DALAM MASALAH INI: DANA PEMBANGUNAN DI INDIA, MKSS, BRAZIL, FILIPINA, GATEWAY PROJECT, UPAYA PEMBANGUNAN, PENELITIAN BARU, ANGGARAN WARGA NEGARA, LOWONGAN
Fokus Global: Meminta Pemerintah Bertanggung Jawab dan Mendorong Partisipasi Masyarakat
Berbaris Menuju Parlemen: Menuntut Dana Pembangunan di India
Kampanye MKSS untuk Menuntut Pensiun bagi Lansia
Instituto Mais Democracia di Brazil Meminta Pertanggungan Jawab Mega Development Bank di Negaranya
Publikasi dan Sumber Bahan
Upaya Pembangunan dalam hal Evolusi
Anggaran Warga Negara: Cara yang Ampuh untuk Menggabungkan Masyarakat Sipil
Lowongan dan Kesempatan Kerja
Petugas Senior Bidang Program, Kebijakan Perkembangan dan Keuangan, Bill & Melinda Gates Foundation
Tanggal Mulai Sampai Tanggal Akhir Hibah dan Program Transparansi dan Pertanggungan Jawab
Berbaris Menuju Parlemen: Menuntut Dana Pembangunan di India, oleh Jay Colburn, International Budget Partnership
Rangkaian aksi protes pendudukan dan pawai pada bulan April dan Mei di India adalah bagian dari kampanye yang lebih luas dan berjangka panjang yang melibatkan National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR/Kampanye Nasional untuk Hak Azazi Kasta Dalit). Fokus kampanye ini adalah memastikan bahwa dana pembangunan yang dikhususkan oleh hukum untuk memberikan manfaat secara langsung kepada kasta Dalit dan Adivasis memang benar-benar dialokasikan dan digunakan menurut tujuannya. Dalit dan Adivasis adalah kelompok sosial yang dikucilkan (secara administratif disebut Kasta Terjadwal/Scheduled Caste (SC) dan Suku Terjadwal/Scheduled Tribe (ST). Sejak tanggal 24 April, SC/ST Budget Adhikar Andolan mengorganisir aksi protes pendudukan (dharna) dan pawai di beberapa negara bagian dan sebuah petisi secara online. SC/ST Budget Adhikar Andolan adalah sebuah koalisi yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang mendukung pemerintah untuk menangani dampak negatif akibat diskriminasi yang terus-menerus atas semua kelompok ini. Semua aksi ini mencapai puncaknya dalam bentuk pawai menuju Parlemen India di Delhi saat pembukaannya pada tanggal 9 Mei untuk menyuarakan semua tuntutan mereka ke pemerintah.
Pemerintah India membuat Sub Rencana Kasta Terjadwal (Scheduled Caste Sub-Plan /SCSP) pada tahun 1980, yang berisi pengeluaran tingkat nasional dan oleh negara bagian untuk proyek pembangunan harus dialokasikan secara proporsional menurut populasinya. Menurut informasi konsensus yang terbaru, jumlah penduduk kasta Dalit adalah sekitar 16 persen dari seluruh populasi dan kasta Adivasis adalah sekitar 8 persen. Artinya, setiap kasta harus mendapatkan bagian yang sepantasnya menurut total jumlah dana pembangunan di India. Meskipun demikian, sudah bertahun-tahun warga negara dan OMS di India mengklaim bahwa semua dana yang diwajibkan itu belum dialokasikan dan dikelola dengan semestinya. Misalnya, berdasarkan persentase mereka dalam populasi, masyarakat Dalit seharusnya mendapatkan US$10,6 milyar untuk tahun fiskal 2011-2012. Namun yang dialokasikan baru US$5,88 milyar. Dari jumlah tersebut, minimal 70 persen dialokasikan hanya dalam nama (tidak dilakukan) atau dialihkan kepada tujuan lain. Itulah yang terjadi pada tahun 2012, ketika kampanye ini memaksa pemerintah agar mengakui telah mengalihkan dana US$140 juta dari rencana pembangunan SC/ST guna membayar Pesta Olahraga Persemakmuran. (Anda dapat membaca penelitian kasus oleh IBP belum lama ini mengenai keefektifan kerja koalisi. Penelitian ini menjadi bahan liputan media nasional dan internasional secara luas, di sini.)
Dalam siaran pers mengenai semua protes dan tuntutan kampanye tersebut, SC/ST Budget Adhikar Andolan menekankan pentingnya pelacakan dan pemantauan alokasi anggaran (agar dana yang seharusnya digunakan untuk mendatangkan manfaat secara langsung pada SC dan ST tidak akan digunakan bagi hal-hal yang memberikan manfaat lebih umum, misalnya jembatan, bandar udara, atau proyek semacamnya) sekaligus penerapannya guna memastikan bahwa semua dana yang dialokasikan memang digunakan dengan semestinya dan dengan efisien. Siaran pers tersebut juga mengidentifikasi tuntutan para pemrotes, antara lain: 1) undang-undang baru mengenai alokasi dan pelaksanaan dana pembangunan yang proporsional dan semestinya bagi kasta Dalit dan Adivasis, yang meliputi kesempatan partisipasi warga negara dan OMS dalam perencanaan dan pelaksanaan; dan 2) pengembalian sisa dana US$8,5 milyar untuk kasta Dalit dan Adivasis yang sudah dialihkan dalam Anggaran Union tahun 2012-2013.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kampanye ini, klik di sini.
Kampanye MKSS untuk Menuntut Pensiun bagi Lansia, oleh Jay Colburn, International Budget Partnership
Di India, para lansia adalah sektor sosial yang biasanya tidak dianggap sebagai pelaku politik yang penting. Mereka turun ke jalanan dan menyerukan ”berikan pekerjaan ke semua tangan, berikan gaji penuh untuk semua pekerjaan, berikan istirahat dalam usia senja,” untuk melakukan protes karena hak mereka untuk mendapatkan gaji yang layak untuk hidup dari jaminan sosial tidak terealisasi. Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) adalah sebuah gerakan oleh karyawan dan petani di India yang menggunakan pemantauan dan analisa anggaran dalam pekerjaan mereka. Gerakan ini mengorganisir aksi protes pendudukan selama lima hari di Delhi dan dihadiri hampir sebanyak 5.000 lansia dari 20 negara bagian lebih. Tanggal 7-11 Mei, MKSS dan para pemrotes menganjurkan adanya jaringan jaminan sosial yang lebih kuat agar semua lansia bisa mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan mata pencaharian dasar – bukan hanya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan (BGK).
Salah satu masalah rencana pensiun yang ada saat ini adalah pemisahan kategori masyarakat, yakni BGK atau AGK (di atas garis kemiskinan). Garis kemiskinan di India tidak sama di semua negara bagiannya, namun biasanya sangat rendah. Karena itu, garis kemiskinan bukan merupakan tolok ukur yang baik untuk program bantuan sosial. Karena kelayakan lansia untuk rencana pensiun tertentu berhubungan dengan garis kemiskinan, hanya 20 persen dari kalangan usia 60 tahun ke atas yang benar-benar mendapatkan semua tunjangan dan tidak sampai separuhnya yang benar-benar mendapatkan pensiun. Masalah lainnya, pensiun kerja hanya diberikan pada mereka yang bekerja di sektor yang terorganisir dan formal – biasanya masyarakat tingkat menengah dan menengah ke atas. Tetapi masyarakat yang paling membutuhkan pensiun bekerja di sektor perekonomian yang tidak terorganisir atau tidak formal, di mana pendapatan mereka mungkin termasuk kategori di atas garis kemiskinan tetapi tidak cukup untuk mata pencaharian dasar. Selain itu, memiliki sumber bantuan sosial tertentu (yakni pensiun) seringkali bisa membuat para lansia tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan tambahan (yakni subsidi biji gandum), meskipun keduanya sering dibutuhkan untuk bertahan hidup.
Mengenai ketidaksempurnaan rencana yang ada saat ini, para pemrotes menuntut rencana pensiun yang universal dan didanai oleh pembayaran dari atasan secara teratur sebesar 2.000 Rupee (kurang lebih $36) per bulan untuk semua orang India di atas usia 55 tahun yang belum mendapatkan pensiun yang lebih besar. Tetapi tuntutan ini ditentang sebagian kalangan saat acara debat di televisi yang menampilkan argumentasi dari beberapa perspektif. Gurcharan Das adalah seorang pengusaha dan cendekiawan terkemuka di India. Menurut beliau, adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab bila menerapkan rencana pensiun semacam itu di tengah krisis keuangan yang melanda seluruh dunia. Seorang pembicara lain berkata bahwa India perlu mencapai produk domestik bruto (PDB) per kapita minimum sebelum dapat memberlakukan program keamanan sosial yang luas ini.
Namun MKSS menggunakan pengetahuan dan analisa mereka mengenai anggaran untuk menentang argumentasi itu. Menurut salah satu pendiri MKSS sekaligus aktivis, Nikhil Dey, ada beberapa kasus mengenai negara yang PCB per kapitanya lebih rendah dari India tetapi memiliki rencana pensiun yang sukses, misalnya Kenya, Nepal dan Lesotho. Beliau juga menekankan bahwa India tidak bisa menunggu kemauan politik yang dibutuhkan untuk memberlakukan rencana pensiun universal; sebaliknya, kemauan politik harus diciptakan dan dimobilisasi. Melalui semua demonstrasi dan perdebatan politik ini, MKSS dan banyak peserta aksi protes sedang aktif meningkatkan kesadaran dan menciptakan kemauan politik untuk mengeluarkan rencana pensiun universal agar seluruh rakyat India dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kampanye ini, harap hubungi [email protected].
Instituto Mais Democracia di Brazil Meminta Pertanggungan Jawab Mega Development Bank di Negaranya , by Carlos Tautz, João Roberto Lopes Pinto, and Maíra Fainguelernt, Instituto Mais Democracia
Instituto Mais Democracia (Lembaga Lebih Banyak Demokrasi, atau IMD) didirikan untuk memajukan tuntutan akan partisipasi masyarakat dan pertanggungan jawab di Brazil. Meskipun pelaksanaan sistem-sistem partai politik yang berjalan di India telah berperan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih besar, berbagai kemajuan yang ada saat ini belum disertai transparansi yang lebih besar atau pengawasan yang lebih efektif pada hubungan antara kepentingan negara dan kepentingan bisnis. IMD bertujuan mengisi kesenjangan transparansi ini dengan membuat analisa yang tepat waktu dan menyebarkannya secara luas kepada masyarakat Brazil. Saat ini penelitian kami berfokus pada Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) di Brazil, yakni salah satu bank pembangunan terbesar di dunia yang mendanai berbagai acara akbar di Brazil seperti Piala Sepak Bola Dunia 2014 dan Olimpiade 2016.
BNDES adalah lembaga umum yang telah berperan penting dalam merencanakan dan mendanai banyak proyek infrastruktur besar di Brazil. BNDES menjadi kian penting bagi model pembangunan perekonomian yang diupayakan oleh pemerintah Brazil dan tidak lama lagi akan mengelola sebagian pendapatan sumber daya alam di Brazil. Total jumlah dana yang dicairkan oleh Bank ini untuk tahun 2010 adalah lebih dari US$80 milyar, dua kali lipat dari yang dicairkan oleh Bank Dunia dan Inter-American Development Bank. Pendanaan diberikan oleh BNDES tanpa transparansi dan seringkali kurang mempertimbangkan harga sosial dan lingkungan yang harus dibayar dari proyek-proyek yang didukungnya. Menurut organisasi kami, BNDES telah meninggalkan tujuan umumnya dan selama ini beroperasi bagi keuntungan beberapa kelompok ekonomi tertentu untuk mendanai berbagai acara dan proyek besar dengan menggunakan uang rakyat.
Tahun 2007, beberapa organisasi masyarakat sipil membentuk sebuah koalisi di Brazil bernama “Platform BNDES” guna memantau dan mempengaruhi BNDES. Pada bulan Juli di tahun yang sama, 30 dari gerakan sosial dan organisasi non pemerintah yang paling terkemuka menyajikan sebuah dokumen berisi penemuan mereka kepada presiden Bank ini, yakni Mr. Luciano Coutinho. Semua organisasi tersebut mengungkapkan keyakinan mereka bahwa tujuan umum BNDES harus ditegaskan kembali dan energinya harus kembali diarahkan untuk memajukan keadilan sosial dan lingkungan yang lebih baik.
Tampaknya menggelar ajang akbar di Brazil sudah menjadi prioritas pemerintah, dan semakin banyak dana rakyat yang secara menyolok dipakai untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur. Berlawanan dengan semua janji yang mereka berikan sebelumnya bahwa sektor swasta akan bertanggung jawab atas banyak pendanaan proyek, kini diperkirakan 90 persen dari biaya semua acara itu dikeluarkan dari uang rakyat. Dalam konteks ini, saat ini juga rakyat sipil perlu memeriksa peranan BNDES. Instituto Mais Democracia berharap akan berperan penting dalam menuntut pertanggungan jawab BNDES kepada rakyat Brazil.
Anda bisa mengetahui lebih jauh tentang Instituto Mais Democracia di: http://www.maisdemocracia.org.br atau http://www.plataformabndes.org.br, atau melalui email di [email protected].
Di Filipina, Kongres Mempertimbangkan Rancangan Undang-undang yang Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses Anggaran, oleh Adrian Carroll, International Budget Partnership
Saat ini ada dua rancangan undang-undang di Kongres Filipina mengenai partisipasi warga negara dalam proses penyusunan anggaran pada semua tingkat pemerintahan. RUU Dewan Perwakilan Rakyat (HB 3773), yang dikenal sebagai “Undang-undang Partisipasi Rakyat dalam Pertimbangan Anggaran 2010,” diperkenalkan pada bulan Desember 2010 oleh Rep. Lorenzo Tañada. Meskipun Konstitusi Filipina mencakup ketentuan yang menjamin partisipasi rakyat dalam ”segala tingkat pengambilan keputusan sosial, politik dan ekonomi,” bahasa ini dikritik karena terlalu kabur. HB 3773 memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pertimbangan anggaran dan menetapkan proses akreditasi untuk organisasi masyarakat sipil (OMS) bagi tujuan ini. Menurut RUU ini, kelompok terakreditasi akan berhak membuat proposal sendiri untuk anggaran ini dalam hal alokasi pendanaan dan proyek tertentu.
Proses akreditasi ini dimaksudkan untuk berfungsi sebagai mekanisme skrining, di mana hanya OMS dengan catatan reputasi yang telah terbukti dalam hal analisa/advokasi yang boleh berpartisipasi. Para sponsor RUU ini berpendapat bahwa karena kerumitan proses penyusunan anggaran, OMS yang ikut serta perlu memiliki benar-benar mengetahui keuangan masyarakat bila hendak terlibat dalam advokasi yang berarti. Proses akreditasi ini juga dimaksudkan untuk membatasi keterlibatan OMS yang disponsori oleh politikus, sehingga memastikan bahwa memang benar-benar rakyat yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan fiskal. RUU ini menentukan jenis-jenis informasi yang harus dibagikan oleh berbagai tingkat pemerintahan dalam hal keuangan masyarakat dan memberikan penalti seandainya OMS dilarang berpartisipasi.
HB 3773 disetujui ketika dibacakan pertama kalinya dan saat ini sedang menunggu pembacaan ke dua. Versi RUU oleh Senat (SB 2857), yakni “Undang-undang Partisipasi Rakyat dalam Anggaran Nasional 2011,” diperkenalkan pada bulan Juni 2011 oleh Senator Frank Drilon. RUU ini mirip dengan versi DPR dan saat ini juga sedang menunggu pembacaan ke dua.
Kelompok masyarakat sipil seperti Social Watch berpendapat bahwa RUU ini tidak bisa dikeluarkan karena Kongres tidak memprioritaskannya. Versi-versi RUU Kebebasan Informasi (Freedom of Information/FOI) juga sedang beredar di DPR dan Senat dan menjadi bahan perdebatan yang tak habis-habisnya di antara legislator, eksekutif, dan kelompok masyarakat sipil. Rep. Tañada telah memainkan peranan utama dalam mendorong RUU kebebasan informasi dan RUU partisipasi masyarakat. Mulanya, Tañada berharap bahwa FOI dari DPR akan disetujui dalam sesi legislatif yang ada saat ini. Namun sayangnya tidak disetujui. Kini Tañada berharap untuk tetap mengupayakan RUU FOI dalam sesi legislatif ke tiga dan terakhir mulai tanggal 23 Juli.
Untuk informasi lebih lanjut, harap kunjungi situs Web Rep. Lorenzo Tañada di sini.
GATEway Project oleh Transparency International Menyediakan Sumber Bahan Baru untuk Para Aktivis Anti Korupsi , oleh Andy McDevitt, Transparency International
Untuk memerangi korupsi, kita membutuhkan informasi yang dapat diandalkan mengenai bentuknya dan di mana terjadinya. Namun karena biasanya kegiatan ini dilakukan secara diam-diam, korupsi terkenal sulit diukur. Salah satu caranya adalah mengukur persepsi mengenai korupsi. Misalnya, Indeks Persepsi Mengenai KorupsiTransparency International (TI) membuat peringkat negara menurut tingkat korupsi sektor umum yang disadari guna meningkatkan kesadaran mengenai masalah ini di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum.
Cara lain adalah dengan membandingkan kinerja berbagai lembaga dalam mencegah korupsi. Misalnya, Laporan Global Integrity oleh Global Integrity dan Penilaian Sistem Integritas oleh TI menilai kesehatan sistem anti korupsi sebuah negara. Sementara itu, Indeks Anggaran Terbuka, oleh International Budget Partnership melihat pada transparansi dan pertanggungan jawab anggaran nasional, yang amat sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan dana masyarakat.
Belum lama ini muncul gelombang sarana baru yang memberikan informasi lebih akurat mengenai tempat-tempat tertentu yang banyak dilanda korupsi di tingkat lokal dan dalam sektor-sektor tertentu. Misalnya, Indeks CRINIS, oleh TI mengevaluasi transparansi pendanaan politik. Dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengembangkan sebuah metode untuk mengukur berbagai risiko korupsi dalam sektor farmasi publik GATEway, sebuah proyek baru dari Transparency International, bertujuan memberikan kontribusi yang penting.
GATEway mengumpulkan dan membagikan pengetahuan bersama dari masyarakat anti korupsi mengenai penilaian korupsi. GATEway menyajikan ikhtisar yang komprehensif mengenai berbagai macam metode untuk mengukur dan menganalisa korupsi. Dengan melakukan hal ini, para pekerja masyarakat sipil, peneliti, dan pejabat pemerintah dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang berlainan, dan memilih sarana yang paling tepat untuk kebutuhan mereka. Misalnya, seorang politikus pendukung reformasi yang tahu bahwa korupsi menjadi masalah di bidang keadilan di negaranya dapat menemukan cara terbaik untuk melakukan penilaian kilat guna mengidentifikasi letak risiko-risiko korupsi terbesar. Sebuah organisasi masyarakat sipil lokal yang berusaha memantau kegiatan dan pengeluaran pemerintah mereka di tingkat kotamadya bisa menggunakan GATEway untuk menemukan metode yang tersedia dan apa yang telah dilakukan oleh organisasi lain di situasi yang sama.
Untuk membantu pengguna memilah-milah informasi yang banyak sekali, GATEway menyoroti sarana-sarana yang paling mungkin disalin dan diadaptasi. GATEway menyediakannya secara cuma-cuma melalui situs web yang mudah digunakan dan menyajikandatabase yang dapat dicari berisi lebih dari 400 sarana (dan akan terus bertambah) untuk mengukur dan menganalisa korupsi, di samping sederetan panduan ke berbagai macam pendekatan disertai contoh praktek yang baik. Selain itu, kami sedang mengembangkan sederetan video secara online yang menayangkan pengalaman banyak orang saat melakukan penilaian mengenai korupsi dalam berbagai macam konteks. Situs web ini juga menyediakan ruang interaktif di mana Anda dapat menyumbangkan sarana Anda, menceritakan pengalaman mengukur korupsi, dan membahas sarana apa saja yang berhasil dan yang tidak dalam berbagai konteks.
GATEway tidak hanya mengenai membagikan yang ada. GATEway juga mengenai pemahaman pada apa yang tidak ada. Kami ingin mengetahui bentuk-bentuk korupsi yang paling sulit ditentukan dan cara mengatasinya. Bekerja sama dengan sebuah kelompok yang terdiri dari pakar anti korupsi, kami akan mencari berbagai kesenjangan yang besar dalam hal sarana penilaian. Kemudian di tahun 2012 ini, kami akan meluncurkan sebuah tantangan inovatif untuk menciptakan sumber berbagai macam ide kreatif mengenai cara terbaik untuk menangani semua kesenjangan itu dan memperlihatkan sebagian pemikiran tercanggih mengenai diagnostik korupsi dengan cara menyalurkan kreatifitas ke berbagai bidang yang sampai sekarang belum ditelusuri.
Proyek GATEway didanai Komisi Eropa (European Commission) dan Program Pembangunan Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme). Untuk mengunjungi situs webnya, harap klik di sini. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, harap hubungi Andy McDevitt di [email protected].
Upaya Pembangunan di bidang Evolusi, oleh Owen Barder, Center for Global Development, oleh Owen Barder, Center for Global Development
Klik di sini untuk menyaksikan penyajian multimedia dari pakar ekonomi pembangunan Owen Barder. Menurut beliau, pembangunan adalah masalah yang “jahat” dan kompleks dan cara terbaik menyelesaikannya adalah melalui variasi dan seleksi (yakni proses evolusi). Menurut beliau, masyarakat/konsumen atau klien penyedia layanan umum berperan amat sangat penting bagi variasi dan seleksi. Di samping itu, kebutuhan akan akses umum yang lebih besar ke informasi dan lingkaran umpan balik di dalam negara adalah jauh lebih penting dibanding perencanaan dan upaya lain oleh pendonor dan praktisi pembangunan. Beliau juga menekankan perlunya lebih banyak penilaian mengenai dampak guna mendukung evolusi pembangunan.
Penelitian Baru mengenai Transparansi Bantuan dan Pendanaan Iklim, oleh aidinfo dan Publish What You Fund
Publish What You Fund dan aidinfo telah menerbitkan sebuah penelitian yang mengamati hubungan antara transparansi bantuan dan pendanaan iklim. Beberapa negara telah mulai melaporkan pendanaan iklim mereka dan para peneliti telah mempelajari semua hasil tersebut agar berusaha memahami aliran pendanaan. Apakah janji sumbangan uang dari negara pendonor sudah dikirimkan ? Apakah uang tersebut termasuk baru dan merupakan tambahan bagi tingkat bantuan asing saat ini? Apakah uang tersebut bertambah, dan bagaimana harus mengukurnya? Satu pelajaran utama dari transparansi bantuan adalah: meskipun statistik bermutu tinggi memang amat sangat penting, yang tidak kalah pentingnya adalah informasi yang rinci maupun informasi yang dapat diakses dan tepat waktunya untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna informasi. Klik di sini untuk membaca penelitian ini selengkapnya.
Anggaran Warga Negara: Cara yang Ampuh untuk Menggabungkan Masyarakat Sipil, oleh Atzimba Baltazar, International Budget Partnership
Anggaran Warga Negara (AW) menyajikan informasi mengenai anggaran tahunan dalam berbagai format yang bisa diakses secara luas dan dalam bahasa atau grafik yang sederhana dan jelas agar sebagian besar warga negara dapat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah atas dana masyarakat. Jadi tampaknya membuat draf AW bukanlah tugas yang sulit. Namun bila pemerintah ingin mulai membuat penyajian anggaran semacam ini, ada beberapa pertanyaan yang dipikirkan: Apa yang harus dicantumkan dalam AW? Siapakah “warga negara” yang menjadi sasaran kita? Strategi-strategi terbaik apakah yang digunakan untuk menyebarluaskan AW? Apakah pengalaman terbaik dari manca negara di bidangnya? Dan kendati pemerintah memiliki teknokrat ahli dengan kemampuan yang hebat di bidang keuangan masyarakat, mereka sering sulit menterjemahkan informasi ini ke dalam istilah sehari-hari.
Pada tahun 2009, IBP mulai bekerja sama dengan pemerintah untuk memupuk transparansi anggaran dan mengakses informasi. Sebagai bagian kerjasama tersebut, IBP sudah membantu pemerintah Mali, Guatemala, dan Honduras untuk membuat AW pertama kalinya. IBP saat ini juga bekerja sama dengan pemerintah Zambia dan Republik Dominika untuk merancang AW.
IBP yakin bahwa agar AW dapat memberikan informasi dan mendukung keterlibatan masyarakat secara efektif, AW harus menggabungkan perspektif masyarakat sipil mengenai kebutuhan masyarakat akan informasi anggaran. Karena itu, di semua negara yang pemerintahnya dibantu oleh IBP untuk membuat AW, mitra-mitra setempat kami telah bekerja sama secara intensif selama proses tersebut.
Meskipun tindakan ini masih relatif baru, jumlah negara yang membuat AW telah meningkat secara luar biasa sejak edisi pertama Open Budget Index (OBI) tahun 2006, di mana saat itu hanya ada delapan negara yang menerbitkan dokumen ini. Tetapi untuk OBI tahun 2012, setidaknya 20 negara telah membuat AW. Berdasarkan tren global yang kian menjamur ini, bulan Mei 2011 IBP mengadakan sebuah lokakarya mengenai analisa anggaran bersama para pakar internasional untuk membuat standarisasi pengalaman di berbagai negara dan menjawab pertanyaan yang dihadapi pemerintah dalam merancang AW. Lokakarya tersebut dihadiri anggota organisasi masyarakat sipil, abdi masyarakat dari kementerian keuangan, akademisi, dan pakar mengenai penggunaan teknologi informasi untuk menyebarluaskan informasi.
Berdasarkan diskusi yang menarik ini, IBP telah menerbitkan Kekuatan dalam Menyederhanakan: Panduan Pemerintah Untuk Mengembangkan Anggaran Warga Negara (The Power of Making It Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets) to help governments in producing a CB. This guide systematizes the current discussion on Citizens Budgets and offers international experiences in producing them. The objective of the guide is not to provide a “recipe” but rather to show governments that the production of a CB is a process that fosters transparency and access to budget information. This process also serves as an invaluable opportunity to establish dialogue with civil society and to assess its information needs.
The Power of Making It Simple disusun menjadi lima bab yang membahas: 1) definisi mengenai Anggaran Warga Negara 2) proses merancang dokumen ini; 3) isi yang akan dicantumkan; 4) strategi penyebarluasan untuk menjangkau hadirin dengan seluas mungkin; dan 5) diskusi singkat mengenai tindak lanjut dan evaluasi perihal dampak AW terhadap partisipasi masyarakat sipil dan warga negara selama proses penyusunan anggaran. IBP yakin bahwa publikasi The Power of Making It Simple akan membantu meningkatkan pembuatan AW secara global dan memperbaiki transparansi anggaran.
Petugas bidang Program (Mexico City), Pembangunan Global dan Program Populasi, William and Flora Hewlett Foundation
Karena mengakui peranan perintisan Meksiko dalam bagian kebijakan tertentu – misalnya akses ke informasi dan penggunaan evaluasi mengenai dampak saat mengambil keputusan – William and Flora Hewlett Foundation berusaha mendukung keterkaitan ke transparansi global dan agenda pertanggungan jawab. Petugas program ini akan melapor ke Ruth Levine, direktur program, dan bekerja sama dengan sebuah tim kecil yang berpusat di Mexico City, serta bertugas sebagai katalisator dan penyelenggara untuk berbagai organisasi pemerintah, swasta dan nirlaba serta para pimpinan yang terlibat dalam masalah transparansi dan pertanggungan jawab. Bacalah uraian pekerjaan ini selengkapnya dan cara melamar dengan mengklik di sini .
Petugas Senior Bidang Program, Kebijakan Pembangunan dan Keuangan, Bill & Melinda Gates Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation berusaha membantu semua orang untuk memiliki kehidupan yang sehat dan produktif. Di negara-negara yang sedang berkembang, yayasan ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat dan memberi mereka kesempatan untuk bebas dari kelaparan dan kemiskinan yang parah. Di Amerika Serikat, Bill and Melinda Gates Foundation berusaha memastikan bahwa semua orang – khususnya yang paling miskin – mendapatkan kesempatan yang mereka butuhkan untuk mencapai kesuksesan di sekolah dan dalam kehidupan. Petugas senior bagian program, Kebijakan Pembangunan dan Keuangan adalah anggota utama dalam tim Kebijakan, Analisa, dan Pendanaan. Beliau akan menjadi pimpinan yayasan bidang kebijakan bantuan di samping kebijakan dan keuangan pembangunan yang lebih luas. Fungsi pimpinan kebijakan akan bertanggung jawab mengidentifikasi, menuliskan, mempengaruhi secara internal dan kadang secara eksternal atas arah bantuan yang dipilih dan masalah kebijakan pembangunan yang paling berkaitan dengan misi yayasan. Untuk melamar dan membaca uraian pekerjaan ini selengkapnya, harap klik di sini.
Manajer di Investment in Children /Investasi untuk Anak (Economic Justice), Save the Children International
Save the Children telah meluncurkan sebuah terobosan baru dalam Investment in Children (Investasi untuk Anak) yang berusaha meningkatkan dan memperbaiki pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk anak-anak. Investment in Children akan memiliki komponen advokasi dan kebijakan di samping portofolio program negara hingga 30 negara dalam dua tahun pertama. Mereka mencari seseorang yang dinamis, strategis, dan sangat berpengetahuan dengan latar belakang ekonomi pembangunan (termasuk perpajakan, pengaruh anggaran, transparansi, dan bantuan) dan hak-hak pembangunan. Calon yang dipilih akan mendukung pengembangan strategi, memobilisasi dan merancang berbagai program lokal berdasarkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, melaksanakan pelatihan pembinaan kemampuan, dan memprakarsai dan membuat makalah kebijakan/riset yang bermutu tinggi Untuk melamar dan membaca uraian pekerjaan ini selengkapnya, harap klik di sini .
Tanggal Mulai Sampai Tanggal Akhir Hibah dan Program Transparansi dan Pertanggungan Jawab
Transparency and Accountability Program (TAP) mengumumkan bahwa mereka mulai meminta proposal. Dalam fase terbaru Program Hibah mereka, TAP akan mensponsori hingga 10 organisasi untuk merancang dan melaksanakan proyek Kartu Skor Masyarakat (Community Score Card/CSC) dan advokasi terkait guna meningkatkan cara pembelanjaan uang dan cara pemberian layanan dalam sektor kesehatan dan pendidikan di negara mereka. Aplikasi untuk Program Hibah terbuka untuk semua organisasi non pemerintah dari negara target di Afrika di sub Sahara (Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mali, Rwanda, Senegal, Tanzania, dan Uganda). TAP berupaya mendukung satu organisasi atau lebih yang berminat pada penyusunan anggaran dan pemberian layanan untuk: 1) keluarga berencana dan perencanaan kesehatan yang reproduktif, dan 2) pendidikan sekolah dasar Organisasi yang bekerja di bidang-bidang ini disarankan mengajukan lamaran. Proposal akan diterima sampai tanggal 29 Juni 2012. Di bawah ini adalah tautan untuk meminta dokumen proposal (dalam bahasa Inggris dan Perancis) dan informasi lebih lanjut mengenai lamaran ini dari situs Web TAP: