Dalam Edisi ini: PENYUSUNAN ANGGARAN PARTISIPATIF, ANGGARAN WARGA NEGARA, TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN, PENELITIAN ANGGARAN, DARI BLOG IBP, PROYEK JALAN RAYA INDIA, PEMANTAUAN PEMBERIAN LAYANAN, HARI TRANSPARANSI, NEGARA-NEGARA DALAM TRANSISI, PUBLIKASI IBP, DARI BIDANG INI, ACARA MENDATANG
Penyusunan Anggaran Partisipatif Mendapatkan Perhatian dari Seluruh Dunia
Penyusunan Anggaran Partisipatif di Seluruh Dunia
Keterlibatan Masyarakat Sipil Ditingkatkan oleh Teknologi Komunikasi Informasi
Perkembangan Masyarakat Sipil:
Melakukan Penelitian Anggaran yang Khusus untuk Sektor : Pedoman
Berkumpul: Pemantauan Oleh Masyarakat Membantu Meningkatkan Pemberian Layanan di India & Masyarakat Sipil dan Pemerintah Afrika Bertemu di Kenya
Pemantauan Jalan-jalan Pedesaan di India Menghasilkan Kemajuan dan Memberdayakan Warga Negara
Kekuatan Pemantauan oleh Masyarakat Guna Memastikan Pemberian Layanan di India
Dari Laporan Tahunan Kami: Pelajaran yang Dipetik Mengenai Pekerjaan Anggaran di Lingkungan yang Sulit
Publikasi
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang Ini
Acara Mendatang
Minggu Transparansi Dimulai pada Tanggal 24 Oktober!
Penyusunan Anggaran Partisipatif Mendapatkan Perhatian dari Seluruh Dunia
Penyusunan Anggaran Partisipatif di Seluruh Dunia, oleh Jay Colburn, International Budget Partnership
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Penyusunan anggaran partisipatif (PAP) adalah proses yang kian populer, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan anggaran, paling sering di tingkat lokal. Keterlibatan anggota masyarakat biasanya termasuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, lalu melakukan pengambilan suara untuk pengeluaran proyek-proyek tertentu.
PAP dikembangkan pertama kali pada tahun 1989 di Porto Alegre, Brazil, sebagai reformasi inovatif untuk menangani ketidakmerataan yang parah di kota itu. Sejak saat itu, PAP telah tersebar di seluruh dunia. Meskipun hal-hal spesifik mengenai cara kerja proses PAP bermacam-macam dan tergantung pada konteks di mana proses ini dilaksanakan, sebagian besar proses PAP memiliki empat kesamaan dasar: 1) anggota masyarakat mengidentifikasi berbagai gagasan pembelanjaan; 2) delegasi dipilih untuk mengembangkan proposal pembelanjaan berdasarkan gagasan-gagasan itu; 3) rakyat memberikan suara mengenai proposal mana yang perlu didanai; dan 4) pemerintah melaksanakan proposal yang dipilih.
Selama tahun 1990’an, PAP tersebar di seluruh Brazil dan Amerika Latin. Contoh penyusunan anggaran partisipatif terdapat di semua wilayah di dunia, termasuk Asia Tengah, Eropa, dan Timur Tengah. Karena penggunaan PAP telah meluas, kini PAP disesuaikan dalam banyak cara. Salah satu contohnya adalah memadukan informasi baru dengan teknologi komunikasi sebagai cara untuk memperluas kesempatan berpartisipasi (lihat Menggunakan Teknologi untuk Meningkatkan Transparansi dan Keterlibatan Warga Negara dalam buletin ini untuk mengetahui topik ini lebih jauh.)
Di Republik Demokratik Kongo, pemerintah-pemerintah lokal di proponsi Kivu Selatan melaksanakan penyusunan anggaran partisipatif pada tahun 2010. Daerah pedesaan di Kivu Selatan dan infrastruktur yang buruk membuat partisipasi secara pribadi menjadi tantangan bagi banyak penduduk. Namun kian lazimnya telepon seluler menyediakan cara bagi masyarakat untuk memberikan suara dalam proses PAP. SMS digunakan untuk memberitahu masyarakat mengenai rapat PAP mendatang, mengumumkan hasil-hasil PAP, dan sebagai cara rakyat untuk memantau dan memberikan umpan balik mengenai proyek PAP.
Penyusunan anggaran partisipatif tampak berbeda dalam konteks yang bermacam-macam ini, dan juga memiliki berbagai macam fungsi. Di Brazil dan banyak di Amerika Latin, hal ini menjadi cara untuk membawa pengesahan pada rezim politik yang lemah, melembagakan praktik demokrasi, dan mengurangi kesenjangan. Namun PAP juga dapat mendukung lembaga-lembaga politik yang sudah kuat dan menyegarkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, sebagaimana halnya dengan eksperimen di New York City dengan PAP baru-baru ini. Di dua kota dekat Milan, Italia, PAP berperan pada berbagai perubahan politik dan mengenyahkan korupsi.
Selain itu terdapat sejumlah model yang berbeda yang dikembangkan oleh PAP, masing-masing memiliki peraturan dan proses yang sedikit berbeda. Menggunakan berbagai macam model dan metode telah memperluas pengetahuan kami mengenai kemungkinan dampak PAP. Selain memiliki hasil yang dapat dibuktikan dan dapat diukur dalam hal menggalang dana bagi layanan untuk kaum miskin, penyusunan anggaran partisipatif juga dikaitkan dengan ketaatan yang lebih baik terhadap pajak, tuntutan yang lebih besar terhadap transparansi, dan akses yang lebih besar ke informasi anggaran dan pengawasan anggaran.
Tetapi tidak semua peristiwa PAP meraih kesuksesan; ada berbagai macam hal yang harus dipikirkan bila mempertimbangkan dampak kasus yang berlainan. Antara lain bisa meliputi tingkat mekanisme partisipasi, kemampuan mengakses informasi, pengetahuan mengenai kesempatan berpartisipasi, konteks politik, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang berlaku. Terdapat banyak sekali dan kian banyak literatur mengenai manfaat dan tantangan PAP. Belum lama ini Blog Open Budgets milik IBP menampilkan tulisan mengenai inisiatif penyusunan anggaran partisipatif di Peru, Kyrgyzstan, dan Kenya. Meskipun masih banyak pelajaran yang harus dipetik mengenai cara penggunaan PAP dalam berbagai macam konteks, jelas ini adalah langkah positif menuju keterlibatan warga negara dalam proses anggaran dan pengaruh warga negara atas penggunaan dana masyarakat.
Untuk informasi lebih jauh mengenai sumber-sumber bahan PAP, kunjungi grup penyusunan anggaran partisipatif di Facebook atau kirimkan email ke [email protected].
Keterlibatan Masyarakat Sipil Ditingkatkan oleh Teknologi Komunikasi Informasi
Anggaran Warga Negara: Simulator Anggaran Online yang Memperlihatkan Komitmen Terhadap Keterlibatan Masyarakat Sipil, oleh Ellie Marshall, Open North
Open North adalah organisasi nirlaba dari Kanada yang menciptakan sarana dan layanan secara online untuk meningkatkan akses ke informasi mengenai pemerintah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil. “Pemerintahan terbuka” memerlukan warga negara agar memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dan pengetahuan yang diperlukan untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat mereka. Berdasarkan pemahaman ini, Open North telah mengembangkan Anggaran Warga Negara (Citizen Budget), yakni sebuah simulator anggaran online yang menempatkan penduduk pada posisi pejabat dan administrator publik yang dipilih untuk membuat proposal anggaran mereka sendiri yang seimbang dan realistis.
Dikembangkan pada tahun 2011, Citizen Budget melayani delapan kotamadya di Amerika Utara sebagai sarana konsultasi anggaran dan alat komunikasi. Setiap konsultasi Citizen Budget dimulai dengan pesan pendahuluan dari dewan atau walikota kotamadya, disusul rincian ringkas dan infografik mengenai bagaimana uang pajak dialokasikan dalam anggaran kota, Kemudian penduduk diberi kesempatan untuk bermain dengan anggaran agar mengungkapkan prioritas mereka dan meningkatkan pemahaman mereka. Peserta diberi kesempatan untuk menambahkan, menghapus, meningkatkan, atau menurunkan anggaran bagi 10-30 program dan layanan. Hasil pilihan mereka terlihat dalam saldo anggaran dalam waktu nyata, dan menunjukkan apakah mereka beroperasi dengan defisit atau surplus.
Latihan ini membuat penduduk lebih menghargai pertukaran sulit yang setiap tahun dihadapi oleh administrator, memberi mereka perspektif yang lebih sulit disampaikan dalam penyajian atau dengar pendapat tradisional. Bberbeda dari penyusunan anggaran partisipatif, meskipun hasil-hasil konsultasi Citizen Budget tidak bersifat mengikat, sejauh ini setiap kotamadya menggunakan wawasan dari berbagai tanggapan yang ada dalam membuat anggaran tahun berikutnya. Misalnya, pada tahun 2012, berdasarkan masukan dari 700 penduduk lebih, wilayah Plateau Mont-Royal di Montreal, Quebec, mempelajari sebuah strategi untuk meningkatkan pendapatan tanpa kehilangan dukungan politik. Saat diberi pilihan untuk membebankan pajak lokal umum, hanya 31 persen responden yang setuju. Tetapi ketika ditanya apakah harus menetapkan pajak lokal untuk proyek-proyek tertentu, dukungan yang diperoleh meningkat hingga 62 persen.
Simulator anggaran tidak hanya berguna bagi pemerintah yang berusaha berkonsultasi pada konstituen. Surat kabar seperti The New York Times dan berbagai organisasi nirlaba seperti Next 10 telah menciptakan simulator pendidikan yang menantang warga Amerika agar menanggulangi defisit tahun 2010 atau menyeimbangkan kembali anggaran California. Berbagai kelompok pemerhati lingkungan bisa menggunakan simulator yang juga mempertimbangkan dampak-dampak keputusan anggaran atas emisi gas rumah kaca. Open North mengembangkan Citizen Budget sebagai sarana sumber terbuka sehingga bisa diterjemahkan dengan mudah dan digunakan lagi oleh kelompok-kelompok yang beroperasi di berbagai negara lain, baik menawarkannya sebagai layanan bagi pemerintah mereka atau menggunakannya kembali dalam konteks pendidikan dalam pekerjaan mereka. Open North sangat ingin berbicara pada organisasi-organisasi yang berminat menggunakan proyek sumber terbuka (open source) dan tertarik untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan strategis guna memastikan peluncuran yang sukses.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Citizen Budget dan Open North, kunjungi www.citizenbudget.com dan www.opennorth.ca.
Menggunakan Teknologi untuk Meningkatkan Transparansi dan Keterlibatan Warga Negara, oleh Alec Simantov, International Budget Partnership
Meskipun terjadi langkah-langkah besar dalam perkembangan demokrasi di Amerika Latin selama 20 tahun terakhir, berbagai lembaga demokrasi tetap menghadapi tantangan di wilayah itu. Yang paling jelas terlihat adalah di Brazil, di mana pada bulan Juli aksi protes terhadap kenaikan biaya transportasi umum berubah menjadi gerakan protes besar-besaran yang populer dan melibatkan dua juta rakyat Brazil di seluruh 100 kota.
Di negara bagian Rio Grande do Sul, 50.000 orang turun ke jalan-jalan di Porto Alegre dan gubernur negara bagian itu menanggapi dengan berinisiatif melakukan pertemuan melalui Google di mana para pemrotes dapat berinteraksi secara online dengan para pejabat negara bagian dan pejabat lokal. Inisiatif tersebut berhasil mengumpulkan 500.000 peserta, jauh melebihi peserta aksi protes di jalanan. Kesuksesan inisiatif itu menyoroti kekuatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan keterlibatan warga negara dan transparansi pemerintah.
Brazil adalah tempat asal penyusunan anggaran partisipatif dan kekuatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses yang belum lama ini disoroti di “Tata Kelola Pemerintahan yang Pintar di Amerika Latin: Bagaimana Teknologi Mampu Meningkatkan Transparansi dan Keterlibatan Warga Negara”, sebuah acara yang diadakan di Washington, D.C. di International Republican Institute. International Republican Institute adalah organisasi nirlaba yang berupaya mengembangkan partai politik, lembaga sipil, pemilihan umum terbuka, tata kelola yang demokratis, dan peraturan hukum. Tiago Peixoto, seorang pakar di bidang pemerintahn terbuka di Bank Dunia, membahas kasus-kasus di kota di Brazil di Ipatinga, Belo Horizonte, dan Rio Grande do Sul, di mana TIK telah membantu meningkatkan partisipasi warga negara, terutama di kalangan kaum miskin.
Menggalang warga negara dalam proses penyusunan anggaran partisipatif adalah amat sangat penting, sedangkan penggunaan SMS (atau pesan teks) dan panggilan telepon di Ipatinga meningkatkan partisipasi penduduk sebesar 30 persen. Dalam sebuah survei lanjutan, 55 persen responden berkata bahwa mereka termotivasi oleh kampanye SMS dan panggilan telepon dibanding metode survei tradisional melalui pos. Di Belo Horizonte, pemerintah kota mengkoordinasi kampanye anggaran partisipatif secara online dengan pengambilan suara secara online. Kota tersebut meningkatkan titik-titik akses Internet di seluruh kota dengan menggunakan gereja, pusat masyarakat, dan para mitra swasta sehingga membuat 178 pusat pengambilan suara secara online dengan personil terlatih. Pemerintah juga mengirimkan bis-bis yang memiliki koneksi Internet bergerak (atau WiFi) ke berbagai daerah yang kurang atau tidak memiliki koneksi Internet. Hasilnya, 173.000 orang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut, mewakili 10 persen warga kota dan 18 persen pemilih yang memenuhi syarat. Tingkat peserta tertinggi berasal dari daerah-daerah termiskin. Total biaya kampanye anggaran itu mencapai US$11 juta. Sebagai perbandingan, kampanye anggaran tradisional sebelumnya yang menggunakan survei kertas melalui pos tanpa teknologi digital telah menelan biaya US$43 juta dan hanya mendapatkan partisipasi warga negara sebanyak 1,5 persen.
Dalam kampanye di seluruh negara bagian Rio Grande do Sul dengan memanfaatkan teknologi SMS dan telepon disertai bis-bis yang dilengkapi WiFi dan kertas suara tradisional, dalam waktu 36 jam saja sudah mendapatkan 1,2 juta peserta. Kampanye itu juga mensurvei penduduk mengenai apakah mereka akan berpartisipasi atau bila tidak bisa melakukan pengambilan suara melalui Internet. Yang mengejutkan, 63 persen penduduk menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi bila tidak ada pengambilan suara melalui Internet, dan 66 persen berkata bahwa mereka telah memberitahukan informasi tentang kampanye itu ke berbagai jejaring sosial untuk mengajak orang-orang lain berpartisipasi.
Menggunakan TIK dalam kampanye penyusunan anggaran partisipatif benar-benar membawa perubahan. Teknologi semacam ini dapat mengurangi beban dan biaya partisipasi bagi warga negara, terutama kalangan miskin. Selain itu, TIK memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan kekuatan Internet dan jejaring sosial guna meningkatkan jangkauan kampanye-kampanye partisipatif. Tetapi tata kelola pemerintahan yang pintar pada akhirnya adalah mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Mendirikan pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik: Transparansi, partisipasi, pertanggungan jawab, efisiensi, dan peraturan hukum adalah hal terpenting sebelum TIK dapat digunakan dengan efektif.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara tersebut, dan untuk menontonnya di YouTube, klik di sini.
Perkembangan Masyarakat Sipil:
Mengadakan Penelitian Anggaran yang Khusus untuk Sektor: Sebuah Pedoman, oleh Erica Coetzee, Accountability & Transparency for Human Rights (AT4HR) Foundation
Pedoman yang belum lama ini diluncurkan, Mengadakan Survei Transparansi Anggaran dan Hak-Hak Azazi Manusia, menelusuri cara merancang dan mengadakan penelitian melalui survei mengenai transparansi anggaran dalam sektor yang dipilih atau berkaitan dengan masalah hak azazi manusia tertentu. Pedoman ini diterbitkan oleh organisasi masyarakat sipil Accountability & Transparency for Human Rights Foundation dari Swedia, Save the Children, dan IBP. Pedoman ini menggunakan pengalaman AT4HR dalam menyelesaikan penelitian mengenai transparansi anggaran untuk gizi anak sebagai batu loncatan guna membahas sebagian dari pertimbangan praktis untuk mengadakan penelitian semacam ini.
Banyak organisasi masyarakat sipil (OMS) memfokuskan pekerjaan anggaran mereka pada sektor-sektor tertentu atau pelaksanaan inisiatif publik untuk mewujudkan hak-hak azazi manusia tertentu. Satu kendala yang sama-sama mereka hadapi adalah mengakses informasi anggaran yang cukup rinci dan cukup baru untuk memantau bidang-bidang pilihan mereka dengan efektif. Mendukung akses publik ke informasi yang lebih berguna yang khusus untuk sektor juga memiliki tantangan sendiri, termasuk perlunya OMS memiliki kejelasan mengenai informasi macam apa persisnya yang mereka butuhkan, informasi macam apa yang sudah tersedia, dan di mana letak kesenjangan transparansi yang terpenting. Jika semua tantangan ini relevan dengan Anda atau organisasi Anda, pedoman ini bisa bermanfaat untuk merancang proyek penelitian transparansi anggaran Anda sendiri, dan menyediakan variasi untuk dipertimbangkan dalam konteks Anda sendiri,
Kunjungi situs web AT4HR untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Pedoman ini dan penelitian mengenai gizi anak.
Dari Blog IBP: Perubahan Konstitusi Menghadirkan Jendela Kesempatan bagi Penyusunan Anggaran Partisipatif Tingkat Negara di Kenya
Sebuah tulisan di Blog Open Budgets IBP berfokus pada proyek percontohan penyusunan anggaran partisipatif yang dipimpin oleh mitra IBP, yakni masyarakat sipil National Taxpayers Association (Asosiasi Pembayar Pajak Nasional) di Kenya. Tujuan proyek ini adalah untuk memperbaiki rencana pemerintahan sebelumnya guna meningkatkan partisipasi warga negara dalam memantau dan melaksanakan penyediaan layanan. Tulisan tersebut mengamati metodologi, hasil-hasil, dan langkah-langkah selanjutnya dari proyek ini.
Berkumpul: Menggunakan Pemantauan Oleh Masyarakat Untuk Membantu Meningkatkan Pemberian Layanan di India & Masyarakat Sipil dan Pemerintah Afrika Bertemu di Kenya
Pemantauan Jalan-jalan Pedesaan di India Menghasilkan Kemajuan dan Memberdayakan Warga Negara, oleh Bibhu Prasad Sahu, Youth for Social Development
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, pemerintah India telah melakukan investasi yang signifikan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur, misalnya Pradhan Mantri Garm Sadak Yojana (PMGSY), sebuah program nasional yang memperluas jaringan jalanan ke pelosok desa. Di negara bagian Odisha, PMGSY telah mengalami banyak masalah, termasuk korupsi dalam proses penawaran harga, bahan bangunan di bawah standar, perawatan jalan yang tidak semestinya, dan buruknya keterlibatan warga negara dan buruknya penyingkapan terhadap publik. Akibatnya, terjadi pengeluaran yang tidak efisien dan mengurangi keawetan jalan.
Youth for Social Development (YSD),sebuah organisasi masyarakat lokal di Berhampur, Odisha, telah bekerja sama dengan masyarakat untuk mengorganisir Citizen Monitoring and Audit Teams (CMATs), yang memberikan pengawasan lokal atas proyek-proyek PMGSY. Tim-tim ini mengikuti pelajaran di kelas dan latihan lapangan selama dua hari, dan memiliki tiga fokus:
- memantau pembangunan yang berkesinambungan;
- mengaudit jalan-jalan yang telah selesai dengan menggunakan peralatan khusus dan pengukuran lapangan; dan
- mengkaji kontrak untuk memastikan bahwa kontraktor memenuhi hasil kerja dan perkiraan harga.
Setiap tim diberi perlengkapan alat standar, yang mencakup peralatan yang dibutuhkan untuk mengukur jalan raya yang sedang dibangun maupun yang sudah selesai dibangun. Jalan-jalan tersebut kemudian dievaluasi oleh semua tim itu dan diberi nilai dengan menggunakan tabel penilaian standar.
Survei-survei yang dilakukan oleh CMAT mendapati bahwa sebagian besar jalan di pedesaan bahkan gagal memenuhi nilai kualitas pada nilai tengah. Penemuan ini diberitahukan pada pejabat publik, perwakilan rakyat yang dipilih di tingkat lokal dan negara bagian, berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya, dan media, yang membantu menciptakan lingkungan transparansi dan pertanggungan jawab. Hal ini mendorong keterlibatan warga negara dan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah mengenai proyek-proyek, yang menghasilkan peningkatan mutu bahan yang digunakan, mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi proses penawaran harga dan kontrak, dan menyebabkan perawatan jalan yang lebih baik.
Metode pemantauan jalan ini, yang hanya bergantung pada sarana pemantauan lapangan yang sederhana dan pelatihan, dapat memberdayakan warga negara, sehingga membuat mereka memiliki jalanan dan semua utilitas umum lainnya yang berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat mereka. Meningkatnya kewaspadaan warga negara juga memperbaiki kemitraan antara pemerintah dan swasta, menambah keefisienan penggunaan dana publik, dan melahirkan rasa tanggung jawab bersama antara pemegang kepentingan, misalnya masyarakat, perusahaan konstruksi, dan perwakilan setempat yang dipilih. Pemantauan jalan pedesaan oleh masyarakat juga lebih hemat biaya dibanding sistem mahal yang digunakan oleh Kementerian Pembangunan Desa.
Bila anggota masyarakat mempelajari dan menggunakan pengetahuan, teknik, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memeriksa jalanan, hal ini membantu menciptakan pertanggungan jawab sosial yang berkelanjutan, karena pemantauan dapat menggunakan pelatihan dan peralatan di masa mendatang. Jalan-jalan yang menghubungkan masyarakat pedesaan memberikan berbagai manfaat sosial lain, antara lain peningkatan akses ke layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta peluang ekonomi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai karya Youth for Social Development, kunjungi situs web mereka. Laporan lengkap mengenai penemuan YSD tersedia di sini.
Kekuatan Pemantauan oleh Masyarakat Guna Memastikan Pemberian Layanan di India, oleh Dr. Nitin Jadhav, SATHI, Maharashtra, India
Belum lama ini ada kasus yang melibatkan seorang dokter yang mengalihkan para wanita hamil dari rumah sakit umum desa ke praktek pribadinya dan meminta bayaran secara ilegal dari mereka. Kasus ini memperlihatkan bagaimana metodologi pemantauan masyarakat sipil dapat digunakan untuk memastikan layanan yang sepantasnya bila tidak ada tindakan administratif dalam mengatasi penyalahgunaan jabatan. Dalam contoh ini, proses Community Based Monitoring and Planning (CBMP/Pemantauan dan Perencanaan oleh Masyarakat) memungkinkan warga negara untuk memantau layanan kesehatan secara aktif dan teratur dan memastikan bahwa layanan itu menjangkau orang-orang yang dituju, terutama kaum miskin di daerah pedesaan.
India memiliki dua macam sistem kesehatan: pemerintah dan swasta. Meskipun keadaan sistem kesehatan milik pemerintah memang buruk (misalnya: infrastruktur yang buruk, kurangnya sumber daya manusia, dan lain-lain), sebagian besar penduduk desa di banyak bagian di India (terutama yang tidak mampu mendapatkan perawatan kesehatan atau tidak memiliki akses ke rumah sakit swasta) bergantung pada sistem kesehatan ini. Setiap lembaga negara diharapkan menyediakan perawatan kesehatan berbiaya rendah atau gratis kepada pasien.
Di daerah sekitar 40 km di luar Pune City, ada seorang dokter terkenal bekerja di sebuah rumah sakit desa dan memiliki rumah sakit pribadi di kota sekitarnya. Menurut keputusan pemerintah, dokter yang ditugaskan di rumah sakit desa dan di fasilitas kesehatan di tingkat lebih tinggi milik pemerintah dilarang memiliki praktek pribadi agar dapat memberikan layanan yang efektif dan menyediakan waktu yang berkualitas bagi pasien. Tetapi banyak dokter pemerintah tetap memiliki praktek pribadi. Untuk menghentikan tindakan ilegal ini, pemerintah negara bagian diberi daftar berisi dokter di daerah-daerah CBMP yang masih tetap memiliki praktek pribadi, namun mereka tidak ditindak. Dalam kasus Pune City, komite pemantauan lokal memutuskan untuk mengumpulkan bukti konkrit agar dapat mengambil tindakan definitif atas dokter itu.
Block level Monitoring and Planning Committee (BMPC/Komite Pemantauan dan Perencanaan di tingkat Blok), yang dibentuk menurut proses CBMP, memiliki mandat untuk memantau dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi lembaga kesehatan masyarakat. Menurut penyelidikan oleh BMPC, didapati bahwa ternyata si dokter selama itu mengalihkan para wanita hamil yang terdaftar di rumah sakit desa ke rumah sakit pribadinya dan secara ilegal meminta bayaran dari mereka kurang lebih sebanyak Rs 5.000 (sekitar US$75) untuk proses persalinan normal dan Rs. 18.000 bila secara Caesar (sekitar US$271). Praktek ilegal dokter itu diketahui oleh BMCP saat pengumpulan data yang merupakan bagian dari proses CBMP. Kemudian BMPC langsung menanyai dokter itu, dan dia berjanji tidak akan lagi mengalihkan pasien dan meminta bayaran secara ilegal. Tetapi ternyata dia tetap menjalankan praktek pribadi dan masih meminta bayaran secara ilegal dari pasien.
Untuk mengambil tindakan lebih lanjut dan memaksa dokter itu menghentikan praktek pribadinya, para anggota BMCP memutuskan hendak mengunjungi desa-desa dan bertemu dengan penduduk yang pernah membayar kepadanya. Total sebanyak 55 kasus terkuak dan 12 penduduk desa diwawancarai. Berdasarkan hal itu, masalah tersebut dibawa ke Jan-Sunwai.di tingkat daerah. Jan-Sunwai adalah sarana bagi warga negara untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada penyedia layanan kesehatan, mengajukan kasus penolakan layanan kesehatan, dan berusaha menyelesaikan masalah yang belum ada jalan keluarnya. Sebagai bagian dari tindak lanjut oleh Jan-Sunwai, BMPC menyimpulkan bahwa dokter itu tetap meminta bayaran dari pasien secara ilegal kendati mereka sudah terus-menerus berdialog dengannya. Komite memutuskan bahwa dokter itu harus mengembalikan uang yang diperolehnya, dan dia setuju. Sejauh ini, dia telah mengembalikan Rs. 38.000 (sekitar US $573). Diputuskan bahwa uang itu langsung diberikan kepada para pasien untuk membantu mereka menyadari hak-hak mereka. Dokter itu juga berkata bahwa dia tidak akan lagi meminta bayaran secara ilegal dan hanya akan bekerja di rumah sakit desa.
Meskipun tindakan ini merupakan contoh keberhasilan komite pemantauan dan perencanaan, terutama peranan proaktif oleh wakil-wakil yang dipilih pada semua komite itu, hal ini juga menggaris bawahi kegagalan yang terus-menerus dialami sistem kesehatan pemerintah di negara bagian Maharashtra dalam mengontrol praktek pribadi ilegal yang dilakukan oleh dokter sistem kesehatan pemerintah. Tetapi kasus ini adalah contoh luar biasa mengenai bagaimana masyarakat setempat diberdayakan untuk bertindak dan melahirkan perubahan positif ketika pemerintah tidak akan dan tidak dapat melakukannya.
“Hari Transparansi” di Pertemuan CABRI Mengumpulkan Masyarakat Sipil dan Pemerintah untuk Membahas Transparansi Anggaran dan Keterlibatan Masyarakat, oleh Elena Mondo, International Budget Partnership
Pada akhir bulan Agustus, para wakil masyarakat sipil dan pemerintah dari seluruh benua Afrika berkumpul untuk menghadiri pertemuan tahunan Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI/Inisiatif Reformasi Anggaran Kolaboratif di Afrika) Pertemuan itu menyediakan forum diskusi mengenai “Mata Rantai yang Hilang dalam Reformasi PFM.” Sebagai bagian dari pertemuan itu, IBP turut mengadakan diskusi sehari bertema “Transparansi Anggaran dan Keterlibatan Warga Negara di Benua Afrika: Tantangan, Insentif, dan Pelaksanaan yang Baik yang Timbul.” Pertemuan itu merupakan kesempatan untuk menyajikan hasil-hasil Open Budget Survey 2012, membahas berbagai insentif pokok dan tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi anggaran, dan membagikan pelaksanaan yang inovatif dan baik dalam hal transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat.
Open Budget Survey IBP adalah penilaian setiap dua tahun atas transparansi anggaran, partisipasi dan pertanggungan jawab di seluruh dunia. Open Budget Index (OBI) menggunakan data dari Survey dan menetapkan skor 0-100 bagi setiap negara berdasarkan informasi yang diumumkan negara itu kepada publik di sepanjang proses anggaran. Acara itu merupakan kesempatan bagi peserta untuk berfokus pada skor OBI 2012 sekaligus pada unsur-unsur transparansi dan partisipasi yang digunakan Survey sebagai indikator kinerja yang baik pada suatu negara. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara masyarakat sipil dan pejabat pemerintah. Skor OBI 2012 untuk negara di Afrika bermacam-macam, di mana negara-negara seperti Afrika Selatan memiliki kinerja sangat baik dengan skor 90 (rata-rata skor OBI 2012 adalah 43), sementara negara-negara lain hanya memberikan sedikit informasi anggaran atau tidak sama sekali dan mendapat skor yang jauh lebih rendah. Hadirin didorong untuk membahas pelaksanaan yang baik dalam hal transparansi dan partisipasi, termasuk berbagai perubahan yang telah terjadi sejak publikasi Survey 2012 (misalnya: dokumen anggaran utama yang tersedia, dan menciptakan ruang-ruang bagi keterlibatan masyarakat selama proses anggaran). Wakil dari Chad memberikan tanda menggembirakan saat menyatakan bahwa negaranya sudah mulai melaksanakan reformasi untuk meningkatkan skor mereka dalam Survey berikutnya.
Diskusi-diskusi dalam pertemuan itu serasa hidup karena masyarakat sipil dan wakil-wakil pemerintah sempat berinteraksi dalam sesi paripurna dan sesi yang khusus untuk satu negara, untuk menyoroti pelaksanaan-pelaksanaan yang baik yang timbul, insentif, dan tantangan untuk meningkatkan transparansi fiskal di negara mereka masing-masing. Contoh kerjasama antara masyarakat sipil dan pejabat pemerintah di negara-negara seperti Burkina Faso, Liberia, dan Mali menunjukkan tanda yang menggembirakan mengenai kemauan politik yang kuat dalam mengambil langkah guna meningkatkan transparansi anggaran.
Meskipun sempat terjadi perdebatan sengit mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran maupun keengganan pemerintah-pemerintah tersebut yang masih belum terbiasa dengan Survey sehingga mereka tidak bersikap terbuka mengenai proses mereka, semua diskusi itu tetap produktif. Wakil-wakil IBP menjadi lebih bersemangat ketika melihat bahwa negara-negara yang termasuk dalam putaran-putaran Survey sebelumnya ternyata menjadi lebih terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dan terhadap gagasan transparansi anggaran pada umumnya. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa Survey tidak sekedar penelitian – namun juga menjadi sarana dialog yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat sipil agar menemukan ruang dan kesempatan untuk berdiskusi, saling menantang, dan memikirkan berbagai cara yang membangun untuk melangkah maju demi meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Seperti yang dikatakan wakil pemerintah Liberia, “Masih panjang jalan yang harus kami lalui, tapi kami akan sampai di sana. Kami akan sampai di sana dengan cara mendidik masyarakat dan membuat mereka memahami bahwa anggaran dan pemerintah diperuntukkan bagi mereka.”
Dari Laporan Tahunan Kami: Pelajaran yang Dipetik Mengenai Pekerjaan Anggaran di Lingkungan yang Sulit
Apa yang Kita Pelajari Mengenai Mendorong Transparansi Anggaran dan Pertanggungan Jawab Anggaran di Negara-negara yang Mengalami Transisi?
Artikel berikut adalah salah satu dari empat esai “Lessons Learned (Pelajaran yang Dipetik)” dari Laporan Tahunan 2012 milik IBP. Dua dari esai tersebut dimuat dalam buletin ini edisi bulan Maret-April dan esai ke tiga dimuat di edisi Mei-Juni. Akses ke laporan selengkapnya ada di sini.
Setelah revolusi “musim semi Arab” pada tahun 2011, IBP mulai bekerja di Mesir dan Tunisia bersama masyarakat sipil, pemerintah, kalangan akademis, dan media untuk menciptakan dialog publik mengenai penyusunan anggaran terbuka. Berikut ini adalah sebagian dari pelajaran awal yang dipetik.
IBP memutuskan untuk memprioritaskan pekerjaan di Mesir dan Tunisia karena dasar-dasar transparansi dan pertanggungan jawab anggaran dapat dibangun di waktu yang sangat dini dalam transisi. Banyak transisi politik hampir seketika mulai menciptakan kerangka kerja untuk sistem anggaran baru. Misalnya, konstitusi baru cenderung menangani masalah akses ke informasi dan peranan berbagai macam pelaku dalam proses anggaran. Demikian pula sistem manajemen keuangan baru dapat mengatasi distribusi pendapatan bagi masyarakat dan menetapkan tanggung jawab bagi penyediaan layanan di berbagai tingkatan pemerintahan. Penting sekali bagi prinsip-prinsip yang ditanamkan dan praktek penyusunan anggaran terbuka dalam proses dasar ini untuk menciptakan akar sistem yang terbuka dan responsif.
Meskipun penting untuk memulai pekerjaan tersebut di awal transisi, proyek ini tidak mudah ditangani.
Memajukan pekerjaan anggaran di negara-negara yang mengalami transisi membutuhkan pendekatan yang bernuansa dan fleksibel. Transisi politik dari otokrasi menuju demokrasi adalah tidak terduga dan tidak merata. Meskipun pelaku anggaran utama memiliki kemiripan dalam seluruh konteks yang ada, setiap transisi mengikuti jalur berbeda yang membutuhkan tanggapan yang fleksibel dan dapat disesuaikan.
Saat kami memulai, kami yakin bahwa masyarakat sipil di Mesir jauh lebih kuat dibanding Tunisia. Namun semua perbedaan ini ternyata lebih kecil dari yang semula kami duga – masyarakat sipil di setiap negara memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Masyarakat sipil hanya berpengalaman sedikit dalam pekerjaan anggaran di salah satu negara itu. Juga tidak jelas apakah pemerintah yang baru akan bersikap lebih terbuka dibanding pemerintah sebelumnya untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam hal anggaran. Meskipun pemerintah Mesir tetap menerbitkan dokumen anggaran secara online, kami merasa bahwa Kementerian Keuangan Tunisia bersikap lebih terbuka untuk melibatkan diri dengan masyarakat sipil dibanding pemerintah Mesir. Awalnya, kami yakin bahwa proses konstitusional di Mesir akan macet, sedangkan proses yang lebih inklusif akan mempertahankan pembuatan konstitusi di Tunisia. Namun saat ini Konstitusi Mesir yang banyak dikritik itu telah disetujui, sementara proses di Tunisia dianggap lambat. Intinya, situasi di kedua negara memang rumit dan bisa berubah, jauh lebih dari yang dapat didiagnosa oleh penilaian awal kami.
Strategi kami sudah berubah beberapa kali dan kemungkinan akan terus berubah. Kami mendapati bahwa penilaian yang kuat dan mendalam mengenai suatu negara adalah hal yang amat sangat penting sebelum menyusun rencana dan harus dilengkapi dengan kemampuan menilai dan menanggapi perubahan dalam lingkungan tersebut. Tanggapan yang baik adalah dengan menyeimbangkan antara strategi jangka menengah dengan oportunisme, dan memiliki staf lokal yang berpengetahuan luas yang cepat mampu membaca konteks yang berkembang.
Meningkatkan sistem anggaran dan kemampuan pemilik kepentingan untuk terlibat dalam proses anggaran memang butuh waktu. Bukti dari Afrika Selatan, Brasil, dan tempat lain menunjukkan bahwa transisi, meskipun sulit, dapat mengkatalisasi peningkatan yang utama dalam transparansi anggaran, jika ada kemauan politik. Namun sekalipun memiliki kemauan politik yang besar, Afrika Selatan dan Brasil butuh waktu 15-20 tahun untuk membangun sistem anggaran yang kuat dan terbuka (dan masih ada beberapa kesenjangan utama).
Transisi menuju sistem anggaran terbuka di Mesir dan Tunisia akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Transisi tersebut akan berhasil hanya jika pihak-pihak yang mendukung proses ini – dan yang terlibat secara langsung – memiliki jangka waktu penyelesaian yang lama. Di sisi donatur, dampak yang berkelanjutan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat sipil. Para pelaku luar perlu mempertahankan prioritas yang konsisten meskipun jika strateginya sering berubah.
Di sisi masyarakat sipil, menetapkan keahlian teknis dan kredibilitas membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk membina kemampuan organisasi. Ada kecenderungan yang dapat dimengerti bila OMS lokal mengandalkan konsultan untuk menangani beban kerja yang kian banyak. Meskipun ini bisa membantu organisasi untuk menangani kebutuhan seketika, strateginya tidak berhasil membina kemampuan khusus dalam organisasi itu, yang merupakan syarat mendasar bagi pekerjaan anggaran jangka panjang dan efektif dalam lingkungan apapun.
Masyarakat sipil dan para pelaku lainnya menghadapi kesempatan dan prioritas yang bersaing selama transisi. Transisi sering memerlukan energi dan harapan yang besar. Banyak yang harus dicapai, dan tidak selalu jelas apakah penyusunan anggaran terbuka harus diprioritaskan, misalnya bila keamanan pribadi masih menjadi masalah. Di saat proses transisi berjalan dengan tidak merata, antusiasme para pelaku dalam negeri terhadap reformasi anggaran akan naik turun. Hal ini bisa menimbulkan rasa frustrasi bagi organisasi eksternal yang berkomitmen untuk mendukung kemampuan lokal, namun benar-benar tidak ada pilihan lain yang efektif selain memiliki kepekaan terhadap proses ini dan menetapkan tujuan dengan semestinya.
Jadi, bagaimana caranya memajukan penyusunan anggaran terbuka dalam lingkungan transisi yang sulit?
- Strategi terpenting adalah mendengarkan mitra lokal. Jika ada tuntutan lokal yang kuat untuk terlibat dalam pertanyaan seputar penyusunan anggaran terbuka, maka kemungkinan ada cara untuk mulai menciptakan dasar bagi pekerjaan anggaran yang efektif. Tanpa antusiasme pihak lokal, rencana terbaik yang disusun oleh lembaga eksternal pun kemungkinan akan gagal.
- Mengerjakan anggaran bisa tampak seperti upaya melakukan sesuatu yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang dalam konteks transisi yang kompetitif. Untuk memiliki daya cengkeram, perlu menghubungkan pekerjaan anggaran dengan pekerjaan inti OMS. Mesir dan Tunisia adalah contoh negara di mana terdapat ketidakpuasan masyarakat secara luas terhadap layanan dasar dan korupsi, di mana keduanya memberikan kaitan yang mudah ke masalah anggaran untuk proyek awal.
- Mengenai membina keahlian, yang paling efektif adalah mengidentifikasi tujuan suatu kelompok dalam bidang tertentu dan merancang proyek di seputar tujuan itu yang mencakup pekerjaan anggaran. Memberikan hibah bagi proyek pembelajaran kecil yang sangat berkaitan dengan pekerjaan yang ada yang dilakukan oleh aktivis akan membantu mereka belajar sembari melakukan – IBP melihat strategi ini sudah berjalan dengan baik dalam konteks-konteks lain. Meskipun IBP lebih menyukai pendanaan inti jangka panjang untuk membina kemampuan OMS, dan pendanaan semacam itu yang akhirnya dibutuhkan di negara yang mengalami transisi, transisi awal merupakan perkecualian bagi peraturan ini karena memerlukan fleksibilitas dan adaptasi.
- Dalam transisi, kemitraan antar OMS dan pemilik kepentingan keuangan publik berperan penting dalam menciptakan dialog di seluruh konstituen dan untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan antara pemerintah dan warga negara dan OMS. Bekerja dengan pemilik kepentingan mulanya mungkin butuh waktu lebih lama, namun dapat membangun rasa percaya yang dibutuhkan guna mempertahankan perubahan.
- Banyak hal di atas menyarankan agar donatur dan perantara, seperti IBP, perlu bersikap fleksibel dalam meminta mitra melaksanakan strategi dan mencapai hasil karena sulit memperkirakan kesempatan maupun tantangan yang akan terjadi. Bukan berarti bahwa perencanaan strategis tidak penting, namun harus ada ruang untuk oportunisme dan koreksi di tengah jalan bila donatur dan mitra menyepakati kebutuhan.
Publikasi
Publikasi IBP
Partnership Initiative (Inisiatif Kemitraan) IBP telah mengembangkan paket yang inovatif berisi dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pekerjaan anggaran masyarakat sipil di 18 negara. Komponen utama PI adalah Learning Program (Program Pembelajaran), yang berusaha mendokumentasikan dampak analisa anggaran OMS dan dukungan atas kebijakan dan pelaksanaan anggaran. Learning Program telah mengadakan sejumlah studi kasus secara mendalam mengenai kampanye-kampanye anggaran masyarakat sipil di masa lalu, sementara di saat yang sama juga menempatkan para peneliti dalam kampanye saat ini. Hasil-hasil studi kasus “di waktu nyata” ini sekarang telah tersedia. Dengan mengikuti kampanye saat sedang berlangsung, IBP tidak memilih secara sembarangan dan sangat memperluas pengetahuan kami mengenai apa yang berhasil, kapan, dan dalam keadaan apa – dan apa yang tidak berhasil. Studi-studi kasus dampak yang baru kini tersedia di situs web IBP.
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini — Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Sebuah makalah baru-baru ini, “Citizen Participation and Local Democracy in Zimbabwean Local Government System (Partisipasi Warga Negara dan Demokrasi Lokal dalam Sistem Pemerintahan Lokal Zimbabwea),” yang diterbitkan di Journal of Humanitarian and Social Science menelusuri literatur yang berkaitan dengan dinamika dan cara-cara yang digunakan oleh pemerintah lokal di Zimbabwe untuk melibatkan warga negara dan memajukan demokrasi.
Penulis makalah “Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives (Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungan Jawab dalam Proses Anggaran: Penilaian Atas Inisiatif-inisiatif yang Ada Saat Ini)” mengulas berbagai inisiatif transparansi dan pertanggungan jawab dalam hal anggaran untuk menilai dampaknya. Penulis mendapati adanya sederetan faktor yang konsisten yang terlihat dalam seluruh inisiatif transparansi dan pertanggungan jawab yang sukses, termasuk membina aliansi antara pemilik kepentingan, menghasilkan informasi yang sah, pemberdayaan yang sah, dan dukungan internasional. Makalah ini juga menyoroti begitu pentingnya pekerjaan IBP mengenai pekerjaan anggaran internasional dan peranan Open Budget Index terhadap peningkatan transparansi dan akses ke informasi. Artikel ini adalah bagian dari edisi spesial dari Development Policy Review (Kajian Kebijakan Pembangunan) berjudul, “The Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiative (Dampak dan Keefektifan Inisiatif Transparansi dan Pertanggungan Jawab).”
Sebuah artikel belum lama ini dari seri PREMnotes oleh Bank Dunia, berjudul “Public Participation in the Budget Process in the Republic of Korea (Partisipasi Masyarakat dalam Proses Anggaran di Republik Korea),” berusaha menjelaskan mengapa skor yang diraih Korea Selatan begitu tinggi dalam ukuran partisipasi di Open Budget Survey 2012 IBP dan merupakan unsur berbeda yang positif dalam memberikan kesempatan ekstensif bagi keterlibatan masyarakat dalam hal anggaran bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Para penulisnya menyoroti mekanisme partisipasi masyarakat yang unik di Korea Selatan yang lahir dari proses demokratisasi di negara itu pada tahun 1980-an, dan bagaimana mekanisme itu berperan pada proses anggaran dan kebijakan fiskal di sana.
“The Effects of Participatory Budgeting on Municipal Expenditures and Infant Mortality in Brazil (Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif atas Pembelanjaan di Kotamadya dan Angka Kematian Bayi di Brazil,” sebuah penelitian yang diterbitkan di World Development ini menyelidiki apakah penggunaan penyusunan anggaran partisipatif di berbagai kotamadya di Brazil pada tahun 1990-2004 telah mempengaruhi pembelanjaan di kotamadya dan berdampak pada keadaan kehidupan.
Menurut penulis makalah “Determinants of Central Government Budget Disclosure: An International Comparative Analysis (Faktor-faktor Penentu dalam Penyingkapan Anggaran Pemerintah Pusat: Sebuah Analisa Perbandingan Internasional),” penetrasi Internet, tingkat pendidikan, ukuran pemerintah pusat secara relatif, kelebihan anggaran, budaya administratif, persaingan politik, dan ideologi pemegang jabatan merupakan faktor penentu utama dalam penyingkapan anggaran pemerintah pusat. Penulis membuat indikator penyingkapan anggaran untuk 93 negara berdasarkan daftar pertanyaan Open Budget Survey IBP.
Acara Mendatang
Minggu Transparansi Dimulai pada Tanggal 24 Oktober!
Publish What You Fund (Terbitkan yang Anda Danai) adalah kampanye global untuk membantu transparansi dan akan menerbitkan Aid Transparency Index (Indeks Transparansi Bantuan) 2013 di Washington, D.C., pada tanggal 24 Oktober. Index ini mengukur tingkat transparansi dalam hal dana donatur berbagai macam organisasi bantuan di seluruh dunia. Peluncuran tersebut akan memulai acara global selama seminggu yang berfokus pada transparansi, pertanggungan jawab, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Minggu itu akan mencapai puncaknya di Open Government Partnership Annual Summit (KTT Tahunan Mengenai Kemitraan Pemerintahan Terbuka) di London pada tanggal 31 Oktober – 1 November. Kunjungi situs web Publish What You Fund untuk mendapatkan informasi lebih jauh.