The guide provides guidance to civil society organizations and others on how to use budget analysis as a tool to help assess government’s compliance with its ESC rights obligations.
Konsep transparansi anggaran dan partisipasi anggaran saling memperkuat: tanpa informasi, masyarakat tidak dapat berpartisipasi berdasarkan informasi; tanpa kesempatan berpartisipasi, akan sia-sia bila memberikan informasi saja. Namun menurut putaran terbaru dari Open Budget Survey (Survei Anggaran Terbuka), hampir semua negara mencapai kemajuan besar dalam hal transparansi dibanding partisipasi, sedangkan beberapa negara memberikan lebih banyak kesempatan berpartisipasi namun kurang memberikan informasi. Paolo de Renzio dari IBP menyelidiki “kesenjangan partisipasi” ini, dengan mengamati sejumlah negara agar mengetahui alasan kesenjangan tersebut dan bagaimana dapat meraih kemajuan.
Berkat munculnya berbagai teknologi komunikasi baru, kini jauh lebih mudah mengakses informasi anggaran yang tersedia untuk umum. Banyak pemerintahan telah memanfaatkan kesempatan ini dan mulai membuat situs web anggaran dan “portal transparansi” yang menyimpan banyak data dalam format yang dapat dibaca mesin. Tapi sejauh mana inisiatif ini tersebar luas? Adakah praktik-praktik yang baik yang timbul? Bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat memanfaatkan kesempatan baru ini demi meningkatkan pertanggungjawaban anggaran? Artikel ini menyajikan beberapa temuan penelitian IBP dan Fundar yang terbaru tentang anggaran digital.
Istilah partisipasi masyarakat semakin dikuatirkan telah semakin hilang maknanya dalam hal menyusun anggaran di Kenya. Menurut Jason Lakin dari IBP Kenya, jika partisipasi anggaran harus menepati janjinya, perlu ada pendekatan yang lebih dipertimbangkan. Artikel ini mengamati konsep musyawarah masyarakat, dan mempertimbangkan apakah penekanannya pada pembenaran dan alasan untuk keputusan anggaran bisa membuka jalan ke depan.
Laporan Tahunan IBP 2015 mendokumentasikan pekerjaan kami selama setahun terakhir, yang berfokus pada hal-hal yang telah kami capai dan pelajari. Hal-hal penting dalam laporan tersebut mencantumkan bagian yang menjelaskan pekerjaan dan dampak yang selama ini kami hasilkan di enam negara, ikhtisar penelitian dan advokasi internasional kami di tahun 2015, enam esai yang membahas pelajaran-pelajaran utama yang mencerminkan pekerjaan kami, dan enam deskripsi singkat yang memperlihatkan kekuatan pekerjaan anggaran.
Makalah ini mengumpulkan berbagai temuan dari proyek penelitian IBP dan Program Sektor Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) mengenai Tata Kelola Keuangan yang Baik. Makalah ini mengamati peranan para pelaku di dalam dan di luar pemerintahan demi menjamin pertanggungjawaban anggaran. Temuan tersebut memperkuat pekerjaan kedua organisasi di bidang ini, dan didasarkan pada penelitian tentang negara di Burkina Faso, El Salvador, Georgia, Indonesia, Kenya, dan Afrika Selatan.
Dalam makalah ini, Jason Lakin dan Mokeira Nyagaka menyatakan bahwa konsep partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, khususnya mengenai proses anggaran, perlu disempurnakan. Mereka mengusulkan agar konsep musyawarah masyarakat lebih bermanfaat dan, pada akhirnya, memberikan panduan lebih spesifik untuk memikirkan cara masyarakat terlibat dalam anggaran.
Dalam berita U.S. News and World Report, Vivek Ramkumar mengamati langkah-langkah yang dapat dilakukan Vietnam untuk meningkatkan transparansi anggaran dan tata kelola yang baik, dan mengapa AS perlu memberikan dukungan.
Sustainable Development Goals (SDG/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) adalah inti Agenda Pembangunan 2030 – tahap berikutnya dari upaya global untuk mengatasi berbagai masalah pengembangan manusia dan masalah pembangunan ekonomi. Tentu saja keberhasilan pencapaian SDG akan ditentukan di negara. Untuk mendapatkan gambaran jelas tentang bagaimana rencana investasi dan rencana pengembangan di Meksiko saat ini selaras dengan SDG, Komite Teknis Khusus SDG bekerja sama dengan Program Pembangunan PBB untuk lebih efektif mengkaitkan anggaran dengan Agenda 2030.
Lembaga audit tertinggi (Supreme Audit Institutions/SAI) diberi mandat untuk memeriksa apakah dana publik dikelola dengan baik, tapi temuan mereka jarang mendapatkan tingkat pemeriksaan yang cermat dan populer yang layak mereka terima. Untungnya, SAI semakin menyadari perlunya terlibat dengan warga negara, sehingga memungkinkan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan mereka – dan dampaknya terhadap pertanggungjawaban.
Penyusunan anggaran partisipatif adalah proses di mana warga negara secara langsung merundingkan dan menegosiasikan distribusi sumber daya publik. Tulisan ini menguraikan keadaan penyusunan anggaran partisipatif tahun 2017 dan banyaknya kesempatan yang ada untuk mengembangkan praktik tersebut.
Dalam catatan dan refleksi ini, mantan Wakil Sekretaris Jenderal Koalisi Keadilan Sosial Dustin Kramer membahas penggunaan pekerjaan anggaran dalam kampanye berbasis massa untuk sanitasi yang layak di permukiman tidak resmi di Afrika Selatan, bagaimana kampanye tersebut dibeberkan, dan bagaimana pelajarannya dipetik.
“Volatilitas” dalam publikasi dokumen anggaran – ketika ketersediaan dokumen berisi informasi anggaran utama berulang kali berganti setelah beberapa waktu – adalah kejadian yang biasa terhadi di negara-negara yang termasuk dalam Open Budget Survey. Untuk lebih memahami tingkat masalah volatilitas dan beberapa kemungkinan penyebabnya, Ringkasan Anggaran ini melihat bagaimana transparansi anggaran telah berubah setelah beberapa waktu dan melihat karakteristik negara-negara yang paling terkena dampaknya.
Anggaran publik terutama memperlihatkan pilihan yang seringkali sulit di antara menggunakan dana publik yang terbatas untuk beberapa hal tapi tidak untuk hal lain. “Musyawarah anggaran” adalah pendekatan untuk keterlibatan masyarakat dengan anggaran yang menekankan pentingnya memberi dan memperdebatkan alasan untuk jenis pertukaran anggaran ini. IBP Kenya telah menyelidiki seperti apa konsep ini dalam praktiknya dengan cara mengadakan sesi demonstrasi di tiga kabupaten di Kenya.
Untuk melihat lowongan kerja terbaru dari International Budget Partnership, kunjungi halaman Pengumuman Lowongan Pekerjaan »
Dana untuk mengatasi dampak perubahan iklim diperoleh dari sumber pemerintah dan swasta domestik dan internasional, dan sebagian besar dikelola atau akan dikelola oleh pemerintah melalui sistem penyusunan anggaran domestik. Untuk memastikan bahwa orang-orang yang menghadapi risiko terbesar karena dampak perubahan iklim bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya yang sangat sedikit ini, transparansi dan pertanggungjawaban anggaran merupakan faktor yang sangat penting.
Anggaran kerja masyarakat sipil yang berfokus pada kedua sisi anggaran – pendapatan dan pengeluaran – berpotensi mengubah perdebatan mengenai layanan publik dari apa yang mungkin dilakukan dalam sumber daya yang ada menjadi apa yang dibutuhkan untuk menangani kemiskinan dan ketidaksetaraan.
Ringkasan Anggaran ini membahas bagaimana upaya untuk memastikan keberhasilan Sustainable Development Goal (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG) dapat memetik pelajaran dari pekerjaan yang dilakukan guna memantau bagaimana pemerintah menggunakan dana publik untuk mencapai Millennium Development Goal (Tujuan Pembangunan Milenium/MDG). Belajar dari pengalaman di 11 negara yang memiliki sistem anggaran yang memungkinkan pelacakan yang penting terhadap pengeluaran MDG, ringkasan ini menyajikan praktik dan pelajaran yang baik yang dapat membantu memperkuat pertanggungjawaban atas pemerintah dalam menggunakan sumber daya publik untuk mencapai SDG.
Apakah sudah saatnya membuang rencana strategis konvensional yang mendukung radar strategis? Seperti apa tampaknya? Terinspirasi oleh sesi perencanaan strategis IBP, Duncan Green dari Oxfam menelusuri konsep ini lebih jauh di blog From Poverty to Power miliknya.
Untuk melihat lowongan kerja terbaru dari International Budget Partnership, kunjungi halaman Pengumuman Lowongan Pekerjaan ».
Freedom Forum adalah organisasi masyarakat sipil di Nepal. Freedom Forum menggunakan undang-undang Hak Atas Informasi untuk mengungkapkan pemborosan dan kesalahan manajemen dana pembangunan konstituensi khusus yang dialokasikan kepada anggota parlemen. Kemudian Freedom Forum bekerja sama dengan media untuk mengekspos penyalahgunaan uang publik.
Masyarakat sipil berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan efektif dan berkelanjutan, namun menginterogasi berbagai asumsi yang mendasari keputusan anggaran bisa sangat rumit. Karena itu, Natural Resource Government Institute dan Fiscal Responsibility Institute Budapest mengembangkan sebuah alat untuk membantu para pengawas dalam berjuang mengatasi kerumitan ini.
Membangun konsensus dan menggunakan bukti untuk mempengaruhi kebijakan bisa sangat menyulitkan bila polarisasi politik sudah mengakar. Inilah skenario di El Salvador pada tahun 2014, ketika IBP memulai kerja sama dengan beragam kelompok organisasi masyarakat sipil untuk memengaruhi perdebatan tentang reformasi pensiun.
Laporan Tahunan IBP 2016 mendokumentasikan pekerjaan kami selama setahun terakhir, yang berfokus pada hal-hal yang telah kami capai dan pelajari.
Bagaimana pertanggungjawaban fiskal mengalami kemajuan di zaman pemerintahan yang tertutup? Kumpulan esai pembelajaran dan esai renungan ini menyertai Laporan Tahunan 2016 kami dan menggambarkan sifat beberapa dimensi yang terdapat dalam pekerjaan anggaran dan keterlibatan demokratis.
Berdasarkan data dari Open Budget Survey 2015, UNICEF dan IBP mengamati transparansi dan pertanggungjawaban anggaran di 31 negara di Afrika. Temuan tersebut disajikan dalam laporan ini bersama sederetan saran tentang bagaimana pemerintah Afrika dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban demi memastikan bahwa sumber daya masyarakat digunakan bagi kepentingan anak-anak yang semakin banyak jumlahnya.
Untuk melihat lowongan kerja terbaru dari International Budget Partnership, kunjungi halaman Pengumuman Lowongan Pekerjaan »