DALAM TERBITAN INI: PEMBUATAN ANGGARAN PARTISIPATIF DI BRASIL, KAMPANYE ANGGARAN DI NIKARAGUA, MENUTUP KESENJANGAN ANGGARAN, OPEN BUDGETS 2.0, SERI WEBINAR, BLOG IBP, PUBLIKASI IBP, DARI BIDANG INI, LOWONGAN PEKERJAAN
Berita Terbaru Mengenai Partisipasi Warga Negara
Teknologi Menyajikan Data Anggaran Kepada Masyarakat
Menggunakan Teknologi untuk Menutup Kesenjangan Informasi Anggaran di Moldova
Forum Online Berupaya “Memerangi Kemiskinan”
Open Budgets 2.0: Perjuangan untuk Mendapatkan Pertanggung Jawaban dan Partisipasi
Forum Baru untuk Mendiskusikan Anggaran
Segera Hadir! IBP Akan Memulai Seri Webinar
Sudut Blog
Tampilan Informasi Terbaru dari Blog Open Budgets
Publikasi
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang Ini
Lowongan Pekerjaan
Berita Terbaru Mengenai Partisipasi Warga Negara
Brasil Mengizinkan Warga Negaranya Mengambil Keputusan Mengenai Anggaran Kota. Demikianlah Kejadiannya, oleh Brian Wampler, profesor dan ketua Departemen Ilmu Politik di Boise State University dan Mike Touchton, asisten profesor Departemen Ilmu Politik di Boise State University
Artikel ini merupakan kutipan dari tampilan berita blog di Monkey Cage Washington Post, yang tersedia di sini secara cuma-cuma.
Selama 20 tahun terakhir, “lembaga partisipatif” telah tersebar di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan secara langsung kepada warga negara, seringkali pada tingkat pemerintahan lokal, dan telah mendapat dukungan dari banyak kalangan. Berbagai organisasi donor internasional, misalnya Bank Dunia dan USAID, mendorong partisipasi warga negara dengan harapan akan melahirkan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, memperkuat jejaring sosial, meningkatkan layanan bagi masyarakat, dan menyampaikan informasi kepada pemilik suara. Pejabat yang dipilih sering mendukung partisipasi warga negara karena memberikan keabsahan yang mereka perlukan untuk mengubah pola pengeluaran, mengembangkan program-program baru, menggalang warga negara, atau membuka proses pembuatan kebijakan yang keruh sehingga masyarakat dapat mengawasi dengan lebih ketat. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan warga negara mendukung lembaga partisipatif karena mendapatkan akses untuk pertama kalinya ke tempat pembuatan kebijakan, anggaran masyarakat, dan pejabat pemerintah.
Namun apakah lembaga partisipatif sebenarnya meraih salah satu hasil yang bermanfaat ini? Menurut sebuah penelitian baru mengenai lembaga-lembaga partisipatif di Brasil, lembaga partisipatif memang memetik berbagai hasil yang bermanfaat. Khususnya kotamadya yang memiliki program partisipatif benar-benar meningkatkan kehidupan warga negara mereka.
Brasil merupakan inovator terdepan dalam hal lembaga partisipatif. Pemerintahan kotamadya Brasil secara sukarela dapat mengadopsi program bernama pembuatan anggaran partisipatif (PAP), yang secara langsung melibatkan warga negara dalam pertemuan umum di mana mereka dapat memutuskan cara mengalokasikan dana masyarakat. Jumlah pendanaannya bisa mewakili hingga 100 persen dari seluruh proyek pembelanjaan modal yang baru dan biasanya antara lima sampai 15 persen dari total anggaran milik kotamadya. Jumlah ini belum cukup untuk melakukan perubahan radikal pada cara kota-kota membelanjakan sumber daya mereka yang terbatas, namun sudah cukup untuk menghasilkan perubahan yang berarti. Misalnya, kota-kota di Brasil seperti Belo Horizonte dan Porto Alegre masing-masing telah mengeluarkan ratusan juta US dolar selama dua puluh tahun terakhir untuk berbagai proyek pilihan warga negara. Selanjutnya, banyak program PAP yang berdampak lebih besar karena memfokuskan sumber daya di wilayah-wilayah yang berpendapatan lebih rendah dan yang memiliki lebih sedikit layanan bagi masyarakat.
Pada tahun 1990 sampai 2008, lebih dari 120 dari 250 kota terbesar di Brasil telah menggunakan PAP. Untuk menilai apakah PAP telah menebarkan dampak, kami membandingkan sejumlah kota yang menggunakan PAP pada setiap masa jabatan walikota dengan kota-kota yang tidak menggunakannya, dan meliputi berbagai faktor yang mungkin membedakan kedua kelompok kota ini.
Hasilnya sungguh menjanjikan. Pemerintah kotamadya yang menggunakan PAP memiliki pengeluaran lebih banyak untuk pendidikan dan sanitasi ternyata juga menyaksikan penurunan angka kematian bayi. Menurut perkiraan kami, tingkat kematian bayi di kota-kota yang tidak menggunakan PAP adalah serupa dengan tingkat rata-rata di Brasil. Tetapi angka kematian bayi menurun hingga hampir 20 persen di kotamadya yang menggunakan PAP selama lebih dari delapan tahun. Bukti ini dengan kuat menunjukkan bahwa investasi untuk program-program ini membuahkan berbagai hasil penting.
Pengaruh pembuatan anggaran partisipatif semakin kuat bila walikotanya berasal dari Partai Pekerja, yang telah memerintah di Brasil sejak tahun 2003. Partai ini telah melakukan investasi besar untuk mendorong partisipasi warga negara secara langsung dengan berbagai cara demokratis yang baru. Hal ini sangat penting karena memperlihatkan bagaimana program-program dapat bertumbuh subur bila pejabat yang dipilih bersedia berkomitmen untuk melaksanakan lembaga partisipatif.
Hasil-hasil yang kami capai juga menunjukkan bahwa pengaruh PAP kian kuat setelah beberapa waktu, yang menunjukkan bahwa dampak PAP yang semakin kuat ini membuat pemerintah, warga negara, dan organisasi masyarakat sipil mendirikan berbagai lembaga baru yang menghasilkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih baik. Musyawarah umum mengenai prioritas pengeluaran membuat pemerintah-pemerintah kota ini menjadi lebih transparan sehingga mengurangi korupsi. Karena itu, perubahan pola pembelanjaan untuk berbagai proyek anggaran baru ini tidak hanya menghasilkan peningkatan sementara namun juga perubahan nyata yang langgeng.
Pembuatan anggaran partisipatif tidak hanya menimbulkan daya tarik dan melahirkan berbagai hasil positif di Brasil, namun juga mulai menimbulkan pengaruh di berbagai belahan di dunia. Menurut laporan dalam beberapa tampilan berita terbaru di Blog Open Budgets milik International Budget Partnership (IBP), berbagai inisiatif PAP di Peru telah meningkatkan rasa optimis rakyat sipil, di mana proyek-proyek yang disetujui dalam proses PAP menuju ke tahap pelaksanaan; dan sebuah proyek percobaan masyarakat sipil di Kenya menjadi lebih baik setelah pemerintah merencanakan hendak meningkatkan partisipasi warga negara dalam pemantauan dan pelaksanaan pemberian layanan. Dan sebuah artikel dalam buletin IBP edisi sebelumnya berfokus pada PAP di seluruh dunia, yang memperlihatkan bahwa proses yang kian populer ini dapat dilaksanakan di berbagai macam konteks negara.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai partai politik, gerakan sosial, dan organisasi internasional untuk memajukan partisipasi warga negara secara langsung di tempat-tempat pembuatan kebijakan memang dapat dibenarkan. Program partisipatif tidak selalu melahirkan perubahan mendasar dalam jangka pendek; namun program-program tersebut merupakan bagian sangat penting untuk mendirikan lembaga yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup warga negara.
“Anggaran Adalah Uang Anda, Anda Bertanggung Jawab Mengetahuinya:” Kampanye untuk Transparansi Anggaran dan Partisipasi Anggaran di Nikaragua, oleh Claudia García Rocha, koordinator program, Institute of Strategic Studies and Public Policy
Open Budget Survey (OBS) IBP adalah penilaian yang dilakukan dua tahun sekali terhadap transparansi anggaran, partisipasi dan pertanggung jawaban anggaran di seluruh dunia. IBP menggunakan bagian pertanyaan Survey yang menilai jumlah informasi anggaran yang disediakan pemerintah kepada masyarakat untuk mendirikan Open Budget Index (OBI), yang memberikan skor antara 0-100 kepada setiap negara yang dinilai. Menurut hasil OBS tahun 2012, skor OBI Nikaragua meningkat hingga lima poin sejak tahun 2010 dengan skor 42 pada tahun 2012. Meskipun skor ini memperlihatkan bahwa Nikaragua telah mencapai peningkatan, advokasi anggaran masih baru diterapkan di negara ini dan ada berbagai tantangan untuk mencapai transparansi fiskal, termasuk yang berkaitan dengan:
- Melibatkan warga negara mengenai penggunaan sumber daya masyarakat;
- Mengumpulkan perhatian dan minat masyarakat terhadap masalah anggaran; dan
- Memperlihatkan alasan arti penting anggaran dan bagaimana pengaruhnya atas hidup semua orang.
Untuk menanggapi semua tantangan ini dan dalam lingkungan politik yang sulit, bulan November 2013 The Institute of Strategic Studies and 
Public Policy, yakni sebuah kelompok masyarakat sipil di Nikaragua yang berdedikasi untuk meningkatkan dan mendukung partisipasi warga negara di bidang urusan masyarakat, meluncurkan “Anggaran Adalah Uang Anda, Anda Bertanggung Jawab Mengetahuinya.” Kampanye ini berusaha meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai anggaran nasional. Slogan tersebut merupakan pengingat untuk warga negara bahwa uang mereka termasuk dalam anggaran dan menyerukan bahwa mereka harus bertanggung jawab mengetahui cara pembelanjaan sumber daya masyarakat ini, terutama untuk berbagai kebutuhan dasar yang amat sangat penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan masyarakat, air, dan infrastruktur jalan raya. Pesan kampanye ini diiklankan di alat transportasi umum, televisi, radio, dan program online.
Untuk mendukung kampanye tersebut, Institute meluncurkan situs web Our Budget, sebuah portal online yang dikhususkan untuk penyampaian informasi anggaran kepada warga negara. Situs web yang dibuat dengan menggunakan format data terbuka dan didukung oleh Open Knowledge Foundation ini menyediakan informasi anggaran menurut fungsi untuk tahun 2012-2014, beserta informasi pengadaan masyarakat menurut jenis (misalnya: barang, pekerjaan umum, dan jasa konsultasi).
Sebelum peluncuran Our Budget, diadakan serangkaian lokakarya bagi media dan anggota organisasi masyarakat sipil guna membahas dan menjelaskan definisi transparansi fiskal dan implikasinya. Topik-topik yang dibahas antara lain pembahasan mengenai standar-standar internasional, delapan dokumen anggaran yang utama yang harus diterbitkan oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat, dan hasil-hasil OBS 2012. (Saksikanlah wawancara dalam bahasa Spanyol bersama para peserta di sini). IBP telah membantu rancangan dan penyediaan lokakarya pertama dari lokakarya-lokakarya ini.
Semua upaya ini merupakan bagian dari Proyek Transparansi Fiskal (Fiscal Transparency Project) yang disponsori oleh USAID melalui Komunitas Global (Global Communities), sebuah organisasi nirlaba yang berupaya menciptakan perubahan berkelanjutan yang meningkatkan kehidupan masyarakat yang rentan. Tahap pertama proyek ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat sipil di Nikaragua mengenai tata laksana pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam memantau pembelanjaan sumber daya masyarakat. Semua kegiatan ini akan diperluas dan digabungkan selama tahun 2014-2015 serta akan sejalan dengan pekerjaan perancang UU yang berminat untuk memperkenalkan sebuah RUU untuk memperbaharui Hukum 550 (Undang-Undang Administrasi Keuangan dan Sistem Anggaran) Pembaharuan ini meliputi Laporan Periode Menengah dan Anggaran Warga Negara yang wajib diterbitkan, yang merupakan dua dari delapan dokumen anggaran yang utama.
Teknologi Menyajikan Data Anggaran Kepada Masyarakat
Menggunakan Teknologi untuk Menutup Kesenjangan Informasi Anggaran di Moldova, oleh Victoria Vlad, pakar ekonomi, Sektor Publik: Ekonomi, Manajemen dan Keuangan, Expert-Grup
Pada tahun 2011, pemerintah Moldova membuka jutaan deretan data pengeluaran pemerintah kepada masyarakat, namun informasi ini masih belum bisa diakses oleh hampir semua warga negara karena mereka tidak mengetahui cara menafsirkan data yang banyak sekali. Data mentah digunakan oleh hampir semua pakar dan pembuat kebijakan dalam melakukan penelitian, sementara sebagian besar anggota masyarakat sering tidak melihat manfaat langsung dari data terbuka ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Expert-Grup adalah sebuah kelompok pemikir independen yang berpusat di Chisinau. Kelompok ini memutuskan akan memulai sebuah proyek yang akan membuat data ini menjadi lebih bisa diakses dan meningkatkan pemahaman warga negara mengenai anggaran dan proses anggaran.
Dengan dukungan Soros Foundation Moldova dan Open Society Foundations, tim Expert-Grup meluncurkan BudgetStories.md pada bulan Februari 2013 untuk menyajikan visualisasi sektor pembelanjaan pemerintah yang terbesar, antara lain pendidikan, kesehatan, pertanian, dan administrasi publik.
Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai cara kerja proses anggaran dan memudahkan partisipasi para pemangku kepentingan yang berminat di berbagai titik masuk dalam siklus anggaran. Setelah melakukan proyek percontohan dengan menggunakan metodologi Open Budget Index (sebuah sistem yang memberi peringkat pada negara-negara berdasarkan skor transparansi yang diperoleh dari pertanyaan mengenai jumlah informasi anggaran yang disediakan untuk masyarakat oleh pemerintah yang diambil dari Open Budget Survey. Open Budget Survey adalah penilaian yang dilakukan dua tahun sekali atas transparansi anggaran, partisipasi anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran di berbagai negara di dunia) untuk menciptakan Indeks Transparansi Anggaran milik Moldova, tim ini menggunakan dokumen hasil yang dipetakan guna membuat sebuah modul interaktif bernama Kalender Anggaran (Budget Calendar). Kalender ini menggambarkan seluruh proses anggaran dan memungkinkan pengguna menelusuri siklus anggaran serta memeriksa apakah dokumen-dokumen tersebut diterbitkan dengan tepat waktu.
Salah satu infografis terpopuler di situs web ini menyajikan pembelanjaan publik di bidang pendidikan. Menurut delapan puluh persen rakyat Moldova, Moldova memiliki sistem pendidikan yang baik; tetapi putaran terakhir dari Program untuk Penilaian Siswa Internasional/Program for International Student Assessment (sebuah penilaian internasional yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan pada diri siswa-siswa usia 15 tahun) menempatkan negara ini pada peringkat lebih rendah dalam skala internasional. Selain itu, pada tahun 2005-2012, jumlah siswa yang terdaftar mengalami penurunan hingga 29,2 persen sementara 157 sekolah ditutup, sehingga mengakibatkan penurunan sebesar 10,2 persen. Pemerintah telah memulai proses optimalisasi sekolah (yang berusaha menutup sekolah-sekolah yang siswanya hanya sedikit dan menelan biaya pengoperasian yang besar) pada tahun 2008, ketika berbagai sekolah ditutup hingga rata-rata 19 sekolah dalam setahun. Pada tahun 2012, 63 sekolah ditutup. Ini adalah yang terbanyak dibanding hampir semua tahun yang ada sejak proses reformasi dimulai. Ukuran ini menjadi sangat tidak populer karena orang tua dan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tidak mendapatkan cukup informasi mengenai hal ini.
Dalam upaya menutup kesenjangan informasi ini, tim Expert-Grup membuat infografis sebanyak tiga seri yang menyoroti cara penggunaan uang masyarakat di bidang pendidikan dan semua hasil yang telah dicapai. Infografis Expert-Grup berjudul “Kami Membayar Sekolah-Sekolah Kosong,” memperlihatkan bahwa jumlah siswa terus menurun sedangkan pengeluaran terus meningkat. Infografis tersebut juga menunjukkan bahwa kendati pengeluaran mencapai kurang lebih delapan persen dari produk domestik bruto tahunannya di bidang pendidikan, kinerja Moldova tidak sebaik negara-negara lain. Informasi ini memungkinkan orang tua dan warga negara lain untuk menekan pemerintah agar mengambil langkah guna memperbaiki hasil-hasil ini.
Untuk memperluas pekerjaannya, Expert-Grup akan memulai proyek gabungan bersama Bank Dunia untuk meningkatkan arus informasi dari pemerintah kepada warga negara. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana warga negara memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya, dan di mana pemerintah dapat menggunakan masukkan warga negara dalam membuat kebijakan.
Expert-Grup akan terus berupaya menjelaskan cara penggunaan uang masyarakat di berbagai macam sektor perekonomian, sehingga akan melahirkan permintaan data yang lebih baik dan pengeluaran yang lebih efisien. Menurut rencana, situs web dan infografis ini juga akan dibuat lebih bersifat interaktif. Masalahnya adalah memastikan bahwa uang pembayar pajak telah digunakan dengan efisien. Melalui jenis pekerjaan ini, pertanggung jawaban pembuat kebijakan bisa ditingkatkan dan di saat yang sama warga negara juga bisa dimotivasi agar semakin aktif berpartisipasi dalam konsultasi mengenai cara mengalokasikan sumber-sumber anggaran.
Forum Online Berupaya “Strike Poverty/Memerangi Kemiskinan”
Open Budgets 2.0: Perjuangan untuk Mendapatkan Pertanggung Jawaban dan Partisipasi, oleh Jay Colburn, International Budget Partnership
Striking Poverty adalah program diskusi online yang diadakan oleh Bank Dunia. Baru-baru ini program tersebut mengadakan sebuah percakapan mengenai cara-cara penggunaan data anggaran terbuka secara inovatif agar meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah dan pemberian layanan kepada rakyat miskin. Sejumlah pakar dan orang-orang yang terlibat dan berminat pada anggaran terbuka mengikuti diskusi tersebut.
Pertukaran tersebut dimulai dengan satu pertanyaan dasar: Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan apakah suatu negara memiliki anggaran terbuka? Saran yang diberikan antara lain adalah:
- Ruang lingkup (jumlah dokumen anggaran yang diterbitkan secara teratur oleh pemerintah);
- Kelengkapan (tingkat rincian informasi dalam dokumen anggaran);
- Ketepatan waktu (memastikan periode yang memadai untuk melakukan diskusi, perdebatan, dan masukan dari berbagai macam pelaku);
- Akses (cara-cara ketersediaan informasi anggaran);
- Kegunaan (mudah dipakai oleh pengguna dan formatnya mudah dimengerti); dan
- Partisipasi (mekanisme pengumpulan masukan dari warga negara dan memasukkannya ke dalam proposal dan pelaksanaan anggaran).
Menurut banyak peserta, keterlibatan masyarakat adalah amat sangat penting dalam perencanaan dan pengeluaran anggaran pemerintah bagi anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Keterlibatan masyarakat bisa memiliki beberapa wujud, mulai dari pembuatan anggaran partisipatif sampai dengar pendapat umum dalam legislatif. Keterlibatan perseorangan dan keterlibatan masyarakat sipil dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah mengenai infrastruktur dan layanan yang paling dibutuhkan di samping berperan dalam mekanisme pengawasan melalui audit. Selain itu, media yang terlibat, yang mendapatkan informasi, dan yang mampu akan dapat memiliki peranan penting dalam menyederhanakan informasi anggaran yang kompleks agar dapat dikonsumsi lebih luas. Sejumlah studi kasus dan contoh-contoh yang disampaikan memperlihatkan bagaimana kampanye masyarakat sipil telah menggalang masyarakat dan menggunakan pemantauan anggaran dan analisa anggaran untuk menekan pemerintah agar memberikan hasil yang lebih adil.
Terdapat bukti dari serangkaian studi kasus yang baru yang dikeluarkan oleh Global Initiative for Fiscal Transparency (sebuah jaringan pemangku kepentingan yang berupaya meningkatkan norma-norma di seluruh dunia dalam hal transparansi fiskal di mana IBP sangat terlibat di dalamnya) yang berfokus pada berbagai praktek yang inovatif dalam hal partisipasi fiskal, transparansi fiskal, dan pertanggung jawaban fiskal. Dukungan politik, kemampuan negara, dan masyarakat sipil yang kuat ternyata merupakan faktor utama yang membentuk lingkungan yang memungkinkan partisipasi masyarakat. Kemitraan di antara masyarakat, masyarakat sipil, media dan bahkan pejabat pemerintah juga dapat memperkuat upaya yang tidak dikoordinasi untuk mendorong pertanggung jawaban anggaran dan partisipasi anggaran. Salah satu contoh kemitraan tersebut adalah Code for Africa, yang mendukung berbagai proyek di seluruh Afrika dengan menjalin kemitraan bersama organisasi-organisasi lain guna membantu menyediakan data bagi warga negara.
Di tengah maraknya pembahasan transparansi anggaran, partisipasi anggaran, dan pertanggung jawaban anggaran, tampaknya tercapai persetujuan bersama bahwa kemenangan telah diraih oleh perjuangan ideologi mengenai kebutuhan transparansi anggaran. Namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan mengenai kualitas data anggaran, kemampuan akses ke anggaran, dan partisipasi anggaran dalam proses anggaran ini. Para peserta diskusi menyatakan perlunya generasi ke dua bagi anggaran terbuka, yakni generasi di mana informasi anggaran tersedia di mana dan di saat dibutuhkan, dan dalam bentuk yang membuatnya menjadi bermanfaat. Sebagai bagian generasi mendatang mengenai anggaran terbuka, perlu ada penerimaan utama terhadap prinsip dan praktek yang baik terkait pertanggungan jawab dan perlu ada partisipasi diskusi di seluruh dunia mengenai manajemen keuangan masyarakat. Revolusi pemikiran seperti ini akan membutuhkan perubahan budaya yang besar bagi pemerintah dan lainnya agar dapat melihat nilai partisipasi masyarakat dan pengawasan sosial sebagai masukan utama bagi pembuatan kebijakan. Tetapi di sepanjang forum itu dijelaskan bahwa masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya sudah mulai bertugas membuka anggaran untuk meningkatkan pertanggung jawaban dan partisipasi demi mengentas kemiskinan.
Forum Baru untuk Mendiskusikan Anggaran
Segera Hadir! IBP Akan Memulai Seri Webinar
Dengan senang hati, IBP mengumumkan hendak mulai mengadakan webinar untuk memberi kesempatan bagi diskusi anggaran secara langsung. Webinar ini akan melengkapi dan menyoroti isi Buletin Elektronik IBP, publikasi IBP, Blog Open Budgets, dan lain-lain. Webinar ini juga bertujuan untuk memajukan pembelajaran horizontal dan memperkuat komunikasi peneliti dan aktivis yang berdedikasi dalam memantau anggaran masyarakat.
Topik dan tanggal webinar akan diumumkan di situs web kami di samping petunjuk mengenai cara mendaftar. Nantikan informasi lebih lanjut di ruang ini!
Sudut Blog
Tunisia’s Citizens Budget: One More Step toward the “Open Budget (Anggaran Warga Negara Tunisia: Selangkah Lagi Menuju “Anggaran Terbuka”):” Pada bulan Desember 2013, untuk pertama kalinya pemerintah Tunisia menerbitkan Anggaran Warga Negara. Tonggak bersejarah yang penting ini menandai langkah besar dalam memajukan transparansi anggaran dan menyoroti arah positif yang diambil Kementerian Keuangan menuju transparansi anggaran.
Dana Pembangunan Konstituensi Adalah Salah Pengertian yang Sangat Besar: Dana Pembangunan Konstituensi (Constituency Development Funds/CDF) adalah pengaturan pendanaan yang menyalurkan uang secara langsung dari pemerintah pusat kepada badan legislatif untuk berbagai proyek infrastruktur setempat dan sering dikritik oleh OMS pemantauan anggaran. Namun mungkin CDF adalah berdasarkan pada salah pengertian?
Pelajaran yang Dipetik dari Analisa Anggaran untuk Air dan Sanitasi di Pakistan: Untuk lebih memahami alokasi dan pengeluaran bagi air dan sanitasi, dua OMS mengadakan analisa anggaran di propinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Simaklah apa yang mereka ketahui.
Publikasi
IBP telah menambahkan beberapa publikasi baru di perpustakaan online!
- Apakah Reformasi PFM yang Baru di WAEMU dan CEMAC Berhasil? Pelajaran dari Open Budget Survey (Are New PFM Reforms in the WAEMU and the CEMAC Working? Lessons from the Open Budget Survey)
- Mengubah Hak Anak-Anak Menjadi Realita Anak-Anak (Turning Children’s Rights Into Children’s Realities)
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini – Liputan terkait mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Dalam artikel “Lembaga Tidak Resmi dan Pertanggung Jawaban Horizontal: Protokol dalam Proses Anggaran di Chili (Informal Institutions and Horizontal Accountability: Protocols in the Chilean Budgetary Process),” Ignacio Arana Araya berpendapat bahwa protokol persetujuan mengenai masalah anggaran yang ditandatangani setiap tahun oleh badan legislatif dan eksekutif pemerintahan Chili bertindak sebagai lembaga tidak resmi yang mengatur proses anggaran di Chili. Protokol ini telah memberikan peranan lebih besar kepada Kongres Chili dalam menyusun anggaran dibandingkan yang secara teknis diperbolehkan dalam Konstitusi tahun 1980.
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) meluncurkan konsultasi pertama pada “Prinsip-prinsip Rancangan Tata Kelola Anggaran (Draft Principles of Budgetary Governance)” pada bulan November 2013. Prinsip-prinsip rancangan ini memetik wawasan dari pekerjaan yang sudah dilakukan selama lebih dari sepuluh tahun oleh para Pejabat Senior Bidang Anggaran OECD Partai Pekerja dan komunitas pembuatan anggaran internasional. Rancangan tersebut mengemukakan ikhtisar praktek-praktek terbaik dalam tata kelola anggaran dan terutama berfokus pada tantangan akibat krisis moneter di seluruh dunia. Tujuan OECD adalah memberikan panduan praktis untuk rancangan, pelaksanaan, dan peningkatan sistem anggaran.
Michelle Anna Ruesch dan Mandy Wagner menyoroti fitur-fitur khas dari pembuatan anggaran partisipatif (PAP) di Jerman dalam bab tulisan mereka, “Pembuatan Anggaran Partisipatif di Jerman: Warga Negara sebagai Konsultan (Participatory Budgeting in Germany: Citizens as Consultants),” dalam buku Esperanca Democrática. Ruesch dan Wagner membahas bagaimana praktek PAP selama 15 tahun di Jerman memperlihatkan perbedaan khas dibanding model PAP Brasil yang lebih terkenal dan berasal dari Porto Alegre. Mereka berpendapat bahwa proses PAP di Jerman memerlukan pendekatan konsultasi, di mana masyarakat berperan sebagai penasehat, dibandingkan model-model di negara lain di mana masyarakat mengambil keputusan sesungguhnya mengenai anggaran.
Dalam “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Lembaga Demokrasi Baru (Improving Social Well-Being Through New Democratic Institution),” Michael Touchton dan Brian Wampler mengambil data dari berbagai kota terbesar di Brasil selama dua puluh tahun terakhir untuk menentukan apakah penggunaan PAP berpengaruh pada kesejahteraan sosial. Menurut analisa mereka, program-program PAP jangka panjang sangat terkai dengan peningkatan pengeluaran perawatan kesehatan dan sanitasi dan penurunan angka kematian bayi. Mereka juga berpendapat bahwa proses PAP memberikan insentif untuk peningkatan partisipasi masyarakat, yang melahirkan lebih banyak kelompok masyarakat sipil.
Lowongan Pekerjaan
- Petugas Bidang Program (Afrika Selatan) – Program Katalis : IBP mencari Petugas Bidang Program di Afrika Selatan untuk bergabung dengan tim Program Katalis. Petugas Bidang Program akan mewakili IBP dan menangani inisiatif Katalis di Afrika Selatan.
- Petugas Hutang Usaha dan Spesialis Pembayaran Gaji: IBP mencari Petugas Hutang Usaha dan Spesialis Pembayaran Gaji untuk bertanggung jawab atas pemrosesan pembayaran tunai di samping mempersiapkan dan mengelola gaji.