All public services – health facilities, schools, clean water, adequate sanitation and so much more – are dependent on government funding. But to ensure these vital services are provided effectively and equitably, we need budget information. This one-pager summarizes our findings on the need for publicly available and detailed sector-level budget information. Download the one-pager.
Inspired by the work of civil society groups that analyze and monitor budget documents to find information on sector spending, this brief presents the results of a pilot assessment of budget transparency in the health and education sectors, which was implemented alongside the Open Budget Survey 2019.
Produced by the International Planned Parenthood Federation, this guide (in Spanish) explains how to conduct an analysis of the government’s budget, how to identify relevant data, and where to look for that data.
This report from the United Nations High Commissioner for Human Rights aims to assist policymakers in improving women’s health and rights by providing guidance on implementing policies and programmes to reduce maternal mortality and morbidity in accordance with human rights standards. It highlights the human rights implications for multiple actors in the policymaking, implementation and review cycle, as well as the need for robust enforcement mechanisms and international assistance and cooperation.
DALAM MASALAH INI: REFORMASI LAHAN DI KENYA, ANGGARAN PUBLIK DI TIONGKOK, AUDIT SOSIAL, REVOLUSI ELEKTRONIK, BAHAYA MORAL, SATU GRAFIK, LAHAN, LOWONGAN
Implementing Land Reforms in Kenya: Budgetary Pitfalls
Berbagai Organisasi Masyarakat Bawah Mencari Cara Untuk Melacak Anggaran Publik di Tiongkok
Audit Sosial: Membawa Pulang Kisah Mengenai Afrika Selatan
Atas Nama Kesehatan: sebuah Revolusi Elektronik
Pengeluaran Pemerintah A.S. Selama Lima Puluh Tahun dalam Satu Grafik
Lahan dan Kebebasan? Subsidios al Campo Menangani Kepentingan Pertanian yang Sudah Ada Secara Hukum
Melaksanakan Reformasi Lahan di Kenya: Jebakan Anggaran, oleh Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenya
Di saat rakyat Kenya merayakan dua kemenangan, yakni memperoleh kebijakan tanah nasional dan meletakkan dasar yang kuat bagi fitur-fitur utama kebijakan ini di dalam undang-undang dasar baru tahun 2010, kami di Land Development and Governance Institute mengetahui bahwa tantangan selanjutnya dan yang terbesar adalah mengatasi kekurangan pendanaan dalam melaksanakan reformasi. Jadi sebuah laporan belum lama ini yang berjudul, ”Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan: Memastikan Partisipasi Rakyat” dikeluarkan di saat yang sangat tepat. Laporan yang disusun bersama oleh Economic and Social Rights Center (Hakijamii) dan International Budget Partnership (IBP) ini meneliti ancaman terkuat yang menghantui pelaksanaan reformasi lahan di Kenya: kurangnya dukungan anggaran yang memadai bagi reformasi dan penyalahgunaan dana masyarakat yang tersedia.
Proses perumusan kebijakan lahan nasional di Kenya yang berlarut-larut dan kadang-kadang diwarnai perdebatan itu dimulai pada tahun 2004. Pihak-pihak yang telah memetik keuntungan dari hibah lahan Negara sebelum dan sesudah zaman kolonial akibat sistem pendistribusian tanah yang korup dan tidak adil di Kenya tidak senang pada sebagian ketetapan dalam kebijakan baru ini. Khususnya mereka mengkuatirkan ketetapan dalam reformasi mengenai akses yang adil ke lahan, kajian dan kemungkinan pembatalan sejumlah lahan umum yang dialokasikan secara tidak teratur, pajak atas lahan kosong, ukuran maksimal dan minimal dari kepemilikan tanah swasta, dan resolusi untuk ketidakadilan di masa lalu, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini menentang kebijakan tersebut dan selama lima tahun sering terlibat dalam perdebatan umum yang sengit sampai akhirnya proses itu selesai pada tahun 2009.
Setelah kebijakan ini diberlakukan, langkah berikutnya adalah menetapkannya dengan tegas dalam kerangka kerja hukum Kenya. Usulan Undang-Undang Dasar baru di Kenya tersebut menetapkan kerangka kerja untuk beberapa fitur utama dari kebijakan lahan nasional, namun proses ini tidak mudah. Pasal Lima dari UUD mengenai lahan dan lingkungannya memicu pertentangan yang sengit. Namun beberapa organisasi masyarakat seperti Kenya Land Alliance (Aliansi Lahan Kenya) dan Centre for Land, Economy, and Rights of Women (CLEAR) berusaha memberikan pendidikan pada masyarakat mengenai aspek-aspek yang paling diperdebatkan dan yang paling membingungkan perihal bagian mengenai lahan tersebut. CLEAR menerjemahkan bagian-bagian yang relevan dari UUD tersebut ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah digunakan dan melatih kelompok-kelompok yang rentan seperti kaum wanita mengenai hak-hak baru mereka dan cara melaksanakannya. Masyarakat sipil juga terlibat dengan anggota parlemen ( di antara mereka kurang memahami UUD baru ini) dan menyarankan agar berkonsultasi pada pakar pertanahan di sepanjang proses tersebut. Bulan Agustus 2010, UUD Kenya disahkan dan disebarluaskan untuk dilaksanakan.
Pertanyaan mengenai lahan di Kenya adalah hal yang rumit sejak zaman kolonial. Dan menetapkan kebijakan lahan yang konkrit dan luas di samping kerangka kerja konstitusional yang jelas untuk hal ini merupakan tonggak bersejarah yang besar. Namun hampir dua tahun kemudian, Kenya hanya dapat memberlakukan tiga undang-undang lahan yang memungkinkan: Undang-Undang Komisi Lahan Nasional 2012, Undang-Undang Lahan 2012, dan Undang-Undang Pendaftaran Lahan 2012. Ketiga UU ini mengharuskan pembentukan lembaga lokal dan nasional yang baru yang akan menangani lahan umum, merekomendasikan kebijakan lahan kepada pemerintah nasional, melakukan penelitian mengenai lahan dan penggunaan sumber daya nasional, dan sebagainya. Perlu ada sumber daya keuangan yang besar untuk sepenuhnya membentuk semua lembaga tersebut dan mendukung keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam merancang UU dan peraturan lebih lanjut yang diperlukan untuk “mengoperasionalkan” UU baru ini.
Namun sayangnya, saat itu tidak ada satuan pemerintah atau proses yang secara kritis mengamati implikasi anggaran dari proses reformasi lahan pada setiap tahap pelaksanaannya. Sebuah laporan mengenai implikasi anggaran dari reformasi lahan pada bulan November 2005 yang dibuat oleh satuan reformasi lahan dari Kementerian Lahan dan berfungsi sebagai tolok ukur acuan bagi biaya pelaksanaan dianggap sudah usang karena terjadi perubahan isi hukum setelah pemberian laporan dan beberapa perubahan besar dalam staf kementerian. Laporan yang luas semacam itu harus diperbaharui dan harus memuat informasi anggaran tahunan menurut prioritas yang ditetapkan berdasarkan rencana pelaksanaan sektoral.
Penelitian Hakijamii/IBP mengenai “Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan” memfokuskan perhatian publik terhadap masalah anggaran di waktu yang amat sangat penting. Saat ini Kenya mendirikan komisi lahan nasional, yang pada akhirnya akan membentuk dewan manajemen lahan kabupaten di seluruh 47 kabupaten. Komisi lahan ini juga akan mengkoordinasi pelaksanaan banyak aspek reformasi lahan. Karena itu, alokasi anggaran tahun ini untuk Kementerian Lahan harus menunjukkan peningkatan yang proporsional agar dapat melakukan pekerjaan tambahan ini. Meskipun demikian, jelas tidak ada cukup dana yang sebenarnya dialokasikan.
“Menyusun Anggaran Untuk Reformasi Lahan: “Memastikan Partisipasi Masyarakat” akan membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil di Kenya untuk turut campur dan menekan pemerintah dan parlemen agar memperbaiki anggaran yang ada saat ini dan memastikan bahwa ada cukup dana yang dialokasikan untuk anggaran-anggaran berikutnya. Laporan tersebut juga menunjukkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran sektor ini. Tetapi kita harus ingat bahwa para penentang reformasi lahan di Kenya juga dapat merongrong pelaksanaannya dengan cara mendorong alokasi kekurangan dana.
Selain pengaruh atas anggaran reformasi lahan oleh para penentang reformasi, faktor lain yang bisa berperan dalam alokasi sumber daya yang tidak memadai untuk pelaksanaan UU baru ini adalah bila para birokrat yang mempersiapkan permohonan anggaran awal mungkin kurang mengetahui prioritas reformasi lahan. Jika kesenjangan dalam pendanaan disebabkan kelalaian tanpa sengaja oleh Kementerian Lahan, maka kementerian ini dan para pemegang saham yang semakin terlibat harus mempersiapkan pelaksanaan komprehensif yang mengidentifikasi semua prioritas utama dan tingkat pendanaan yang diperlukan agar ada pelaksanaan yang efektif.
Kunjungi situs web IBP untuk membaca lebih lanjut mengenai Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan: Memastikan Partisipasi Masyarakat.
Tersedia pula versi ringkasan mengenai semua penemuan dan rekomendasinya.
Untuk informasi lebih lanjut, harap menulis email ke [email protected].
Berbagai Organisasi Masyarakat Bawah Mencari Cara Untuk Melacak Anggaran Publik di Tiongkok, oleh Zhang Lanying and Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (Persatuan Internasional Melawan TBC dan Penyakit Paru-paru)
Selama ini anggaran pemerintah di Tiongkok merupakan masalah tertutup – masyarakat memiliki akses yang sangat terbatas ke informasi anggaran sementara masyarakat sipil dan khalayak umum hanya memiliki sedikit sekali kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan anggaran atau mengawasi cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Tetapi belum lama ini sudah ada langkah-langkah menuju pembuatan anggaran yang lebih terbuka, lebih responsif, dan lebh bertanggung jawab di Tiongkok. Kemajuan ini didukung oleh berbagai organisasi dan donor internasional, dan dilanjutkan oleh masyarakat sipil dan kalangan akademis setempat selain melalui beberapa reformasi awal oleh pemerintah sendiri.
Pada tahun 2005, organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) Tiongkok berupaya membuat anggaran publik di Tiongkok menjadi lebih terbuka, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab. Dengan dukungan Ford Foundation dan bantuan teknis dari International Budget Partnership (IBP), China Development Research Foundation (CDRF) bekerja dalam skala besar untuk mendorong anggaran yang transparan dan partisipatif. Mereka mendapat komitmen dari para pejabat pemerintah senior dalam hal menerima dan mendorong praktek pembuatan anggaran partisipatif, memberikan pendidikan pada media dan pejabat setempat mengenai berbagai hal yang relevan, dan membuat sebuah situs web untuk menyebarkan kesadaran mengenai metodologi/kebijakan pembuatan anggaran partisipatif. Di waktu yang sama, ActionAid menjalin kemitraan masyarakat bawah dengan berbagai OMS, pemerintahan setempat, dan peneliti untuk melacak alokasi anggaran dari perspektif gender dan melacak penggunaan dana pengentasan kemiskinan di tingkat pedesaan.
Gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ini menciptakan dasar yang kokoh untuk kerja anggaran selanjutnya. Namun meningkatkan kerja secara proporsional ini ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, perlu ada perpaduan yang lebih kuat di antara kedua arah tersebut di samping dukungan teknis yang akan membantu OMS mengembangkan rencana tindakan, pelatihan, dan bimbingan.
Kendati sudah ada kemajuan yang terbatas sejak upaya pertama, tetap ada lebih banyak kesempatan bagi masyarakat sipil untuk melakukan kerja anggaran dibanding kesempatan yang ada pada tahun 2005. Misalnya, ketika “Peraturan Informasi Pemerintahan yang Terbuka” diberlakukan di Tiongkok pada tahun 2008, terjadi perubahan keadaan dalam dunia anggaran. Peraturan ini mewajibkan seluruh departemen pemerintah dan badan-badan lain untuk menerbitkan informasi yang mempengaruhi ”kepentingan yang vital” milik individu dan kelompok atau yang harus diketahui secara luas dan dibahas. Anggaran dan laporan keuangan merupakan komponen yang penting bagi informasi semacam itu. Peraturan pemerintahan yang terbuka ini juga memberi hak pada warga negara untuk meminta informasi yang belum dikeluarkan oleh pemerintah.
Sejak tahun 2009, Fakultas Keuangan dan Ekonomi di Shanghai University juga telah memudahkan kerja anggaran dengan cara membuat dan mengeluarkan Indeks Transparansi tahunan mengenai “Transparansi Fiskal Tiongkok di Tingkat Propinsi.” (Laporan ini belum ditampilkan secara online namun bukunya telah dijual.) Semua laporan tersebut menyedot banyak perhatian dari para pejabat tingkat propinsi, pembuat keputusan di pemerintah pusat, masyarakat umum, dan OMS.
Yang terbaru, IBP dan Ford Foundation mengadakan lokakarya selama dua hari di Beijing pada bulan Juni 2010 untuk memberikan informasi terbaru kepada OMS di Tiongkok mengenai berbagai perkembangan dalam praktek anggaran internasional di samping untuk meneliti konteks dan kebutuhan lokal. Lokakarya tersebut melibatkan 20 peserta dari OMS lokal dari berbagai daerah di Tiongkok, berbagai organisasi internasional, universitas, dan lembaga penelitian lainnya. Wakil-wakil dari IBP dan Ford Foundation membantu pelaksanaan lokakarya dengan dibantu dua konsultan setempat. Para peserta membahas berbagai kasus internasional mengenai pelacakan anggaran dan membandingkannya dengan keadaan di Tiongkok. Mereka juga berbagi kegiatan mengenai kerja anggaran. Pada akhir lokakarya, setiap organisasi masyarakat bawah telah menyajikan rencana tindakan masing-masing bagi kegiatan di masa mendatang yang berkaitan dengan anggaran.
Semua itu merupakan langkah yang menjanjikan menuju penyusunan anggaran yang lebih terbuka di Tiongkok. Dengan pemberian akses yang lebih besar dari pemerintah dan universitas ke informasi anggaran dan dukungan teknik untuk mengembangkan rencana tindakan, lebih banyak pelaku dalam pemerintah dan masyarakat sipil menyadari pentingnya kerja anggaran di Tiongkok dan mereka sangat gembira melihat potensinya.
Audit Sosial: Membawa Pulang Kisah Mengenai Afrika Selatan, , oleh Oscar Arredondo, FUNDAR, Meksiko
Beberapa bulan yang lalu, saya mengikuti sebuah audit sosial di Khayelitsha, sebuah pemukiman yang kacau di pinggiran Cape Town, Afrika Selatan. Kondisi masyarakat di sana sangat menyedihkan akibat didera kemiskinan. Mereka bahkan tidak mendapatkan layanan yang mendasar. Sebagai bagian dari lokakarya International Budget Partnership mengenai cara melaksanakan teknik-teknik pemantauan sumber daya masyarakat, saya bekerja sama dengan para peserta lain untuk mendukung dua organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah yang tidak aman itu. Kami membagi diri menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan survei pada anggota masyarakat mengenai semua layanan yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Setiap kelompok melibatkan satu aktivis lokal yang menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa anggota masyarakat, sehingga membantu kami menyelesaikan daftar pertanyaan.
Karena pemukiman itu kurang mendapatkan aliran air, pemerintah kota tersebut resmi berkomitmen untuk menyediakan toilet yang dapat dipindahkan. Pemerintah melakukan kontrak dengan sebuah perusahaan penyedia toilet dan layanan pemeliharaan. Menurut isi kontrak tersebut, pemerintah akan menyewa semua toilet itu setiap tahun, membayar biaya layanan kebersihan yang dilakukan dua kali sehari, memperbaiki toilet yang tidak rusak, dan memberikan pelatihan kepada pekerja pemeliharaan toilet. Namun kenyataan berbicara lain.
Semua toilet itu tidak memadai dan tidak higienis. Kadang-kadang penduduk di sana harus berjalan jauh untuk menemukan toilet yang bersih. Sebagian penduduk membawa toilet ke dalam rumah mereka, dan lainnya berbagi toilet dengan banyak orang. Toilet-toilet tersebut hanya dibersihkan dua kali seminggu, dan penduduk terkena paparan tumpahan zat-zat pencemar dan zat kimia yang beracun. Campuran yang busuk itu menembus gubuk-gubuk mereka yang terbuat dari karton dan menimbulkan berbagai ancaman khusus terhadap kesehatan anak-anak yang bermain di sekitarnya.
Risikonya tidak berhenti sampai di sini – seorang ibu bercerita bahwa puteranya diserang ketika mencari toilet di malam hari. Sementara ada pula beberapa penduduk yang dikunci di dalam kabin ketika kabin-kabin itu dijungkirbalikkan. Dan seorang pria diserang ketika sedang menyeberang jalan tol untuk mencari kamar mandi yang lebih bersih di masyarakat tetangga. Daripada menghadapi semua bahaya itu, banyak penduduk yang memilih buang air dalam kantung dan mereka buang keesokan harinya.
Tentu saja masyarakat saling bercerita mengenai hal ini. Namun dengan menyusun daftar pertanyaan ini, kami membuat daftar yang konkrit berisi berbagai pelanggaran kewajiban kontrak dari pihak pemerintah. Anggota masyarakat mengikuti survei tersebut dan mengungkapkan bahwa mereka sangat ingin melihat perubahan. Kedua OMS setempat bertemu dengan para pemimpin pemerintahan dan perusahaan penyedia layanan toilet untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Bukti semacam ini membantu menjamin pelaksanaan kontrak itu sekaligus memberikan solusi serta memprakarsai proses permintaan pertanggungan jawaban dari penyedia layanan umum atau pihak lain seperti penyedia layanan yang dikontrak agar menyediakan layanan bagi masyarakat.
Kabar buruk bagi peserta lokakarya adalah bahwa masyarakat yang mengalami hal ini berada di belahan lain di dunia. OMS setempat, yakni Ndifuna Ukwasi dan Social Justice Coalition (Koalisi Keadilan Sosial) tidak beroperasi di Meksiko. Sedangkan rakyat Meksiko juga menderita kemiskinan serupa yang menyedihkan. Banyak orang di Meksiko juga tidak mendapatkan layanan paling mendasar dan dilupakan oleh pemerintah mereka dan masyarakat sipil.
Demokrasi berarti partisipasi, dan hal ini diperlukan dalam audit sosial seperti yang kami lakukan di Khayelitsha. Penduduk yang terkena dampaknya dan OMS, dan kadang-kadang adalah juga pemerintah, berkumpul untuk mendukung audit keuangan yang ketat, memberikan bukti konkrit dari berbagai sumber mengenai kesalahan, salah penanganan, dan penyalahgunaan jabatan (dalam beberapa kasus terburuk).
Jadi audit sosial sungguh-sungguh merupakan latihan dalam demokrasi; audit sosial mendorong transparansi dan pertanggungan jawab. Untuk melakukan audit semacam ini di Meksiko perlu ada dukungan OMS dan pihak berwenang, misalnya komisi hak-hak azazi manusia atau Institute for Access to Public Government Information (Lembaga untuk Akses ke Informasi Pemerintah untuk Publik) di Meksiko. Audit sosial juga tergantung pada partisipasi warga negara untuk memastikan kepatuhan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang disepakati. Dan warga negara akan terus berpartisipasi bila melihat perubahan yang nyata berkat keterlibatan dalam upaya semacam ini.
Audit sosial tidak hanya untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan dengan semestinya, melainkan juga untuk menilai dampak nyata dari keputusan pemerintah dengan cara memastikan apakah pengeluaran tersebut telah menghasilkan perubahan. Melakukan pekerjaan ini memerlukan akses ke informasi, waktu untuk menyerapnya, dan memastikan kepatuhan dinas-dinas terkait. Audit ini harus menjadi bagian dari tugas pejabat pemerintah agar dapat menjawab pertanyaan pada acara dengar pendapat publik mengenai pengeluaran.
Audit sosial juga merupakan proses demokrasi yang berpotensi luar biasa dalam mengatasi ketidakadilan dan memberikan kekuasaan pada peserta. Tetapi untuk mensukseskan audit sosial di Meksiko dan di manapun di dunia ini, berbagai macam hambatan harus diatasi. Susunan yang kompleks dalam pemerintahan dan masyarakat pada umumnya, ketidakpedulian, dan kemungkinan implikasi politik membuat pejabat dan rakyat enggan terlibat dalam pekerjaan semacam ini. Namun kita harus mengatasi semua hambatan atas partisipasi yang luas ini guna menyadari bahwa audit sosial berpotensi membawa perubahan.
Hubungi penulis artikel ini di [email protected].
Atas Nama Kesehatan: sebuah Revolusi Elektronikoleh Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, Meksiko
Seperti yang terjadi di banyak bagian di dunia ini, perawatan kesehatan adalah hal yang mewah di Meksiko. Dan kemampuan membayar menentukan hak seseorang untuk memiliki kesehatan. Rakyat miskin meninggal akibat penyakit umum, sementara orang kaya selamat dari penyakit yang paling kompleks sekalipun, seolah hak untuk memiliki kesehatan hanya berlaku bagi golongan berduit.
Untuk menanggapi situasi ini, pria dan wanita di Meksiko utara telah menciptakan gerakan masyarakat bernama Pemberontakan Penderita Sakit (Rebellion of the Sick). Gerakan ini menggunakan bukti konkrit mengenai ketidakadilan dalam hal pemberian layanan kesehatan publik untuk menuntut pemerintah agar memenuhi kewajibannya dengan mengatasi semua ketidakadilan tersebut dan menjamin hak-hak rakyat dalam mendapatkan perawatan kesehatan.
Banyak orang tidak tahu bahwa negara wajib mendanai perawatan kesehatan tanpa memandang partai politik mana yang berkuasa. Karena masyarakat tidak menyadari hal ini, timbul masalah besar karena pemerintah dapat menghindari tanggung jawab mereka tanpa perlu bertanggung jawab. Rebellion of the Sick mendorong upaya bersama untuk menuntut jalan keluar bagi masalah ini. Gerakan ini mengundang keterlibatan masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka mengenai berbagai masalah pemberian layanan kesehatan. Semakin banyak partisipasi dalam upaya ini akan menciptakan bukti yang lebih konkrit mengenai keadaan pemberian layanan kesehatan masyarakat di samping memperbanyak tuntutan jalan keluar bagi banyak masalah dan berbagai macam masalah perawatan kesehatan di Meksiko utara.
Masyarakat yang digalang: yang tidak terlihat tidak akan diperbaiki!
Untuk memudahkan proses ini, Rebellion of the Sick membuat sebuah situs web agar rakyat dari seluruh penjuru negara ini dapat menyampaikan keluhan, menampilkan foto-foto masalah fisik, dan menceritakan hal-hal yang mereka alami di klinik umum. Di situs web ini, pengguna akan membahas waktu tunggu yang lama di Mexican Institute for Social Security, penagihan hutang di rumah sakit umum, diskriminasi di Institute of Security and Social Services of the State, dan sebagainya. Pengguna juga akan dapat menyampaikan keluhan mengenai kualitas layanan, peralatan medis, fasilitas medis, obat-obatan, dan biaya dari kantong sendiri. Tanpa bukti yang berharga mengenai masalah, solusinya mungkin akan memakan waktu lebih lama atau tidak akan ada solusi sama sekali. Meskipun sekarang situs web ini berfokus pada masalah di Meksiko utara, pekerjaan ini akan ditiru di seluruh penjuru Meksiko.
Insiatif secara online ini akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Kami harap masyarakat di seluruh kotamadya Sonora akan berpartisipasi. Perawatan kesehatan di Meksiko dan di bagian manapun di dunia ini merupakan hal yang kompleks. Namun kami harap semua upaya semacam ini akan mendorong kemajuan bagi masalah ini. Mengakui dan menerbitkan kelemahan sistem kesehatan masyarakat akan menjadi cara terbaik untuk menuntut pertanggungan jawab pihak berwenang dan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua tanggung jawab mereka.
Inilah saatnya kita, para penderita sakit, mendapatkan perhatian yang kita butuhkan!
Untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai Rebellion of the Sick, harap hubungi penulis di [email protected]
Bahaya Moral dalam Persatuan Perekonomian: Tipu Muslihat Politik, Perekonomian, dan Keuangan di Eropa
Sebuah makalah baru oleh James Alt, David Dryer Lassen, dan Joachim Wehner mengamati hubungan antara transparansi anggaran dan peraturan fiskal dengan insentif untuk tipu muslihat fiskal. Dengan menggunakan data Open Budget Index (OBI) dan informasi mengenai transparansi fiskal di negara-negara Uni Eropa, makalah ini memperlihatkan bahwa kekurangan transparansi fiskal dan peraturan fiskal bisa menciptakan insentif bagi pihak berwenang untuk memilih “akuntansi yang kreatif” atau tipu muslihat fiskalklik di sini.
Pengeluaran Pemerintah A.S. Selama Lima Puluh Tahun dalam Satu Grafik
Belum lama ini Dinas Manajemen dan Anggaran A.S. menerbitkan informasi mengenai perubahan pengeluaran pemerintah A.S. selama 50 tahun terakhir. Sebagai bagian dari seri Graphing America, National Public Radio menggunakan data ini untuk membuat dan menerbitkan sebuah grafik yang menggambarkan perubahan dalam prosentase pengeluaran total untuk setiap kategori pengeluaran – yakni di bidang pertahanan, jaminan sosial, transportasi, Medicare dan Medicaid, program jaring pengaman, urusan internasional, bunga hutang, dan semua hal lainnya. Grafik tersebut menunjukkan andil pengeluaran untuk semua daerah ini selama 50 tahun lalu, 25 tahun lalu, dan tahun lalu. Meskipun grafik tersebut tidak menunjukkan perubahan dalam pengeluaran dolar yang sebenarnya, grafik yang berfokus pada andil pengeluaran pemerintah secara total ini dengan jelas dan dengan ringkas memperlihatkan bagaimana prioritas pengeluaran A.S. telah berubah selama 50 tahun terakhir.
Lahan dan Kebebasan? Subsidios al Campo Menangani Kepentingan Pertanian yang Sudah Ada Secara Hukum
Dalam sebuah penelitian kasus yang akan datang yang ditetapkan oleh IBP, Guillermo Cejudo memperlihatkan bahwa berbagai organisasi masyarakat sipil mampu melakukan reformasi pengeluaran publik meskipun jika pemerintah dan kepentingan swasta yang ada secara hukum bersikap menolak atau jika lembaga pengawas tidak menyelesaikan tugasnya. Kampanye Subsidios al Campo menggunakan undang-undang kebebasan informasi Meksiko untuk mendapatkan data resmi berisi penerima subsidi pertanian, kemudian menerbitkan data tersebut secara online di www.subsidiosalcampo.org.mx.
Analisa Subsidios al Campo memberikan banyak informasi baru ke domain publik dan mengalihkan perdebatan mengenai subsidi pertanian dari fokus pada ukuran subsidi menjadi fokus pada pembagian yang adil, sehingga dalam prosesnya menantang industri pertanian yang berkuasa. Kementerian Pertanian Meksiko bereaksi dengan merombak sistem tersebut guna memastikan bahwa subsidi hanya mengalir kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Bacalah penelitian kasus Subsidios al Campo secara lengkap di situs web IBP.
Open Government Partnership: Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP; dan Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP
Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan setiap hari berkomunikasi dengan pejabat pemerintah tingkat senior dan pemimpin masyarakat sipil serta melapor ke Sub Komite Pemerintah dan Kepemimpinan di Komite Pengarah (Steering Committee) OGP.
Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Manajer program akan mengawasi perkembangan upaya penilaian pemerintah yang unik di beberapa negara, bekerja sama secara langsung dengan pemerintah dan masyarakat sipil dari 50 negara, menjalin kemitraan yang erat dengan Panel Pakar Internasional (International Expert Panel) OGP.
Untuk mengetahui rincian deskripsi jabatan dan petunjuk mengenai cara melamar, kunjungilah: www.opengovpartnership.org/employment