by IBP Consultant | Jun 27, 2012
DALAM MASALAH INI: REFORMASI LAHAN DI KENYA, ANGGARAN PUBLIK DI TIONGKOK, AUDIT SOSIAL, REVOLUSI ELEKTRONIK, BAHAYA MORAL, SATU GRAFIK, LAHAN, LOWONGAN
Melacak Anggaran, Memperkuat Inisiatif Masyarakat Sipil
Implementing Land Reforms in Kenya: Budgetary Pitfalls
Berbagai Organisasi Masyarakat Bawah Mencari Cara Untuk Melacak Anggaran Publik di Tiongkok
Audit Sosial: Membawa Pulang Kisah Mengenai Afrika Selatan
Suara dari Dasar
Atas Nama Kesehatan: sebuah Revolusi Elektronik
Publikasi dan Sumber Bahan
Bahaya Moral dalam Persatuan Perekonomian: Tipu Muslihat Politik, Perekonomian, dan Keuangan di Eropa
Pengeluaran Pemerintah A.S. Selama Lima Puluh Tahun dalam Satu Grafik
Lahan dan Kebebasan? Subsidios al Campo Menangani Kepentingan Pertanian yang Sudah Ada Secara Hukum
Lowongan dan Kesempatan Kerja
Open Government Partnership: Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP; dan Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Melaksanakan Reformasi Lahan di Kenya: Jebakan Anggaran, oleh Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenya
Di saat rakyat Kenya merayakan dua kemenangan, yakni memperoleh kebijakan tanah nasional dan meletakkan dasar yang kuat bagi fitur-fitur utama kebijakan ini di dalam undang-undang dasar baru tahun 2010, kami di Land Development and Governance Institute mengetahui bahwa tantangan selanjutnya dan yang terbesar adalah mengatasi kekurangan pendanaan dalam melaksanakan reformasi. Jadi sebuah laporan belum lama ini yang berjudul, ”Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan: Memastikan Partisipasi Rakyat” dikeluarkan di saat yang sangat tepat. Laporan yang disusun bersama oleh Economic and Social Rights Center (Hakijamii) dan International Budget Partnership (IBP) ini meneliti ancaman terkuat yang menghantui pelaksanaan reformasi lahan di Kenya: kurangnya dukungan anggaran yang memadai bagi reformasi dan penyalahgunaan dana masyarakat yang tersedia.
Proses perumusan kebijakan lahan nasional di Kenya yang berlarut-larut dan kadang-kadang diwarnai perdebatan itu dimulai pada tahun 2004. Pihak-pihak yang telah memetik keuntungan dari hibah lahan Negara sebelum dan sesudah zaman kolonial akibat sistem pendistribusian tanah yang korup dan tidak adil di Kenya tidak senang pada sebagian ketetapan dalam kebijakan baru ini. Khususnya mereka mengkuatirkan ketetapan dalam reformasi mengenai akses yang adil ke lahan, kajian dan kemungkinan pembatalan sejumlah lahan umum yang dialokasikan secara tidak teratur, pajak atas lahan kosong, ukuran maksimal dan minimal dari kepemilikan tanah swasta, dan resolusi untuk ketidakadilan di masa lalu, dan sebagainya. Kelompok-kelompok ini menentang kebijakan tersebut dan selama lima tahun sering terlibat dalam perdebatan umum yang sengit sampai akhirnya proses itu selesai pada tahun 2009.
Setelah kebijakan ini diberlakukan, langkah berikutnya adalah menetapkannya dengan tegas dalam kerangka kerja hukum Kenya. Usulan Undang-Undang Dasar baru di Kenya tersebut menetapkan kerangka kerja untuk beberapa fitur utama dari kebijakan lahan nasional, namun proses ini tidak mudah. Pasal Lima dari UUD mengenai lahan dan lingkungannya memicu pertentangan yang sengit. Namun beberapa organisasi masyarakat seperti Kenya Land Alliance (Aliansi Lahan Kenya) dan Centre for Land, Economy, and Rights of Women (CLEAR) berusaha memberikan pendidikan pada masyarakat mengenai aspek-aspek yang paling diperdebatkan dan yang paling membingungkan perihal bagian mengenai lahan tersebut. CLEAR menerjemahkan bagian-bagian yang relevan dari UUD tersebut ke dalam bahasa yang sederhana dan mudah digunakan dan melatih kelompok-kelompok yang rentan seperti kaum wanita mengenai hak-hak baru mereka dan cara melaksanakannya. Masyarakat sipil juga terlibat dengan anggota parlemen ( di antara mereka kurang memahami UUD baru ini) dan menyarankan agar berkonsultasi pada pakar pertanahan di sepanjang proses tersebut. Bulan Agustus 2010, UUD Kenya disahkan dan disebarluaskan untuk dilaksanakan.
Pertanyaan mengenai lahan di Kenya adalah hal yang rumit sejak zaman kolonial. Dan menetapkan kebijakan lahan yang konkrit dan luas di samping kerangka kerja konstitusional yang jelas untuk hal ini merupakan tonggak bersejarah yang besar. Namun hampir dua tahun kemudian, Kenya hanya dapat memberlakukan tiga undang-undang lahan yang memungkinkan: Undang-Undang Komisi Lahan Nasional 2012, Undang-Undang Lahan 2012, dan Undang-Undang Pendaftaran Lahan 2012. Ketiga UU ini mengharuskan pembentukan lembaga lokal dan nasional yang baru yang akan menangani lahan umum, merekomendasikan kebijakan lahan kepada pemerintah nasional, melakukan penelitian mengenai lahan dan penggunaan sumber daya nasional, dan sebagainya. Perlu ada sumber daya keuangan yang besar untuk sepenuhnya membentuk semua lembaga tersebut dan mendukung keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dalam merancang UU dan peraturan lebih lanjut yang diperlukan untuk “mengoperasionalkan” UU baru ini.
Namun sayangnya, saat itu tidak ada satuan pemerintah atau proses yang secara kritis mengamati implikasi anggaran dari proses reformasi lahan pada setiap tahap pelaksanaannya. Sebuah laporan mengenai implikasi anggaran dari reformasi lahan pada bulan November 2005 yang dibuat oleh satuan reformasi lahan dari Kementerian Lahan dan berfungsi sebagai tolok ukur acuan bagi biaya pelaksanaan dianggap sudah usang karena terjadi perubahan isi hukum setelah pemberian laporan dan beberapa perubahan besar dalam staf kementerian. Laporan yang luas semacam itu harus diperbaharui dan harus memuat informasi anggaran tahunan menurut prioritas yang ditetapkan berdasarkan rencana pelaksanaan sektoral.
Penelitian Hakijamii/IBP mengenai “Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan” memfokuskan perhatian publik terhadap masalah anggaran di waktu yang amat sangat penting. Saat ini Kenya mendirikan komisi lahan nasional, yang pada akhirnya akan membentuk dewan manajemen lahan kabupaten di seluruh 47 kabupaten. Komisi lahan ini juga akan mengkoordinasi pelaksanaan banyak aspek reformasi lahan. Karena itu, alokasi anggaran tahun ini untuk Kementerian Lahan harus menunjukkan peningkatan yang proporsional agar dapat melakukan pekerjaan tambahan ini. Meskipun demikian, jelas tidak ada cukup dana yang sebenarnya dialokasikan.
“Menyusun Anggaran Untuk Reformasi Lahan: “Memastikan Partisipasi Masyarakat” akan membantu kelompok-kelompok masyarakat sipil di Kenya untuk turut campur dan menekan pemerintah dan parlemen agar memperbaiki anggaran yang ada saat ini dan memastikan bahwa ada cukup dana yang dialokasikan untuk anggaran-anggaran berikutnya. Laporan tersebut juga menunjukkan perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran sektor ini. Tetapi kita harus ingat bahwa para penentang reformasi lahan di Kenya juga dapat merongrong pelaksanaannya dengan cara mendorong alokasi kekurangan dana.
Selain pengaruh atas anggaran reformasi lahan oleh para penentang reformasi, faktor lain yang bisa berperan dalam alokasi sumber daya yang tidak memadai untuk pelaksanaan UU baru ini adalah bila para birokrat yang mempersiapkan permohonan anggaran awal mungkin kurang mengetahui prioritas reformasi lahan. Jika kesenjangan dalam pendanaan disebabkan kelalaian tanpa sengaja oleh Kementerian Lahan, maka kementerian ini dan para pemegang saham yang semakin terlibat harus mempersiapkan pelaksanaan komprehensif yang mengidentifikasi semua prioritas utama dan tingkat pendanaan yang diperlukan agar ada pelaksanaan yang efektif.
Kunjungi situs web IBP untuk membaca lebih lanjut mengenai Menyusun Anggaran untuk Reformasi Lahan: Memastikan Partisipasi Masyarakat.
Tersedia pula versi ringkasan mengenai semua penemuan dan rekomendasinya.
Untuk informasi lebih lanjut, harap menulis email ke [email protected].
Berbagai Organisasi Masyarakat Bawah Mencari Cara Untuk Melacak Anggaran Publik di Tiongkok, oleh Zhang Lanying and Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (Persatuan Internasional Melawan TBC dan Penyakit Paru-paru)
Selama ini anggaran pemerintah di Tiongkok merupakan masalah tertutup – masyarakat memiliki akses yang sangat terbatas ke informasi anggaran sementara masyarakat sipil dan khalayak umum hanya memiliki sedikit sekali kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan anggaran atau mengawasi cara pelaksanaan kebijakan tersebut. Tetapi belum lama ini sudah ada langkah-langkah menuju pembuatan anggaran yang lebih terbuka, lebih responsif, dan lebh bertanggung jawab di Tiongkok. Kemajuan ini didukung oleh berbagai organisasi dan donor internasional, dan dilanjutkan oleh masyarakat sipil dan kalangan akademis setempat selain melalui beberapa reformasi awal oleh pemerintah sendiri.
Pada tahun 2005, organisasi-organisasi masyarakat sipil (OMS) Tiongkok berupaya membuat anggaran publik di Tiongkok menjadi lebih terbuka, lebih responsif, dan lebih bertanggung jawab. Dengan dukungan Ford Foundation dan bantuan teknis dari International Budget Partnership (IBP), China Development Research Foundation (CDRF) bekerja dalam skala besar untuk mendorong anggaran yang transparan dan partisipatif. Mereka mendapat komitmen dari para pejabat pemerintah senior dalam hal menerima dan mendorong praktek pembuatan anggaran partisipatif, memberikan pendidikan pada media dan pejabat setempat mengenai berbagai hal yang relevan, dan membuat sebuah situs web untuk menyebarkan kesadaran mengenai metodologi/kebijakan pembuatan anggaran partisipatif. Di waktu yang sama, ActionAid menjalin kemitraan masyarakat bawah dengan berbagai OMS, pemerintahan setempat, dan peneliti untuk melacak alokasi anggaran dari perspektif gender dan melacak penggunaan dana pengentasan kemiskinan di tingkat pedesaan.
Gabungan antara pendekatan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ini menciptakan dasar yang kokoh untuk kerja anggaran selanjutnya. Namun meningkatkan kerja secara proporsional ini ternyata lebih sulit dari yang diperkirakan. Untuk menghasilkan dampak yang lebih besar, perlu ada perpaduan yang lebih kuat di antara kedua arah tersebut di samping dukungan teknis yang akan membantu OMS mengembangkan rencana tindakan, pelatihan, dan bimbingan.
Kendati sudah ada kemajuan yang terbatas sejak upaya pertama, tetap ada lebih banyak kesempatan bagi masyarakat sipil untuk melakukan kerja anggaran dibanding kesempatan yang ada pada tahun 2005. Misalnya, ketika “Peraturan Informasi Pemerintahan yang Terbuka” diberlakukan di Tiongkok pada tahun 2008, terjadi perubahan keadaan dalam dunia anggaran. Peraturan ini mewajibkan seluruh departemen pemerintah dan badan-badan lain untuk menerbitkan informasi yang mempengaruhi ”kepentingan yang vital” milik individu dan kelompok atau yang harus diketahui secara luas dan dibahas. Anggaran dan laporan keuangan merupakan komponen yang penting bagi informasi semacam itu. Peraturan pemerintahan yang terbuka ini juga memberi hak pada warga negara untuk meminta informasi yang belum dikeluarkan oleh pemerintah.
Sejak tahun 2009, Fakultas Keuangan dan Ekonomi di Shanghai University juga telah memudahkan kerja anggaran dengan cara membuat dan mengeluarkan Indeks Transparansi tahunan mengenai “Transparansi Fiskal Tiongkok di Tingkat Propinsi.” (Laporan ini belum ditampilkan secara online namun bukunya telah dijual.) Semua laporan tersebut menyedot banyak perhatian dari para pejabat tingkat propinsi, pembuat keputusan di pemerintah pusat, masyarakat umum, dan OMS.
Yang terbaru, IBP dan Ford Foundation mengadakan lokakarya selama dua hari di Beijing pada bulan Juni 2010 untuk memberikan informasi terbaru kepada OMS di Tiongkok mengenai berbagai perkembangan dalam praktek anggaran internasional di samping untuk meneliti konteks dan kebutuhan lokal. Lokakarya tersebut melibatkan 20 peserta dari OMS lokal dari berbagai daerah di Tiongkok, berbagai organisasi internasional, universitas, dan lembaga penelitian lainnya. Wakil-wakil dari IBP dan Ford Foundation membantu pelaksanaan lokakarya dengan dibantu dua konsultan setempat. Para peserta membahas berbagai kasus internasional mengenai pelacakan anggaran dan membandingkannya dengan keadaan di Tiongkok. Mereka juga berbagi kegiatan mengenai kerja anggaran. Pada akhir lokakarya, setiap organisasi masyarakat bawah telah menyajikan rencana tindakan masing-masing bagi kegiatan di masa mendatang yang berkaitan dengan anggaran.
Semua itu merupakan langkah yang menjanjikan menuju penyusunan anggaran yang lebih terbuka di Tiongkok. Dengan pemberian akses yang lebih besar dari pemerintah dan universitas ke informasi anggaran dan dukungan teknik untuk mengembangkan rencana tindakan, lebih banyak pelaku dalam pemerintah dan masyarakat sipil menyadari pentingnya kerja anggaran di Tiongkok dan mereka sangat gembira melihat potensinya.
Audit Sosial: Membawa Pulang Kisah Mengenai Afrika Selatan, , oleh Oscar Arredondo, FUNDAR, Meksiko
Beberapa bulan yang lalu, saya mengikuti sebuah audit sosial di Khayelitsha, sebuah pemukiman yang kacau di pinggiran Cape Town, Afrika Selatan. Kondisi masyarakat di sana sangat menyedihkan akibat didera kemiskinan. Mereka bahkan tidak mendapatkan layanan yang mendasar. Sebagai bagian dari lokakarya International Budget Partnership mengenai cara melaksanakan teknik-teknik pemantauan sumber daya masyarakat, saya bekerja sama dengan para peserta lain untuk mendukung dua organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah yang tidak aman itu. Kami membagi diri menjadi beberapa kelompok kecil untuk melakukan survei pada anggota masyarakat mengenai semua layanan yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Setiap kelompok melibatkan satu aktivis lokal yang menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa anggota masyarakat, sehingga membantu kami menyelesaikan daftar pertanyaan.
Karena pemukiman itu kurang mendapatkan aliran air, pemerintah kota tersebut resmi berkomitmen untuk menyediakan toilet yang dapat dipindahkan. Pemerintah melakukan kontrak dengan sebuah perusahaan penyedia toilet dan layanan pemeliharaan. Menurut isi kontrak tersebut, pemerintah akan menyewa semua toilet itu setiap tahun, membayar biaya layanan kebersihan yang dilakukan dua kali sehari, memperbaiki toilet yang tidak rusak, dan memberikan pelatihan kepada pekerja pemeliharaan toilet. Namun kenyataan berbicara lain.
Semua toilet itu tidak memadai dan tidak higienis. Kadang-kadang penduduk di sana harus berjalan jauh untuk menemukan toilet yang bersih. Sebagian penduduk membawa toilet ke dalam rumah mereka, dan lainnya berbagi toilet dengan banyak orang. Toilet-toilet tersebut hanya dibersihkan dua kali seminggu, dan penduduk terkena paparan tumpahan zat-zat pencemar dan zat kimia yang beracun. Campuran yang busuk itu menembus gubuk-gubuk mereka yang terbuat dari karton dan menimbulkan berbagai ancaman khusus terhadap kesehatan anak-anak yang bermain di sekitarnya.
Risikonya tidak berhenti sampai di sini – seorang ibu bercerita bahwa puteranya diserang ketika mencari toilet di malam hari. Sementara ada pula beberapa penduduk yang dikunci di dalam kabin ketika kabin-kabin itu dijungkirbalikkan. Dan seorang pria diserang ketika sedang menyeberang jalan tol untuk mencari kamar mandi yang lebih bersih di masyarakat tetangga. Daripada menghadapi semua bahaya itu, banyak penduduk yang memilih buang air dalam kantung dan mereka buang keesokan harinya.
Tentu saja masyarakat saling bercerita mengenai hal ini. Namun dengan menyusun daftar pertanyaan ini, kami membuat daftar yang konkrit berisi berbagai pelanggaran kewajiban kontrak dari pihak pemerintah. Anggota masyarakat mengikuti survei tersebut dan mengungkapkan bahwa mereka sangat ingin melihat perubahan. Kedua OMS setempat bertemu dengan para pemimpin pemerintahan dan perusahaan penyedia layanan toilet untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Bukti semacam ini membantu menjamin pelaksanaan kontrak itu sekaligus memberikan solusi serta memprakarsai proses permintaan pertanggungan jawaban dari penyedia layanan umum atau pihak lain seperti penyedia layanan yang dikontrak agar menyediakan layanan bagi masyarakat.
Kabar buruk bagi peserta lokakarya adalah bahwa masyarakat yang mengalami hal ini berada di belahan lain di dunia. OMS setempat, yakni Ndifuna Ukwasi dan Social Justice Coalition (Koalisi Keadilan Sosial) tidak beroperasi di Meksiko. Sedangkan rakyat Meksiko juga menderita kemiskinan serupa yang menyedihkan. Banyak orang di Meksiko juga tidak mendapatkan layanan paling mendasar dan dilupakan oleh pemerintah mereka dan masyarakat sipil.
Demokrasi berarti partisipasi, dan hal ini diperlukan dalam audit sosial seperti yang kami lakukan di Khayelitsha. Penduduk yang terkena dampaknya dan OMS, dan kadang-kadang adalah juga pemerintah, berkumpul untuk mendukung audit keuangan yang ketat, memberikan bukti konkrit dari berbagai sumber mengenai kesalahan, salah penanganan, dan penyalahgunaan jabatan (dalam beberapa kasus terburuk).
Jadi audit sosial sungguh-sungguh merupakan latihan dalam demokrasi; audit sosial mendorong transparansi dan pertanggungan jawab. Untuk melakukan audit semacam ini di Meksiko perlu ada dukungan OMS dan pihak berwenang, misalnya komisi hak-hak azazi manusia atau Institute for Access to Public Government Information (Lembaga untuk Akses ke Informasi Pemerintah untuk Publik) di Meksiko. Audit sosial juga tergantung pada partisipasi warga negara untuk memastikan kepatuhan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang disepakati. Dan warga negara akan terus berpartisipasi bila melihat perubahan yang nyata berkat keterlibatan dalam upaya semacam ini.
Audit sosial tidak hanya untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan dengan semestinya, melainkan juga untuk menilai dampak nyata dari keputusan pemerintah dengan cara memastikan apakah pengeluaran tersebut telah menghasilkan perubahan. Melakukan pekerjaan ini memerlukan akses ke informasi, waktu untuk menyerapnya, dan memastikan kepatuhan dinas-dinas terkait. Audit ini harus menjadi bagian dari tugas pejabat pemerintah agar dapat menjawab pertanyaan pada acara dengar pendapat publik mengenai pengeluaran.
Audit sosial juga merupakan proses demokrasi yang berpotensi luar biasa dalam mengatasi ketidakadilan dan memberikan kekuasaan pada peserta. Tetapi untuk mensukseskan audit sosial di Meksiko dan di manapun di dunia ini, berbagai macam hambatan harus diatasi. Susunan yang kompleks dalam pemerintahan dan masyarakat pada umumnya, ketidakpedulian, dan kemungkinan implikasi politik membuat pejabat dan rakyat enggan terlibat dalam pekerjaan semacam ini. Namun kita harus mengatasi semua hambatan atas partisipasi yang luas ini guna menyadari bahwa audit sosial berpotensi membawa perubahan.
Hubungi penulis artikel ini di [email protected].
Atas Nama Kesehatan: sebuah Revolusi Elektronikoleh Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, Meksiko
Seperti yang terjadi di banyak bagian di dunia ini, perawatan kesehatan adalah hal yang mewah di Meksiko. Dan kemampuan membayar menentukan hak seseorang untuk memiliki kesehatan. Rakyat miskin meninggal akibat penyakit umum, sementara orang kaya selamat dari penyakit yang paling kompleks sekalipun, seolah hak untuk memiliki kesehatan hanya berlaku bagi golongan berduit.
Untuk menanggapi situasi ini, pria dan wanita di Meksiko utara telah menciptakan gerakan masyarakat bernama Pemberontakan Penderita Sakit (Rebellion of the Sick). Gerakan ini menggunakan bukti konkrit mengenai ketidakadilan dalam hal pemberian layanan kesehatan publik untuk menuntut pemerintah agar memenuhi kewajibannya dengan mengatasi semua ketidakadilan tersebut dan menjamin hak-hak rakyat dalam mendapatkan perawatan kesehatan.
Banyak orang tidak tahu bahwa negara wajib mendanai perawatan kesehatan tanpa memandang partai politik mana yang berkuasa. Karena masyarakat tidak menyadari hal ini, timbul masalah besar karena pemerintah dapat menghindari tanggung jawab mereka tanpa perlu bertanggung jawab. Rebellion of the Sick mendorong upaya bersama untuk menuntut jalan keluar bagi masalah ini. Gerakan ini mengundang keterlibatan masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka mengenai berbagai masalah pemberian layanan kesehatan. Semakin banyak partisipasi dalam upaya ini akan menciptakan bukti yang lebih konkrit mengenai keadaan pemberian layanan kesehatan masyarakat di samping memperbanyak tuntutan jalan keluar bagi banyak masalah dan berbagai macam masalah perawatan kesehatan di Meksiko utara.
Masyarakat yang digalang: yang tidak terlihat tidak akan diperbaiki!
Untuk memudahkan proses ini, Rebellion of the Sick membuat sebuah situs web agar rakyat dari seluruh penjuru negara ini dapat menyampaikan keluhan, menampilkan foto-foto masalah fisik, dan menceritakan hal-hal yang mereka alami di klinik umum. Di situs web ini, pengguna akan membahas waktu tunggu yang lama di Mexican Institute for Social Security, penagihan hutang di rumah sakit umum, diskriminasi di Institute of Security and Social Services of the State, dan sebagainya. Pengguna juga akan dapat menyampaikan keluhan mengenai kualitas layanan, peralatan medis, fasilitas medis, obat-obatan, dan biaya dari kantong sendiri. Tanpa bukti yang berharga mengenai masalah, solusinya mungkin akan memakan waktu lebih lama atau tidak akan ada solusi sama sekali. Meskipun sekarang situs web ini berfokus pada masalah di Meksiko utara, pekerjaan ini akan ditiru di seluruh penjuru Meksiko.
Insiatif secara online ini akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Kami harap masyarakat di seluruh kotamadya Sonora akan berpartisipasi. Perawatan kesehatan di Meksiko dan di bagian manapun di dunia ini merupakan hal yang kompleks. Namun kami harap semua upaya semacam ini akan mendorong kemajuan bagi masalah ini. Mengakui dan menerbitkan kelemahan sistem kesehatan masyarakat akan menjadi cara terbaik untuk menuntut pertanggungan jawab pihak berwenang dan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi semua tanggung jawab mereka.
Inilah saatnya kita, para penderita sakit, mendapatkan perhatian yang kita butuhkan!
Untuk mengetahui informasi lebih jauh mengenai Rebellion of the Sick, harap hubungi penulis di [email protected]
Bahaya Moral dalam Persatuan Perekonomian: Tipu Muslihat Politik, Perekonomian, dan Keuangan di Eropa
Sebuah makalah baru oleh James Alt, David Dryer Lassen, dan Joachim Wehner mengamati hubungan antara transparansi anggaran dan peraturan fiskal dengan insentif untuk tipu muslihat fiskal. Dengan menggunakan data Open Budget Index (OBI) dan informasi mengenai transparansi fiskal di negara-negara Uni Eropa, makalah ini memperlihatkan bahwa kekurangan transparansi fiskal dan peraturan fiskal bisa menciptakan insentif bagi pihak berwenang untuk memilih “akuntansi yang kreatif” atau tipu muslihat fiskalklik di sini.
Pengeluaran Pemerintah A.S. Selama Lima Puluh Tahun dalam Satu Grafik
Belum lama ini Dinas Manajemen dan Anggaran A.S. menerbitkan informasi mengenai perubahan pengeluaran pemerintah A.S. selama 50 tahun terakhir. Sebagai bagian dari seri Graphing America, National Public Radio menggunakan data ini untuk membuat dan menerbitkan sebuah grafik yang menggambarkan perubahan dalam prosentase pengeluaran total untuk setiap kategori pengeluaran – yakni di bidang pertahanan, jaminan sosial, transportasi, Medicare dan Medicaid, program jaring pengaman, urusan internasional, bunga hutang, dan semua hal lainnya. Grafik tersebut menunjukkan andil pengeluaran untuk semua daerah ini selama 50 tahun lalu, 25 tahun lalu, dan tahun lalu. Meskipun grafik tersebut tidak menunjukkan perubahan dalam pengeluaran dolar yang sebenarnya, grafik yang berfokus pada andil pengeluaran pemerintah secara total ini dengan jelas dan dengan ringkas memperlihatkan bagaimana prioritas pengeluaran A.S. telah berubah selama 50 tahun terakhir.
Lahan dan Kebebasan? Subsidios al Campo Menangani Kepentingan Pertanian yang Sudah Ada Secara Hukum
Dalam sebuah penelitian kasus yang akan datang yang ditetapkan oleh IBP, Guillermo Cejudo memperlihatkan bahwa berbagai organisasi masyarakat sipil mampu melakukan reformasi pengeluaran publik meskipun jika pemerintah dan kepentingan swasta yang ada secara hukum bersikap menolak atau jika lembaga pengawas tidak menyelesaikan tugasnya. Kampanye Subsidios al Campo menggunakan undang-undang kebebasan informasi Meksiko untuk mendapatkan data resmi berisi penerima subsidi pertanian, kemudian menerbitkan data tersebut secara online di www.subsidiosalcampo.org.mx.
Analisa Subsidios al Campo memberikan banyak informasi baru ke domain publik dan mengalihkan perdebatan mengenai subsidi pertanian dari fokus pada ukuran subsidi menjadi fokus pada pembagian yang adil, sehingga dalam prosesnya menantang industri pertanian yang berkuasa. Kementerian Pertanian Meksiko bereaksi dengan merombak sistem tersebut guna memastikan bahwa subsidi hanya mengalir kepada orang-orang yang membutuhkannya.
Bacalah penelitian kasus Subsidios al Campo secara lengkap di situs web IBP.
Open Government Partnership: Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP; dan Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan OGP
Direktur Eksekutif bidang Unit Dukungan setiap hari berkomunikasi dengan pejabat pemerintah tingkat senior dan pemimpin masyarakat sipil serta melapor ke Sub Komite Pemerintah dan Kepemimpinan di Komite Pengarah (Steering Committee) OGP.
Manajer Program bidang Mekanisme Pemberian Laporan Independen OGP
Manajer program akan mengawasi perkembangan upaya penilaian pemerintah yang unik di beberapa negara, bekerja sama secara langsung dengan pemerintah dan masyarakat sipil dari 50 negara, menjalin kemitraan yang erat dengan Panel Pakar Internasional (International Expert Panel) OGP.
Untuk mengetahui rincian deskripsi jabatan dan petunjuk mengenai cara melamar, kunjungilah: www.opengovpartnership.org/employment
by IBP Consultant | Jun 26, 2012
EN ESTA EDICIÓN: REFORMAS AGRARIAS EN KENIA, ORGANIZACIONES DE BASE, AUDITORĺAS SOCIALES, UNA REVOLICIÓN ELECTRÓNICA, PELIGROS MORALES, CINCUENTA AÑOS, TIERRAS, EMPLEOS
Dar seguimiento a los presupuestos, fortalecer las iniciativas de la sociedad civil
Implementación de reformas agrarias en Kenia: Dificultades presupuestarias
Las organizaciones de base exploran de qué manera se puede dar seguimiento a los presupuestos públicos en la China
Auditorías sociales: comprender la historia de Sudáfrica
Voces desde abajo
En el nombre de la salud: una revolución electrónica
Publicaciones y recursos
Peligros morales en una unión económica: política, economía y artimañas fiscales en Europa
Cincuenta años de gastos gubernamentales en los EE. UU. en un gráfico
¿Tierras y libertad? Subsidios al Campo asume derechos agrícolas adquiridos
Anuncios y oportunidades de empleos
La Sociedad de Gobierno Abierto: Director Ejecutivo, Unidad de apoyo de la Sociedad de Gobierno Abierto, y Gerente de Programas, Mecanismo de Informes Independiente de la Sociedad de Gobierno Abierto
Implementación de reformas agrarias en Kenia: Dificultades presupuestarias, por Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenia
Mientras los kenianos celebraban la doble victoria de obtener por primera vez una política agraria nacional y asentar las características clave de dicha política en la nueva constitución de 2010, los que éramos parte del Land Development and Governance Institute (Instituto de Desarrollo Agrario y Gobierno) sabíamos que el próximo gran desafío sería superar la insuficiencia de fondos para implementar la reforma. De modo que un reciente informe titulado “Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias: asegurar la participación de la gente”, no podría haber llegado en un mejor momento. El informe, que constituye un esfuerzo conjunto del Economic and Social Rights Center (Centro económico y de derechos sociales, Hakijamii) y el International Budget Partnership (IBP), explora la amenaza más poderosa que la implementación de las reformas agrarias debe afrontar en Kenia: la falta de apoyo presupuestario suficiente y el uso inadecuado de los fondos públicos que se proporcionan.
El prolongado, y por momentos controvertido, proceso de formulación de la política agraria nacional de Kenia comenzó en 2004. Quienes se habían beneficiado con los subsidios agrarios pre- y postcoloniales bajo el sistema inequitativo y corrupto de distribución de tierras de Kenia no estaban de acuerdo con algunas de las cláusulas de la nueva política. En particular, les preocupaban las cláusulas de la reforma relacionadas con el acceso equitativo a las tierras, la revisión y posible revocación de parcelas de terrenos públicos irregularmente asignados, las imposiciones fiscales para las tierras sin explotar, los tamaños máximos y mínimos de los terrenos de propiedad privada y la resolución de injusticias históricas, entre otras cuestiones. Estos grupos se opusieron a la política y emprendieron debates públicos frecuentemente hostiles que duraron cinco años, hasta que el proceso finalmente se completó en 2009.
Después de que se promulgó la política, el paso siguiente era establecerla firmemente en el marco legal de Kenia. La nueva Constitución keniana que se propuso establecía un marco para algunas cuestiones clave de la política agraria nacional, pero no fue un proceso simple. El Capítulo cinco de la Constitución, que aborda el sector agrícola y el medio ambiente, provocó una fuerte oposición. Pero las organizaciones de la sociedad civil, como la Kenya Land Alliance (Alianza agraria de Kenia) y el Centre for Land, Economy and Rights of Women (CLEAR, Centro para la agricultura, la economía y los derechos de las mujeres) se esforzaron por informar al público sobre los aspectos más cuestionados y confusos de la sección sobre agricultura. CLEAR tradujo partes relevantes de la Constitución a lenguaje simple y accesible y capacitó a los grupos vulnerables, como las mujeres, no solo en cuanto a sus nuevos derechos sino en la manera en la que podían ejercerlos. La sociedad civil también se contactó con los miembros del parlamento, algunos de los cuales no conocían bien la nueva Constitución, e inició actividades de incidencia para que se consultara a expertos en agricultura durante el proceso. En agosto de 2010, la Constitución de Kenia fue ratificada y diseminada para su implementación.
La cuestión agraria en Kenia ha sido bastante compleja desde la era colonial, por lo que el principal hito fue haber establecido políticas agrarias amplias y concretas y marcos constitucionales claros en relación con ellas. Pero a casi dos años de tales reformas, Kenia ha logrado promulgar solo tres leyes agrarias habilitantes: la National Land Commission Act 2012 (Ley Nacional de la Comisión de Hacienda de 2012), la Land Act 2012 (Ley Agraria de 2012) y la Land Registration Act (Ley de Registro de Tierras de 2012). Estas leyes exigen el establecimiento de nuevas instituciones nacionales y locales que gestionen las tierras públicas, le den recomendaciones al gobierno nacional respecto de la política agraria y realicen investigación en relación con las tierras y el uso de los recursos naturales, entre otras cuestiones. Se necesitan recursos financieros abundantes para establecer completamente estas instituciones y apoyar la participación continua del público en la elaboración de más leyes y regulaciones necesarias para poner en funcionamiento estas nuevas leyes.
Sin embargo, lamentablemente, no se estableció ninguna unidad o proceso específico del gobierno que examine las implicancias presupuestarias del proceso de reforma agraria en cada etapa de implementación. Se consideró que un informe de noviembre de 2005 sobre las implicancias presupuestarias de la reforma agraria, que había sido preparado por la unidad de reforma agraria del Ministerio de Hacienda y servía como punto de referencia para los costos de implementación, estaba obsoleto debido a la enmiendas de contenido de la ley en sí misma y los cambios principales que se produjeron en el personal del ministerio después de la elaboración de dicho informe. Un informe amplio de estas características debería actualizarse e informar presupuestos anuales basados en las prioridades identificadas en un plan de implementación sectorial.
La investigación conjunta de Hakijamii/IBP para el informe titulado “Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias” se centra en la atención del público a cuestiones presupuestarias en un momento crítico. El país está actualmente estableciendo su comisión nacional de hacienda, la cual, a su vez, establecerá juntas de condado para la gestión de las tierras en los 47 condados. La comisión de hacienda también coordinará la implementación de muchos aspectos de la reforma agraria. La asignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda de este año, por lo tanto, debería reflejar un aumento proporcional para que sea posible llevar a cabo este trabajo adicional. Está claro, sin embargo, que los fondos asignados en la realidad son insuficientes.
El informe titulado “Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias: garantizar la participación de la gente” ayudará a los grupos de la sociedad civil de Kenia a intervenir y presionar al gobierno y al parlamento para que ajusten el actual presupuesto y garanticen que se asignen fondos adecuados en los subsiguientes. El informe también demuestra la necesidad de participación del público en la elaboración de presupuestos para este sector, pero debemos recordar que quienes se oponían a la reforma agraria en Kenia también podrían obstaculizar su implementación promoviendo la asignación de fondos insuficientes.
Además de la influencia que quienes se oponen a la reforma ejercen sobre los presupuestos para la reforma agraria, otro factor que puede contribuir a la asignación insuficiente de recursos para implementar nuevas leyes es que los burócratas que preparan las solicitudes iniciales de presupuesto pueden no estar bien informados respecto de las prioridades de la reforma agraria. Si las brechas de financiamiento se debieran a omisiones accidentales por parte del Ministerio de Hacienda, entonces el ministerio y las partes cada vez más involucradas deberían preparar un plan integral de implementación que identifique prioridades clave y el nivel de financiamiento que se necesita para una implementación eficaz.
Visite la página de Internet del IBP para obtener más información sobre el informe Elaboración de presupuestos para las reformas agrarias: garantizar la participación de la gente.
También se encuentra disponible una versión resumida de los hallazgos y las recomendaciones.
Si desea obtener más información, envíe un correo electrónico a [email protected].
Las organizaciones de base exploran de qué manera se puede dar seguimiento a los presupuestos públicos en la China por Zhang Lanying, consultora independiente, y Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Los presupuestos del gobierno en la China han sido, tradicionalmente, asuntos cerrados, con muy poco acceso por parte del público a la información presupuestaria y pocas oportunidades para que la sociedad civil y el público participe en las decisiones de políticas presupuestarias o en la vigilancia de la manera en la que estas políticas se implementan. Sin embargo, más recientemente, se han producido algunos avances hacia una elaboración de presupuestos más abierta, receptiva y responsable en la China. Este progreso ha estado respaldado por organizaciones internacionales y donantes, y ha sido llevado adelante por la sociedad civil local y el mundo académico, y mediante algunas reformas iniciales por parte del gobierno mismo.
En 2005, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de la China comenzaron a participar en esfuerzos para hacer que los presupuestos públicos de la China fueran más abiertos, receptivos y responsables. Con el respaldo de la Ford Foundation y la asistencia técnica del International Budget Partnership (IBP), la China Development Research Foundation (CDRF, Fundación para la investigación en desarrollo de China) trabajó a nivel superior para promocionar los presupuestos participativos y transparentes. Obtuvieron el compromiso de funcionarios superiores del gobierno de aceptar y promover la práctica de la elaboración de presupuestos participativos, informaron a los medios y los funcionarios locales respecto de cuestiones relevantes, y crearon una página de Internet para crear conciencia acerca de la metodología y las políticas de elaboración de presupuestos participativos. Al mismo tiempo, ActionAid desarrolló asociaciones de base con las OSC (organizaciones de la sociedad civil), los gobiernos locales y los investigadores para dar seguimiento a las asignaciones presupuestarias desde una perspectiva de género y el uso de los fondos para la paliación de la pobreza a nivel de las aldeas.
Esta combinación de enfoques verticales ascendentes y descendentes estableció una sólida base para otros trabajos presupuestarios. Pero llevar el trabajo a una escala superior demostró ser más difícil de lo que se esperaba. El mayor impacto requirió una integración más sólida de estas dos direcciones, además de soporte técnico que ayudara a las OSC (organizaciones de la sociedad civil) a desarrollar planes de acción, capacitación y tutorías.
Aunque el progreso ha sido muy escaso desde estos esfuerzos iniciales, existen aún más oportunidades para que la sociedad civil realice tareas presupuestarias que las que había en 2005. Por ejemplo, cuando las “Regulaciones para la información del gobierno abierto” entraron en vigencia en la China, en 2008, las cosas cambiaron en el mundo de los presupuestos. Estas regulaciones exigían que todos los departamentos gubernamentales y otros organismos publicaran toda información que afectara los “intereses vitales” de los individuos o grupos, o que debiera ser conocida y analizada. Los informes presupuestarios y financieros son componentes importantes de dicha información. Las regulaciones de gobierno abierto también les otorgaron a los ciudadanos el derecho a solicitar información que el gobierno no ha publicado aún.
Desde 2009, la Shanghai University of Finance and Economics (Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai) también facilitó el trabajo presupuestario mediante la producción y publicación de un Índice Anual de Transparencia sobre “La transparencia fiscal de la China a nivel provincial”. (El informe no se encuentra publicado en línea, pero se vende en forma de libro.) Estos informes han atraído mucho la atención de los funcionarios provinciales, los encargados de la toma de decisiones del gobierno central, el público general y las OSC.
Más recientemente, el IBP y la Ford Foundation llevaron a cabo un taller de dos días de duración en Beijing, en junio de 2012, para informar a las OSC chinas acerca de la evolución de las prácticas presupuestarias internacionales y para explorar sus contextos y necesidades locales. En el taller, participaron 20 miembros de OSC locales de diferentes partes del país, organizaciones internacionales y universidades y otras instituciones de investigación. Representantes del IBP y la Ford Foundation facilitaron el taller con la ayuda de dos consultores locales. Los participantes analizaron casos internacionales de seguimiento del presupuesto y los compararon con la situación de la China. También compartieron sus propias actividades en relación con el trabajo presupuestario. Al finalizar el taller, cada organización de base había presentado su propio plan de acción para actividades futuras relacionadas con los presupuestos.
Todos son avances prometedores hacia más presupuestos abiertos en la China. Con un mayor acceso a información presupuestaria por parte del gobierno y las universidades, y de asistencia técnica en el desarrollo de planes de acción, más actores del gobierno y la sociedad civil toman conciencia de la importancia del trabajo presupuestario en la China y están maravillados por su potencial.
Auditorías sociales: comprender la historia de Sudáfrica, por Oscar Arredondo, FUNDAR, México
Hace unos meses, participé en una auditoría social en Khayelitsha, un caótico asentamiento humano en las afueras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una comunidad que vive en condiciones deplorables de pobreza y carece de los servicios más básicos. Como parte de un taller del International Budget Partnership sobre cómo implementar técnicas para vigilar los recursos públicos, trabajé junto a otros participantes para apoyar dos Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan para mejorar las condiciones de vida en esa área tan insegura. Nos dividimos en pequeños grupos para realizar encuestas entre los miembros de la comunidad sobre los servicios que el gobierno de la ciudad debía supuestamente proporcionar. En cada grupo incluyó había un activista local que hablaba el idioma de los miembros de la comunidad, lo cual nos permitió completar los cuestionarios.
Debido a la falta de agua corriente en el asentamiento, el gobierno de la ciudad se había comprometido formalmente a proveer baños portátiles. El gobierno firmó un contrato con una empresa que ofrece servicios sanitarios y de mantenimiento que asentaba que el gobierno iba a alquilar los baños todos los años, pagar por los servicios de limpieza dos veces al día y por la reparación de los baños que no estaban en condiciones de funcionar, y brindar capacitación a quienes se contrataba para mantener los baños. Pero la realidad es diferente.
Los baños no son ni higiénicos ni adecuados. Los residentes de la comunidad ocasionalmente deben recorrer largas distancias a pie para encontrar un baño limpio. Algunos residentes se llevan los baños hacia el interior de sus propias casas, mientras que otros se comparten entre la multitud y la gente. Los baños se limpian solo dos veces por semana y los residentes están expuestos a derrames contaminantes y químicos tóxicos. Esta mezcla putrefacta penetra en sus chozas de cartón y expone a los niños que juegan en los alrededores a serias amenazas para su salud.
Estos no son los únicos riesgos, una madre dijo que su hijo había sido atacado cuando buscaba un baño por la noche. Otros quedaron encerrados en las cabinas cuando se las inclinó y un hombre fue fatalmente golpeado mientras cruzaba la carretera en busca de un baño más limpio en la comunidad vecina. En lugar de afrontar estos peligros, muchos miembros de la comunidad optan por hacer sus necesidades en bolsas que desechan el día siguiente.
Los miembros de la comunidad seguramente se han contado estas historias entre ellos, pero al compilar estos cuestionarios, creamos una lista concreta de violaciones de las obligaciones contractuales del gobierno. Los miembros de la comunidad participaron en la encuesta y expresaron su deseo de cambio. Las OSC locales se reunieron con los líderes gubernamentales y la empresa proveedora de servicios para presentar las preocupaciones de la comunidad. Este tipo de evidencia ayuda no solo a hacer cumplir el contrato sino también diseñar soluciones e iniciar procedimientos para responsabilizar a los empleados públicos y a otros empleados, como los que se contrataron para brindar servicios públicos.
La mala noticia para quienes asistimos al taller es que la comunidad afectada se encuentra al otro lado del mundo. Las OSC locales, Ndifuna Ukwasi y la Social Justice Coalition no operan en México, donde hay comunidades que afrontan condiciones de pobreza angustiosamente similares. Muchos mexicanos también viven sin los servicios más básicos y el gobierno y la sociedad civil los olvida.
La democracia implica la participación, que es necesaria en una auditoría social como la que pudimos presenciar en Khayelitsha. La población afectada y las OSC, y en algunos casos el gobierno, se unen para apoyar la auditoría financiera sólida, que ofrece una prueba concreta de diversas fuentes de errores, mala gestión y, en los peores casos, mala conducta.
Por lo tanto, una auditoría social es un ejercicio en democracia en el sentido más verdadero: promueve la transparencia y la rendición de cuentas. Realizar este tipo de auditoría en México requeriría el apoyo de OSC y autoridades, como la comisión de derechos humanos o el Institute for Access to Public Government Information (Instituto para el Acceso a la Información Pública del Gobierno), de México. También dependería de la participación de los ciudadanos para que verifiquen el cumplimiento por parte del gobierno de la provisión de bienes y servicios tal como lo acordó. Y la participación continua de los ciudadanos dependería completamente de si los individuos ven cambios tangibles con la participación en este tipo de trabajo.
Las auditorías sociales no se tratan sólo de comprobar si el dinero público se gasta correctamente o no, sino que son para evaluar el impacto real de las decisiones del gobierno mediante la verificación de si los gastos efectuados marcan alguna diferencia. Realizar esta tarea requiere el acceso a información, así como el tiempo para asimilarla y verificar el cumplimiento de las oficinas relevantes. Estas auditorías deberían ser parte de las obligaciones de los funcionarios del gobierno de manera que puedan responder preguntas sobre los gastos en audiencias públicas.
Las auditorías sociales son procesos democráticos que tienen el magnífico potencial de corregir las injusticias y otorgar poder a los participantes. Sin embargo, para que las auditorías sociales sean un éxito un México y en otras partes del mundo, se deben superar varios obstáculos. Las complejas estructuras de los gobiernos y las sociedades, la indiferencia y las posibles implicancias políticas evitan que los funcionarios y los ciudadanos participen en este tipo de trabajo. Pero debemos superar estos obstáculos a la participación amplia para poder hacer realidad el potencial posiblemente transformador de las auditorías sociales.
Comuníquese con el autor de este artículo a través de [email protected].
En el nombre de la salud: una revolución electrónicapor Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, México
En México, como en muchas partes del mundo, el cuidado de la salud es un lujo, y la posibilidad de pagar por él determina el derecho de una persona a la salud. Los pobres mueren de enfermedades comunes, mientras que los acaudalados se salvan de las enfermedades más complejas, como si el derecho a la salud se aplicara solo a la clase adinerada.
En respuesta a esta situación, los hombres y las mujeres del norte de México han formado un movimiento de ciudadanos denominado la the Rebelión de los enfermos. El movimiento usa pruebas concretas de injusticias en la prestación de servicios de salud pública para exigirle al gobierno que cumpla con su obligación de corregir estas injusticias y le garantice a la gente el derecho al cuidado de la salud.
Mucha gente no sabe que el estado tiene la obligación de financiar el cuidado de la salud independientemente del partido político que esté en el poder. Esta falta de conciencia pública plantea un gran problema porque le permite al gobierno pasar por alto su responsabilidad sin que se lo responsabilice. La Rebelión de los enfermos promueve un esfuerzo colectivo para exigir soluciones a este problema. Invita a los ciudadanos a participar y expresar sus quejas sobre los problemas en la prestación de servicios médicos. Una mayor participación en este esfuerzo genera más pruebas concretas del estado de los servicios públicos de cuidado de la salud y aumenta la demanda de soluciones a los numerosos y variados problemas de este sector en el norte de México.
Ciudadanos que se movilizan: ¡lo que no se ve no se arregla!
Esta iniciativa electrónica se lanzará en los próximos meses, y esperamos que participen los ciudadanos de toda la municipalidad de Sonora. El cuidado de la salud en México y el resto del mundo es complejo, pero esperamos que los esfuerzos como este fomenten el progreso en estas cuestiones. Reconocer y publicar las debilidades del sistema de salud público será la mejor manera de responsabilizar a las autoridades y garantizar que cumplan con sus responsabilidades.
Ha llegado el momento para que nosotros, los enfermos, ¡recibamos la atención que necesitamos!
Para obtener más información sobre la Rebelión de los enfermos, comuníquese con el autor a través de [email protected]
Peligros morales en una unión económica: política, economía y artimañas fiscales en Europa
Un nuevo estudio de James Alt, David Dryer Lassen y Joachim Wehner examina la relación entre la transparencia presupuestaria y las reglas e incentivos impositivos para las artimañas fiscales. Usando datos del Índice de Presupuesto Abierto (OBI) e información sobre la transparencia fiscal en los países de la Unión Europea, el estudio muestra que en circunstancias de escasa transparencia fiscal, las normas impositivas pueden crear incentivos para que las autoridades recurran a una “contabilidad creativa” u otro tipo de artilugios fiscales. Sin embargo, en las situaciones de transparencia institucional alta en el proceso presupuestario, pareciera haber menos incentivos para la manipulación de información financiera. Los autores también prueban y amplían otros estudios relacionados con el rendimiento fiscal. Para obtener más información y descargar el estudio completo, haga clic aquí.
Cincuenta años de gastos gubernamentales en los EE. UU. en un gráfico
La U.S. Office of Management and Budget publicó recientemente información sobre la manera en la que cambiaron los gastos gubernamentales en los EE. UU. durante los últimos 50 años. Como parte de esta serie titulada Graphing America (Representar a Estados Unidos mediante gráficos), National Public Radio (Radio pública nacional) usó esta información para crear y publicar un gráfico que ilustre los cambios en el porcentaje de gastos totales para cada categoría de gasto, defensa, seguridad social, transporte, Medicare y Medicaid, programas de la red de seguridad, asuntos internacionales, intereses sobre deudas y mucho más. El gráfico presenta la porción de gastos que estas áreas tuvieron hace 50 años, hace 25 años y el último año. Aunque el gráfico no muestra el cambio en los gastos en dólares reales, al centrarse en la porción del gasto total del gobierno, presenta más clara y concisamente de qué manera las prioridades de gastos de los EE. UU. han cambiado durante los últimos 50 años.
¿Tierras y libertad? Subsidios al Campo asume derechos agrícolas adquiridos
En un próximo estudio de caso que el IBP solicitó, Guillermo Cejudo demuestra que las organizaciones de la sociedad civil pueden generar reformas en los gastos públicos incluso cuando los gobiernos y los intereses privados adquiridos resisten, y cuando las instituciones de veeduría no completan su tarea. La campaña Subsidios al Campo usó las leyes de libertad de la información de México para obtener información oficial sobre los beneficiarios de subsidios agrícolas y, luego, publicó la información en línea en www.subsidiosalcampo.org.mx.
El análisis de Subsidios al Campo aportó mucha información nueva al dominio público y cambió el enfoque del debate sobre los subsidios agrícolas, que antes se centraba en su tamaño, y ahora, en la distribución equitativa, lo cual supone un desafío en el proceso para la poderosa industria agrícola. El Ministerio de Agricultura de México respondió mediante una reforma del sistema para garantizar que los subsidios fluyan solo a quienes los necesitan.
Puede leer el estudio de caso completo de Subsidios al Campo en la página de Internet del IBP.
La Sociedad de Gobierno Abierto
Director ejecutivo, Unidad de apoyo de la OGP
El director ejecutivo de la Unidad de apoyo se comunica diariamente con funcionarios superiores del gobierno y líderes de la sociedad civil, y le rinde cuentas al Subcomité de gobierno y liderazgo del Comité directivo de la OGP.
Gerente de programas, Mecanismo independiente de informes de la OGP
El gerente de programas supervisará el desarrollo de un esfuerzo único multinacional de evaluación del gobierno, en el cual trabajará directamente con los gobiernos y la sociedad civil de más de 50 países, en estrecha asociación con el Panel internacional de expertos de la OGP.
Si desea obtener descripciones de puestos más detalladas e instrucciones sobre cómo postularse, visite: www.opengovpartnership.org/employment
by Jay | May 31, 2012
في هذا العدد: عمليات الإصلاح الزراعي كينيا, القواعد الشعبية, عمليات التدقيق الاجتماعي, الثورة الإلكترونية, الخطر الأخلاقي, رسم بياني واحد, الأرض, فرص العمل
تتبع الميزانيات، تعزيز مبادرات المجتمع المدني
تنفيذ عمليات الإصلاح الزراعي في كينيا: المخاطر الخفية المتعلقة بالميزانية
المنظمات الشعبية تتحرى كيفية تتبع الميزانيات العامة في الصين
عمليات التدقيق الاجتماعي: توضيح قصة جنوب أفريقيا
أصوات من الأرض
باسم الصحة: ثورة إلكترونية
المنشورات والموارد
الخطر الأخلاقي في الاتحاد الاقتصادي: السياسة والاقتصاد ووسائل التحايل المالي في أوروبا
خمسون عاما من الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة في رسم بياني واحد
الأراض والإصلاح؟ سوبسيديوس آل كامبو تضطلع بالفائدة الزراعية المكتسبة
اعلانات وفرص العمل
شراكة الحكومة المفتوحة: مدير تنفيذي، وحدة دعم شراكة الحكومة المفتوحة ومدير برامج، آلية إعداد تقارير مستقلة لشراكة الحكومة المفتوحة
تنفيذ عمليات الإصلاح الزراعي في كينيا: المخاطر الخفية المتعلقة بالميزانية – بقلم إبراهيم مواثان، معهد الحاكمية وتطوير الأراضي، كينيا
والكينيون يحتفلون بانتصار مزدوج للحصول أولا على سياسة وطنية للأراضي وثانيا لترسيخ الملامح الرئيسية لهذه السياسة في الدستور الجديد في عام 2010، عرفنا في معهد الحاكمية وتطوير الأراضي أن التحدي المقبل والأكبر كان التغلب على التمويل غير الكاف اللازم لتنفيذ الإصلاح. ولذلك “إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي: ضمان المشاركة الشعبية”، وهو التقرير الصادر مؤخرا، لم يكن ليأتي في وقت أفضل من ذلك. بالجهد المشترك بين مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (Hakijamii) وشراكة الموازنة الدولية (IBP)، يستكشف التقرير التهديد الأقوى الذي يواجه تنفيذ عمليات الإصلاح الزراعي في كينيا: عدم وجود الدعم الكافي الخاص بالميزانية من أجل تنفيذ عمليات الإصلاح وسوء استخدام الأموال العامة التي يتم توفيرها.
بدأت عملية صياغة السياسة الوطنية للأراضي في كينيا في عام 2004، وكانت عملية مطولة وأحيانا مثيرة للنزاع. كان المستفيدون من منح الأراضي التابعة للدولة في مرحلتي ما قبل وما بعد الاستعمار في ظل النظام الفاسد وغير العادل في كينيا لتوزيع الأراضي منزعجين من بعض أحكام السياسة الجديدة. وعلى وجه الخصوص، فهم يشعرون بالقلق لأحكام الإصلاح على المساواة في الحصول على الأراضي الاستعراض والإلغاء الممكن لقطع الأراضي العامة المخصصة بشكل غير منتظم وضرائب على الأراضي غير المستغلة والحد الأقصى والحد الأدنى لأحجام ملكيات الأراضي الخاصة وقرار المظالم التاريخية، وهو من بين أمور أخرى. تعارض هذه الجماعات السياسة وانخرطت في خمس سنوات من الجدل العام غالبا ما كان معاديا حتى تم الانتهاء أخيرا من العملية في عام 2009.
بعد إقرار السياسة، كانت الخطوة التالية هو ترسيخها في الإطار القانوني لكينيا. وضع الدستور الكيني الجديد المقترح إطارا لبعض الملامح الرئيسية للسياسة الوطنية للأراضي، ولكنها لم تكن عملية سهلة. أثار الفصل الخامس من الدستور، والذي يتناول الأراضي والبيئة، معارضة قوية. ولكن منظمات المجتمع المدني، مثل تحالف أراضي كينيا ومركز الاقتصاد والأراضي وحقوق المرأة (CLEAR)، عملت على تثقيف الجمهور بشأن الجوانب الأكثر تنازعا وإرباكا في قسم الأراضي. ترجمت CLEAR الأجزاء وثيقة الصلة بالموضوع من الدستور إلى لغة واضحة ويسيرة الفهم وقامت بتدريب الفئات الضعيفة مثل النساء، لم يكن التدريب فقط بشأن حقوقهن الجديدة ولكن أيضا كيفية ممارستها. اشترك المجتمع المدني أيضا مع البرلمانيين، وبعض منهم لم يكن على دراية جيدة بالدستور الجديد، ودافعوا عن استشارة خبراء الأراضي في جميع مراحل العملية. وتم التصديق على دستور كينيا ونشره للتنفيذ في أغسطس عام 2010.
وكانت مسألة الأراضي في كينيا أحد المسائل المعقدة منذ الحقبة الاستعمارية، وكان ترسيخ سياسات للأراضي واسعة ملموسة وما يرتبط بها من أُطر دستورية واضحة أحد المعالم البارزة الرئيسية. ولكن بعد ما يقرب من عامين، لم تنجح كينيا إلا في سن ثلاثة قوانين تمكينية للأراضي: قانون لجنة الأراضي الوطنية لعام 2012 وقانون الأراضي لعام 2012 وقانون تسجيل الأراضي لعام 2012. تتطلب هذه القوانين إنشاء مؤسسات جديدة وطنية ومحلية ستتولى إدارة الأراضي العامة وتوصي بسياسة الأراضي إلى الحكومة الوطنية، وتجري الأبحاث المتعلقة بالأراضي وباستخدام الموارد الطبيعية، وذلك من بين أمور أخرى. وتوجد الحاجة إلى موارد مالية لكل من إنشاء هذه المؤسسات بشكل كامل ودعم المشاركة العامة المستمرة في صياغة المزيد من القوانين واللوائح المطلوبة “لتفعيل” هذه القوانين الجديدة.
ومع ذلك لسوء الحظ، لم يتم تأسيس أي وحدة حكومية أو عملية معينة لتقوم بالفحص الدقيق للآثار المرتبطة بالميزانية لعملية الإصلاح الزراعي في كل مرحلة من مراحل التنفيذ. والتقرير الصادر في نوفمبر 2005 بشأن الآثار المترتبة على الميزانية للإصلاح الزراعي، والذي كانت قد أعدته وحدة الإصلاح الزراعي لوزارة الأراضي والذي كان بمثابة المعيار المرجعي لتكاليف التنفيذ، قد عفا عليه الزمن بسبب عمليات التعديل التي لحقت بالمحتوى بعد نشر التقرير على القانون نفسه والتغييرات الكبيرة في عدد الموظفين في الوزارة. وينبغي تحديث هذا التقرير الرئيسي، وينبغي إبلاغ المعلومات إلى الميزانيات السنوية القائمة على الأولويات التي يتم تحديدها في إطار خطة التنفيذ القطاعية.
يركز بحث Hakijamii / شراكة الموازنة الدولية وهو “إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي” اهتمام الجمهور على قضايا الميزانية في وقت حرج. والدولة حاليا تعمل على تأسيس لجنة الأراضي الوطنية، والتي بدورها ستؤسس مجالسا لإدارة أراضي الدولة في الـمقاطعات السبع والأربعين 47 جميعها. كما ستعمل لجنة الأراضي على تنسيق تنفيذ العديد من جوانب الإصلاح الزراعي. وبالتالي فإن تخصيص الميزانية هذا العام إلى وزارة الأراضي يجب أن تعكس زيادة نسبية لتجعل الاضطلاع بهذا العمل الإضافي ممكنا. ومع ذلك من الواضح أن الأموال المخصصة في الواقع ليست كافية.
إن “إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي: ضمان المشاركة الشعبية”سوف تساعد جماعات المجتمع المدني في كينيا على التدخل والضغط على الحكومة والبرلمان لتشكيل الميزانية الحالية وضمان كفاية تخصيص الأموال للميزانيات اللاحقة. ويوضح التقرير أيضا الحاجة إلى إشراك الجمهور في الميزانية التي توضع لهذا القطاع، ولكن علينا أن نضع في اعتبارنا أن المعارضون للإصلاح الزراعي في كينيا يمكنهم أيضا تقويض تنفيذها من خلال تشجيع تخصيص أموال غير كافية.
بالإضافة إلى التأثير على ميزانيات الإصلاح الزراعي من المعارضين للإصلاح، هناك عامل آخر يمكن أن يكون قد ساهم في تخصيص موارد غير كافية لتنفيذ القوانين الجديدة وهو البيروقراطيون الذين يعدون طلبات الميزانية الأولية قد لا يكونوا على علم بصورة جيدة بشأن أولويات الإصلاح الزراعي. إذا كانت الفجوات في التمويل بسبب التجاوزات غير المقصودة من وزارة الأراضي، فإنه يجب على الوزارة والجهات المعنية على نحو متزايد العمل على إعداد خطة تنفيذ شاملة تحدد الأولويات الأساسية ومستوى التمويل اللازم للتنفيذ الفعال.
تفضل بزيارة موقع شراكة الموازنة الدولية لقراءة المزيد عن إعداد الميزانيات من أجل عمليات الإصلاح الزراعي: ضمان المشاركة الشعبية.
كما تتوافر نسخة ملخص للنتائج والتوصيات.
.[email protected] للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الكتابة إلى
المنظمات الشعبية تتحرى كيفية تتبع الميزانيات العامة في الصين – بقلم تشانغ لان يينغ، استشاري مستقل، وما جي فانغ، الاتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة
عادة ما كانت الميزانيات الحكومية في الصين شؤونا مغلقة – وصول الجمهور إلى معلومات الميزانية محدود للغاية وفرص قليلة للمجتمع المدني والجمهور للمشاركة في اتخاذ القرارات بشأن سياسات الميزانية أو الرقابة على كيفية تنفيذ هذه السياسات. ومع ذلك، يوجد في الآونة الأخيرة بعض الخطوات باتجاه عملية لوضع الميزانية أكثر انفتاحا واستجابة وخضوعا للمساءلة في الصين. وقد دعم هذا التقدم المنظمات الدولية والجهات المانحة، ودفعه إلى الأمام المجتمع المدني المحلي والأوساط الأكاديمية، وكذلك من خلال بعض عمليات الإصلاح الأولية التي قامت بها الحكومة نفسها.
أصبحت منظمات المجتمع المدني الصينية مشاركة في الجهود المبذولة لوضع ميزانيات عامة في الصين أكثر انفتاحا واستجابة وخضوعا للمساءلة في عام 2005. وبدعم من مؤسسة فورد والمساعدة الفنية من شراكة الموازنة الدولية، عملت مؤسسة بحوث التنمية الصينية (CDRF) على المستوى الموسع على تعزيز ميزانيات تتميز بالمشاركة والشفافية. وضمنوا التزام كبار المسؤولين في الحكومة بقبول وتعزيز ممارسة إعداد الميزانية التي تتميز بالمشاركة، وقاموا بتثقيف وسائل الإعلام والمسؤولين المحليين بشأن القضايا وثيقة الصلة بذلك وإنشاء موقع على شبكة الانترنت لنشر الوعي بمنهجية / سياسة إعداد الميزانية التي تتميز بالمشاركة. وفي نفس الوقت، أقامة معونة العمل Action Aid شراكات على المستوى الشعبي مع منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية والباحثين لتتبع الاعتمادات المخصصة في الميزانية من منظور النوع الاجتماعي واستخدام أموال تخفيف وطأة الفقر على مستوى القرية.
وعمل هذا المزيج للنُهج من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى على ترسيخ أساس متين لمزيد من العمل في الميزانيات. لكن التوسع في العمل أثبت أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعا. تطلب التأثير الأكبر تكاملا أقوى لهذين الاتجاهين، بالإضافة إلى الدعم الفني الذي من شأنه أن يساعد منظمات المجتمع المدني في وضع خطط العمل والتدريب والتوجيه.
على الرغم من إحراز تقدم محدود منذ بذل هذه الجهود الأولية، فلا تزال هناك فرص أكثر للمجتمع المدني للقيام بعمل الميزانية عما كانت عليه في عام 2005. على سبيل المثال، عند دخول “لوائح المعلومات الحكومية المفتوحة” حيز التنفيذ في الصين في عام 2008، تبدلت الأمور في عالم الميزانيات. ألزمت هذه اللوائح جميع الإدارات الحكومية والهيئات الأخرى بنشر المعلومات التي إما تؤثر على “المصالح الحيوية” للأفراد أو الجماعات أو التي ينبغي معرفتها على نطاق واسع ومناقشتها. إن الميزانية والتقارير المالية مكونات مهمة لهذه المعلومات. كما منحت اللوائح الحكومية المفتوحة الحق للمواطنين في طلب المعلومات التي لم تقم الحكومة بإصدارها.
لقد سهلت جامعة شانغهاى للمالية والاقتصاد أيضا منذ عام 2009 عمل الميزانية من خلال إخراج وإصدار مؤشر الشفافية السنوي حول “الشفافية المالية الصينية على مستوى المقاطعات.” (لم يتم نشر تقرير على الانترنت ولكنه يُباع على شكل كتاب.) وقد جذبت هذه التقارير الكثير من اهتمام المسؤولين المحليين وصانعي القرار من الحكومة المركزية والجماهير ومنظمات المجتمع المدني.
عقدت شراكة الموازنة الدولية ومؤسسة فورد في الآونة الأخيرة ورشة عمل لمدة يومين في بكين في حزيران / يونيو 2012 لتحديث منظمات المجتمع المدني الصينية بشأن التطورات في الممارسات الدولية للميزانيات لاستكشاف سياقاتهم واحتياجاتهم المحلية. وشملت ورشة العمل 20 مشاركا من منظمات المجتمع المدني المحلية من مختلف أنحاء البلاد والمنظمات الدولية والجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى. وقام الممثلون من شراكة الموازنة الدولية ومؤسسة فورد بتسهيل ورشة العمل بمساعدة خبيرين استشاريين محليين. وناقش المشاركون القضايا الدولية لتتبع الميزانيات وقارنوها بالحالة الصينية. كما تشاركوا في أنشطتهم المتعلقة بعمل الميزانيات. وفي نهاية ورشة العمل، قامت كل منظمة شعبية بتقديم خطة العمل الخاصة بها لأنشطة المستقبلية المتعلقة بالميزانيات.
كل هذه خطوات واعدة نحو إعداد ميزانية أكثر انفتاحا في الصين. ومع زيادة فرص الوصول لمعلومات الميزانية من الحكومة والجامعات، فضلا عن تقديم الدعم الفني في مجال تطوير خطط العمل، يدرك المزيد من الجهات الفاعلة في الحكومة والمجتمع المدني أهمية العمل في الميزانية في الصين ويتحمسون لإمكانيتها.
عمليات التدقيق الاجتماعي: توضيح قصة جنوب أفريقيا – بقلم أوسكار أريدوندو، FUNDAR، المكسيك
قبل بضعة أشهر، شاركت في عملية تدقيق اجتماعية في خايليتشا، وهي مستوطنة بشرية فوضوية في ضواحي كيب تاون، جنوب افريقيا — جماعة تعيش ظروفا يرثى لها من الفقر وعدم وجود الخدمات الأساسية. وكجزء من ورشة عمل شراكة الموازنة الدولية بشأن كيفية تنفيذ أساليب رصد الموارد العامة، عملت مع زملائي المشاركين على دعم منظمتين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية في تلك المنطقة غير الآمنة. وانقسمنا إلى مجموعات صغيرة لإجراء مسح لأفراد الجماعة حول الخدمات التي كان من المفترض أن توفرها حكومة المدينة. شملت كل مجموعة أحد النشطاء المحليين الذي كان يتحدث باللغة التي يتحدث بها أفراد الجماعة، الأمر الذي مكننا من إكمال الاستطلاعات.
بسبب نقص المياه الجارية في المستوطنة، التزمت الحكومة رسميا بتوفير المراحيض المتنقلة. وأبرمت الحكومة عقدا مع احدى الشركات التي توفر المراحيض وخدمات الصيانة والذي كان ينص على أن تستأجر الحكومة المراحيض سنويا وأن تدفع مقابل تنظيف المراحيض مرتين يوميا وإصلاح المراحيض غير الصالحة للعمل وتوفير التدريب لمنْ يتم التعاقد معهم للقيام بصيانة المراحيض. ولكن الواقع يروي قصة مختلفة.
المراحيض ليست صحية أو وافية بالغرض. ويجب على سكان الجماعة أن يسيروا في بعض الأحيان لمسافات طويلة للعثور على مرحاض نظيف. ويجلب بعض السكان المراحيض داخل منازلهم، بينما يتقاسم حشود الناس المراحيض الأخرى. يتم تنظيف المراحيض مرتين فقط في الأسبوع ويتعرض السكان للملوثات المتسربة والمواد الكيميائية السامة. ويخترق هذا الخليط الفاسد أكواخهم المبنية من الورق المقوى ويشكِّل أخطارا معينة على صحة الأطفال الذين يلعبون بجوارها.
هذه ليست المخاطر الوحيدة — ذكرت أحد الأمهات تعرض ابنها للاعتداء أثناء البحث عن أحد المراحيض ليلا. وحُبس آخرون داخل الكبائن وهي تنقلب وصُدم رجل حتى الموت أثناء عبور الطريق السريع بحثا عن حمام أنظف في الجماعة المجاورة. وبدلا من مواجهة هذه الأخطار، يختار العديد من أفراد الجماعة قضاء حاجتهم في أكياس يقومون بطرحها في القمامة في اليوم التالي.
كان أفراد الجماعة بالتأكيد يروون هذه القصص لبعضهم البعض، ولكن من خلال تجميع هذه الاستطلاعات، قمنا بإنشاء قائمة محددة بانتهاكات التزامات الحكومة التعاقدية. وشارك أفراد الجماعة في المسح وأعربوا عن رغبتهم في التغيير. اجتمعت منظمتي المجتمع المدني المحليتين مع زعماء الحكومة وشركة مزود الخدمة لعرض مخاوف الجماعة. وهذا النوع من الأدلة لا يساعد فقط على إنفاذ العقد ولكن أيضا على التوصل إلى حلول واتخاذ الإجراءات لحمل الموظفين العموميين أو غيرهم مثل المتعاقدين على توفير الخدمات العامة الخاضعة للمساءلة.
الأنباء السيئة بالنسبة لنا ممن حضروا ورشة العمل هو أن الجماعة المتضررة هي في الجانب الآخر من العالم. فمنظمات المجتمع المدني المحلية وNdifuna Ukwasi وائتلاف العدالة الاجتماعية لا يعملون في المكسيك حيث توجد جماعات تواجه ظروفا مشابهة إلى حد خطير من الفقر. يعيش أيضا كثير من الناس في المكسيك دون أبسط الخدمات وهم منسيون من الحكومة والمجتمع المدني.
إن الديمقراطية تعني المشاركة، وهي أمر ضروري في عملية التدقيق الاجتماعي مثل التي كنا جزءا منها في خايليتشا. السكان المتضررون ومنظمات المجتمع المدني، وفي بعض الحالات الحكومة، يجتمعون معا لدعم عملية تدقيق مالي قوية وتقديم أدلة ملموسة من مصادر مختلفة للأخطاء وسوء الإدارة، وفي أسوأ الحالات، ارتكاب الأعمال المنافية للقانون.
عملية التدقيق الاجتماعي هي بالتالي ممارسة داخل الديمقراطية بالمعنى الحقيقي، وتعزز الشفافية والمساءلة. إن إجراء هذا النوع من التدقيق في المكسيك يحتاج إلى دعم منظمات المجتمع المدني والسلطات، مثل لجنة حقوق الإنسان أو معهد المكسيك للوصول إلى المعلومات الحكومية العامة. ويعتمد أيضا على مشاركة المواطنين للتحقق من امتثال الحكومة في تقديم السلع والخدمات على النحو المتفق عليه. وتتوقف مشاركة المواطنين المستمرة على رؤية الأفراد لتغييرات ملموسة من الانخراط في هذا النوع من العمل.
إن عمليات التدقيق الاجتماعي ليست فقط عن التحقق من إنفاق المال العام بشكل صحيح، بل هي لتقييم الأثر الحقيقي لقرارات الحكومة من خلال التحقق من إحداث النفقات لأي تغيرات. ويتطلب القيام بهذا العمل الوصول إلى المعلومات، وكذلك الوقت لاستيعابها والتحقق من امتثال الدوائر ذات الصلة بها. ويجب أن هذه العمليات للتدقيق جزءا من واجبات موظفي الحكومة حتى يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة في جلسات الاستماع العلنية بشأن النفقات.
إن عمليات التدقيق الاجتماعي هي العمليات الديمقراطية التي تتمتع بإمكانية هائلة لتصحيح المظالم وتمكين المشاركين. ومع ذلك، بالنسبة لنجاح عملية التدقيق الاجتماعي في المكسيك وفي أماكن أخرى من العالم، فلا بد من التغلب على مختلف العقبات. فالهياكل المعقدة في الحكومة والمجتمعات بصورة عامة واللامبالاة والتداعيات السياسية المحتملة تثني المسؤولين والمواطنين عن المشاركة في هذا النوع من العمل. ولكن علينا التغلب على هذه العقبات من أجل توسيع المشاركة لتحقيق الطاقات التحويلية المحتملة لعمليات التدقيق الاجتماعي.
.[email protected] اتصل بمؤلف هذه المقالة على
باسم الصحة: ثورة إلكترونية – بقلم آرتيميزا ميشال رينا، سونورا سيودادانا أيه سي، المكسيك
في المكسيك كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم، الرعاية الصحية رفاهية والقدرة على الدفع تحدد حق المرء في الصحة. يموت الفقراء من الأمراض الاعتيادية في حين يتم انقاذ الأثرياء من الأمراض الأكثر تعقيدا، كما لو كان الحق في الصحة ينطبق فقط على الطبقة الثرية.
كرد فعل على هذا الموقف، شكَّل الرجال والنساء في شمال المكسيك حركة المواطنين التي تسمى تمرد المرضى. وتستخدم الحركة الأدلة الملموسة لأعمال الظلم في تقديم الخدمات الصحية العامة لمطالبة الحكومة الوفاء بالتزامها لتصحيح هذه الأفعال الظالمة وضمان حق الشعب في الحصول على الرعاية الصحية.
كثير من الناس لا يعرفون أن واجب الدولة هو تمويل الرعاية الصحية بغض النظر عن الحزب السياسي الحاكم. هذا النقص في الوعي العام يطرح مشكلة كبيرة لأنه يسمح للحكومة بالالتفاف حول مسؤوليتها دون مساءلتها. وحركة تمرد المرضى تعزز جهدا جماعيا للمطالبة بحلول لهذه المشكلة. وتدعو المواطنين للمشاركة والتعبير عن الشكاوى بشأن القضايا في مجال تقديم الخدمات الطبية. تعمل المزيد من المشاركة في هذا الجهد على إنشاء الأدلة الأكثر مادية بشأن حالة تقديم الخدمات الصحية العامة وتزيد من الطلب على حلول لمشاكل كثيرة ومتنوعة في مجال الرعاية الصحية في شمال المكسيك.
المواطنون المحتشدون: ما يجري في الخفاء يبقى بلا حلول!
لتسهيل هذه العملية، تعمل حركة تمرد المرضى على تطوير موقع على شبكة الانترنت يسمح للمواطنين من جميع أنحاء الدولة بتقديم الشكوى وإضافة الصور للمشاكل البدنية ورواية القصص عن تجاربهم في العيادات العامة. وفيه سيناقش المستخدمون الانتظار لأوقات طويلة في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي وتحصيل الديون في المستشفيات العامة والتمييز في معهد الضمان والخدمات الاجتماعية التابع للدولة، وهلم جرا. كما سيكون المستخدمون قادرين على تسجيل الشكاوى بشأن نوعية الخدمات والمعدات الطبية والمرافق الطبية والأدوية والمصاريف النثرية. ومن دون هذه الأدلة القيمة للمشاكل، فمن المرجح أن تستغرق الحلول وقتا أطول، أو لن يتم الوصول إليها على الإطلاق. على الرغم من تركيز الصفحة حاليا على القضايا في شمال المكسيك، فسوف يتم في وقت لاحق استنساخ هذا العمل في جميع أنحاء البلاد.
سوف تنطلق هذه المبادرة الإلكترونية في الأشهر المقبلة ونأمل أن يشارك جميع مواطني بلدية سونورا. إن الرعاية الصحية في المكسيك وبقية دول العالم معقدة ولكن نأمل أن الجهود مثل هذه المبادرة سوف تشجع التقدم فيما يتصل بهذه القضايا. الاعتراف بنقاط الضعف في المنظومة الصحية العامة ونشرها سيكون أفضل وسيلة لإخضاع السلطات للمساءلة وضمان الوفاء من جانبهم بمسؤولياتهم.
لقد حان الوقت بالنسبة لنا، نحن المرضى، للحصول على الاهتمام الضروري بالنسبة لنا!
.[email protected] للحصول على مزيد من المعلومات عن حركة تمرد المرضى، يرجى الاتصال بالمؤلف على
الخطر الأخلاقي في الاتحاد الاقتصادي: السياسة والاقتصاد ووسائل التحايل المالي في أوروبا
ورقة بحثية جديدة أعدها جيمس آلت وديفيد درير لاسين ويواكيم وينر تدرس العلاقة بين الشفافية في الميزانية والقواعد المالية والحوافز من أجل التحايل المالي. باستخدام البيانات من مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) والمعلومات عن الشفافية المالية في دول الاتحاد الأوروبي، توضح الورقة أنه في ظروف انخفاض الشفافية المالية، قد تخلق القواعد المالية حوافزا للسلطات للجوء إلى “المحاسبة الإبداعية” أو غيرها مثل الحيل المالية. ومع ذلك، في حالات ارتفاع شفافية عملية الميزانيات المؤسسية، يبدو وجود حوافز أقل للتلاعب بالبيانات المالية. كما يختبر المؤلفون ويفصلِّون دراسات أخرى عديدة تتعلق بالأداء المالي. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل .الورقة البحثية كاملة، انقر هنا
خمسون عاما من الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة في رسم بياني واحد – أعده مكتب الولايات المتحدة للإدارة والموازنة
مكتب الولايات المتحدة للإدارة والموازنة نشر مؤخرا معلومات عن مدى تغير انفاق الحكومة الامريكية على مدى السنوات الخمسين 50 الماضية. كجزء من سلسلته تمثيل أمريكا بيانيا ، استخدمت شبكة الإذاعة الوطنية العامة هذه البيانات لإنشاء ونشر رسم بياني يصور التغيرات في النسبة المئوية لإجمالي الإنفاق لكل فئة من فئات الإنفاق – الدفاع والضمان الاجتماعي والنقل والرعاية الطبية والمعونة الطبية وبرامج شبكات الأمان والشؤون الدولية والفائدة على الدين وكل شيء آخر. ويعرض الرسم البياني حصة الإنفاق لهذه المجالات لمدة 50 عاما و25 عاما والعام الماضي. على الرغم من عدم إظهار الرسم البياني للتغير في الإنفاق بالدولار الحقيقي، من خلال التركيز على حصة الحكومة من إجمالي الإنفاق، فهو يعرض بشكل أكثر وضوحا وإيجازا مدى تغير أولويات الإنفاق الأمريكي على مدى السنوات الخمسين 50 الماضية.
الأرض والحرية؟ سوبسيديوس آل كامبو تضطلع بالفوائدة الزراعية المكتسبة
في أحد دراسات الحالة الوشيكة بتكليف من شراكة الموازنة الدولية، غيليرمو سيجودو يعرض قدرة منظمات المجتمع المدني على إحداث عمليات الإصلاح في الإنفاق العام، حتى عند مقاومة الحكومات وأصحاب المصالح الخاصة المكتسبة أو عدم قيام مؤسسات الرقابة بالمتابعة المطلوبة. استخدمت حملة سوبسيديوس آل كامبو Subsidios al Campo قوانين حرية المعلومات في المكسيك للحصول على بيانات رسمية بشأن المستفيدين من الإعانات الزراعية، ثم نشرت البيانات على الانترنت في www.subsidiosalcampo.org.mx.
جلب تحليل سوبسيديوس آل كامبو الكثير من المعلومات الجديدة داخل المجال العام وحوَّل النقاش بشأن الإعانات الزراعية من التركيز على حجمها إلى التركيز على التوزيع العادل، متحديا صناعة زراعية قوية في هذه العملية. كان رد فعل وزارة الزراعة المكسيكية أن قامت بإصلاح النظام لضمان تدفق الإعانات فقط لأولئك الذين تحتاجون إليها.
اقرأ دراسة الحالة الكاملة لسوبسيديوس آل كامبو Subsidios al Campo على موقع ويب شراكة الموازنة الدولية.
تضم شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) موظفين جدد الآن!
مدير تنفيذي، وحدة دعم شراكة الحكومة المفتوحة
المدير التنفيذي لوحدة الدعم في حالة تواصل يومي مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني ويرفع التقارير إلى اللجنة الفرعية للحاكمية والقيادة للجنة الإدارة في شراكة الحكومة المفتوحة.
مدير البرامج، آلية إعداد تقارير مستقلة لشراكة الحكومة المفتوحة
مدير البرامج سيقوم بالإشراف على جهد التقييم الفريد للحاكمية في بلدان متعددة، وذلك بالعمل مباشرة مع الحكومات والمجتمع المدني لأكثر من 50 بلدا، في شراكة وثيقة مع فريق الخبراء الدولي لشراكة الحكومة المفتوحة. للحصول على وصف للوظائف أكثر تفصيلا والتعليمات بشأن كيفية التقدم لها، يرجى زيارة www.opengovpartnership.org/employment.
by Jay | May 18, 2012
IN THIS ISSUE: LAND REFORMS KENYA, GRASSROOTS, SOCIAL AUDITS, ELECTRONIC REVOLUTION, MORAL HAZARD , ONE GRAPH, LAND, JOBS
Tracking Budgets, Strengthening Civil Society Initiatives
Implementing Land Reforms in Kenya: Budgetary Pitfalls
Grassroots Organizations Explore How to Track Public Budgets in China
Social Audits: Bringing South Africa’s Story Home
Voices from the Ground
In the Name of Health: an Electronic Revolution
Publications and Resources
Moral Hazard in an Economic Union: Politics, Economics, and Fiscal Gimmickry in Europe
Fifty Years of U.S. Government Spending in One Graph
Land and Freedom? Subsidios al Campo Takes on Vested Agricultural Interests
Job Announcements and Opportunities
The Open Government Partnership: Executive Director, OGP Support Unit; and Program Manager, OGP Independent Reporting Mechanism
Implementing Land Reforms in Kenya: Budgetary Pitfalls, by Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenya
As Kenyans celebrated the twin victory of first obtaining a national land policy and then anchoring the key features of that policy in the new constitution in 2010, those of us at the Land Development and Governance Institute knew that the next and greatest challenge would be overcoming insufficient funding for implementing reform. So a recent report, “Budgeting for Land Reforms: Ensuring People’s Participation,” could not have come at a better time. A joint effort of the Economic and Social Rights Center (Hakijamii) and the International Budget Partnership (IBP), the report explores the most powerful threat facing the implementation of land reforms in Kenya: a lack of sufficient budgetary support for the reforms and the inappropriate use of public funds that are provided.
The drawn-out, and at times contentious, formulation process for Kenya’s national land policy began in 2004. Those who had benefitted from pre- and post-colonial State land grants under Kenya’s inequitable and corrupt system of land distribution were uncomfortable with some of the new policy’s provisions. In particular, they were concerned with the reform’s provisions on equitable access to land, the review and possible revocation of parcels of public land irregularly allocated, taxation of idle land, maximum and minimum sizes of private land holdings, and the resolution of historical injustices, among others. These groups opposed the policy and engaged in five years of often hostile public debate until the process was finally completed in 2009.
After the policy was enacted, the next step was for it to be firmly established in Kenya’s legal framework. The proposed new Kenyan Constitution set a framework for some key features of national land policy, but it was not an easy process. Chapter Five of the Constitution, which addresses land and the environment, provoked strong opposition. But civil society organizations, such as the Kenya Land Alliance and the Centre for Land, Economy, and Rights of Women (CLEAR), worked to educate the public on the most contested and confusing aspects of the land section. CLEAR translated relevant parts of the Constitution into plain, accessible language and trained vulnerable groups like women not only about what their new rights were but also how to exercise them. Civil society also engaged with parliamentarians, some of whom were not well versed in the new Constitution, and advocated for land experts to be consulted throughout the process. In August 2010 the Kenya Constitution was ratified and disseminated for implementation.
The land question in Kenya has been a complex one since the colonial era, and establishing broad, concrete land policies and associated clear constitutional frameworks was a major milestone. But nearly two years later, Kenya has managed to enact only three enabling land laws: the National Land Commission Act 2012, the Land Act 2012, and the Land Registration Act 2012. These laws call for the establishment of new national and local institutions that will manage public lands, recommend land policy to the national government, and conduct research related to land and use of natural resources, among other things. Substantial financial resources are needed both to fully establish these institutions and support continued public involvement in drafting further laws and regulations needed to “operationalize” these new laws.
Unfortunately, however, no specific government unit or process was established to critically examine the budgetary implications of the land reform process at each stage of implementation. A November 2005 report on the budget implications of land reform, which had been prepared by the land reform unit of the Ministry of Lands and served as the reference benchmark for implementation costs, has been rendered outdated due to post-report content amendments to the law itself and major changes in staff of the ministry. Such a broad report should be updated and should inform annual budgets based on priorities identified under a sectoral implementation plan.
The Hakijamii/IBP research for “Budgeting for Land Reforms” focuses public attention on the budget issues at a critical time. The country is currently establishing the national land commission, which in turn will establish county land management boards in all 47 counties. The land commission will also coordinate the implementation of many aspects of land reform. This year’s budgetary allocation to the Ministry of Lands thus should reflect a proportional increase to make it possible to take on this additional work. It is clear, however, that the funds actually allocated are insufficient.
“Budgeting For Land Reforms: Ensuring People’s Participation” will help civil society groups in Kenya to intervene and pressure government and parliament to fix the current budget and ensure that adequate funds are allocated for in subsequent ones. The report also demonstrates a need for public involvement in budget making for this sector, but we must keep in mind that those opposed to land reform in Kenya could also undermine its implementation by promoting the allocation of insufficient funds.
In addition to the influence over land reform budgets of those opposed to reform, another factor that could have contributed to the allocation of insufficient resources for implementing the new laws is that the bureaucrats who prepare the initial budget requests may not be well informed on land reform priorities. If the gaps in funding were due to inadvertent omissions by the Ministry of Lands, then the ministry and increasingly engaged stakeholders should prepare a comprehensive implementation plan that identifies key priorities and the level of funding needed for effective implementation.
Visit the IBP website to read more on Budgeting for Land Reforms: Ensuring People’s Participation.
A summary version of the findings and recommendations is also available.
For more information, please write to [email protected].
Grassroots Organizations Explore How to Track Public Budgets in China, by Zhang Lanying and Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Government budgets in China have traditionally been closed affairs — with very limited public access to budget information and few opportunities for civil society and the public to engage in decisions over budget policies or oversight over how these policies are implemented. However, more recently there have been some steps toward more open, responsive, and accountable budgeting in China. This progress has been supported by international organizations and donors, and taken forward by local civil society and academia, as well as through some initial reforms by the government itself.
Chinese civil society organizations (CSOs) became involved in efforts to make public budgets in China more open, responsive, and accountable in 2005. With the support of the Ford Foundation and with technical assistance from the International Budget Partnership (IBP), the China Development Research Foundation (CDRF) worked at the macro level to promote participatory and transparent budgets. They secured the commitment of senior government officials to accept and promote the practice of participatory budgeting, educated the media and local officials on relevant issues, and created a website to spread awareness of participatory budgeting methodology/policy. At the same time, ActionAid built grassroots partnerships with CSOs, local governments, and researchers to track budget allocations from a gender perspective and the use of poverty alleviation funds at the village level.
This combination of top-down and bottom-up approaches established a solid basis for further budget work. But scaling up the work proved to be more difficult than expected. Greater impact required a stronger integration of these two directions, in addition to technical support that would assist CSOs in developing action plans, training, and mentoring.
While limited progress has been made since these initial efforts, there are still more openings for civil society to do budget work than there were in 2005. For example, when the “Open Government Information Regulations” came into effect in China in 2008, things shifted in the budget world. These regulations required all government departments and other agencies to publish information that either affects the “vital interests” of individuals or groups, or that should be widely known and discussed. Budget and financial reports are important components of such information. The open government regulations also gave citizens the right to request information that has not been released by the government.
Since 2009 the Shanghai University of Finance and Economics has also facilitated budget work by producing and releasing an annual Transparency Index on “China’s Fiscal Transparency at the Provincial Level.” (The report is not posted online but is sold as a book.) These reports have attracted much attention from provincial officials, decision makers from central government, the general public, and CSOs.
Most recently, the IBP and the Ford Foundation held a two-day workshop in Beijing in June 2012 to update Chinese CSOs about developments in international budget practices and to explore their local contexts and needs. The workshop involved 20 participants from local CSOs from different parts of the country, international organizations, and universities and other research institutions. Representatives from the IBP and the Ford Foundation facilitated the workshop with the help of two local consultants. Participants discussed international cases of budget tracking and compared them with the Chinese situation. They also shared their own activities relating to budget work. By the end of the workshop, each grassroots organization had presented its own action plan for future activities related to budgets.
These are all promising steps toward more open budgeting in China. With the increased access to budget information from government and universities, as well as technical support in the development of action plans, more actors in government and civil society realize the importance of budget work in China and are excited about its potential.
Social Audits: Bringing South Africa’s Story Home, by Oscar Arredondo, FUNDAR, Mexico
A few months ago, I participated in a social audit in Khayelitsha, a chaotic human settlement on the outskirts of Cape Town, South Africa — a community with deplorable conditions of poverty, lacking even basic services. As part of an International Budget Partnership workshop on how to implement techniques for monitoring public resources, I worked with my fellow participants to support two civil society organizations (CSOs) that work to improve living conditions in that unsafe area. We broke into small groups to survey community members about services the city government was supposed to provide. Each group included one local activist who spoke the language spoken by community members, which enabled us to complete the questionnaires.
Due to the lack of running water in the settlement, the city government had formally committed to providing portable toilets. The government entered into a contract with a company that provides toilets and maintenance services that stated that the government was to rent the toilets annually, pay for their twice-daily cleaning, repair toilets not in working condition, and provide training for those hired to maintain the toilets. But reality tells a different story.
The toilets are neither hygienic nor adequate. Community residents occasionally must walk long distances to find a clean one. Some residents bring toilets inside their own houses, while others are shared between crowds of people. The toilets are cleaned only twice a week, and residents are exposed to spilled contaminants and toxic chemicals. This putrid mixture penetrates their cardboard shacks and poses particular threats to the health of children who play nearby.
These aren’t the only risks — one mother said her son was assaulted while searching for a toilet at night. Others were locked inside the cabins as they were tipped over, and one man was fatally struck while crossing the highway in search of a cleaner bathroom in the next community. Rather than face these dangers, many community members opt to relieve themselves in bags that they throw away the next day.
Community members had surely told these stories to one another, but by compiling these questionnaires, we created a concrete list of violations of the government’s contractual obligations. Community members participated in the survey and expressed their desire for change. Both local CSOs met with government leaders and the service provider company to present the community’s concerns. This kind of evidence helps not only to enforce the contract but also to come up with solutions and initiate proceedings to hold public servants or others like those contracted to provide public services to account.
The bad news for those of us attending the workshop is that the affected community is on the other side of the world. The local CSOs, Ndifuna Ukwasi and the Social Justice Coalition, do not operate in Mexico where we have communities facing distressingly similar conditions of poverty. Many people in Mexico also live without the most basic services and are forgotten by their government and civil society.
Democracy implies participation, which is necessary in a social audit like the one we were part of in Khayelitsha. The affected population and CSOs, and in some cases the government, come together to support strong financial auditing, offering concrete evidence from various sources of mistakes, mismanagement, and, in the worst cases, malfeasance.
A social audit is thus an exercise in democracy in the truest sense; it promotes transparency and accountability. To conduct this kind of audit in Mexico would require the support of CSOs and of authorities, such as a human rights commission or Mexico’s Institute for Access to Public Government Information. It also would depend on citizen participation to verify government compliance in delivering goods and services as agreed. And continued citizen participation would hinge on whether individuals see tangible changes from engaging in this kind of work.
Social audits are not just about verifying whether or not public money is being spent correctly; they are to assess the real impact of government decisions by verifying whether or not the expenditures made any difference. To undertake this work requires access to information, as well as time to assimilate it and to verify the compliance of relevant offices. These audits should be part of the duties of government officers so that they can answer questions at public hearings about the expenditures.
Social audits are democratic processes that have tremendous potential to correct injustices and empower participants. However, for social auditing to be a success in Mexico and elsewhere in the world, various obstacles must be overcome. Complex structures in government and societies at large, indifference, and potential political implications deter officials and citizens from engaging in this kind of work. But we must overcome these obstacles to broad participation to realize the potentially transforming potential of social audits.
Contact the author of this article at [email protected].
In the Name of Health: an Electronic Revolution by Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, Mexico
In Mexico as in many parts of the world, healthcare is a luxury, and the ability to pay determines one’s right to health. The poor die from common illnesses while the wealthy are saved from the most complex diseases, as if the right to health applies only to the moneyed class.
As a response to this situation, men and women in the north of Mexico have formed a citizens movement called the Rebellion of the Sick. The movement uses concrete evidence of injustices in public health service delivery to demand that the government meet its obligation to correct these injustices and ensure the people’s right to healthcare.
Many people do not know that the state is obliged to finance healthcare regardless of the political party in power. This lack of public awareness poses a big problem because it allows the government to skirt its responsibility without being held accountable. The Rebellion of the Sick promotes a collective effort to demand solutions to this problem. It invites citizens to get involved and voice complaints about issues in the delivery of medical services. More participation in this effort creates more concrete evidence about the state of public health delivery and increases the demand for solutions to the many and varied problems in healthcare in the north of Mexico.
Mobilized citizens: what goes unseen goes unfixed!
To facilitate this process, the Rebellion of the Sick is developing a website that allows citizens from throughout the state to complain, post photographs of physical problems, and tell stories about their experiences in public clinics. On it, users will discuss long wait times at the Mexican Institute for Social Security, debt collection in general hospitals, discrimination at the Institute of Security and Social Services of the State, and so on. Users will also be able to register complaints about the quality of services, medical equipment, medical facilities, medicines, and out-of-pocket expenses. Without this valuable evidence of problems, it is likely that solutions will take longer, or that they will not come at all. Though the page currently focuses on issues in the north of Mexico, this work will later be replicated throughout the country.
This electronic initiative will take off in the coming months, and we hope that the citizens of the entire Sonora municipality will participate. Healthcare in Mexico and the rest of the world is complex, but we hope that efforts like this one will encourage progress with these issues. Recognizing and publishing weaknesses of the public health system will be the best way to hold the authorities accountable and ensure they fulfill their responsibilities.
The time has come for us, the sick, to get the attention we need!
For more information on the Rebellion of the Sick, please contact the author at [email protected]
Moral Hazard in an Economic Union: Politics, Economics, and Fiscal Gimmickry in Europe
A new paper by James Alt, David Dryer Lassen, and Joachim Wehner examines the relationship between budget transparency and fiscal rules and incentives for fiscal trickery. Using data from the Open Budget Index (OBI) and information on fiscal transparency in European Union countries, the paper shows that in circumstances of low fiscal transparency, fiscal rules may create incentives for authorities to resort to “creative accounting” or other such fiscal gimmicks. In situations of high institutional budget process transparency, however, there seem to be fewer incentives to manipulate financial data. The authors also test and expand on several other studies related to fiscal performance. For more information and to download the full paper, click here.
Fifty Years of U.S. Government Spending in One Graph, by the U.S. Office of Management and Budget
The U.S. Office of Management and Budget recently published information on how U.S. government spending has changed over the past 50 years. As part of its Graphing America series, National Public Radio used this data to create and publish a graph depicting changes in the percentage of total spending for each spending category – defense, social security, transportation, Medicare and Medicaid, safety net programs, international affairs, interest on debt, and everything else. The graph presents the share of spending for these areas for 50 years ago, 25 years ago, and last year. Although the graph does not show the change in spending in real dollars, by focusing on share of total government spending it more clearly and concisely presents how U.S. spending priorities have changed over the last 50 years.
Land and Freedom? Subsidios al Campo Takes on Vested Agricultural Interest
In a forthcoming case study commissioned by the IBP, Guillermo Cejudo shows that civil society organizations can bring about public spending reforms even when governments and vested private interests resist, and when oversight institutions don’t follow through. The Subsidios al Campo campaign used Mexico’s freedom of information laws to obtain official data on the recipients of agricultural subsidies, and then published the data online at www.subsidiosalcampo.org.mx.
Subsidios al Campo’s analysis brought a lot of new information into the public domain and shifted the debate about agricultural subsidies from a focus on their size to a focus on equitable distribution, challenging a powerful agricultural industry in the process. The Mexican Ministry of Agriculture reacted by reforming the system to ensure that subsidies were flowing only to those that needed them.
Read the full Subsidios al Campo case study at the IBP website.
The Open Government Partnership (OGP) is Recruiting!
Executive Director, OGP Support Unit
The executive director of the Support Unit is in daily communication with senior government officials and civil society leaders and reports to the Governance and Leadership Sub-Committee of the OGP’s Steering Committee.
Program Manager, OGP Independent Reporting Mechanism
The program manager will oversee the development of a unique multi-country governance assessment effort, working directly with governments and civil society from over 50 countries, in close partnership with the OGP International Expert Panel.
For more detailed position descriptions and instructions on how to apply, visit: www.opengovpartnership.org/employment
by Jay | May 1, 2012
DANS CE NUMÉRO: RÉFORMES FONCIÈRES AU KENYA, ORGANISATIONS LOCALES, AUDITS SOCIAUX, RÉVOLUTION ÉLECTRONIQUE, ALÉA MORAL, GRAPHIQUE, TERRE, EMPLOI
Surveillance des budgets et renforcement des actions de la société civile
La mise en œuvre des réformes foncières au Kenya : les pièges budgétaires
Les organisations locales se penchent sur la manière de surveiller les budgets publics en Chine
Audits sociaux : Rendre à l’Afrique du Sud son histoire
Les voix du terrain
In Au nom de la santé : une révolution électronique
Publications et ressources
Aléa moral dans une Union économique : manipulations politiques, économiques et budgétaires en Europe
Cinquante ans de dépenses du gouvernement américain dans un seul graphique
Terre et liberté ? Subsidios al Campo se penche sur les intérêts agricoles acquis
Offres et opportunités d’emploi
L’Open Government Partnership : directeur exécutif ; Unité de soutien de l’OGP et ; Directeur de programme, Système de suivi indépendant de l’OGP
La mise en œuvre des réformes foncières au Kenya : les pièges budgétaires, par Ibrahim Mwathane, Land Development and Governance Institute, Kenya
Alors que les Kenyans célébraient leur double victoire, à savoir l’obtention d’une politique foncière nationale, puis l’intégration des éléments clés de cette politique dans la nouvelle constitution en 2010, certains parmi nous au Land Development and Governance Institute savaient que le défi suivant et le plus important serait de surmonter le manque de financement pour mettre en œuvre la réforme. C’est la raison pour laquelle, la publication récente du rapport Budgeting for Land Reforms: Ensuring People’s Participation [La budgétisation des réformes foncières : Assurer la participation populaire] ne pouvait survenir à un meilleur moment. Ce rapport conjoint de l’Economic and Social Rights Center (Centre pour les droits économiques et sociaux) (Hakijamii) et de l’International Budget Partnership (IBP) explore la menace la plus forte face à la mise en œuvre des réformes foncières au Kenya : le manque de soutien budgétaire en faveur des réformes et l’utilisation inappropriée des fonds publics qui sont fournis.
C’est en 2004 qu’a commencé le processus de longue haleine, et parfois controversé, de formulation de la politique foncière nationale au Kenya. Ceux qui avaient bénéficié de concessions foncières pré-et post-coloniales sous le système kényan de distribution des terres, système inéquitable et corrompu, s’inquiétaient quelque peu de certaines dispositions de la nouvelle politique, en particulier celles qui concernaient l’accès équitable à la terre, l’évaluation et l’annulation potentielle de l’octroi de parcelles de terres publiques attribuées de manière irrégulière, la taxation des terres en friche, la surface maximale et minimale des terres privées, et la résolution des injustices historiques, entre autres. Ces groupes se sont opposés à la politique et se sont engagés dans un débat public, souvent hostile, jusqu’à la fin du processus en 2009.
Suite à l’adoption de la nouvelle politique, l’étape suivante consistait à l’établir fermement dans le cadre juridique du Kenya. Le projet de nouvelle Constitution du Kenya fixait un cadre pour certaines des caractéristiques clés de la politique foncière nationale, mais ce processus n’a pas été simple. Le chapitre cinq de la Constitution, qui traite de la terre et de l’environnement, a provoqué une forte opposition. Mais les organisations de la société civile, telles que la Kenya Land Alliance et le Center for Land, Economy and Rights of Women (Centre pour la. terre, l’économie et les droits des femmes) (CLEAR), se sont efforcés de sensibiliser le public sur les aspects les plus contestés et confus du domaine foncier. L’organisation CLEAR a traduit les parties pertinentes de la Constitution dans un langage simple et accessible et a formé les groupes vulnérables, tels que les femmes, non seulement à connaître leurs nouveaux droits, mais également à commencer à les mettre en pratique. La société civile s’est également engagée avec les parlementaires, dont certains ne maitrisaient pas la nouvelle Constitution, et a plaidé en faveur de la consultation d’experts tout au long du processus. La ratification de la Constitution du Kenya et sa publication pour mise en œuvre ont eu lieu en août 2010.
La question foncière au Kenya est une question complexe depuis l’époque coloniale, et un tournant important a été l’établissement de politiques foncières générales et concrètes et de cadres constitutionnels connexes et clairs. Mais après deux années, le Kenya n’a réussi à adopter que trois lois foncières d’exécution : le National Land Commission Act, le Land Act et le Land Registration Act, toutes les trois en 2012. Ces lois prévoient la création de nouvelles institutions nationales et locales qui seront chargées de gérer les terres publiques, de recommander des politiques foncières au gouvernement national et de mener des travaux de recherche liés à la terre et à l’utilisation des ressources naturelles, entre autres. Des ressources financières substantielles sont nécessaires, tant pour établir pleinement ces institutions et appuyer la participation continue du public dans la rédaction de nouvelles lois et de nouveaux règlements qui seront nécessaires pour « opérationnaliser » ces nouvelles lois.
Malheureusement, aucun département ou processus gouvernemental spécifique n’a été créé pour examiner de façon critique les implications budgétaires du processus de la réforme foncière à chaque étape de sa mise en œuvre. Un rapport datant de novembre 2005 sur l’impact budgétaire de la réforme foncière, qui avait été préparé par l’unité de la réforme foncière du ministère des Ressources foncières et qui avait servi de point de référence pour les coûts de mise en œuvre, est devenu obsolète suite aux modifications du contenu de la législation et aux changements majeurs du personnel du ministère. Ce rapport de politique générale doit être mis à jour et doit servir à informer les budgets annuels en fonction des priorités identifiées dans le cadre d’un plan d’exécution sectoriel.
Les travaux de recherche conjoints de l’Hajikamii / IBP relatifs à la « Budgétisation des réformes foncières » attirent l’attention du public sur les questions budgétaires à un moment critique. Le pays met actuellement en placela Commissionfoncière nationale, qui à son tour devra créer des comités de gestion foncière dans l’ensemble des 47 comtés.La Commissionfoncière coordonnera également la mise en œuvre des nombreux aspects de la réforme foncière. L’allocation budgétaire pour l’année en cours au ministère des Ressources foncières devrait donc refléter une augmentation proportionnelle pour permettre de faire ce travail supplémentaire. Il est clair, cependant, que les crédits budgétaires effectivement alloués sont insuffisants.
Le rapport Budgeting For Land Reforms: Ensuring People’s Participation aidera les groupes de la société civile au Kenya à intervenir et à faire pression sur le gouvernement et le Parlement pour fixer le budget actuel et veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués pour les budgets suivants. Le rapport démontre également la nécessité de la participation du public dans l’élaboration du budget pour ce secteur, mais il faut garder à l’esprit que ceux qui s’opposent à la réforme foncière au Kenya pourraient également compromettre sa mise en encourageant l’insuffisance des crédits.
Un autre facteur ayant pu contribuer à l’insuffisance des crédits budgétaires alloués pour appliquer les nouvelles lois, en plus de l’influence des opposants à la réforme foncière sur les budgets fonciers, est que les bureaucrates qui préparent les demandes budgétaires initiales peuvent manquer d’informations sur les priorités foncières. S’il s’avérait que le manque de crédits était du à des omissions involontaires du ministère des Ressources foncières, ce dernier ainsi que les parties prenantes pertinentes devront alors préparer un plan de mise en œuvre détaillé qui identifie les priorités clés et le niveau de financement nécessaire pour une mise en œuvre efficace.
Consulter le site de l’IBP pour en savoir plus sur le rapport Budgeting for Land Reforms: Ensuring People’s Participation
Une version résumée (en anglais) des conclusions et des recommandations est également disponible.
Pour plus d’informations, veuillez contacter [email protected].
Les organisations locales se penchent sur la manière de surveiller les budgets publics en Chine, par Zhang Lanying, consultant indépendant, et Ma Jifang, Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires
Les budgets gouvernementaux en Chine ont toujours été fermés au regard du public – celui-ci ayant un accès très limité à l’information budgétaire et la société civile ayant peu de possibilités de s’engager dans des décisions sur les politiques budgétaires ou de surveiller la mise en œuvre de ces politiques. Toutefois, plus récemment, des mesures ont été prises en Chine pour rendre le processus budgétaire plus transparent, réactif et responsable. Ces progrès ont été encouragés par les organisations internationales et les bailleurs de fonds, et mis en avant par la société civile locale et le milieu universitaire, ainsi que par le gouvernement lui-même par la mise en place de certaines réformes initiales.
Les organisations de la société civile (OSC) chinoise se sont impliquées dans des actions visant à rendre les budgets publics plus transparents, réactifs et responsables en 2005. Avec le soutien de la Fondation Ford et l’assistance technique de l’International Budget Partnership (IBP), la China Development Research Foundation (Fondation chinoise pour la recherche et le développement) (CDRF) a travaillé sur le plan macroéconomique pour promouvoir des budgets participatifs et transparents. Ils ont obtenu l’engagement de hauts fonctionnaires du gouvernement d’accepter et de promouvoir la pratique du budget participatif. Ils ont également informé les médias et les responsables locaux des questions pertinentes et ont créé un site web pour faire connaître la méthode / la politique de budgétisation participative. Dans le même temps, ActionAid a établi des partenariats locaux avec des OSC, les autorités locales et des chercheurs pour surveiller les crédits budgétaires selon une perspective de genre et l’utilisation des fonds de lutte contre la pauvreté au niveau des villages.
La combinaison de ces approches descendantes et ascendantes a permis la mise en place d’une base solide pour un travail budgétaire supplémentaire. Mais l’intensification de ce travail s’est avéré plus difficile que prévu. Un plus grand impact exige une plus forte intégration de ces deux directions, en plus du soutien technique qui pourrait aider les OSC dans l’élaboration des plans d’action, de la formation et du mentorat.
Bien que des progrès limités aient été accomplis depuis ces premières initiatives, il existe aujourd’hui bien plus d’opportunités pour la société civile de faire un travail budgétaire qu’en 2005. Par exemple, lorsque la nouvelle réglementation de la Chine en matière d’information est entrée en vigueur en 2008, les choses ont commencé à bouger dans le monde budgétaire. Cette réglementation exigeait de tous les ministères et organismes publics qu’ils publient soit les informations touchant aux « intérêts vitaux » des individus ou des groupes, soit celles qui doivent être largement reconnues et discutées. Les rapports budgétaires et financiers sont des composantes importantes de ces informations. La réglementation sur la transparence gouvernementale a également permis aux citoyens de demander des informations qui n’avaient pas été publiées par le gouvernement.
Depuis 2009, la Shanghai University of Finance and Economics a également facilité le travail budgétaire en produisant et en publiant un indice annuel de transparence sur « la transparence fiscale de la Chine au niveau provincial. » (Le rapport n’est pas publié en ligne, mais est vendu sous forme de manuel). Ces rapports ont attiré l’attention des responsables provinciaux, des décideurs du gouvernement central, du public et des OSC.
Plus récemment, l’IBP et la Fondation Ford ont organisé un atelier de deux jours à Pékin en juin 2012 pour communiquer aux OSC chinoises l’évolution des pratiques budgétaires internationales et explorer leurs environnements et besoins locaux. L’atelier a réuni 20 participants provenant d’organisations locales de la société civile dans différentes régions du pays, d’organisations internationales, d’universités et d’autres établissements de recherche. Les représentants de l’IBP et de la Fondation Ford ont animé l’atelier avec l’aide de deux consultants locaux. Les participants ont discuté de différentes situations internationales de suivi budgétaire et les ont comparées avec la situation chinoise. Ils ont également partagé leurs propres activités relatives au travail budgétaire. À la fin de l’atelier, chaque organisation locale a présenté son propre plan d’action pour mener des activités futures sur les budgets.
Toutes ces étapes sont prometteuses et encouragent la transparence budgétaire en Chine. Davantage d’acteurs au sein du gouvernement et de la société civile prennent conscience de l’importance du travail budgétaire en Chine et sont enthousiasmés par son potentiel, grâce notamment à l’accès accru à l’information budgétaire de la part du gouvernement et des universités, ainsi qu’au soutien technique apporté dans l’élaboration des plans d’action.
Audits sociaux : Rendre à l’Afrique du Sud son histoire, par Oscar Arredondo, FUNDAR, Mexique
Il y a quelques mois, j’ai participé à un audit social à Khayelitsha, une zone habitée chaotique située à la périphérie du Cap en Afrique du Sud – dans laquelle vit une communauté dans des conditions déplorables de pauvreté et où même les services de base sont inexistants. Dans le cadre d’un atelier organisé par l’International Budget Partnership sur la façon de mettre en œuvre les techniques de surveillance des ressources publiques, j’ai travaillé avec mes collègues pour appuyer deux organisations de la société civile (OSC) qui s’efforcent d’améliorer les conditions de vie dans cette zone dangereuse. Nous nous sommes répartis en petits groupes pour interroger les membres de la communauté sur les services publics que les autorités locales étaient censées offrir. Chaque groupe comprenait un militant local qui parlait la langue pratiquée par les membres de la communauté, ce qui nous a permis de remplir les questionnaires.
En raison de l’absence d’eau courante dans cette zone, les autorités locales s’étaient officiellement engagées à fournir des toilettes portables. Le gouvernement avait conclu un contrat avec une société qui fournissait des toilettes et des services d’entretien. Le contrat stipulait que le gouvernement devait louer les toilettes sur une base annuelle, payer pour leur nettoyage deux fois par jour, réparer les toilettes qui ne fonctionnaient pas et assurer une formation aux employés recrutés et chargés de l’entretien des toilettes. Mais la réalité raconte cependant une histoire bien différente.
Les toilettes ne sont ni hygiéniques ni appropriées. Les habitants de la communauté doivent parfois parcourir de longues distances pour trouver des toilettes propres. Certains résidents emportent les toilettes à l’intérieur de leurs propres maisons, tandis que de nombreux autres se les partagent. Les toilettes ne sont nettoyées que deux fois par semaine, et les habitants sont exposés au déversement de contaminants et de produits chimiques toxiques. Ce mélange putride pénètre dans leurs cabanes et fait peser des menaces particulières pour la santé des enfants qui jouent à proximité.
Ce ne sont pas les seuls risques – une mère a déclaré que son fils avant été agressé alors qu’il se rendait aux toilettes la nuit. D’autres étaient à l’intérieur des cabines lorsqu’elles ont été renversées, et un homme a été frappé mortellement alors qu’il traversait la route à la recherche de toilettes plus propres dans une localité proche. Plutôt que de faire face à ces dangers, de nombreux membres de la communauté choisissent de se soulager dans des sacs qu’ils jettent le lendemain.
Les membres de la communauté se racontent certainement toutes ces anecdotes, mais la compilation des questionnaires nous a permis de créé une liste concrète des violations des obligations contractuelles du gouvernement. Les membres de la communauté ont participé à l’enquête et ont exprimé leur désir de changement. Les deux OSC locales ont rencontré des dirigeants du gouvernement et les responsables de l’entreprise chargée de la prestation des services pour présenter les préoccupations de la communauté. Ce genre de preuves contribue non seulement à bien exécuter le contrat, mais également à trouver des solutions et à engager une procédure pour obliger les fonctionnaires ou autres prestataires à rendre compte des services publics qu’ils doivent fournir.
Pour ceux d’entre nous qui ont participé à l’atelier, la plus grande difficulté rencontrée est que cette communauté vit à l’autre bout du monde. Les OSC locales, Ndifuna Ukwasi et la Coalition pour la justice sociale, ne fonctionnent pas au Mexique, où nous avons des communautés confrontées à des conditions similaires de la pauvreté alarmante. Au Mexique, de nombreux habitants vivent également sans les services les plus élémentaires et sont oubliés par leur gouvernement et la société civile.
La démocratie implique la participation, qui est nécessaire dans un audit social comme celui auquel nous avons participé à Khayelitsha. La population touchée et les OSC, et, dans certains cas, le gouvernement, se réunissent pour soutenir la conduite d’un audit financier détaillé, offrant des preuves concrètes provenant de différentes sources d’erreurs, de mauvaise gestion, et, dans le pire des cas, de malversation.
Un audit social est donc un exercice démocratique dans le vrai sens du terme : il favorise la transparence et la responsabilité. La conduite de ce type d’audit au Mexique exige le soutien des OSC et des autorités, tel que celui de la Commission des droits de l’homme ou de l’Institut mexicain pour l’accès à l’information publique gouvernementale. Elle dépend également de la participation des citoyens pour vérifier la conformité du gouvernement dans la prestation des biens et des services prévus. Et la participation continue des citoyens sera tributaire des changements tangibles qu’ils observeront suite à leur engagement.
Les audits sociaux ne consistent pas uniquement à vérifier si l’argent public est dépensé correctement ou non. Ils permettent d’évaluer l’impact réel des décisions gouvernementales en vérifiant si oui ou non les dépenses réalisées ont eu l’effet escompté. Ce travail nécessite d’avoir accès à l’information, ainsi que le temps de l’assimiler et de vérifier la conformité des services compétents. Ces audits doivent faire partie des fonctions des responsables publics, afin qu’ils puissent répondre aux questions lors des audiences publiques sur les dépenses.
Les audits sociaux sont des processus démocratiques qui ont un énorme potentiel pour corriger les injustices et autonomiser les participants. Toutefois, la réussite d’un audit social au Mexique et ailleurs dans le monde dépend des différents obstacles qui doivent être surmontés. La complexité des structures gouvernementales et des sociétés au sens large, l’indifférence et les implications politiques potentielles dissuadent les fonctionnaires et les citoyens de s’engager dans ce genre de travail. Mais nous devons surmonter tout ce qui empêche une participation large pour réaliser le potentiel de transformer les audits sociaux.
Contactez l’auteur de cet article à [email protected].
Au nom de la santé : une révolution électronique, par Artemiza Michel Reyna, Sonora Ciudadana AC, Mexique
Au Mexique, comme dans de nombreuses régions u monde, les soins de santé sont un luxe, et la capacité à payer détermine le droit à la santé. Les pauvres meurent de maladies courantes tandis que les riches survivent aux maladies les plus complexes, comme si le droit à la santé ne s’appliquait qu’aux classes riches.
Face à cette situation, les habitants du nord du Mexique ont formé un mouvement appelé Rebelón de los Enfermos (La révolte des malades). Le mouvement utilise des preuves concrètes d’’injustices dans la prestation des services de santé publique pour exiger que le gouvernement respecte son obligation de corriger ces injustices et de garantir le droit des citoyens aux soins de santé.
Nombreux sont ceux qui ignorant que l’État est obligé de financer les soins de santé, quel que soit le parti politique au pouvoir. Ce manque de sensibilisation du public pose un gros problème, parce qu’il permet au gouvernement d’échapper à ses responsabilités, sans avoir à répondre de ses actes. Le mouvement Rebelón de los Enfermos encourage l’effort collectif consistant à exiger des solutions à ce problème. Il invite les citoyens à s’impliquer et à exprimer leurs plaintes sur les questions liées à la prestation des services médicaux. Une participation accrue à cet effort crée des preuves plus concrètes sur l’état des prestations de santé publique et accroît la demande de solutions aux problèmes nombreux et variés des soins de santé dans le nord du Mexique.
Citoyens mobilisés : ce qui est invisible ne se répare pas !
Pour faciliter ce processus, le mouvement Rebelón de los Enfermos développe un site web qui permet aux citoyens de l’ensemble du territoire de se plaindre, de publier des photographies de leurs problèmes physiques et de raconter les expériences qu’ils ont vécues dans les dispensaires publics. Sur ce site, les utilisateurs discutent des longs délais d’attente à l’Institut mexicain de la sécurité sociale, du recouvrement des créances dans les hôpitaux généraux, de la discrimination à l’Institut de sécurité sociale et des services sociaux du pays, etc. Les utilisateurs pourront également enregistrer les plaintes relatives à la qualité des services, l’équipement médical, les établissement médicaux, les médicaments et les dépenses directes. Sans ces précieux éléments de preuve, les solutions seront probablement plus longues à trouver, voire même ne verront jamais le jour. Bien que la page du site se concentre actuellement sur les problèmes observés dans le nord du Mexique, ce travail sera ensuite reproduit à l’ensemble du territoire.
Cette initiative électronique sera lancée au cours des prochains mois, et nous espérons que les citoyens de la municipalité de Sonora y participeront. Les soins de santé au Mexique et dans le reste du monde sont un domaine complexe, mais nous espérons que des actions telles que celle-ci entraîneront des progrès. Le fait de reconnaître et de publier les faiblesses du système de santé publique sera la meilleure façon d’obliger les autorités à rendre des comptes et d’assurer qu’elles s’acquittent de leurs responsabilités.
Il est temps pour nous, les malades, d’avoir l’attention dont nous avons besoin !
Pour plus d’informations sur le mouvement Rebelón de los Enfermos, veuillez contacter l’auteur à l’adresse [email protected].
Aléa moral dans une Union économique : manipulations politiques, économiques et budgétaires en Europe
Un nouvel article rédigé par James Alt, David Dryer Lassen et Joachim Wehner examine la relation entre la transparence budgétaire et la réglementation et les incitations budgétaires à la fraude fiscale. A l’aide des données de l’Indice du budget ouvert (IBO) et des informations sur la transparence budgétaire dans les pays de l’Union européenne, l’article montre que dans les cas où la transparence budgétaire est faible, la réglementation fiscale peut inciter les autorités de recourir à la « comptabilité créative » ou à d’autres manipulations fiscales de ce type. Dans les situations où la transparence du processus budgétaire est fortement élevée au niveau institutionnel, les incitations à manipuler les données financières seraient moindres. Les auteurs testent et développent également plusieurs autres études liées à la performance budgétaire. Pour de plus amples informations et pour télécharger le document complet, cliquer ici.
Cinquante ans de dépenses du gouvernement américain dans un seul graphique, par le U.S. Office of Management and Budget
L’U.S. Office of Management and Budget a récemment publié des informations sur la façon dont les dépenses du gouvernement des États-Unis ont changé au cours des 50 dernières années. Dans le cadre de la série Graphing America, la radio publique nationale a utilisé ces données pour créer et publier un graphique représentant l’évolution du pourcentage des dépenses totales pour chaque catégorie – défense, sécurité sociale, transport, Medicare et Medicaid, programmes de filets de sécurité, affaires internationales, intérêts sur la dette et tout le reste. Le graphique présente la part des dépenses dans ces domaines depuis 50 ans, 25 ans, et au cours de l’année dernière. Bien que le graphique ne montre pas l’évolution des dépenses en dollars réels, il met l’accent sur la part des dépenses total du gouvernement et présente ainsi de manière plus précise et claire comment les priorités de dépenses des États-Unis ont évolué au cours des 50 dernières années.
Terre et liberté ? Subsidios al Campo se penche sur les intérêts agricoles acquis
Dans une étude de cas à venir commandée par l’IBP, Guillermo Cejudo montre que les organisations de la société civile peuvent provoquer des réformes des dépenses publiques, même lorsque les gouvernements et les intérêts privés acquis résistent et que les institutions de contrôle ne suivent pas. La campagne menée par Subsidios al Campo a utilisé les lois mexicaines sur la liberté de l’information pour obtenir des données officielles sur les bénéficiaires des subventions agricoles, puis les données ont été publiées en ligne sur le site www.subsidiosalcampo.org.mx.
L’analyse menée par Subsidios al Campo a apporté beaucoup de nouvelles informations dans le domaine public et déplacé le débat sur les subventions agricoles en mettant l’accent sur leur montant et une répartition équitable, contestant la puissante industrie agricole dans le processus. Le ministère mexicain de l’Agriculture a réagi en réformant le système pour s’assurer que les subventions ne seraient versées uniquement à ceux qui en ont besoin.
Lire l’intégralité de l’étude de cas de Subsidios al Campo sur le site de l’IBP.
L’Open Government Partnership (OGP) recrute !
Directeur exécutif, unité de soutien de l’OGP
Le directeur exécutif de l’Unité de soutien est en communication quotidienne avec les hauts fonctionnaires et les responsables de la société civile et est tenu de faire rapport au Sous-comité pour la gouvernance et le leadership du Comité de pilotage de l’OGP.
Directeur de programme, Système de suivi indépendant de l’OGP
Le directeur du programme sera chargé de superviser le développement d’une initiative multinationale unique d’évaluation de la gouvernance, en travaillant directement avec les gouvernements et la société civile dans plus de 50 pays et en étroite collaboration avec le Groupe d’experts internationaux de l’OGP.
Pour obtenir des descriptions plus détaillées des postes et les instructions pour déposer votre candidature, consultez le site : www.opengovpartnership.org/employment
