azazi manusia dan/atau meningkatkan tata laksana di Tunisia.

Lokakarya tersebut meliputi beberapa sesi mengenai hak ekonomi dan hak sosial, kaitan antara semua hak ini dengan anggaran pemerintah, dan berbagai macam jenis metodologi pemantauan yang telah digunakan oleh para aktivis di seluruh dunia untuk tujuan advokasi. Sisa lokakarya berfokus pada analisa anggaran, dengan memperkenalkan peserta pada sebagian penghitungan yang dapat digunakan untuk mengamati apakah pemerintah memang memenuhi kewajiban mereka dalam hal hak azazi manusia. Karena dua tahun terakhir ini pemerintah Tunisia memberikan lebih banyak informasi anggaran dibanding sebelumnya, para peserta mampu menganalisa angka-angka sebenarnya dari Tunisia untuk melihat apakah pemerintah melakukan upaya yang memadai dalam sektor-sektor seperti kesehatan dan pendidikan.

IBP melanjutkan kerjasama dengan OHCHR di Tunisia dan akan mengadakan tiga lokakarya lain dalam tiga bulan mendatang. Semua lokakarya pelatihan ini akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan aktivis masyarakat sipil yang bekerja di berbagai wilayah yang lebih kurang beruntungdi negara tersebut, dan akan diadakan di negara bagian Kasserine, Gabes, dan Jendouba.


Open Budget Survey 2015 IBP Dimulai Dengan Pelatihan Peneliti di Washington, D.C., oleh David Robins, International Budget Partnership

IMG_0189Open Budget Initiative IBP— sebuah program penelitian dan advokasi untuk meningkatkan akses masyarakat ke informasi anggaran dan penggunaan berbagai sistem anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan — meluncurkan putaran Open Budget Survey (OBS) tahun 2015. OBS adalah  satu-satunya ukuran yang bersifat independen, komparatif dan rutin bagi transparansi dan pertanggungjawaban anggaran di seluruh dunia, dan Survey 2015 akan meliputi penilaian atas 102 negara. Untuk memulai putaran terbaru Survey ini, IBP mengumpulkan para peneliti dari masyarakat sipil di 37 negara, mulai dari Afghanistan sampai Zambia, untuk menjalani pelatihan selama empat hari (18-21 Maret ) di Washington, D.C. Survey yang diadakan setiap dua tahun ini dikumpulkan, dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh para peneliti masyarakat sipil independen di seluruh dunia. Dan pelatihan ini bertujuan membantu para peneliti, terutama yang masih baru bagi OBS, guna mengembangkan berbagai keahlian dan sarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan empat tabel Survey dan 133 pertanyaan. Pertemuan itu juga memberi kesempatan kepada para peserta untuk belajar dari para aktivis anggaran lainnya dan berbagi pengalaman mereka dengan para aktivis tersebut.

Pelatihan itu meliputi pengamatan mendalam terhadap siklus anggaran, termasuk para pelaku utama, tanggal-tanggal penting, berbagai praktek terbaik, dan dokumen anggaran. Dengan menggunakan contoh-contoh dari semua putaran Survey sebelumnya, para peneliti mempelajari cara menilai kelengkapan dokumen-dokumen anggaran, misalnya Proposal Anggaran milik Eksekutif atau Laporan Akhir Tahun. Mereka juga mempelajari cara mengevaluasi kekuatan berbagai lembaga pengawasan maupun berbagai macam bentuk yang dapat digunakan oleh keterlibatan warga negara selama proses pembuatan anggaran. Selain itu, lokakarya itu telah membantu para peneliti untuk menempatkan OBS dalam dorongan global yang lebih luas untuk transparansi keuangan dan memahami bagaimana OBS dapat digunakan sebagai sarana diagnosa, penelitian, dan advokasi di negara mereka.

Lokakarya di D.C. tersebut amat sangat penting untuk memastikan bahwa para peneliti memberikan hasil-hasil Survey yang konsisten dan kredibel, dan merupakan komponen pertama dari pelatihan rutin dan bantuan teknis yang diberikan staf IBP di sepanjang proses Survey. Berbagai webinar online dan bantuan empat mata juga diberikan ketika topik-topiknya muncul.


Publikasi

Publikasi IBP

IBP telah menambahkan beberapa publikasi baru di perpustakaan online!

Studi-studi kasus mengenai dampak yang kami adakan juga mendokumentasikan peranan analisa anggaran dan advokasi OMS dalam meningkatkan kebijakan dan pelaksanaan anggaran. Melalui semua studi kasus ini, IBP belajar bahwa memang ada gunanya memahami bahwa cara OMS menanggapi keadaan yang selalu berubah ternyata dapat mempengaruhi kelangsungan prestasi kampanye mereka. Untuk mempelajari lebih jauh mengenai keadaan di lokasi, IBP kembali mengunjungi tiga kampanye yang menjadi fokus studi kasus sebelumnya untuk melihat apa yang terjadi setelah keadaan mereda.

      • “Kampanye Samarthan untuk Meningkatkan Pelaksanaan National Rural Employment Guarantee Scheme di India” (ringkasan, versi lengkap)
      • “Koalisi Keadilan Sosial dan Akses ke Sanitasi Dasar di Tempat Tinggal Tidak Resmi di Cape Town, Afrika Selatan” (ringkasan, versi lengkap)
      • “Bukti Perubahan: Kasus Subsidios al Campo di Meksiko” (ringkasan, versi lengkap)

Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini – Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.

Dalam catatan penelitian berjudul “How Civil Society Organizations Close the Gap between Transparency and Accountability (CaraOrganisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Menutup Kesenjangan Antara Transparansi dan Pertanggungjawaban),” yang diterbitkan di Governance, Albert van Zyl dari IBP mengemukakan “beberapa pertanyaan yang paling penting bagi aktivis dan cendekiawan bidang pertanggungjawaban: Bagaimana dan kapan transparansi melahirkan pertanggungjawaban yang lebih besar? Catatan Van Zyl khususnya melihat peranan OMS dalam menuntut dan menggunakan informasi anggaran, dengan mengambil studi-studi kasus dari kegiatan OMS di 11 negara di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan.

Dalam makalah penelitian kebijakan berjudul, “Electoral Accountability and Local Government Spending in Indonesia (Pertanggungjawaban Pemilihan Umum dan Pengeluaran Pemerintah Lokal di Indonesia),” Poverty Reduction and Equity Unit Bank Dunia melihat pengaruh-pengaruh reformasi Pilkada di Indonesia. Semua reformasi ini memungkinkan pemilihan umum secara langsung di berbagai daerah lokal mengenai hasil-hasil pengembangan manusia, pengeluaran publik, dan penghasilan pendapatan di tingkat daerah. Para penulis ini hanya menemukan sedikit bukti sehingga tidak bisa menyimpulkan bahwa secara langsung pemilihan umum memang berpengaruh signifikan terhadap pengembangan manusia. Tetapi mereka mendapati bahwa para pejabat daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dalam hal pengeluaran di bidang kesehatan.

Abdirisaq Ibrahim Mohamed dan Ali Yassin Sheikh-Ali dari SIMAD University mengamati data dari enam lembaga negara di Somalia dalam makalah mereka, “Assessing the Financial Accountability of the Somali Federal Government Organizations (Menilai Pertanggungjawaban Keuangan Berbagai Organisasi Pemerintahan Federal Somalia),” untuk menilai kekuatan sistem pertanggungjawaban keuangan milik pemerintah. Para penulis ini memberikan beberapa saran agar Somalia dapat meningkatkan sistem pertanggungjawaban keuangannya, termasuk menerbitkan data anggaran yang signifikan secara rutin dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan anggaran, untuk menyediakan layanan pokok bagi masyarakat dengan lebih efektif.

C.D. Howe Institute di Kanda menerbitkan sebuah laporan mengenai berbagai masalah yang kian meningkat di Kanada dalam hal pertanggungjawaban keuangan, dengan judul, “Credibility on the (Bottom) Line: The Fiscal Accountability of Canada’s Senior Governments, 2013 (Kredibilitas pada Pokoknya: Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Senior di Kanada, 2013) .” Menurut penulis Colin Busby dan William B.P. Robson, selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah-pemerintah tingkat propinsi di Kanada telah melampaui target pengeluaran mereka hingga $47 miliar bila digabungkan, sehingga mengakibatkan peningkatan pajak dan hutang rakyat. Selama ini kesenjangan yang luas di seluruh pemerintah tingkat propinsi dalam akuntansi dan standar penyingkapan informasi keuangan menjadi pendorong utama bagi pengeluaran berlebihan. Para penulis tersebut mengakhiri dengan memberikan saran agar pemerintah tingkat propinsi dapat memperbaiki pemberian laporan keuangan mereka supaya badan legislatif dan masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Dalam proyek bersama untuk National Foundation for India (NFI) dan Sambodhi Research and Communications Private Limited, Dharmendra Chandurkar dan Nidhi Sen menulis “Developing Monitoring and Evaluation Framework for Budget Work Projects: A How-To-Guide For Practitioners (Mengembangkan Kerangka Kerja Pemantauan dan Evaluasi untuk Proyek Pekerjaan Anggaran: Panduan Cara bagi Praktisi.” Panduan ini dibuat sebagai referensi untuk membantu para praktisi mengembangkan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang sederhana dan kuat dalam proses langkah demi langkah yang mudah. Panduan ini adalah hasil serangkaian lokakarya yang diadakan oleh NFI bersama berbagai kelompok anggaran yang menjadi mitra mereka, dan panduan ini memadukan berbagai pelajaran yang dipetik guna membantu para profesional di bidang anggaran dan kebijakan agar memperlihatkan dampak yang konkret di lingkungan beberapa pemangku kepentingan yang kompleks.


Lowongan Pekerjaan

Dua Lowongan Pekerjaan di IBP

      • Petugas Bagian Program – Advokasi Internasional: IBP mencari Petugas Bidang Program untuk mendukung Program Advokasi Internasionalnya. Melalui program ini, IBP berusaha mewujudkan reformasi transparansi anggaran di berbagai negara yang memiliki sistem anggaran terbuka yang paling sedikit di dunia.
      • Petugas Bidang Program (Afrika Selatan) – Program Katalis: IBP mencari Petugas Bidang Program di Afrika Selatan untuk bergabung dengan tim Program Katalis. Petugas Bidang Program akan mewakili IBP dan menangani inisiatif Katalis di Afrika Selatan.