by Jay | Feb 25, 2012
Partisipasi untuk Semua: Kemenangan dan Pergumulan
Anggaran Warga Negara Brazil: Anggaran Federal untuk Semua Orang
Mendorong Tanggung Jawab Warga Negara terhadap Perkembangan Mendapat Tentangan di Uganda
Memperkuat Jaringan dan Mendorong Transparansi dalam Sektor Kesehatan
Menteri Kesehatan yang Baru Mungkin Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Kaum Sipil di Ekuador
Protes Damai Terhadap Layanan Kesehatan Mengakibatkan Penahanan di Tanzania, sebuah wawancara dengan Irenei Kiria, Sikika, Tanzania
Menemukan Kesepakatan: Pertukaran Asuransi Kesehatan di Amerika Latin
Memantau Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerjanya
Masyarakat Sipil Peruvia Menentang Pengembalian Sentralisasi
Dana Investasi Sosial El Salvador Perlu Lebih Transparan demi Perkembangan Setempat
Publikasi
Kekuatan dalam Menyederhanakan: Panduan Pemerintah untuk Mengembangkan Anggaran Warga Negara
Lowongan Kerja
Manajer Kampanye, Gerakan Global untuk Transparansi dan Pertanggungan Jawab Anggaran
Direktur, Lembaga dan Program Pemerintah, World Resources Institute
Anggaran Warga Negara Brazil: Anggaran Federal untuk Semua Orang, oleh Isabella Amaral da Silva dan André Guimarães Resende Martins do Valle, Sekretariat Anggaran Federal, Brazil
Hampir semua warga Brazil hampir tidak mengetahui pembuatan anggaran pemerintah dan dampak keputusan penggalangan dan pembelanjaan dana masyarakat terhadap masyarakat mereka. Untuk mengatasi masalah ini, pada tanggal 31 Agustus, Sekretariat Anggaran Federal (Federal Budget Secretariat /SOF) pemerintah Brazil membuat “Anggaran Federal untuk Semua Orang” – yakni Anggaran Warga Negara pertama, yang merupakan penyajian anggaran yang dapat diakses secara luas dan mudah dipahami. Hari itu juga, pemerintah mengirimkan proposal anggaran 2011 ke Kongres Nasional untuk dibahas dan disetujui, dan membuahkan Undang-undang Anggaran Tahunan Brazil. Edisi ke dua dari “Anggaran Federal untuk Semua Orang” ini diterbitkan persis satu tahun kemudian dan memuat rincian tambahan mengenai proses pembuatan anggaran maupun prioritas pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya guna mendanai program masyarakat tertentu dan menerapkan kebijakan baru. Setelah dua edisi, kini SOF telah melembagakan pembuatan “Anggaran Federal untuk Semua Orang” sebagai bagian dari proses anggaran rutin. Untuk membaca versi tahun 2011, klik di sini.
Warga negara perlu mengetahui cara sumber daya masyarakat dialokasikan sehingga mereka dapat merasa yakin bahwa uang mereka digunakan untuk tujuan yang benar. Tetapi informasi anggaran pemerintah sering disajikan dalam bahasa yang sangat teknis, sehingga sebagian besar masyarakat sulit sekali memahami dengan jelas perihal cara pemerintah mengelola dana masyarakat. “Anggaran Federal untuk Semua Orang” dianggap sebagai Anggaran Warga Negara karena merupakan ringkasan sangat sederhana mengenai anggaran nasional yang memberikan cukup informasi bagi warga negara untuk menilai prioritas dan program pemerintah. Anggaran ini ditulis dalam format yang mudah diakses disertai berbagai gambar dan grafik, sehingga warga negara yang paling buta anggaran sekalipun dapat memahami bagaimana negara berencana mengumpulkan dan membelanjakan pendapatan. “Anggaran Federal untuk Semua Orang” ini juga bermanfaat untuk membentuk masyarakat yang lebih kaya informasi dan lebih berperan di mana mereka memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan agar mampu melakukan peranan yang berarti dalam pembuatan keputusan dan memerangi ketidakefisienan, pemborosan dan korupsi. .
Pemerintah Brazil berharap bahwa “Anggaran Federal untuk Semua Orang” akan membantu warga negara menyadari bahwa mereka berhak mengetahui semua prioritas yang tercermin dalam kebijakan anggaran, dan pemerintah juga berharap bahwa upaya semacam ini akan memulai budaya transparansi dan partisipasi masyarakat. “Anggaran Federal untuk Semua Orang” akan diterbitkan setiap tahun dengan harapan akan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat yang kaya informasi yang merasa tertarik sekaligus mampu berperan dalam pembuatan kebijakan setempat. Kita berharap bahwa melalui semua upaya ini, proses anggaran Brazil menjadi lebih dapat dipertanggung jawabkan, transparan dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi.
Untuk membaca “Anggaran Federal bagi Semua Orang,” klik tautan di bawah ini: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/ploa2012/versao_ingles2012.pdf.
Mendorong Tanggung Jawab Warga Negara terhadap Perkembangan Mendapat Tentangan di Uganda, oleh Daniel Wessler, International Budget Partnership
Dalam bahasa Swahili, arti ”twaweza” adalah “kita mampu mewujudkannya”. Twaweza adalah inisiatif masyarakat sipil yang berfokus pada perubahan berskala besar di Tanzania, Kenya, dan Uganda. Kelompok ini mendukung pemberian layanan yang lebih baik, tindakan warga negara yang pragmatis, dan akses yang lebih besar ke informasi guna memajukan semangat tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab masyarakat. Bulan lalu, Twaweza ditentang oleh pemerintah Uganda saat mencetak kalender tahun 2012 berisi pesan yang bertujuan untuk menggerakkan lebih banyak partisipasi rakyat sipil.
Kalimat dalam kalender itu berbunyi, “Siapa yang akan merubah dunia Anda di tahun 2012?” dan mencantumkan foto 10 politikus Uganda (dari partai yang berkuasa dan oposisi) pada satu sisi dan sisi satunya menampilkan 14 tokoh internasional (termasuk negarawan, anggota kerajaan, pemain sepak bola, dan musisi). Di bawah foto-foto tersebut, pembaca diberi ruang untuk membubuhkan foto mereka sendiri disertai pertanyaan: “Apakah Anda akan menunggu orang lain selama setahun penuh? Atau Anda akan bertindak hari ini?” Pesan ini sudah jelas: orang-orang bertanggung jawab atas perkembangan mereka sendiri, dan semua orang wajib terlibat dalam masyarakat mereka dan meminta pertanggungan jawab pemerintah mereka.
Sayangnya, pergolakan politik yang tak henti-hentinya di Uganda telah memperuncing ketegangan antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat sipil di negara itu. Kendati Twaweza bersifat amat sangat independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, polisi pernah mencoba mengkaitkannya dengan gerakan oposisi dan menyita kira-kira 700.000 kalender yang akan disebarkan di Uganda.
IBP mewawancarai Manajer Program Twaweza, Morrison Rwakakamba. Beliau menyatakan bahwa “Twaweza tidak bersifat politis, dan kalender tersebut adalah bagian kampanye yang menyerukan pada warga negara bahwa pimpinan pemerintah dan pahlawan tidak akan pernah mampu menyelesaikan semua masalah mereka. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang benar, namun pada akhirnya rakyat Uganda adalah perubahan yang mereka cari, dan itulah isi pesan tersebut.”
Morrison melanjutkan, “Rakyat Uganda jangan mencari pemimpin, pahlawan, Barack Obama atau Nelson Mandela. Untuk mewujudkan perubahan yang mereka cari, setiap hari dan setiap pagi mereka harus bangun dan bertindak. Masing-masing tindakan dan inisiatif itulah yang akan merubah kehidupan mereka dan dunia mereka. Demikianlah inti pesan tersebut. Pihak penguasa salah paham, dan kami sudah berusaha menjelaskan pada mereka bahwa pesan ini tidak berisi tuntutan perubahan rezim, melainkan perubahan warga negara secara keseluruhan dengan cara mereka sendiri untuk menangani dan menentukan dunia mereka dan hidup mereka sendiri.”
Ketahui lebih jauh mengenai Twaweza di: www.twaweza.org.
Lihat kalender yang disita di sini: www.twaweza.org/go/twaweza-calendar-20121.
Menteri Kesehatan yang Baru Mungkin Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Kaum Sipil di Ekuador, oleh Anabel Castillo, Grupo FARO, Ekuador
Setelah awal tahun lalu mantan Menteri Kesehatan mendadak mengundurkan diri di Ekuador, seorang ditunjuk calon pengganti yang tampaknya tidak mungkin terpilih. Menteri yang baru, Carina Vance, ini tidak memiliki kualifikasi yang khas untuk jabatan ini. Pertama, beliau bukan dokter. Di Ekuador, sudah menjadi kepercayaan umum bahwa dokter adalah satu-satunya sumber otoritas mengenai masalah kesehatan. Meskipun Vance memiliki gelar Master Kesehatan Masyarakat, usia beliau yang masih belia dan kurang pengalaman membuat penunjukannya menjadi bahan kontroversi. Beliau juga aktivis hak-hak lesbian, biseksual, dan waria. Vance adalah mantan Sekretaris Perencanaan di Kementerian Kesehatan dan sangat vokal menghujat kian banyaknya klinik yang menganggap homoseksualitas sebagai penyakit dan menyamakannya dengan ketagihan, misalnya ketagihan narkoba atau alkohol. Pendiriannya mengenai hal ini sudah jelas: beliau menyatakan bahwa “klinik ketagihan” ini melanggar hak-hak azazi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Ekuador, karena itu harus ditutup atau minimal diatur agar hanya mengobati kasus ketagihan yang diakui secara medis.
Untuk Grupo FARO yang menjadi mitra IBP, penunjukan Vance sebagai Menteri Kesehatan baru ini memberikan kesempatan yang menarik untuk kerja sama. Karyanya sebagai aktivis hak azazi manusia bagi kalangan lesbian, biseksual dan waria menunjukkan bahwa beliau mengakui pentingnya perlindungan hak-hak azazi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam Konstitusi tersebut. Dalam Pasal 32, Konstitusi Ekuador yang baru menyebutkan bahwa hak memiliki kesehatan adalah ”hak yang dijamin oleh negara yang berkaitan dengan hak-hak lain seperti hak memiliki air, makanan, [dan] pendidikan,” dan sebagainya. Inisiatif kesehatan di Grupo FARO menjunjung hak ini dengan cara memberdayakan pekerja masyarakat sipil agar menuntut informasi anggaran yang disederhanakan dan memantau layanan kesehatan mereka.
Sebelum menjadi pegawai sipil, Vance pernah bekerja dari dalam masyarakat sipil (sebagai direktur eksekutif di sebuah organisasi hak-hak lesbian) dan mengakui bahwa karya organisasi masyarakat sipil (OMS) merupakan hal yang utama dalam meningkatkan layanan masyarakat. Dalam sebuah wawancara, beliau berkata bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan mendukung partisipasi OMS dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan serta membuka jalur-jalur terbuka bagi warga negara agar dilibatkan dalam kesejahteraan mereka sendiri. Grupo FARO amat sangat menghargai pendekatan yang menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini. Sebagai sebuah organisasi, kami yakin bahwa kebijakan harus merupakan buah keterlibatan berbagai macam pekerja dalam lingkungan masyarakat – yakni pembuat keputusan, masyarakat sipil dan wakil bidang swasta, serta warga negara biasa.
Mengingat latar belakang Vance yang beraneka ragam, Grupo FARO memiliki alasan untuk mempercayai bahwa hak memiliki kesehatan dan partisipasi masyarakat sipil merupakan prioritas pemerintahan baru di Kementerian Kesehatan. Dalam jangka waktu pendek, Grupo FARO meluncurkan Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat Sipil yang mengumpulkan informasi dari berbagai macam sumber guna meningkatkan akses ke informasi bagi OMS dan akan tersedia di Internet. Tetapi Grupo FARO mengakui bahwa sistem ini harus didukung oleh kementerian kesehatan agar dapat menjadi komprehensif dan berkelanjutan. Kami harap bisa bekerja sama dengan menteri yang baru beserta staf beliau untuk menegaskan pentingnya akses ke informasi bagi partisipasi OMS dalam perencanaan kesehatan dan pembuatan anggaran. Selanjutnya kami ingin tetap menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintahan ini demi upaya meraih tujuan kami – yakni meningkatkan akses ke informasi dan partisipasi masyarakat sipil di bidang kebijakan kesehatan.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anabel Castillo di [email protected].
Protes Damai Terhadap Layanan Kesehatan Mengakibatkan Penahanan di Tanzania, sebuah wawancara dengan Irenei Kiria, Sikika, Tanzania
Sikika adalah sebuah organisasi masyarakat sipil di Tanzania yang berusaha meningkatkan akses ke layanan perawatan kesehatan dan kualitas layanan perawatan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Tanzania dengan cara meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memajukan transparansi serta pertanggungan jawab dalam sistem kesehatan daerah. Belum lama ini, beberapa anggotanya ditangkap karena mengikuti protes damai untuk mendukung pemogokan dokter. IBP mengungkapkan keprihatinan mereka atas penangkapan itu kepada pemerintah Tanzania dan menghubungi Irenei Kiria dari Sikika untuk mendapatkan informasi lebih jauh:
Albert Van Zyl:Mengapa para dokter di Tanzania melakukan pemogokan? Mengapa Anda memutuskan mendukung mereka dan apa alasan Anda?
Irenei Kiria: Kami mendukung para dokter karena mereka memperjuangkan satu hal yang juga sedang diperjuangkan oleh Sikika. Mereka berbaris untuk memperjuangkan tunjangan yang lebih baik dan ketersediaan komoditas dan suplai yang mereka gunakan untuk menyediakan layanan yang lebih baik. Saat ini penghasilan dokter hanya sebesar $590 per bulan, dan mereka meminta kenaikan sebesar $2.200 per bulan. Sikika bekerja dalam tiga bidang utama, yakni pendanaan kesehatan, obat-obatan dan suplai, dan sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia, kami menginginkan lingkungan kerja bagi dokter dan kemampuan menyediakan layanan. Di sinilah prioritas kami sama dengan prioritas para dokter tersebut. Selain itu, obat-obatan dan suplai adalah unsur yang kami upayakan, dan para dokter itu menuntut pemerintah agar menyediakan obat-obatan dan suplai yang memadai dan menyelesaikan jalan keluar bagi kepadatan bangsal-bangsal rumah sakit. Jadi kami mendukung para dokter karena mereka tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan mereka sendiri melainkan juga memperjuangkan pemberian layanan bermutu yang lebih baik di Tanzania.
AVZ: Apa yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemogokan dokter tersebut?
IK: Kami memulai dengan mudah dengan cara mengeluarkan pernyataan sebagai Sikika. Namun ketika pemogokan masih berlangsung, kami bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum dan Hak-hak Azazi Manusia untuk mengeluarkan pernyataan bersama. Ketika pemerintah masih tetap tidak menanggapi, kami menghubungi lebih banyak Organisasi Non Pemerintah dan meminta bertemu mereka, karena sebagian di antaranya tidak mengurusi sektor kesehatan. Saat itu, sebagian Anggota Parlemen meminta masalah pemogokan itu dibahas di Parlemen, namun Pembicara menolak. Saat itu kami berharap bahwa Parlemen akan turun tangan dan memaksa pemerintah bertindak, namun Parlemen, terutama pimpinannya, justru mendukung pemerintah. Maka kami memutuskan hendak mengorganisir demonstrasi, tetapi kami paham bahwa di Tanzania biasanya demonstrasi ditekan dan Anda akan mengalami kebuntuan. Ketika kami tahu bahwa pemerintah dan polisi sedang bersiap menghadapi demonstrasi kami, kami memutuskan mengadakannya sehari lebih cepat. Kami memutuskan menutup jalan-jalan di persimpangan yang padat ke arah kediaman para pejabat.
Setelah kami menutup jalan-jalan pada tanggal 8 Maret 2012, pemerintah memberikan respons secepat mungkin. Perdana Menteri meminta bertemu para dokter keesokan harinya. Dalam pertemuan itu, para dokter dan pemerintah menyepakati persyaratan tertentu, dan sepakat melanjutkan pembicaraan atau negosiasi mengenai berbagai tuntutan lain selama tiga minggu berikutnya. Pada tahap itu, pemogokan sudah dihentikan dengan syarat bahwa pemerintah akan melaksanakan kesepakatan.
AVZ: Saya terkejut karena meskipun tampaknya sudah ada kemajuan dan pemerintah bertemu dengan para dokter serta sudah ada kesepakatan ke depan, Anda dan orang-orang lain tetap ditangkap. Bisakah Anda ceritakan lebih banyak mengenai saat penangkapan itu?
IK: Enam belas orang kami ditangkap ketika Perdana Menteri sedang mengadakan pertemuan dengan para dokter di Rumah Sakit Muhimbili National. Polisi menggeledah semua kendaraan kami untuk mencari bahan-bahan dan foto. Kira-kira jam enam sore, akhirnya kami dibebaskan dengan jaminan. Setelah beberapa kali menelepon dan mengadakan pertemuan, saat ini kami masih menunggu kabar tentang kepastian tuntutan hukum terhadap kami. Kami yakin bahwa mereka tidak akan menuntut kami. Menurut pengacara kami, secara hukum sebenarnya kami seharusnya sudah dituntut seandainya mereka masih berniat menuntut kami. Orang-orang dan berbagai organisasi menunjukkan reaksi dari luar dan dalam, termasuk sebuah surat dari IBP. Namun sejak saat itu, polisi membuntuti kami dan memantau kegiatan kami dengan alat pemantau percakapan.
AVZ: Apa saja konsekuensi yang lebih luas berkaitan penangkapan ini akibat keterlibatan Anda dengan pemerintah? Apa arti penangkapan itu atas hubungan Sikika dan organisasi-organisasi lain dengan pemerintah?
IK: Sejauh ini, menurut saya hubungan itu sama sekali tidak akan terganggu karena kami terus berbicara dengan para pejabat pemerintah tingkat senior dan menengah di Kementerian Kesehatan. Dan kami juga tetap mendapat undangan untuk bertemu. Bahkan sebagian pejabat itu menelepon kami saat terjadi pemogokan dan meminta kami melancarkan lebih banyak tekanan karena mereka prihatin dengan kepemimpinan yang ada. Sebagai bagian dari kesepakatan dengan dokter, beberapa pimpinan tertinggi di Kementerian Kesehatan diskors. Kini ketika kami menuntut skors atas Menteri dan Wakil Menteri, kami juga mendapat dukungan dari dalam kementerian.
AVZ: Hal ini menarik, karena ternyata terjadi perpecahan yang serius dalam pemerintah. Ada bagian dari pemerintah yang jelas berusaha membungkam Anda, sementara bagian satunya mendorong Anda untuk lebih banyak bertindak. Benarkah tanggapan pemerintah terhadap protes masyarakat selama ini selalu sangat keras?
IK: Ya. Di Tanzania, masalahnya media internasional tidak meliput protes semacam ini kendati sudah banyak sekali terjadi di Tanzania. Menurut saya, mungkin karena itulah pemerintah masih mengatasi protes damai dengan cara yang sama – karena media tidak melaporkan protes ini dan pemerintah tidak takut mencoreng reputasinya sendiri di kalangan masyarakat internasional.
AVZ: Tadi Anda sebutkan bahwa salah satu cara Anda menanggapi intimidasi pemerintah adalah dengan membuat jaringan sesuai dengan masalah yang ada. Saya juga tahu bahwa Anda dan lainnya mempertahankan kehadiran yang sangat menonjol dalam jaringan media sosial. Adakah cara-cara lain yang Anda gunakan dalam menanggapi dan melindungi diri Anda terhadap upaya untuk mencegah pekerjaan Anda?
IK: Selama ini kami juga berusaha menggunakan media. Kami tampil dalam wawancara di televisi dan radio untuk berusaha menjelaskan sikap kami. Saat ini di tengah pemogokan pada dokter, kami sudah sering tampil dalam media cetak dan media elektronik karena kami berusaha menjelaskan bahwa kami mendukung pemogokan dokter bukan demi kepentingan para dokter melainkan bagi mayoritas rakyat miskin.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai karya Sikika dalam mendorong layanan kesehatan yang bermutu, klik di sini.
Menemukan Kesepakatan: Pertukaran Asuransi Kesehatan di Amerika Latin, oleh Jessica Mejía Martínez, FUMA, El Salvador; dan Rocio Campos, International Budget Partnership
Pemerintah sering menjanjikan hak mendapatkan layanan kesehatan kepada warganya. Janji-janji ini seharusnya terwujud dalam pengeluaran yang amat sangat penting demi memastikan bahwa rakyat yang paling miskin dan paling rentan bisa memiliki akses ke perawatan kesehatan yang memadai.
Masyarakat sipil dapat memantau bagaimana janji-janji mengenai pelayanan kesehatan itu tercermin dalam tindakan konkrit dengan cara menganalisa anggaran pemerintah. Para pendukung dapat melihat apakah pemerintah mereka memang memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan rakyatnya dan komitmennya dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut, dalam hal akses ke pelayanan kesehatan dan kecukupan serta kualitasnya. Sayangnya, kurangnya mekanisme transparansi anggaran dan pertanggungan jawab yang memadai dalam sektor kesehatan menciptakan kesempatan diskriminasi dan korupsi, sehingga mempengaruhi ketersediaan dan kemampuan akses ke pelayanan kesehatan. Selain itu, sistem kesehatan melayani banyak sekali kelompok pasien yang berlainan berdasarkan perbedaan sosial dan ekonomi, yang dikenal sebagai segmentasi – dan mencakup beraneka ragam entitas yang melayani kelompok-kelompok tersebut, yang dikenal sebagai fragmentasi – gabungan faktor ini akan memperparah kekurangan transparansi dan membatasi pertanggungan jawab sosial dan partisipasi sosial.
Agar dapat berbagi pengetahuan, pelajaran, pengalaman dan strategi untuk menganalisa anggaran kesehatan berbagai organisasi masyarakat sipil yang bekerja dalam sektor tersebut, belum lama ini Partnership Initiative IBP mengorganisir pertukaran regional di El Salvador pada tanggal 30 Januari-3 Februari. Hadirin mewakili berbagai organisasi masyarakat sipil yang menganalisa anggaran kesehatan di Meksiko (Sonora Ciudadana dan FUNDAR), Ekuador (Grupo Faro), Guatemala (CIIDH), dan El Salvador (FUNDE dan FUMA).
Peserta membahas berbagai strategi komunikasi, partisipasi rakyat sipil dalam berbagai macam konteks, dan karakteristik sistem-sistem kesehatan di Amerika Latin. Para peserta menyajikan dan membahas studi kasus di mana terjadi masalah seperti desentralisasi, proses pengadilan strategis, dan perubahan umum-swasta. Seluruh hadirin pulang dari pertukaran itu dengan membawa berbagai gagasan baru untuk mempengaruhi reformasi kesehatan di wilayah tersebut dan sebuah jaringan rekan sekerja regional sangat yang bersemangat mengenai pekerjaan yang dilaksanakan setiap orang dari bidang mereka masing-masing. Seperti yang dinyatakan oleh Anabel Castillo, seorang peserta dari Grupo FARO di Ekuador, “Saya paling memetik pelajaran dari studi-studi kasus yang disajikan oleh Sonora Ciudadana (SC). SC adalah organisasi kecil; pekerjaan mereka kebanyakan berskala lokal dan berkaitan dengan satu area tertentu di Meksiko. Meskipun pekerjaan kami berskala nasional, rasanya pengalaman SC adalah seperti kisah kesuksesan yang bisa ditiru oleh Grupo FARO. . . . Khususnya yang penting bagi kami adalah cara mereka membentuk persekutuan dengan berbagai organisasi untuk melengkapi pekerjaan mereka di bidang-bidang yang bukan menjadi bagian keahlian mereka.”
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai cara organisasi masyarakat sipil menggunakan analisa anggaran dalam memantau apakah pemerintah memang memenuhi janji-janji layanan kesehatan yang diberikannya, klik di sini.
Masyarakat Sipil Peruvia Menentang Pengembalian Sentralisasi, oleh Epifanio Baca Tupayachi, Grupo Propuesta Ciudadana, Peru
Desentralisasi sering dipandang sebagai reformasi yang diperlukan untuk memajukan demokrasi di sebuah negara. Di Peru, desentralisasi melibatkan pengalihan fungsi, keahlian, kemampuan pengambilan keputusan dan otonomi kepada otoritas sub nasional yang dipilih melalui pemungutan suara universal. Desentralisasi juga mendekatkan negara ke rakyatnya dengan cara memperkenalkan berbagai mekanisme untuk mengalurkan partisipasi sipil ke dalam manajemen publik. Tetapi setelah diluncurkan pada tahun 2001, pada hakikatnya desentralisasi belum menjadi prioritas dalam agenda partai politik, dan terus-menerus terancam oleh berbagai upaya untuk memperlemah atau membatalkannya.
Karena itu, masyarakat sipil Peruvia sangat perlu memantau upaya desentralisasi dengan cermat. Mitra IBP, Grupo Propuesta Ciudadana, melakukan hal ini melalui proyek Vigila Peru (“Pengawasan oleh Warga Negara Peru”). Tugas pemantauan dalam proyek ini menyoroti risiko desentralisasi sebagaimana dibuktikan oleh berbagai proposal dan tindakan lain yang merongrong peraturan yang dirancang untuk memperdalam proses desentralisasi, misalnya mendorong desentralisasi fiskal dan penanganan anggaran yang lebih efektif serta proses kontrak pemerintah oleh pemerintah sub nasional. Prioritas pemantauan lainnya adalah peranan pemerintah sub nasional berkaitan dengan partisipasi rakyat sipil, pertanggungan jawab, transparansi, dan akses ke informasi.
Untuk menentang berbagai kampanye pemutarbalikan oleh sektor-sektor yang tidak menyetujui desentralisasi, Vigila Peru mengeluarkan informasi mengenai reformasi desentralisasi, antara lain berkaitan dengan partisipasi rakyat sipil, penanganan investasi, distribusi dan penggunaan royalti dan biaya, dan penanganan fiskal. Berkat upaya pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil seperti Vigila Peru, mekanisme transparansi dan akses ke informasi umum (terutama mengenai penanganan anggaran) terus-menerus mengalami kemajuan.
Kendati semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk menangani berbagai masalah sosial dan meningkatkan taraf hidup rakyat Peruvia, indikator sosial hanya mengalami sedikit peningkatan. Untuk mengatasi hal ini, Vigila Peru berusaha meningkatkan tuntutan rakyat sipil untuk informasi dari lembaga pemerintah dan lebih berpartisipasi dalam pembuatan anggaran guna meminta pertanggungan jawab dari pejabat pemerintah. Dan dengan menceritakan kesuksesan yang telah kami raih dalam menggunakan akses yang lebih besar ke informasi guna memerangi korupsi, kami berharap akan merubah persepsi masyarakat bahwa peningkatan transparansi belum bisa mencegah korupsi di kotamadya, terutama dalam hal anggaran, kontrak, pajak, dan pendapatan dari perusahaan penggalian.
Di Grupo Propuesta Ciudadana, visi kami untuk pemerintah adalah reformasi yang mendalam, terkonsolidasi dan terdesentralisasi, dengan mekanisme yang lebih baik untuk partisipasi masyarakat setempat. Kami menghendaki desentralisasi fiskal dan distribusi anggaran yang menjamin kesetaraan, transparansi, dan kemampuan memperkirakan untuk pemerintah sub nasional. Dan untuk meningkatkan kualitas pengeluaran masyarakat, kami meminta pemerintah menetapkan pembuatan anggaran berdasarkan kinerja, terutama dalam pengeluaran sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. Kami tahu bahwa Peru mampu mewujudkan semua perubahan ini, namun amat sangat penting bila masyarakat sipil juga berperan dalam memantau kemajuan di sepanjang prosesnya.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya Vigila Peru, klik di sini.
Dana Investasi Sosial El Salvador Perlu Lebih Transparan bagi Perkembangan Setempat, oleh Jessica Estrada, FUNDE, El Salvador
Lebih dari 40 persen penduduk El Salvador hidup dalam kemiskinan, dan negara ini adalah salah satu negara paling banyak hutangnya di Amerika Latin berkaitan dengan produk domestik bruto. El Salvador juga mengalami penurunan fiskal, skor Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi, dan budaya transparansi yang buruk sebagaimana terlihat pada rendahnya nilai yang terus-menerus pada Indeks Anggaran Terbuka BPI. Karena itu, amat sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya umum yang sedikit sekali ini digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang amat sangat miskin.
Program investasi sosial milik pemerintah berperan amat sangat penting dalam meraih tujuan ini. Dana Investasi Sosial untuk Perkembangan Lokal (Social Investment Fund for Local Development/FISDL) di El Salvador diciptakan pada tahun 1991 untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara mendorong perkembangan setempat. FISDL berfokus pada proyek yang berinvestasi pada modal manusia dan infrastruktur sosial dasar di seluruh negara ini, dengan menekankan daerah-daerah termiskin.
Pemerintah telah menyediakan dana lebih dari US$500 juta bagi proyek investasi sosial yang terutama diatur oleh FISDL mulai tahun 2010 sampai 2014. Transparansi dan partisipasi masyarakat sipil dalam semua upaya ini amat sangat penting artinya guna memastikan bahwa sumber daya yang tersedia akan digunakan dengan efisien untuk membantu memenuhi kebutuhan rakyat yang paling miskin dan paling rentan.
Saat ini masyarakat sipil aktif menggalakkan transparansi dan partisipasi — khususnya Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), yang berupaya memastikan bahwa keluarga yang amat sangat miskin akan mampu mencapai kehidupan yang lebih baik dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Melalui proyeknya, “Transparansi dan Partisipasi dalam Anggaran bagi Investasi Sosial yang Ditentukan untuk Masyarakat Miskin di El Salvador,” FUNDE mendukung peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat sipil dalam tata laksana lembaga pemerintah, khususnya lembaga milik FISDL. Dasar proyek ini adalah keyakinan bahwa masyarakat yang amat sangat miskin harus berhak mengakses informasi, berpartisipasi, dan mengawasi investasi sosial dalam masyarakat mereka.
Saat ini FUNDE memantau tata laksana FISDL dalam bidang seperti penanganan anggaran, tata laksana proyek, dan jalur-jalur informasi dan partisipasi. Selain itu, FUNDE sedang mengembangkan proses partisipasi masyarakat di enam kotamadya yang akan mewajibkan audit sosial atas proyek di bidang-bidang ini.
Seiring berkembangnya proyek investasi sosial, akses ke informasi menjadi kunci untuk memantau pelaksanaannya dengan efektif. Kendati Undang-undang Akses ke Informasi Masyarakat sudah diberlakukan sejak tahun 2010 di El Salvador, informasi tidak selalu tersedia dengan tepat waktu, dan informasi tersebut tidak selalu relevan, dapat dipercaya, menyeluruh, atau mudah diakses. Dan kendati FISDL adalah lembaga pemerintah pertama yang merancang dan mendorong Kebijakan Transparansi Kelembagaan, aksesnya tetap terbatas. Demi transparansi, FISDL harus menggunakan sistem yang memungkinkan komunikasi yang lebih baik dalam lembaga tersebut dan akses yang lebih baik ke informasi bagi masyarakat sipil dan masyarakat umum yang lebih luas.
Kendati menghadapi semua tantangan ini, upaya yang dilakukan berbagai organisasi masyarakat sipil El Salvador dapat membantu memastikan bahwa dana yang dikelola oleh lembaga pemerintah, misalnya FISDL, benar-benar berpotensi merubah kehidupan rakyat yang amat sangat miskin.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya FUNDE, kunjungi www.funde.org.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai FISDL, klik di sini.
Kekuatan dalam Menyederhanakan: Panduan Pemerintah untuk Mengembangkan Anggaran Warga Negara
Pemerintah dapat mendorong partisipasi warga negara dengan cara menciptakan keadaan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan cara yang berarti. Salah satu keadaan yang sangat penting ini adalah: seluruh warga negara memiliki akses yang siap digunakan ke informasi pemerintah. Akses di sini bukan hanya akses fisik ke dokumen, namun juga kemampuan mengakses. Bila pekerjaan pemerintah bersifat sangat teknis, tidak cukup bila hanya menyediakan dokumen teknik. Warga negara harus memiliki akses ke informasi dalam bahasa dan melalui format yang dapat dipahami dan dihargai oleh orang awam.
Kekuatan dalam Menyederhanakan: Panduan Pemerintah untuk Mengembangkan Anggaran Warga Negara adalah yang ke tiga dalam seri publikasi IBP bagi pemerintah yang mencari pedoman praktis mengenai cara membuat sistem keuangan masyarakat menjadi lebih transparan. Kekuatan Dalam Menyederhanakan ini terutama berfokus pada Anggaran Warga Negara dan memberikan berbagai tips yang berguna bagi pemerintah yang tertarik untuk mengembangkan hal ini.
Klik di bawah ini untuk mengakses dokumen panduan berformat PDF dalam bahasa Inggris (Versi Bahasa Perancis dan Spanyol akan tersedia).
Manajer Kampanye, Gerakan Global untuk Transparansi dan Pertanggungan Jawab Anggaran
Komite Pengarah Gerakan Global untuk Transparansi dan Pertanggungan Jawab Anggaran ( Steering Committee of the Global Movement for Budget Transparency and Accountability), yang saat ini berkedudukan di International Budget Partnership, sedang mencari seorang Manajer Kampanye untuk membentuk dan memimpin kampanye global yang menjamin peningkatan akses masyarakat ke informasi dan pertanggungan jawab anggaran bagi dana masyarakat. Ini adalah kesempatan yang sangat menggembirakan bagi pendukung masyarakat sipil yang berpengalaman untuk memainkan peranan yang formatif dalam mengembangkan dan memimpin kampanye global untuk anggaran terbuka hingga dapat diawasi publik dan mengubah kehidupan warga negara di seluruh dunia. Bacalah uraian pekerjaan ini selengkapnya dan cara melamar dengan mengklik di sini.
Direktur, Lembaga dan Program Pemerintah, World Resources Institute
World Resources Institute sedang mencari Direktur Progam yang sangat berkualifikasi untuk memimpin pekerjaannya untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia demi memastikan bahwa keputusan mengenai sumber daya alam mencerminkan nilai-nilai lingkungan hidup maupun hak dan kepentingan masyarakat. Untuk melamar dan membaca uraian pekerjaan ini selengkapnya, harap klik di sini.
by IBP Consultant | Feb 25, 2012
Participation pour tous : triomphes et combats
Le budget des citoyens au Brésil : un budget fédéral pour tous
En Ouganda, promouvoir la responsabilité citoyenne en faveur du développement mène à la résistance
Renforcer les réseaux et promouvoir la transparence dans le secteur de la santé
Un nouveau ministre de la Santé pourrait améliorer la transparence et la participation civique en Équateur
Des arrestations en Tanzanie après une manifestation pacifique pour des services de santé, un entretien avec Irenei Kiria, Sikika, Tanzanie
Trouver un terrain d’entente : un échange dans le domaine de la santé en Amérique latine
Surveiller le gouvernement pour améliorer ses résultats
La société civile péruvienne se bat contre la recentralisation
Le fonds d’investissement social pour le développement local au Salvador doit faire preuve de plus de transparence
Publications
The Power of Making it Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets
Offres d’emploi
Responsable de campagne, Global Movement for Budget Transparency and Accountability
Directeur, programme pour les institutions et la gouvernance, World Resources Institute
Le budget des citoyens au Brésil : un budget fédéral pour tous, par Isabella Amaral da Silva et André Guimarães Resende Martins do Valle, Secrétariat du budget fédéral, Brésil
La plupart des citoyens brésiliens ne savent que très peu de choses à propos de la préparation du budget par le gouvernement, tout comme les répercussions sur leur communauté émanant des décisions relatives à l’augmentation et à la dépense des fonds publics. Pour répondre à ce problème, le Secrétariat du budget fédéral (SOF) du gouvernement brésilien a produit, le 31 août 2010, le « Budget fédéral pour tous », son premier budget des citoyens ; il s’agit d’une présentation du budget largement accessible et facilement compréhensible. Ce même jour, le gouvernement envoyait au congrès national sa proposition de budget pour l’année 2011 à des fins d’examen et d’approbation, proposition qui débouche sur la loi budgétaire annuelle du Brésil. Exactement un an plus tard, une deuxième édition du « Budget fédéral pour tous » était publiée, dans laquelle on retrouvait des renseignements complémentaires sur le processus d’établissement du budget, ainsi que les priorités du gouvernement pour l’affectation de ressources afin de financer certains programmes publics et mettre en œuvre de nouvelles politiques. Aujourd’hui, après deux éditions, le SOF a institutionnalisé la préparation d’un « Budget fédéral pour tous » dans le cadre du processus budgétaire normal. Pour consulter la version de 2011, veuillez cliquer ici.
Pour être certains que leur argent est utilisé à bon escient, il est important que les citoyens sachent comment les ressources publiques sont attribuées. Mais bien souvent, comme les informations budgétaires du gouvernement sont présentées dans un jargon très technique, la majorité de la population a beaucoup de mal à comprendre clairement la manière dont le gouvernement gère les fonds publics. Le « Budget fédéral pour tous » est considéré comme un budget des citoyens parce qu’il s’agit d’un résumé très simplifié du budget national, qui fournit juste assez de renseignements pour permettre aux citoyens d’évaluer les priorités et les programmes du gouvernement. Il est rédigé dans un format aisément accessible qui, grâce à l’intégration d’images et de graphiques, permet même aux citoyens n’ayant que très peu de connaissances de base en matière de budget de comprendre la façon dont l’État prévoit de percevoir et de dépenser les recettes. Le « Budget fédéral pour tous » contribue également à une société mieux informée et plus participative, au sein de laquelle les gens ont accès aux informations indispensables pour pouvoir jouer un rôle plus important dans la prise de décision, et pour lutter contre les inefficacités, le gaspillage et la corruption.
Le gouvernement brésilien s’attend à ce que le « Budget fédéral pour tous » aide les citoyens à comprendre que c’est leur droit de connaître les priorités reflétées dans les politiques budgétaires, et le gouvernement espère que des initiatives comme celle-ci permettront de stimuler une culture de transparence et de participation publique. Chaque année, le « Budget fédéral pour tous » sera publié dans l’espoir de contribuer au développement d’une société avertie qui est à la fois intéressée à contribuer à l’élaboration de politiques locales, et qui est en mesure de le faire. Grâce à ces initiatives, nous espérons rendre les processus budgétaires brésiliens plus responsables, plus transparents et plus participatifs.
Pour consulter le « Budget fédéral pour tous » brésilien, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/ploa2012/versao_ingles2012.pdf.
En Ouganda, promouvoir la responsabilité citoyenne en faveur du développement mène à la résistance, par Daniel Wessler, International Budget Partnership
Twaweza, qui signifie en swahili « nous pouvons faire en sorte que cela arrive », est une initiative de la société civile qui met l’accent sur le changement à grande échelle en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Le groupe plaide en faveur de l’amélioration de la prestation de services, d’actions citoyennes pragmatiques, et d’un meilleur accès aux informations pour encourager un esprit de responsabilité personnelle et communautaire. Le mois dernier, en imprimant des calendriers pour l’année 2012 comprenant des messages censés mobiliser une plus grande participation civique, Twaweza s’est heurtée à une résistance de la part du gouvernement ougandais.
Le texte des calendriers posait la question « Qui changera votre monde en 2012 ? », accompagnée de photos représentant 10 politiciens ougandais (du parti au pouvoir et de l’opposition) d’un côté, et 14 personnalités internationales (parmi lesquelles des hommes d’État, des personnes issues de familles royales, des joueurs de football, et des musiciens) au verso. En dessous des photos se trouve un endroit pour que le lecteur puisse placer sa propre photo, avec comme légende : « Allez-vous attendre toute l’année pour quelqu’un d’autre, ou bien allez-vous agir aujourd’hui ? ». Le message est clair : ce sont les gens eux-mêmes qui sont responsables de leur propre épanouissement, et chacun a le devoir de participer à sa communauté et de tenir son gouvernement pour responsable de ses actes.
Malheureusement, les luttes politiques incessantes en Ouganda ont exacerbé les tensions entre le gouvernement et les groupements de la société civile actifs dans le pays. Bien que Twaweza soit farouchement indépendante et qu’elle ne soit affiliée à aucun parti politique, la police a tenté de l’associer à un mouvement d’opposition et a confisqué près de 700.000 calendriers qui devaient être distribués en Ouganda.
L’IBP a interrogé Morrison Rwakakamba, responsable des programmes ougandais au sein de Twaweza. Celui-ci fait remarquer que «Twaweza est apolitique, les calendriers font partie d’une campagne expliquant aux citoyens que les héros et les dirigeants gouvernementaux ne pourront jamais résoudre tous leurs problèmes. Certes, ils peuvent créer l’environnement adéquat, mais en définitive, ce sont les Ougandais eux-mêmes qui constituent la source du changement qu’ils recherchent, et c’est là l’essence du message ».
Morrison poursuit : « Ce ne sont ni les dirigeants, ni les héros, ni Barack Obama ni Nelson Mandela vers lesquels les Ougandais doivent se tourner. Pour le changement qu’ils recherchent, ils doivent se réveiller tous les jours, chaque matin, et agir. Et ce sont ces actions, ces initiatives individuelles qui permettront de changer leur vie et leur monde. C’est ça le cœur du message. Il a été mal compris par les autorités, et nous avons tenté de leur expliquer qu’il ne s’agissait pas d’un message en faveur d’un changement de régime, mais d’un message en faveur d’un changement dans la manière de faire des citoyens eux-mêmes pour qu’ils puissent gérer et régir leur propre monde et leur propre vie ».
Pour en savoir plus sur Twaweza, veuillez consulter le site suivant : www.twaweza.org.
Rendez-vous à l’adresse suivante pour consulter les calendriers confisqués : www.twaweza.org/go/twaweza-calendar-20121.
Un nouveau ministre de la Santé pourrait améliorer la transparence et la participation civique en Équateur, par Anabel Castillo, Grupo FARO, Équateur
À la suite de la démission surprise au début de l’année de l’ancien ministre de la Santé équatorien, un remplaçant inattendu fut nommé. En effet, la nouvelle ministre, Carina Vance, ne possède pas les qualifications typiques pour ce genre de poste. Pour commencer, elle n’est pas médecin, alors qu’en Équateur, on estime généralement que les médecins sont les seules personnes faisant autorité sur les questions de santé. Bien que Mme Vance soit titulaire d’un diplôme de maîtrise en santé publique, sa nomination fut controversée à cause de sa jeunesse et de son manque d’expérience médicale. Par ailleurs, elle milite également pour les droits des lesbiennes, des homosexuels, des bisexuels et des transsexuels (LHBT). Anciennement secrétaire chargée de la planification au sein du ministère de la Santé, Mme Vance a pris énergiquement parti dans la condamnation de la prolifération des cliniques qui traitent l’homosexualité comme une maladie et qui l’associent à une dépendance, à l’instar d’une dépendance à la drogue ou à l’alcool. Sa position sur la question est claire : elle déclare que ces « cliniques de dépendance » constituent une infraction aux droits humains tels qu’ils sont garantis par la constitution équatorienne, et par conséquent ces cliniques doivent être fermées, ou à tout le moins, être réglementées pour ne traiter que les dépendances médicalement reconnues.
Pour Grupo FARO, partenaire de l’IBP, la nomination de Mme Vance comme nouveau ministre de la Santé offre une possibilité de collaboration intéressante. Son travail en tant que défenseur des droits humains pour la communauté LHBT montre qu’elle reconnaît l’importance de protéger les droits humains, tels qu’ils sont repris dans la constitution. En effet, en vertu de son article 32, la nouvelle constitution équatorienne indique que le droit à la santé constitue un « droit garanti par l’État qui est associé à d’autres droits comme le droit à l’eau, à la nourriture [et à ] l’éducation ». L’initiative en matière de santé du Grupo FARO encourage ce droit en investissant les acteurs de la société civile du pouvoir d’exiger des informations budgétaires simplifiées et de contrôler leurs services de santé.
Avant de devenir fonctionnaire, Mme Vance travaillait au sein de la société civile (elle était la directrice générale d’une organisation de défense des droits des lesbiennes) et a reconnu que le travail des organisations de la société civile (OSC) était primordial pour améliorer les services publics. Dans un entretien, elle a déclaré que le seul moyen permettant d’améliorer la santé était d’appuyer la participation des OSC dans l’élaboration et la surveillance des politiques, et d’ouvrir des voies pour que les citoyens puissent prendre part à leur propre bien-être. Le Grupo FARO accorde beaucoup d’importance à cette démarche englobante à l’égard de la planification et de la mise en œuvre des politiques. En tant qu’organisation, nous estimons que les politiques doivent résulter de la participation de différents acteurs à la sphère publique, à savoir les décideurs, les représentants de la société civile et du secteur privé, ainsi que les citoyens ordinaires.
Eu égard à l’expérience diversifiée de Mme Vance, le Grupo FARO a des raisons de croire que le droit à la santé et la participation de la société civile constituent des priorités pour le nouveau cabinet du ministère de la Santé. À court terme, le Grupo FARO va lancer un système d’information en matière de santé pour la société civile qui regroupe des informations provenant de différentes sources ; il s’agit de permettre aux OSC d’avoir un meilleur accès aux informations, et ceux-ci seront disponibles sur l’Internet. Le Grupo FARO reconnaît toutefois que pour que ce système soit exhaustif et durable, il a besoin de l’aval du ministère. Nous espérons pouvoir collaborer avec la nouvelle ministre et son cabinet afin de justifier l’importance de l’accès aux informations, et permettre ainsi aux OSC de participer à l’établissement du budget et à la planification en matière de santé. Ultérieurement, nous aimerions pouvoir continuer à travailler en étroite collaboration avec ce gouvernement afin de poursuivre nos objectifs, qui sont d’améliorer l’accès à l’information et permettre à la société civile de participer aux politiques de santé.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Anabel Castillo à l’adresse [email protected].
Des arrestations en Tanzanie après une manifestation pacifique pour des services de santé, un entretien avec Irenei Kiria, Sikika, Tanzanie
Sikika est une organisation de la société civile en Tanzanie qui cherche à améliorer la qualité des services de soins de santé ainsi que l’accès à ceux-ci pour tous les Tanzaniens, et ce, en renforçant la participation de la communauté et en encourageant la transparence et la responsabilisation au sein des systèmes de santés communaux. Récemment, plusieurs de ses membres ont été arrêtés après une manifestation pacifique en soutien à une grève des médecins. L’IBP a fait part de ses inquiétudes au gouvernement tanzanien à propos de ces arrestations, et a pris contact avec Irenei Kiria du Sikika pour en savoir plus :
Albert Van Zyl : Pour quelle raison les médecins tanzaniens faisaient-ils grève ? Pourquoi avez-vous décidé de les soutenir, et de quelle façon l’avez-vous fait ?
Irenei Kiria : Nous soutenions les médecins parce qu’ils luttaient pour une cause que Sikika défendait également. Les médecins manifestaient pour une meilleure rémunération et pour la disponibilité des produits de base et des fournitures qu’ils utilisent pour fournir de meilleurs services. Ils demandent un salaire mensuel de 2.200 USD, alors qu’à l’heure actuelle, un médecin ne gagne qu’environ 590 USD par mois. Sikika travaille dans trois grands domaines : le financement de la santé, les médicaments et les fournitures, et les ressources humaines. Concernant les ressources humaines, nous examinons le cadre de travail des médecins, ainsi que la capacité à fournir les services. C’est ainsi que nos priorités recoupent celles des médecins. En outre, les médicaments et les fournitures sont l’un des aspects sur lesquels nous travaillons, et les médecins exigent que le gouvernement fournisse suffisamment de médicaments et de fournitures et qu’ils résolvent le problème de surpopulation dans les salles des hôpitaux. Nous avons donc soutenu les médecins parce qu’ils se battaient non seulement pour leur propre bien-être, mais également pour une meilleure prestation de services de qualité en Tanzanie.
AVZ : Qu’avez-vous fait concrètement pour soutenir la grève des médecins ?
IK : Nous avons commencé en douceur, sous la forme d’une déclaration au nom de Sikika. Mais lorsque la grève se poursuivit, nous avons collaboré avec le Legal and Human Rights Center pour publier une déclaration conjointe. Comme le gouvernement ne réagissait toujours pas, nous avons pris contact avec d’autres ONG pour organiser une réunion avec ces derniers, puisque certaines des ONG ne travaillent pas dans le secteur de la santé. C’est à ce moment que certains députés ont demandé que la question de la grève soit examinée au Parlement, ce que le président de ce dernier refusait. Nous avions espéré que le Parlement interviendrait pour forcer le gouvernement à faire quelque chose, mais le Parlement, et surtout ses dirigeants, appuie le gouvernement. Nous avons donc décidé d’organiser des manifestations, mais généralement, en Tanzanie, d’après ce que nous avons compris, les manifestations sont réprimées et ne permettent pas de faire avancer les choses. Lorsque nous avons appris que le gouvernement et la police étaient en train de se préparer à notre manifestation, nous avons décidé de l’organiser un jour plus tôt. Nous avions décidé de fermer les routes à un carrefour très fréquenté qui mène aux résidences de politiciens et de fonctionnaires publics de haut rang.
Après que nous eûmes fermé les routes le 8 mars 2012, le gouvernement réagit aussi rapidement que possible. Le Premier Ministre demanda à rencontrer les médecins le lendemain. Dans le cadre de cette réunion, les médecins et le gouvernement se mirent d’accord sur certaines conditions, et acceptèrent par ailleurs de continuer à examiner ou à négocier d’autres exigences au cours des trois semaines suivantes. À ce stade, la grève fut interrompue, à condition toutefois que le gouvernement mette l’accord en œuvre.
AVZ : Ce qui m’a surpris, c’est qu’au moment où les choses semblaient avancer, au moment où le gouvernement rencontrait les médecins et que l’on parvenait à un accord sur la voie à suivre, vous-même et d’autres personnes vous faisiez arrêter. Pourriez-vous en dire plus sur le moment exact auquel l’arrestation a eu lieu ?
IK : Pendant que le Premier Ministre rencontrait les médecins au Muhimbili National Hospital, seize d’entre nous se faisaient arrêter. La police fouilla nos véhicules à la recherche de matériel et de photos. Nous avons finalement été libérés sous caution vers 18h00. Malgré de nombreux appels et réunions, nous ne savons toujours pas si nous serons effectivement condamnés. À notre avis, nous ne le serons pas, parce que nos avocats nous ont expliqué que sur le plan juridique, nous aurions déjà dû être condamnés, du moins s’ils ont toujours l’intention de le faire. Il y a eu des réactions de la part de la population et de certaines organisations, à la fois sur le plan interne et externe, et notamment une lettre écrite par l’IBP. Mais depuis lors, la police nous suit et surveille nos activités à l’aide de dispositifs d’écoute.
AVZ : Quelles sont les conséquences plus générales de ces arrestations sur la manière dont vous traitez avec le gouvernement ? Quel est leur effet sur le rapport que Sikika et d’autres organisations entretiennent avec le gouvernement ?
IK : Pour l’instant, je ne pense pas que la relation va en souffrir de quelque manière que ce soit, parce que nous continuons de dialoguer avec les fonctionnaires gouvernementaux intermédiaires et de haut rang au sein du ministère de la Santé, et de plus, nous continuons à être invités aux réunions. Certains de ces fonctionnaires nous ont même appelés pendant que la grève avait lieu, en nous demandant d’exercer davantage de pression parce qu’ils avaient des inquiétudes à l’égard des dirigeants. Dans le cadre de l’accord avec les médecins, plusieurs hauts dirigeants du ministre de la Santé ont même été suspendus. Maintenant que nous sommes en train d’appeler à la suspension du ministre et du ministre adjoint, il y a également un soutien au sein même du ministère.
AVZ : Voilà qui est intéressant, puisque cela indiquerait qu’il existe d’importants clivages au sein du gouvernement. De toute évidence, une partie du gouvernement cherche à vous réduire au silence, tandis qu’une autre vous encourage à en faire plus. Est-il vrai que la réaction du gouvernement à l’égard de manifestations publiques a toujours été oppressive ?
IK : Oui. Le problème en Tanzanie est que les médias internationaux ne couvrent pas ce genre de manifestation, même s’il est vrai qu’il y en a eu pas mal dans le pays. Je pense que c’est probablement la raison pour laquelle le gouvernement continue à gérer les manifestations pacifiques toujours de la même manière, puisque les médias n’en parlent pas et que le gouvernement ne craint pas de porter préjudice à son image au sein de la communauté internationale.
AVZ : Vous avez dit que l’un des moyens que vous utilisiez pour réagir à l’intimidation du gouvernement était de mettre en place des réseaux portant sur certains problèmes. Je sais également que vous et d’autres maintenez une présence bien visible sur les réseaux des médias sociaux. Y a-t-il également d’autres manières par lesquels vous vous protégez et vous réagissez par rapport à ces actions qui tentent de vous décourager dans votre travail ?
IK : Nous essayons également d’exploiter les médias. Nous passons à la télévision et nous participons à des entretiens radiophoniques pour tenter d’expliquer notre position. À l’heure actuelle, avec cette grève des médecins, je pense que nous avons été fréquemment cités dans la presse écrite et dans les médias électroniques, où nous avons tenté d’expliquer que nous soutenions la grève des médecins non dans l’intérêt de ceux-ci, mais dans celui de la majorité défavorisée.
Pour en savoir plus sur le travail de Sikika visant à encourager des services de santé de qualité, veuillez cliquer ici .
Trouver un terrain d’entente : un échange dans le domaine de la santé en Amérique latine, par Jessica Mejía Martínez, FUMA, Salvador; et Rocio Campos, International Budget Partnership
Les gouvernements font souvent des promesses aux citoyens en ce qui concerne le droit à des services de santé. Ces promesses devraient se traduire en dépenses qui sont essentielles pour veiller à ce que les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables dans une société aient accès à des soins appropriés.
En analysant le budget du gouvernement, la société civile peut contrôler la manière dont les promesses relatives à la santé se reflètent dans des actions concrètes. Les défenseurs peuvent vérifier si leurs gouvernements respectent les besoins en soins de santé de sa population, et vérifier également les engagements du gouvernement à l’égard de ces besoins, en ce qui concerne l’accès aux services ainsi que la qualité et le caractère adéquat des soins fournis. Malheureusement, l’absence de transparence budgétaire et de mécanismes convenables de responsabilisation dans le secteur de la santé ouvre la voie à la discrimination et à la corruption, ce qui a une incidence sur la disponibilité des services de santé et l’accès à ceux-ci. De plus, les systèmes de santé desservent de nombreux groupes de patients différents en fonction de différences sociales et économiques : phénomène que l’on appelle segmentation ; par ailleurs, au sein de ces systèmes de santé, on trouve toute une série d’entités desservant ces différents groupes, et ce phénomène-là porte le nom de fragmentation. Et lorsque ces deux facteurs se combinent, le manque de transparence devient encore plus prononcé, et cela restreint également la responsabilité sociale et la participation.
Afin de mettre en commun les connaissances, les enseignements, les expériences et les stratégies des organisations de la société civile travaillant dans le secteur, et grâce auxquels il est possible d’analyser les budgets de santé, l’Initiative de partenariat de l’IBP a récemment organisé un échange régional au Salvador, qui s’est tenu du 30 janvier au 3 février. Les participants représentaient des organisations de la société civile qui analysent des budgets de santé au Mexique (Sonora Ciudadana et FUNDAR), en Équateur (Grupo Faro), au Guatemala (CIIDH), et au Salvador (FUNDE et FUMA).
Les participants ont ainsi examiné certaines stratégies de communication, de participation civique dans différents contextes, ainsi que les caractéristiques des systèmes de santé en Amérique latine. Les participants ont présenté et examiné des études de cas dans lesquelles des thèmes comme la décentralisation, la gestion stratégique des litiges, ou encore le transfert public-privé ont été concrètement abordés. Tous les participants sont sortis de cet échange armés non seulement de nouvelles idées pour influencer les réformes de santé dans la région, mais aussi d’un réseau régional de collègues très intéressés par le travail que chacun d’entre eux effectue depuis sa région respective. Comme l’a fait remarquer Anabel Castillo, une participante du Grupo FARO en Équateur : « Ce sont les études de cas présentées par Sonora Ciudadana (SC) qui m’ont le plus appris. SC est une petite organisation ; son travail se situe surtout au niveau local et ne concerne qu’une zone précise du Mexique. Et même si notre travail à nous se situe au niveau national, les expériences de la SC ressemblent à un succès qui pourrait être reproduit par Grupo FARO… Ce qui nous a semblé tout particulièrement important, c’est la manière dont SC noue des alliances avec certaines organisations pour compléter son travail dans des domaines ne faisant pas partie de ses compétences ».
Pour en savoir plus sur la manière dont les organisations de la société civile utilisent l’analyse budgétaire pour vérifier si le gouvernement respecte ou non ses promesses en matière de santé, veuillez cliquer ici.
La société civile péruvienne se bat contre la recentralisation, par Epifanio Baca Tupayachi, Grupo Propuesta Ciudadana, Pérou
La décentralisation est souvent considérée comme une réforme nécessaire pour faire progresser la démocratie dans un pays. Au Pérou, la décentralisation a consisté en un transfert de fonctions, de compétences, de capacité de prise de décision et d’autonomie à des autorités sous-nationales élues au scrutin universel. Cela a également permis de rapprocher l’État de la population en introduisant des mécanismes permettant d’amener la participation civique dans la gestion publique. Mais depuis son lancement en 2001, la décentralisation n’a pas constitué une priorité en soi dans le programme des partis politiques, et elle se voit constamment menacée par des initiatives visant à l’affaiblir ou à l’inverser.
Par conséquent, il est primordial que la société civile péruvienne puisse étroitement surveiller les initiatives de décentralisation. C’est précisément ce que fait Grupo Propuesta Ciudadana, partenaire de l’IBP, par le biais de son projet «Vigila Peru » (les citoyens surveillent le Pérou). Le travail de surveillance du projet indique qu’il y a un risque de recentralisation, ce que démontrent certaines propositions et autres actions visant à saper des réglementations conçues pour approfondir le processus de décentralisation, comme celles qui encouragent la décentralisation financière ou une gestion plus efficace des processus de budgétisation et de marchés publics par les gouvernements sous-nationaux. Parmi les autres priorités faisant l’objet d’un contrôle, on peut citer le rôle des gouvernements sous-nationaux par rapport à la participation civique, la responsabilisation, la transparence, ou encore l’accès à l’information.
Pour tenter de neutraliser les campagnes de distorsion dans les secteurs qui sont opposés à la décentralisation, Vigila Peru produit des informations sur la réforme de la décentralisation, et notamment des informations relatives à la participation civique, la gestion des investissements, la distribution et l’utilisation de redevances et de droits, ainsi que la gestion financière. Et grâce aux efforts de surveillance d’un organisme de la société civile comme Vigila Peru, les mécanismes de transparence et d’accès aux informations publiques, en particulier en ce qui concerne la gestion budgétaire, se sont améliorés de manière durable.
Malgré l’augmentation des dépenses publiques pour faire face aux problèmes sociaux et améliorer la vie des Péruviens, les indicateurs sociaux n’ont enregistré que peu d’améliorations. Pour résoudre ce problème, Vigila Peru cherche à renforcer la demande civique d’informations de la part d’institutions publiques, et à améliorer la participation à l’établissement du budget pour pouvoir tenir les fonctionnaires publics comme responsables de leurs actes. En exprimant clairement les réussites que nous avons obtenues dans l’utilisation d’un meilleur accès aux informations pour lutter contre la corruption, nous espérons changer la perception du public, qui estime que les améliorations en matière de transparence n’ont pas empêché la corruption municipale, notamment en ce qui concerne le budget, les contrats, les impôts, et les recettes provenant des compagnies minières.
Chez Grupo Propuesta Ciudadana, notre vision pour le gouvernement se caractérise notamment par une réforme décentralisée approfondie et consolidée, avec de meilleurs mécanismes pour permettre une participation publique locale. Nous voulons une décentralisation financière et une distribution du budget permettant de garantir l’équité, la transparence et la prévisibilité pour les gouvernements sous-nationaux. Et pour améliorer la qualité des dépenses publiques, nous appelons le gouvernement à mettre en place une budgétisation fondée sur le rendement, et notamment dans les dépenses sociales pour l’éducation et la santé. Nous savons que le Pérou peut accomplir ces changements, mais il est primordial que dans l’atteinte de cet objectif, la société civile joue son rôle, à savoir suivre les progrès réalisés.
Pour en savoir plus sur les initiatives de Vigila Peru, veuillez cliquer ici.
Le fonds d’investissement social pour le développement local au Salvador doit faire preuve de plus de transparence, par Jessica Estrada, FUNDE, Salvador
Plus de 40 % de la population salvadorienne vit dans la pauvreté, et le pays est l’un des plus endettés d’Amérique latine ce qui concerne le produit intérieur brut. Le Salvador est également confronté à une détérioration financière, à un résultat élevé sur l’Indice de perception de la corruption, et à une culture de transparence insuffisante, comme le montrent les mauvais résultats systématiques dans l’Indice sur le budget ouvertx de l’IBP. Par conséquent, il est primordial de veiller à ce que les ressources publiques limitées soient utilisées pour transformer la vie de ceux qui vivent dans une pauvreté extrême.
Les programmes d’investissement social du gouvernement sont d’une importance cruciale pour atteindre cet objectif. Le fonds d’investissement social pour le développement local (FISDL) fut créé en 1991 pour aider à réduire la pauvreté tout en encourageant le développement local. Il se concentre sur des projets qui investissent dans le capital humain et les infrastructures sociales de base à travers tout le pays, en mettant l’accent sur les zones les plus démunies.
Le gouvernement a mis à disposition plus de 500 millions USD entre 2010 et 2014 pour des projets d’investissement social, gérés principalement par le FISDL. La transparence et la participation civique à ces initiatives sont d’une importance cruciale afin de veiller à ce que les ressources sont utilisées de manière efficace, et contribuer ainsi à répondre aux besoins des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables.
La société civile encourage activement la transparence et la participation. C’est le cas notamment de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), qui s’efforce de veiller à ce que les familles vivant dans une pauvreté extrême puissent obtenir de meilleures conditions de vie, et disposer de plus de perspectives d’épanouissement. Grâce à son projet intitulé « Transparence et participation aux budgets d’investissement social à destination des communautés indigentes du Salvador », FUNDE plaide en faveur d’une plus grande transparence et d’une meilleure participation civique dans la gestion des institutions publiques, en particulier de la FISDL. Le projet est fondé sur la conviction selon laquelle les gens qui vivent dans une pauvreté extrême devraient avoir la possibilité d’exercer leur droit à l’accès à l’information, à la participation, ainsi que leur droit à prendre leurs propres décisions sur les investissements sociaux dans leurs communautés.
À l’heure actuelle, la FUNDE surveille la gestion de la FISDL dans des domaines comme la gestion budgétaire, la gestion de projets, ainsi que les canaux d’information et de participation. Par ailleurs, la FUNDE est en train de mettre au point des processus de participation publique dans six municipalités qui obligeront les projets dans ces régions à se soumettre à un audit social.
À mesure que les projets d’investissement social se développent, l’accès à l’information devient essentiel pour assurer un suivi efficace de leur mise en œuvre. Malgré la promulgation en 2010 de la loi sur l’accès à l’information publique au Salvador, l’information n’est pas toujours mise à disposition en temps opportun, tout comme elle n’est pas toujours exhaustive, pertinente, fiable ou aisément accessible. Et bien que la FISDL fût la première institution publique à rédiger et à promouvoir une politique sur la transparence institutionnelle, l’accès reste limité. Au nom de la transparence, la FISDL devrait adopter un système permettant une meilleure communication au sein de l’institution, ainsi qu’un meilleur accès à l’information pour la société civile et le public au sens large.
En dépit de ces difficultés, les initiatives des organisations de la société civile salvadorienne visant à encourager la transparence et la participation peuvent contribuer à garantir que les fonds gérés par les institutions publiques, comme la FISDL, soient réellement en mesure de changer la vie de ceux qui vivent dans une pauvreté extrême.
Pour en savoir plus sur les initiatives de la FUNDE, veuillez consulter le site www.funde.org.
Pour en savoir plus sur la FISDL, veuillez cliquer ici.
The Power of Making It Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets
Les gouvernements peuvent encourager la participation citoyenne en créant des conditions qui leur permettent de participer d’une manière constructive. Parmi ces conditions, il y en a une qui est très importante : que tous les citoyens aient un accès aisé aux informations gouvernementales. Le terme ne signifie pas simplement un accès physique aux documents, mais englobe également la notion d’accessibilité. En effet, lorsque les travaux du gouvernement sont hautement techniques, il ne suffit pas simplement de mettre ces documents techniques à disposition. Il faut que les gens puissent accéder à ces informations dans en langage et dans un format que les citoyens ordinaires sont en mesure de comprendre et d’évaluer.
The Power of Making It Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets est la troisième d’une série de publications de l’IBP à l’attention des gouvernements cherchant des conseils pratiques sur la manière de rendre leurs systèmes financiers publics plus transparents. L’ouvrage met concrètement l’accent sur les budgets des citoyens, et offre des conseils utiles aux gouvernements qui souhaitent en élaborer un.
Cliquer ci-dessous pour accéder à la version PDF du guide en anglais (française et espagnole versions à venir).
Responsable de campagne, Global Movement for Budget Transparency and Accountability
Le comité de pilotage du Global Movement for Budget Transparency and Accountability, actuellement installé dans les locaux de l’International Budget Partnership, est à la recherche d’un responsable de campagne pour façonner et mener une campagne mondiale visant à garantir un meilleur accès public aux informations budgétaires, et une meilleure responsabilisation des fonds publics. Il s’agit d’une occasion passionnante pour un défenseur chevronné de la société civile de jouer un rôle déterminant pour élaborer et prendre la tête d’une campagne mondiale visant à ouvrir les budgets à l’examen du public, et transformer la vie des citoyens à travers le monde. Pour consulter la description intégrale du poste, et en apprendre davantage sur la façon de postuler veuillez cliquer ici.
Directeur, programme pour les institutions et la gouvernance, World Resources Institute
Le World Resources Institute est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice de programme hautement qualifié(e) pour prendre la tête des travaux dans le cadre d’une collaboration avec des institutions et des organisations de la société civile à travers le monde, et ce, afin de veiller à ce que les décisions concernant les ressources naturelles tiennent compte des valeurs environnementales ainsi que des droits et des intérêts de la population. Pour postuler et consulter la description intégrale du poste, veuillez cliquer ici.
by Jay | Feb 25, 2012
IN THIS ISSUE: BRAZIL, UGANDA, ECUADOR, TANZANIA INTERVIEW, HEALTH EXCHANGE, PERU, EL SALVADOR, CITIZENS BUDGETS, JOBS
Participation for All: Triumphs and Struggles
The Brazilian Citizens Budget: A Federal Budget for Everyone
Promoting Citizen Responsibility for Development Leads to Resistance in Uganda
Fortifying Networks and Promoting Transparency in the Health Sector
New Minister of Health Might Improve Transparency and Civic Participation in Ecuador
Peaceful Health Services Protest Leads to Arrests in Tanzania, an interview with Irenei Kiria, Sikika, Tanzania
Finding Common Ground: A Latin American Health Exchange
Monitoring Government to Improve Its Performance
Peruvian Civil Society in a Fight Against Recentralization
Increased Transparency Needed from El Salvador’s Social Investment Fund for Local Development
Publications
The Power of Making it Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets
Job Announcements
Campaign Manager, Global Movement for Budget Transparency and Accountability
Director, Institutions and Governance Program, World Resources Institute
The Brazilian Citizens Budget: A Federal Budget for Everyone, by Isabella Amaral da Silva and André Guimarães Resende Martins do Valle, Federal Budget Secretariat, Brazil
Most Brazilian citizens know very little about government budgeting and the impact that decisions on raising and spending public funds has on their communities. To address this problem, on 31 August 2010 the Federal Budget Secretariat (SOF) of the Brazilian government produced the “Federal Budget for Everyone,” its first Citizens Budget — a broadly accessible and easily understandable presentation of the budget. On that same day the government sent its 2011 budget proposal to the National Congress for discussion and approval, resulting in the Brazilian Annual Budget Law. A second edition of the “Federal Budget for Everyone” was published exactly one year later and included additional details about the budgeting process, as well as the government’s priorities for allocating resources to fund certain public programs and implement new policies. Now, after two editions, the SOF has institutionalized the production of a “Federal Budget for Everyone” as part of the regular budget process. To see the 2011 version, click here.
It is important for citizens to know how public resources are being allocated so that they can be sure that their money is being used for the right purposes. Government budget information, however, is often presented in very technical language, which makes it very hard for the majority of the public to clearly understand how the government is managing public funds. The “Federal Budget for Everyone” is considered to be a Citizens Budget because it is a very simplified summary of the national budget that provides just enough information for citizens to assess the government’s priorities and programs. It is written in an easily accessible format that, through the inclusion of pictures and graphs, allows even the least budget-literate citizens to understand how the state plans to collect and spend revenue. The “Federal Budget for Everyone” also contributes to a better informed and more participatory society in which people have access to the information needed to play a meaningful role in decision making and combating inefficiencies, waste, and corruption. It,
The Brazilian government expects that the “Federal Budget for Everyone” will help citizens realize that it is their right to know the priorities reflected in budget policies, and the government hopes that efforts like this will jumpstart a culture of transparency and public participation. Each year the “Federal Budget for Everyone” will be published with the expectation that it will contribute to the development of an informed society that is both interested in and capable of contributing to local policy making. Through these efforts, we hope to make Brazilian budget processes more accountable, transparent, and participatory.
To see Brazil’s “Federal Budget for Everyone,” click on the following link: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/ploa2012/versao_ingles2012.pdf.
Promoting Citizen Responsibility for Development Leads to Resistance in Uganda, by Daniel Wessler, International Budget Partnership
Twaweza, a word meaning “we can make it happen” in Swahili, is a civil society initiative focused on large-scale change in Tanzania, Kenya, and Uganda. The group advocates for improved service delivery, pragmatic citizen action, and increased access to information to promote a spirit of personal and community responsibility. Last month, Twaweza encountered resistance from the Ugandan government when it printed 2012 calendars with messages meant to mobilize greater civic participation.
The text of the calendars asked, “Who will change your world in 2012?” and included photos of 10 Ugandan (ruling party and opposition) politicians on one side and 14 international personalities (including statesmen, royalty, footballers, and musicians) on the other side. Below the photos is a place for the reader to put his or her own photo, and the question: “Will you wait all year for someone else? Or will you take action today?” The message is clear: people themselves are responsible for their own development, and everyone has an obligation to be involved in their communities and hold their government to account.
Unfortunately, ongoing political struggles in Uganda have heightened tensions between government and civil society groups operating in the country. While Twaweza is fiercely independent and not affiliated with any political party, the police have tried to link it to an opposition movement and confiscated nearly 700,000 calendars to be distributed in Uganda.
The IBP interviewed Twaweza Uganda Program Manager Morrison Rwakakamba, who noted that “Twaweza is nonpolitical, and the calendars are part of a campaign telling citizens that government leaders and heroes can never solve all your problems. They can create the right environment, but ultimately, Ugandans are the change they seek, and that’s what the message is about.”
Morrison continued, “Ugandans should not look after leaders, they should not look after heroes, they should not look after Barack Obama or Nelson Mandela. For the change they seek, they need to wake up every day, every morning, and take action. And those individual actions, those individual initiatives, are the ones that are going to change their lives and change their world. That’s the core of the message. It has been misunderstood by the authorities, and we have been trying to explain to the authorities that this is not a message for the change of regimes, but a message for the change of the citizenry in their own way to manage and govern their own world and their own life.”
Learn more about Twaweza at: www.twaweza.org.
View the confiscated calendars here: www.twaweza.org/go/twaweza-calendar-20121.
New Minister of Health Might Improve Transparency and Civic Participation in Ecuador, by Anabel Castillo, Grupo FARO, Ecuador
Following the unexpected resignation of the former Minister of Health earlier this year in Ecuador, an unlikely replacement candidate was appointed. The new minister, Carina Vance, does not have the typical qualifications for this position. For starters, she is not a doctor. In Ecuador it is generally believed that doctors are the only source of authority on health issues. Although Vance has a Master of Public Health degree, her youth and lack of medical experience made her appointment a subject of controversy. She is also a lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) rights activist. Formerly the Secretary of Planning at the Ministry of Health, Vance was very vocal in condemning the proliferation of clinics that treat homosexuality as a disease and equate it with an addiction, such as one to drugs or alcohol. Her position on the issue is clear: she states that these “addiction clinics” violate human rights as guaranteed in the Ecuadorian Constitution and, therefore, must shut down or, at the very least, be regulated for treating only medically recognized addictions.
For IBP partner Grupo FARO, Vance’s appointment as the new Minister of Health offers an interesting opportunity for collaboration. Her work as a human rights activist for the LGBT community shows that she recognizes the importance of protecting human rights as documented in the Constitution. In Article 32, the new Ecuadorian Constitution mentions the right to health as a “right guaranteed by the state that is linked to other rights such as the right to water, food, [and] education,” among others. The health initiative in Grupo FARO promotes this right by empowering civil society actors to demand simplified budget information and to monitor their health services.
Before becoming a civil servant, Vance worked from within civil society (she was the executive director of a lesbian rights organization) and has acknowledged that the work of civil society organizations (CSOs) is fundamental for improving public services. In an interview she said that the only way improve health is to support the participation of CSOs in policy making and oversight and to open channels for citizens to be involved in their own well being. Grupo FARO highly values this inclusive approach to policy planning and implementation. As an organization we believe that policy must be the result of engaging different actors in the public sphere — decision makers, civil society and private sector representatives, and ordinary citizens.
In view of Vance’s diverse background Grupo FARO has reason to believe that the right to health and civil society participation are priorities for the Ministry of Health’s new administration. In the short term, Grupo FARO is launching a Civil Society Health Information System that compiles information from different sources to improve access to information for CSOs and will be available on the Internet. Grupo FARO recognizes, however, that this system must be endorsed by the ministry in order to be comprehensive and sustainable. We hope to work together with the new minister and her staff to validate the importance of access to information for the participation of CSOs in health planning and budgeting. Down the road we would like to continue working closely with this administration to pursue our objectives – to improve access to information and civil society participation in health policy.
For more information, contact Anabel Castillo at [email protected].
Peaceful Health Services Protest Leads to Arrests in Tanzania, an interview with Irenei Kiria, Sikika, Tanzania
Sikika is a Tanzanian civil society organization that seeks to improve access to and the quality of healthcare services for all Tanzanians by enhancing community engagement and promoting transparency and accountability within district health systems. Recently, several of its members were arrested following a peaceful protest in support of a doctors strike. The IBP expressed concern about the arrests to the Tanzanian government and reached out to Irenei Kiria of Sikika for more information:
Albert Van Zyl: Why were doctors in Tanzania on strike? Why did you decide to support them, and how did you support them?
Irenei Kiria: We supported the doctors because they were fighting for a cause that Sikika was also fighting for. The doctors were marching for better remuneration and availability of the commodities and supplies they use to provide better services. Doctors currently make about US$590 a month, and they are asking for US$2,200 per month. Sikika works on three main areas, health financing, medicines and supplies, and human resources. For human resources, we are looking at the working environment of the doctors, as well as the ability to deliver the services. This is how our priorities intersect with those of the doctors. In addition, medicine and supplies are an element we are working on, and the doctors are demanding [that] the government provide enough medicines and supplies and solve the problem of overcrowding in hospital wards. So we supported the doctors because they were fighting not only for their own welfare but for better delivery of quality services in Tanzania.
AVZ: What did you do to support the doctors strike?
IK: We started lightly by issuing a statement as Sikika. But when the strike continued, we worked with the Legal and Human Rights Center to issue a joint statement. When the government still did not respond we reached out to more NGOs and called for a meeting with them, because some of the NGOs don’t work in the health sector. At this time some Members of Parliament requested that the issue of the strike be discussed in Parliament, but the Speaker would not allow it. We had hoped that the Parliament would intervene and force the government to do something, but the Parliament, and especially its leadership, supported the government. So, then we decided to organize demonstrations, but we understood that usually in Tanzania, demonstrations are squashed and you won’t get anywhere. When we learned that the government and the police were preparing for our demonstration, we decided to hold it a day earlier. We decided to close the roads at a busy intersection leading to the residences of senior public officers and politicians.
After we closed the roads on 8 March 2012, the government responded as quickly as possible. The Prime Minister issued a request to meet the doctors on the following day. At this meeting doctors and the government agreed on certain terms, and they also agreed to continue discussing or negotiating other demands over the following three weeks. At this stage the strike was stopped, on the condition that the government would implement the agreement.
AVZ: What surprised me was that at the point where progress seemed to be made, at the point where the government met with the doctors and some agreement was reached on a path forward, you and others were arrested. Could you say more about when exactly the arrest occurred?
IK: Sixteen of us were arrested while the Prime Minister was meeting with the doctors, at Muhimbili National Hospital. The police searched our vehicles for materials and pictures. We were finally released on bail at around six in the evening. After numerous calls and meetings we are still waiting to hear whether we will actually be charged. We believe that they are not going to charge us, because our lawyers are saying legally we were supposed to have already been charged, if they still have the intention of charging us. There were reactions from people and from organizations, internally and externally, including a letter that was written by the IBP. But since then the police have been following us and monitoring our activities with listening devices.
AVZ: What are the broader consequences of these arrests for the way in which you engage with government? What do they mean for the relationship Sikika and other organizations have with the government?
IK: So far, I don’t think the relationship is going be harmed in any way, because we continue to speak with the senior- and middle-level government officials in the Health Ministry. And we also continue to receive invitations for meetings. Some of these officials even called us during the time of the set strike and asked us apply more pressure because they were concerned with the leadership. As part of the agreement with the doctors, several top leaders of the Health Ministry were actually suspended. Now that we are calling for the suspension of the Minister and the Deputy Minister, there is also support from inside the ministry.
AVZ: That’s interesting, because that would indicate that there are significant divisions in the government. There’s a part of the government that is clearly trying to silence you, and there’s a part of the government that is encouraging you to do more. Is it true that the government’s response to public protests has always been quite heavy-handed?
IK: Yes. The problem in Tanzania is [that] the international media does not cover these kinds of protests, even though there have been quite a lot in Tanzania. I think that is probably the reason why the government continues to deal with peaceful protests the same way they do – because the media does not report on these protests, and the government is not afraid of damaging its image among the international community.
AVZ: You mentioned that one of the ways in which you respond to government intimidation is by building networks along issues. I also know that you and others maintain a very prominent presence in the social media networks. Are there any other ways that you respond to and protect yourself against these efforts to discourage your work?
IK: We have been trying to also use the media. We appear on television and radio interviews to try to explain our position. At the moment, with this doctors strike, I think we have appeared frequently in both print and electronic media, trying to explain that we support the doctors strike not for the benefit of the doctors but for the benefit of the majority poor.
To learn more about Sikika’s work to promote quality health services, click here.
Finding Common Ground: A Latin American Health Exchange, by Jessica Mejía Martínez, FUMA, El Salvador; and Rocio Campos, International Budget Partnership
Governments often make promises to citizens regarding the right to health services. These promises should translate into expenditures that are critical to ensuring that the poorest and most vulnerable in a society have access to adequate care.
Civil society can monitor how health-related promises are reflected in concrete actions by analyzing the government’s budget. Advocates can see whether their government is meeting the health care needs of its people, and its commitments to meeting those needs, in terms of access to services and the adequacy and quality of care provided. Unfortunately, the lack of budget transparency and adequate accountability mechanisms in the health sector creates opportunities for discrimination and corruption, affecting the accessibility and availability of health services. Moreover, health systems serve a multitude of different patient groups based on social and economic differences, known as segmentation – and include a wide variety of entities that serve these groups, known as fragmentation – these factors when combined deepen the lack of transparency and limit social accountability and participation.
In order to share the knowledge, lessons, experiences, and strategies to analyze health budgets of civil society organizations working in the sector, the IBP’s Partnership Initiative recently organized a regional exchange in El Salvador from 30 January to 3 February. Attendees represented civil society organizations that analyze health budgets in Mexico (Sonora Ciudadana and FUNDAR), Ecuador (Grupo Faro), Guatemala (CIIDH), and El Salvador (FUNDE and FUMA).
Participants discussed strategies for communications, civic participation in different contexts, and characteristics of health systems in the Latin Ameica. The participants presented and discussed case studies where such issues as decentralization, strategic litigation, and public-private shifts came to life. All attendees left the exchange armed with new ideas to influence the health reforms in the region and a regional network of colleagues excited about the work that each is carrying out from their respective trenches. As Anabel Castillo, a participant from Grupo FARO in Ecuador, noted, “I learned the most from case studies presented by Sonora Ciudadana (SC). SC is a small organization; their work is mostly local and relevant to a particular area of Mexico. Even though our work is at the national level, the experiences of SC felt like a success story that could be replicated by Grupo FARO. . . . Especially important for us is the way they formed alliances with organizations to complement their work in areas that were not part of their expertise.”
To learn more about how civil society organizations use budget analysis to monitor whether or not government is fulfilling health-related promises, click here.
Peruvian Civil Society in a Fight Against Recentralization, by Epifanio Baca Tupayachi, Grupo Propuesta Ciudadana, Peru
Decentralization is often seen as a necessary reform to advance democracy in a country. In Peru, decentralization involved the transfer of functions, skills, and decision-making capacity and autonomy to subnational authorities that are elected by universal vote. It also brought the state closer to the people by introducing mechanisms to channel civic participation into public management. Following its launch in 2001, however, decentralization has not, in and of itself, been a priority in the agenda of political parties, and it is constantly threatened by efforts to weaken or reverse it.
It is thus essential for Peruvian civil society to closely monitor decentralization efforts. IBP partner Grupo Propuesta Ciudadana does this through its Vigila Peru (“Citizen Watch Peru”) project. The project’s monitoring work highlights a risk of recentralization as evidenced by proposals and other actions to undermine regulations designed to deepen the decentralization process, such as those that promote fiscal decentralization and more effective management of budgeting and public contracting processes by subnational governments. Other monitoring priorities include the role of subnational governments in relation to civic participation, accountability, transparency, and access to information.
To counteract distortion campaigns by sectors opposing decentralization, Vigila Peru produces information on decentralization reform, including that related to civic participation, management of investments, distribution and use of royalties and fees, and fiscal management. And, because of the monitoring efforts of civil society like Vigila Peru, the mechanisms for transparency and access to public information, particularly regarding budget management, have consistently improved.
Despite growing public expenditure to address social problems and improve Peruvians’ lives, there has been little improvement on social indicators. To address this, Vigila Peru seeks to increase civic demand for information from public institutions and greater participation in budgeting in order to hold public officials to account. And by articulating the successes that we’ve had in using greater access to information to fight corruption, we hope to change the public perception that improvements in transparency have not prevented municipal corruption, particularly as it concerns the budget, contracts, taxes, and revenues from extractive companies.
At Grupo Propuesta Ciudadana, our vision for the government includes deepened and consolidated decentralized reform, with improved mechanisms for local public participation. We want fiscal decentralization and a distribution of the budget that ensures equity, transparency, and predictability for subnational governments. And to improve the quality of public expenditure, we call for the government to establish performance-based budgeting, particularly in social expenditures in education and health. We know that Peru can achieve these changes, but it is crucial that civil society play its part in monitoring progress along the way.
To learn more about Vigila Peru’s efforts, click here.
Increased Transparency Needed from El Salvador’s Social Investment Fund for Local Development, by Jessica Estrada, FUNDE, El Salvador
More than 40 percent of El Salvador’s population lives in poverty, and the country is one of the most indebted nations in Latin America in relation to gross domestic product. El Salvador also faces fiscal deterioration, a high Corruption Perception Index score, and a culture of poor transparency as reflected in persistently low scores on the IBP’s Open Budget Index. It is thus crucial to ensure that scarce public resources are used to transform the lives of those living in extreme poverty.
The government’s social investment programs are vitally important in reaching this goal. El Salvador’s Social Investment Fund for Local Development (FISDL) was created in 1991 to contribute to poverty reduction by promoting local development. It focuses on projects that invest in human capital and basic social infrastructure throughout the country, with an emphasis on the poorest zones.
The government has made more than US$500 million available for social investment projects administrated primarily by FISDL from 2010 to 2014. Transparency and civic participation in these efforts are critical to ensuring that resources will be used efficiently to help meet the needs of the poorest and most vulnerable.
Civil society is actively promoting transparency and participation — particularly the Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), which works to ensure that families in extreme poverty can attain better living conditions and have more opportunities for development. Through its project, “Transparency and Participation in Budgets for Social Investment Destined for El Salvador’s Poor Communities,” FUNDE advocates for greater transparency and civic participation in the administration of public institutions, particularly that of FISDL. The project is based on the belief that people who live in extreme poverty should be able to exercise their rights to access to information, participation, and control over the social investments in their communities.
Currently, FUNDE is monitoring FISDL administration in such areas as budget management, project administration, and channels of information and participation. Additionally, FUNDE is developing public participation processes in six municipalities that will subject projects in those areas to social audit.
As social investment projects develop, access to information is key to effectively monitoring their implementation. Despite the 2010 enactment of the Law of Access to Public Information in El Salvador, information has not always been made available in a timely manner, nor has it always been comprehensive, relevant, trustworthy, or easy to access. And while FISDL was the first public institution to draft and promote a Policy on Institutional Transparency, access remains limited. In the name of transparency, FISDL should adopt a system allowing for better communication within the institution and for better access to information for civil society and the broader public.
In spite of these challenges, efforts by Salvadoran civil society organizations to promote transparency and participation can help to ensure that funds managed by public institutions, such as FISDL, have true potential to change the lives of those living in extreme poverty.
To learn more about FUNDE’s efforts, visit www.funde.org.
To learn more about the FISDL, click here.
The Power of Making It Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets
Governments can encourage citizen participation by creating conditions that enable them to participate in a meaningful way. A very important one of these conditions is that all citizens have ready access to government information. Access means not simply physical access to documents, but accessibility. Where the government’s work is highly technical, it is not sufficient to simply make technical documents available. Citizens should have access to information in a language and through formats that ordinary people can understand and appreciate.
The Power of Making It Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets is the third in a series of IBP publications for governments seeking practical guidance on how to make their public finance systems more transparent. The Power of Making It Simple focuses specifically on Citizens Budgets and offering useful tips to governments interested in developing one.
Click below to access PDFs of the guide in English (French and Spanish versions forthcoming).
Campaign Manager, Global Movement for Budget Transparency and Accountability
The Steering Committee of the Global Movement for Budget Transparency and Accountability, currently based at the International Budget Partnership, is looking to recruit a Campaign Manager to shape and lead a global campaign to secure greater public access to budget information and accountability for public funds. This is an exciting opportunity for an experienced civil society advocate to play a formative role in developing and leading a global campaign to open budgets to public scrutiny and transform the lives of citizens throughout the world. Read the full job description and learn how to apply by clicking here.
Director, Institutions and Governance Program, World Resources Institute
The World Resources Institute is looking for a highly qualified Program Director to lead its work to collaborate with institutions and civil society organizations worldwide to ensure that decisions about natural resources reflect environmental values as well as people’s rights and interests. To apply and to read the full job description, please click here.
by Jay | Feb 25, 2012
المشاركة للجميع: الانتصارات والصراعات
ميزانية المواطنين البرازيليين: ميزانية اتحادية للجميع
تعزيز مسؤولية المواطن من أجل التنمية يؤدي إلى المقاومة في أوغندا
تقوية الشبكات وتعزيز الشفافية في القطاع الصحي
قد تنجح وزيرة الصحة الجديدة في تحسين الشفافية والمشاركة المدنية في الإكوادور
الاحتجاج السلمي للخدمات الصحية يؤدي إلى اعتقالات في تنزانيا
البحث عن أرضية مشتركة: تبادل الصحة في أمريكا اللاتينية
مراقبة الحكومة لتحسين أدائها
المجتمع المدني في بيرو يصارع إعادة المركزة
ضرورة زيادة الشفافية في صندوق السلفادور للاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية
الإصدارات
قوة البساطة: دليل الحكومة لتطوير ميزانيات المواطن – شراكة الموازنة الدولية
وظائف شاغرة
مدير حملة، الحركة العالمية للمساءلة وشفافية الميزانية
مدير، برنامج المؤسسات والحكم، المعهد العالمي للموارد
ميزانية المواطنين البرازيليين: ميزانية اتحادية للجميع – ايزابيلا امارال دا سيلفا وأندريه غيماريس ريزندي مارتينز دو فالي، أمانة الميزانية الاتحادية، البرازيل
يعرف معظم المواطنين البرازيليين القليل جدا عن ميزانية الحكومة وأثر القرارات المتعلقة بجمع وإنفاق الأموال العامة على مجتمعاتهم. لمواجهة هذه المشكلة، أصدرت الأمانة العامة للميزانية الاتحادية التابعة لحكومة البرازيل “الميزانية الاتحادية للجميع” في 31 غشت 2010، وهي أولى إصدارات ميزانية المواطن والتي تقوم بعرض ميزانية الدولة بصورة مبسطة وسهلة الفهم. وفي اليوم ذاته، قامت الحكومة باقتراح موازنة عام 2011 على المؤتمر الوطني لمناقشتها وإقرارها، مما أسفر عن قانون الميزانية السنوية البرازيلي. نُشرت الطبعة الثانية من “الميزانية الاتحادية للجميع” بعد سنة من الأولى، وتضمنت تفاصيل إضافية حول عملية وضع الميزانية، وأولويات الحكومة في تخصيص الموارد لتمويل البرامج العامة وتنفيذ السياسات الجديدة. والآن، وبعد إصدار طبعتين، قامت الأمانة العامة بإضفاء طابع مؤسسي على دليل “الميزانية الاتحادية للجميع” كجزء من عملية الميزانية العادية. لرؤية إصدار 2011، انقر هنا.
من المهم اطلاع المواطنين على كيفية تخصيص الموارد العامة حتى يتيقنوا من إنفاق أموالهم بشكل صحيح. غالبا ما تقوم الحكومات بتقديم المعلومات المتعلقة بالميزانية بشكل تقني للغاية، مما يجعل فهم كيفية إدارة الحكومة للأموال العامة مهمة صعبة صعبا لغالبية الجمهور. تعد “الميزانية الاتحادية للجميع” ميزانية للمواطن لأنها ملخص مبسط جدا لميزانية الوطنية يوفر معلومات كافية للمواطنين لتقييم أولويات الحكومة وبرامجها. هذا الملخص مكتوب بشكل مبسط وسهل، من خلال إدراج صور ورسوم بيانية، بحيث يسهل للمواطن البسيط فهم خطط الدولة لجمع وإنفاق العوائد. تقوم “الميزانية الاتحادية للجميع” بالمساهمة في خلق مجتمع مطلع وأكثر قابلية للمساهمة، والذي يستطيع مواطنوه الحصول على المعلومات اللازمة لأداء دور فعال في صنع القرار ومحاربة انعدام الكفاءة وإهدار المال والفساد.
تتوقع الحكومة البرازيلية أن تساعد “الميزانية الاتحادية للجميع” المواطنين على إدراك حقهم في معرفة الأولويات المنعكسة في الميزانية، كما تأمل أن تقوم مثل هذه الجهود بخلق ثقافة الشفافية والمشاركة العامة. سيتم إصدار “الميزانية الاتحادية للجميع” سنويا في ظل توقعات أنها ستسهم في خلق مجتمع مطلع يكون قادرا ومهتما بالمساهمة في صنع السياسات المحلية. من خلال هذه الجهود، نأمل أن تتسم عملية إصدار الميزانية البرازيلية بمزيد من المساءلة والشفافية والمشاركة.
للاطلاع على “الميزانية الاتحادية للجميع”، انقر على الرابط التالي: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/ploa2012/versao_ingles2012.pdf
تعزيز مسؤولية المواطن من أجل التنمية يؤدي إلى المقاومة في أوغندا – دانييل ويسلر، الشراكة الدولية للميزانية
تواويزا، وهي كلمة تعني “يمكننا تحقيق ذلك” باللغة السواحيلية، مبادرة تركز على إحداث تغيير واسع النطاق في المجتمعات المدنية في تنزانيا وكينيا وأوغندا. تدعو هذه المجموعة إلى تحسين تقديم الخدمات، والخدمات العملية للمواطنين، وزيادة الوصول إلى المعلومات من أجل تعزيز مسؤولية الأفراد والمجتمعات. في الشهر الماضي، واجهت تواويزا مقاومة من الحكومة الأوغندية عندما قامت بطبع تقاويم سنة 2012 تضمنت رسائل ترمي إلى زيادة تعبئة المجتمع المدني.
طرح نص التقاويم سؤال “من سيغير عالمكم سنة 2012؟”، وتضمن صورا لعشر شخصيات سياسية أوغندية (من الحزب الحاكم والمعارضة) على وجه، وأربع عشر شخصية دولية (بما في ذلك سياسيين وملوك ولاعبي كرة القدم وموسيقيين) على الوجه الآخر. وتوجد مساحة تحت الصور ليضع فيها القارئ صورته الشخصية، بجانب السؤال التالي: “هل ستنتظر طيلة العام حتى يقوم أحدهم بإحداث التغيير؟ أم أنك ستتحرك اليوم؟” الرسالة واضحة: الناس مسؤولون عن تنميتهم، ويجب على الجميع المشاركة في مجتمعاتهم ومحاسبة حكوماتهم.
وللأسف، فقد قامت الصراعات السياسية المتواصلة في أوغندا بتصعيد التوترات بين الحكومة وجماعات المجتمع المدني الناشطة في البلاد. مبادرة تواويزا مستقلة ولا تنتمي لأي حزب سياسي، ولكن الشرطة حاولت ربطها بإحدى حركات المعارضة ومصادرة قرابة 70000 تقويم كان يفترض توزيعها في أوغاندا.
قامت شراكة الموازنة الدولية بإجراء مقابلة مع موريسون رواكاكامبا، مدير برامج تواويزا بأوغاندا، والذي أشار إلى أن “تواويزا مبادرة غير سياسية، والتقاويم جزء من حملة تسعى لإخبار المواطنين أن الأبطال وزعماء الحكومات لا يستطيعون حل جميع مشاكلهم. قد يستطيعون خلق البيئة المناسبة، ولكن في النهاية يظل التغيير في يد الأوغانديين. هذه هي الرسالة التي نسعى لإيصالها.”
وواصل موريسون: “لا ينبغي أن يتطلع الأوغنديون إلى الزعماء والأبطال وباراك أوباما ونيلسون مانديلا. لإحداث التغيير، يجب عليهم أن يستيقظوا كل يوم، كل صباح، ويتحركوا. هذه الأعمال الفردية، تلك المبادرات الفردية، هي التي ستعمل على تغيير حياتنا وعالمنا. هذا هو جوهر الرسالة الذي أساءت السلطات فهمه. لقد حاولنا أن نشرح للسلطات أن هذه ليست رسالة لتغيير الأنظمة، بل هي رسالة لتغيير المواطنين في طريقتهم لإدارة وحكم عالمهم وحياتهم.”
لمعرفة المزيد عن مبادرة تواويزا: www.twaweza.org
لرؤية التقاويم التي تمت مصادرتها:www.twaweza.org/go/twaweza-calendar-20121
قد تنجح وزيرة الصحة الجديدة في تحسين الشفافية والمشاركة المدنية في الإكوادور – أنابيل كاستيلو، جروبو فارو، إكوادور
بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الصحة السابق في بداية هذه السنة في الإكوادور، تم تعيين مرشح بديل غير متوقع. فالوزيرة الجديدة، كارينا فانس، لا تملك المؤهلات النموذجية لهذا المنصب. أولا، فهي ليست طبيبة؛ في حين يعتقد عموما في الإكوادور بأن الأطباء هم المصدر الوحيد للسلطة في القضايا الصحية. وبالرغم من أن فانس تحمل درجة الماجستير في الصحة العامة، إلا أن صغر سنها وقلة خبرتها الطبية جعلا قرار تعيينها عرضة للجدل. كما أنها ناشطة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا. وقد سبق أن شغلت فانس منصب وزيرة التخطيط في وزارة الصحة، وكانت صريحة في إدانتها لانتشار العيادات التي تتعامل مع الشذوذ الجنسي كمرض والمساواة بينه وبين الإدمان، كإدمان المخدرات أو الكحوليات. وكان موقفها بشأن هذه المسألة واضحا: “عيادات الإدمان” تنتهك حقوق الإنسان المكفولة في الدستور الإكوادوري، وبالتالي يجب أن تغلق أو، على الأقل، أن تنظم لعلاج الإدمان من الناحية الطبية الوحيدة المعترف بها.
وبالنسبة لشريك شراكة الموازنة الدولية جروبو فارو، فإن تعيين فانس كوزيرة للصحة يشكل فرصة هامة للتعاون. فعملها كناشطة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميول والمتحولين جنسيا يبرهن على إدراكها لأهمية حماية حقوق الإنسان الموثقة في الدستور. تنص المادة (32) من الدستور الإكوادوري الجديد على الحق في الصحة باعتباره “حقا تكفله الدولة ومرتبطا بحقوق أخرى مثل الحق في الماء والغذاء والتعليم”، وغيرها من الحقوق الأخرى. تعزز مبادرة الصحة التابعة لجروبو فارو هذا الحق من خلال تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من المطالبة بمعلومات مبسطة عن الموازنة ومراقبة الخدمات الصحية.
عملت فانس، قبل تعيينها كموظفة حكومية، في المجتمع المدني (حيث كانت المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق مثلية)، وهي على دراية بأن عمل منظمات المجتمع المدني أساسي لتحسين الخدمات العامة. وفي مقابلة شخصية معها، قالت فانس أن السبيل الوحيد لتحسين المجال الصحي هو دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع السياسات والرقابة، وفتح قنوات لإشراك المواطنين في ضمان سبل راحتهم. يقدر جروبو فارو هذا النهج الشامل في التخطيط للسياسات وتنفيذها. نحن كمنظمة نؤمن بأن السياسة يجب أن يكون نتيجة لإشراك مختلف الجهات الفاعلة في المجال العام، من صناع القرار والمجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمواطنين العاديين.
نظرا لمسار فانس المتنوع، فإن جروبو فارو مقتنع بأن الحق في الصحة ومشاركة المجتمع المدني من أولويات إدارة وزارة الصحة الجديدة. وعلى المدى القصير، سيقوم جروبو فارو بتدشين نظام معلومات صحية خاص بالمجتمع المدني، والذي سيجمع المعلومات من مصادر مختلفة لتحسين اطلاع منظمات المجتمع المدني عليها؛ ستكون هذه المعلومات متاحة على شبكة الانترنت. يعي جروبو فارو ضرورة تأييد الوزارة لهذا النظام لكي يتسم بالشمولية والاستدامة. نأمل أن نعمل معا مع الوزيرة الجديدة وفريقها للتحقق من أهمية الحصول على المعلومات اللازمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في التخطيط الصحي ووضع الميزانية. وعلى المدى الطويل، نود أن نواصل العمل بشكل وثيق مع هذه الإدارة لتحقيق أهدافنا في تحسين الوصول إلى المعلومات ومشاركة المجتمع المدني في السياسات الصحية.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع آنابيل كاستيلو: [email protected]
الاحتجاج السلمي للخدمات الصحية يؤدي إلى اعتقالات في تنزانيا – مقابلة مع ايريني كيريا، سيكيكا، تنزانيا
سيكيكا منظمة مجتمع مدني في تنزانيا تسعى لتحسين فرص الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع التنزانيين، وذلك من خلال إشراك المجتمع المحلي وتعزيز وتشجيع الشفافية والمساءلة داخل النظم الصحية في شتى المناطق. تم اعتقال العديد من أعضاء المنظمة مؤخرا عقب مظاهرة سلمية لدعم إضراب الأطباء. وقد أعربت شراكة الموازنة الدولية عن قلقها إزاء الاعتقالات للحكومة التنزانية، كما قامت بالتواصل مع ايريني كيريا في منظمة سيكيكا للمزيد من المعلومات:
آلبرت فان زيل: لماذا قام الأطباء في تنزانيا بالإضراب؟ لماذا قررت تقديم الدعم لهم، وكيف قمت بذلك؟
ايريني كيريا: لقد دعمنا الأطباء لأنهم كانوا يحاربون من أجل نفس القضايا التي تؤمن بها سيكيكا. نظم الأطباء مسيرة من أجل تحسين الأجور وتوفير المنتوجات والأدوات اللازمة لتقديم خدمات أفضل. يتقاضى الأطباء حاليا 590 دولارا أمريكيا شهريا، وهم يطالبون ب2200 دولار أمريكي شهريا. تعمل سيكيكا في ثلاثة مجالات رئيسية: التمويل الصحي، والأدوية والمستلزمات، والموارد البشرية. بالنسبة للموارد البشرية، نحن ندرس بيئة العمل الخاصة بالأطباء، وقدرتهم على تقديم الخدمات. وهكذا، فأولوياتنا مشتركة مع الأطباء. وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الأدوية والمستلزمات عنصرا آخر نقوم بالعمل عليه، والأطباء يطالبون الحكومة بتوفير ما يكفي من الأدوية واللوازم، وإيجاد حل لمشكلة الاكتظاظ في عنابر المستشفيات. لقد قمنا بدعم الأطباء لأنهم كانوا يحاربون ليس فقط من أجل مصالحهم الخاصة ولكن أيضا لتحسين الخدمات الصحية في تنزانيا.
آلبرت فان زيل: ماذا فعلتم لدعم إضراب الأطباء؟
ايريني كيريا: كانت البداية بسيطة من خلال إصدار بيان باسم منظمة سيكيكا، ولكن مع استمرار الإضراب، أصدرنا بيانا مشتركا مع مركز القانون وحقوق الإنسان. لم تتجاوب معنا الحكومة، فقمنا بالتواصل مع المنظمات غير الحكومية وعقد اجتماع معها، لأن بعضها لا يعمل في القطاع الصحي. وفي هذا الوقت، طالب بعض أعضاء البرلمان بالبحث في قضية الإضراب في البرلمان، لكن رئيس مجلس النواب لم يسمح بذلك. كنا نأمل بتدخل البرلمان وإجبار الحكومة على اتخاذ موقف، ولكن البرلمان، والقيادات على وجه الخصوص، في صف الحكومة. لذلك قررنا تنظيم المظاهرات، ولكننا ندري بأنها ليست فعالة في تانزانيا وكثيرا ما يتم سحقها دون تحقيقها لأي إنجاز. وفي الوقت الذي كانت فيه أجهزة الحكومة والشرطة تستعد لمواجهة مسيرتنا، قمنا بالمظاهرة في اليوم السابق. قررنا إغلاق الطرق عند تقاطع طريق مزدحم يؤدي إلى مساكن كبار الموظفين العموميين والسياسيين.
بعد أن أغلقنا الطرق في 8 مارس 2012، قامت الحكومة بالرد سريعا. فطلب رئيس الوزراء لقاء الأطباء في اليوم التالي. وافق الأطباء وأعضاء الحكومة في هذا الاجتماع على شروط معينة، واتفقوا أيضا على مواصلة النقاش و التفاوض على مطالب أخرى على مدى الأسابيع الثلاثة التالية. تم إيقاف الاضراب في هذه المرحلة، شريطة تنفيذ الحكومة للاتفاق.
آلبرت فان زيل: ما فاجئني هو أنه تم القبض عليك وعلى الآخرين في الوقت الذي بدأتم فيه إحراز التقدم، حيث التقت الحكومة بالأطباء مما أدى إلى نوع من الاتفاق على التقدم نحو الأمام. هل يمكنك إخبارنا عن توقيت اعتقالكم بالضبط؟
ايريني كيريا: ألقي القبض على ستة عشر فردا خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الأطباء في مستشفى موهيمبيلي الوطني. فتشت الشرطة سياراتنا بحثا عن أية مواد أو صور، وأفرج عنا بكفالة في حوالي السادسة مساء. أجرينا العديد من المكالمات واللقاءات، ولا نزال ننتظر ردا بخصوص احتمال توجيه الاتهامات لنا. نحن نعتقد بأنهم لن يقوموا بتوجيه أي تهم ضدنا، لأن محامينا يقولون أنه من الناحية القانونية لو كانت لديهم أية نية لفعل ذلك لكنا تلقينا الخبر الآن. كانت هناك ردود فعل من الناس والمنظمات، على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك رسالة شراكة الموازنة الدولية. ومنذ ذلك الحين، والشرطة تقوم بتعقبنا ومراقبة أنشطتنا من خلال أجهزة التنصت.
آلبرت فان زيل: ما هي العواقب الأوسع نطاقا لهذه الاعتقالات على تعاملكم مع الحكومة؟ وماذا تعني بالنسبة لعلاقة سيكيكا وغيرها من المنظمات مع الحكومة؟
ايريني كيريا: لا أعتقد أن العلاقة ستتضرر بأي شكل من الأشكال، لأننا لا نزال نتواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين والموظفين متوسطي المستوى في وزارة الصحة، ولا نزال نتلقى الدعوات لحضور الاجتماعات. حتى أن بعض المسؤولين اتصلوا بنا خلال فترة الإضراب ودعونا إلى ممارسة ضغط أكبر لقلقهم إزاء القيادة. وكجزء من الاتفاق المبرم مع الأطباء، تم إيقاف عدد من كبار القادة في وزارة الصحة. نحن الآن ندعو لإيقاف الوزير ونائب الوزير، ولدينا أيضا دعم من داخل الوزارة.
آلبرت فان زيل: هذا مثير للاهتمام، لأنه يشير إلى وجود انقسامات ملحوظة داخل الحكومة. جزء من الحكومة يسعى بوضوح لإسكاتكم، وجزء آخر يشجعككم على فعل المزيد. هل صحيح أن رد فعل الحكومة على الاحتجاجات الشعبية دائما ما يتسم بالعنف؟
ايريني كيريا: نعم. تكمن المشكلة في تنزانيا في كون وسائل الإعلام الدولية لا تغطي هذا النوع من الاحتجاجات بالرغم من كثرتها في البلاد. من الأرجح أن هذا هو سبب استمرار الحكومة في التعامل مع الاحتجاجات السلمية بنفس الطريقة – وسائل الإعلام لا تقدم تقارير عن هذه الاحتجاجات، والحكومة لا تخشى من تضرر صورتها في المجتمع الدولي.
آلبرت فان زيل: ذكرت أن أحد الطرق التي تواجهون بها ترهيب الحكومة هي بناء شبكات حسب القضايا. أعلم أيضا أنكم تستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف. هل هناك أي وسائل أخرى لحماية نفسك من هذه الجهود التي تسعى للحد من نشاطك؟
ايريني كيريا: نحن نحاول استخدام وسائل الإعلام من خلال الظهور في مقابلات تلفزيونية وإذاعية في محاولة لشرح موقفنا. الآن، ومع إضراب الأطباء، أعتقد أننا قد ظهرنا بشكل متكرر في العديد من المطبوعات وعلى الإعلام الإلكتروني لشرح كون تأييدنا للإضراب ليس لصالح الأطباء، بل لصالح الأغلبية الفقيرة.
لمعرفة المزيد عن عمل سيكيكا لتعزيز جودة الخدمات الصحية، انقر هنا.
البحث عن أرضية مشتركة: تبادل الصحة في أمريكا اللاتينية – جيسيكا ميخيا مارتينيز، فوما، السلفادور؛ وروكيو كامبوس، شراكة الموازنة الدولية
كثيرا ما تقدم الحكومات وعودا للمواطنين بشأن حقوقهم في الخدمات الصحية. ينبغي ترجمة هذه الوعود إلى نفقات لضمان حصول الأفراد الأكثر فقرا وضعفا في المجتمع على الرعاية الكافية.
بإمكان المجتمع المدني رصد مدى انعكاس هذه الوعود على اتخاذ إجراءات ملموسة من خلال تحليل ميزانية الحكومة. بإمكان الدعاة معرفة ما إذا كانت حكومتهم تقوم بتلبية احتياجات الرعاية الصحية لشعبها والتزاماتها تجاه تلبية تلك الاحتياجات من حيث سهولة الوصول إلى الخدمات وتلاءم وجودة الرعاية المقدمة. للأسف، فانعدام الشفافية وآليات ملائمة للمساءلة في ميزانية القطاع الصحي يخلق فرصا للتفرقة والفساد، مما يؤثر على توفر الخدمات الصحية و إمكانية الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فالنظم الصحية تخدم عددا كبيرا من المرضى المختلفين على أسس اجتماعية واقتصادية، أو ما يعرف بالتقسيم؛ وتشمل مجموعة واسعة من الكيانات التي تخدم هذه الفئات، أو ما يعرف بالتجزئة. عند اجتماعها، تتسبب هذه العوامل في انعدام الشفافية والحد من المسؤولية الاجتماعية والمشاركة.
لتقاسم المعرفة والدروس والتجارب والاستراتيجيات لتحليل الميزانيات المخصصة للصحة في منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا القطاع، قامت مبادرة الشراكة التابعة لشراكة الموازنة الدولية بتنظيم تبادل إقليمي في السلفادور من 30 يناير إلى 3 فبراير. تضمن الحضور منظمات المجتمع المدني التي تحلل الميزانيات المخصصة للصحة في المكسيك (Sonora Ciudadana وFUNDAR)، والإكوادور (جروبو فارو)، وغواتيمالا (CIIDH)، والسلفادور (FUNDE وFUMA).
ناقش المشاركون استراتيجيات التواصل، والمشاركة المدنية في سياقات مختلفة، وخصائص النظم الصحية في أمريكا اللاتينية. كما قاموا بتقديم ومناقشة دراسات حالات متعلقة باللامركزية والتقاضي الاستراتيجي وتحولات القطاعين العام والخاص. غادر جميع الحاضرين بأفكار جديدة للتأثير على الإصلاحات الصحية في المنطقة، وبشبكة إقليمية تتضمن زملاء متحمسين لعملهم، كل من منظوره الخاص. قالت آنابيل كاستيلو من جروبو فارو بالإكوادور: “استفدت كثيرا من الدراسات التي قدمتها Sonora Ciudadana، وهي منظمة صغيرة تعمل على نطاق محلي في منطقة صغيرة بالمكسيك. بالرغم من أننا نعمل على نطاق وطني، إلا أن تجارب Sonora Ciudadana تمثل قصص نجاح قد يكررها جروبو فارو… ومن المثير للإهتمام الطريقة التي تم من خلالها تشكيل التحالفات بين المنظمات لاستكمال عملها في المناطق لا تشكل جزء من خبراتها.”
لمعرفة المزيد حول كيفية استخدام منظمات المجتمع المدني لتحليل الميزانية في رصد مدى تحقيق الحكومة للوعود المتعلقة بالصحة، انقر هنا.
المجتمع المدني في بيرو يصارع إعادة المركزة – ايبيفانيو باكا توباياتشي، مجموعة مقترح المواطن، بيرو
تعتبر اللامركزية عادة نوعا من أنواع الإصلاح اللازم لتعزيز الديمقراطية في بلد ما. في بيرو، تتسم اللامركزية بنقل الوظائف والمهارات والقدرة على اتخاذ القرارات والاستقلال الذاتي لسلطات وطنية فرعية يتم انتخابها بالاقتراع العام. كما أنها قامت بتقريب الحكومة من الشعب من خلال تقديم آليات لتوجيه المشاركة المدنية نحو الإدارة العامة. ولكن بعد إطلاقها سنة2001، لم تتصدر اللامركزية أولويات الأحزاب السياسية، ولا تزال مهددة بسبب الجهود الرامية إلى إضعافها أو تطبيق نموذج عكسي.
وبالتالي، يجدر بالمجتمع المدني في بيرو مراقبة جهود اللامركزية عن كثب. تقوم مجموعة مقترح المواطن، وهي إحدى شركاء شراكة الموازنة الدولية، بإتاحة هذه الفرصة من خلال مشروع مراقبة المواطن في بيرو. يقوم هذا المشروع بتسليط الضوء على مخاطر إعادة المركزة كما يتضح من خلال المقترحات والإجراءات الأخرى التي تقوم بالتشكيك في القوانين الرامية إلى تعزيز مبادئ اللامركزية، مثل تلك التي تحث على اللامركزية المالية وإدارة أكثر فعالية لوضع الميزانيات وعمليات التعاقد العامة من قبل الحكومات الوطنية الفرعية. وتشمل أولويات الرصد الأخرى دور الحكومات الوطنية الفرعية في المشاركة المدنية والمساءلة والشفافية والحصول على المعلومات.
للتصدي لحملات التشويه من قبل القطاعات المعارضة للامركزية، يقوم المشروع بتقديم معلومات عن إصلاح اللامركزية، بما فيها المتعلقة بالمشاركة المدنية، وإدارة الاستثمارات، وتوزيع واستخدام العائدات والرسوم، والإدارة المالية. ونظرا لجهود المجتمع المدني لضمان المراقبة، فإن آليات الشفافية والوصول إلى المعلومات العامة، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة الميزانية، في تحسن مستمر.
وبالرغم من تزايد الإنفاق العام لمعالجة المشاكل الاجتماعية وتحسين حياة مواطني بيرو، إلا أن المؤشرات الاجتماعية قد شهدت تحسنا طفيفا. وللتصدي لذلك، فإن برنامج مراقبة المواطن يسعى لزيادة الطلبات المدنية للحصول على معلومات المؤسسات العامة، وخلق مشاركة أكبر في الموازنة بغرض تعريض المسؤولين الحكوميين للمساءلة. وللتعبير عن نجاحاتنا في استخدام سهولة الوصول إلى المعلومات لمكافحة الفساد، فنحن نأمل في تغيير النظرة الشعبية السائدة حول فشل تعزيز الشفافية في منع الفساد في البلدية، ولا سيما فيما يتعلق بالميزانية والعقود والضرائب وعائدات الشركات.
في مجموعة مقترح المواطن، تتضمن رؤيتنا للحكومة تعميق وتعزيز الإصلاحات اللامركزية، مع تحسين آليات المشاركة الشعبية المحلية. نحن نسعى إلى اللامركزية المالية وتوزيع الميزانية بطريقة تضمن المساواة والشفافية والقدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالحكومات الوطنية الفرعية. ولتحسين نوعية الإنفاق العام، فإننا ندعو الحكومة لإنشاء الموازنة القائمة على الأداء، لا سيما فيما يتعلق بالنفقات الاجتماعية في التعليم والصحة. نحن نعلم أن بإمكان بيرو تحقيق هذه التغييرات، ولكن من المهم أن يلعب المجتمع المدني دورا في رصد التقدم المحرز على طول الطريق.
لمعرفة المزيد عن جهود مشروع مراقبة المواطن في بيرو، انقر هنا.
ضرورة زيادة الشفافية في صندوق السلفادور للاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية – جيسيكا استيرادا، المؤسسة الوطنية للتنمية، السلفادور
يعاني أكثر من 40 في المئة من سكان السلفادور من الفقر، فهم يعيشون في أحد الدول الأكثر مديونية في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي. ويعاني البلد أيضا من التدهور المالي، وارتفاع المؤشر الفساد السنوي، وضعف ثقافة الشفافية كما يتضح في الانخفاض المستمر لمؤشر الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية. لذلك، فمن المهم ضمان استخدام الموارد العامة الشحيحة لتحويل حياة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.
تتسم برامج الحكومة للاستثمار الاجتماعي بأهمية حيوية في تحقيق هذا الهدف. تم إنشاء صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية في السلفادور سنة 1991 بغرض المساهمة في الحد من الفقر من خلال تعزيز التنمية المحلية. ويقوم الصندوق بالتركيز على المشاريع التي تستثمر في الثروة البشرية والبنية التحتية الاجتماعية الأساسية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المناطق الأكثر فقرا.
خصصت الحكومة أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لمشاريع الاستثمار الاجتماعي تحت إدارة صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية من 2010 إلى 2014. من المهم ضمان الشفافية والمشاركة المدنية في هذه الجهود لضمان استخدام الموارد بكفاءة من أجل تلبية احتياجات أشد الناس فقرا وعرضة للفقر.
يعمل المجتمع المدني بنشاط على تعزيز الشفافية والمشاركة – خاصة المؤسسة الوطنية للتنمية التي تعمل على ضمان حصول الأسر الأكثر فقرا على ظروف معيشية أفضل، وعلى مزيد من فرص التنمية. من خلال مشروعها “الشفافية والمشاركة في ميزانيات الاستثمار الاجتماعي الموجهة للمجتمعات الفقيرة في السلفادور”، تدعو المؤسسة الوطنية للتنمية إلى المزيد من الشفافية والمشاركة المدنية في إدارة المؤسسات العامة، لا سيما صندوق الاستثمار الاجتماعي. ويستند المشروع على الإيمان بضرورة قدرة الناس الذين يعيشون في فقر مدقع على ممارسة حقوقهم في الحصول على المعلومات، والمشاركة، وممارسة الرقابة على الاستثمارات الاجتماعية في مجتمعاتهم.
تراقب المؤسسة الوطنية للتنمية حاليا إدارة صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية في مجالات مثل إدارة الميزانية، وإدارة المشروعات، وقنوات المعلومات، والمشاركة. كما تعمل على تطوير عمليات المشاركة العامة في ست بلديات من شأنها أن تخضع المشاريع في تلك المناطق إلى التقييم الاجتماعي.
مع تطور مشاريع الاستثمار الاجتماعي، أصبح الحصول على المعلومات مفتاح مراقبة تنفيذها بفعالية. وعلى الرغم من سن قانون الحصول على المعلومات العامة في السلفادور سنة 2010، فإنه لا يتم توفير المعلومات دائما في الوقت المناسب، كما أنها لا تكون دائما شاملة وذات صلة وجديرة بالثقة وسهلة المنال. صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية أول مؤسسة عامة لصياغة وتعزيز سياسة الشفافية في المؤسسات، غير أن الحصول على المعلومات لا يزال محدودا. وباسم الشفافية، ينبغي أن يعتمد صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية نظاما يسمح لتحسين التواصل داخل المؤسسة، وتحسين فرص حصول المجتمع المدني والجمهور على المعلومات.
رغم هذه التحديات، بإمكان جهود منظمات المجتمع المدني في السلفادور لتعزيز الشفافية والمشاركة أن تساهم في ضمان توفر الأموال التي تديرها المؤسسات العامة، مثل صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية، على القدرة الحقيقية لتغيير حياة أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع.
لمعرفة المزيد عن جهود المؤسسة الوطنية للتنمية، يرجى زيارة www.funde.org
لمعرفة المزيد عن صندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية، انقر هنا.
قوة البساطة: دليل الحكومة لتطوير ميزانيات المواطن، شراكة الموازنة الدولية
بإمكان الحكومات تشجيع المواطنين على المشاركة من خلال تهيئة الظروف التي تمكنهم من المشاركة الهادفة. أحد هذه الظروف الهامة هي قدرة جميع المواطنين على الحصول على المعلومات الحكومية. ولا يعني ذلك فقط التوصل إلى وثائق مادية، بل إمكانية الوصول إليها أيضا. حين يتسم عمل الحكومة بدرجة عالية من التقنية، فإن إتاحة هذه الوثائق التقنية ليس كافيا؛ يجب أيضا إتاحة المعلومات في لغة وأشكال يستطيع الأشخاص العاديون فهمها وتقديرها.
قوة البساطة: دليل الحكومة لتطوير ميزانيات المواطن هو ثالث إصدار في سلسلة إصدارات شراكة الموازنة الدولية للحكومات التي تبحث عن توجيهات عملية حول كيفية جعل النظم المالية العامة أكثر شفافية. يقوم هذا الإصدار بالتركيز على ميزانية المواطن وتقديم النصائح المفيدة للحكومات المهتمة بتطوير هذه الميزانية.
انقر أدناه للاطلاع على ملفات PDF للدليل باللغة الإنجليزية (سيتم إصدار النسختين الفرنسية والإسبانية قريبا).
مدير حملة، الحركة العالمية للمساءلة وشفافية الميزانية
تسعى اللجنة التوجيهية للحركة العالمية للمساءلة وشفافية الميزانية، التي يتواجد مقرها الحالي بشراكة الموازنة الدولية، إلى تعيين مدير حملة لقيادة حملة دولية تسعى لضمان وصول الجمهور للمعلومات الخاصة بالميزانية ونشر ثقافة المحاسبة على الأموال العامة. هذه فرصة مثيرة لدعاة المجتمع المدني ذوي الخبرة للقيام بدور تكويني في تطوير وقيادة حملة عالمية لعرض الميزانيات للرقابة العامة، وتغيير حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم. لقراءة الوصف الوظيفي الكامل وللتقدم لهذا المنصب، انقر هنا.
مدير، برنامج المؤسسات والحكم، المعهد العالمي للموارد
يبحث معهد الموارد العالمية عن مدير برنامج على درجة عالية من الكفاءة لقيادة أنشطتها الرامية للتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على الصعيد العالمي من أجل ضمان كون القرارات المتعلقة بالموارد الطبيعية تعكس القيم البيئية وكذا حقوق الشعب ومصالحه. لقراءة الوصف الوظيفي الكامل وللتقدم، انقر هنا.
by IBP Consultant | Feb 15, 2012
Participación para todos: triunfos y luchas
El presupuesto ciudadano de Brasil: un presupuesto federal para todos
Promover la responsabilidad de los ciudadanos para el desarrollo conduce a resistencia en Uganda
Fortalecer las redes y promover la transparencia en el sector de la salud
La nueva Ministra de Salud podría mejorar la transparencia y la participación cívica en Ecuador
Una protesta pacífica por los servicios de salud conduce a arrestos en Tanzania, una entrevista con Irenei Kiria, Sikika, Tanzania
Encontrar aspectos en común: un intercambio de salud en América Latina
Vigilar al gobierno para mejorar su desempeño
La sociedad civil del Perú en una lucha contra la recentralización
Necesidad de mayor transparencia desde el Fondo para el Desarrollo Local
Publicaciones
The Power of Making it Simple: A Government Guide to Developing Citizens Budgets
Anuncios laborales
Gerente de Campaña, Global Movement for Budget Transparency and Accountability (Movimiento global para la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas)
Director, Programa de instituciones y gobernanza, World Resources Institute
El presupuesto ciudadano de Brasil: un presupuesto federal para todos, por Isabella Amaral da Silva y André Guimarães Resende Martins do Valle, Secretaría de Presupuesto Federal, Brasil
La mayoría de los ciudadanos brasileros conocen muy poco sobre la elaboración de presupuestos por parte del gobierno y el impacto que tienen en sus comunidades las decisiones sobre la recaudación y el gasto de los fondos públicos. Para abordar este problema, el 31 de agosto de 2010 la Secretaría de Presupuesto Federal (SOF, por sus siglas en portugués) del gobierno de Brasil produjo el “Federal Budget for Everyone” (Presupuesto federal para todos), su primer Presupuesto Ciudadano, una presentación del presupuesto ampliamente accesible y fácil de comprender. Ese mismo día, el gobierno envió su propuesta de presupuesto 2011 al Congreso Nacional para su debate y aprobación, lo que dio como resultado la Brazilian Annual Budget Law (Ley Brasilera de Presupuesto Anual). Un año después, se publicó una segunda edición del “Federal Budget for Everyone”, que incluyó detalles adicionales sobre el proceso de elaboración de presupuestos y las prioridades del gobierno para la asignación de recursos para financiar ciertos programas públicos e implementar nuevas políticas. Actualmente, después de dos ediciones, la SOF ha institucionalizado la producción de un “Federal Budget for Everyone” como parte del proceso presupuestario regular. Para ver la versión de 2011, haga clic aquí.
Es importante para los ciudadanos saber de qué manera se asignan los recursos públicos para poder estar seguros de que su dinero se use para los fines correctos. Sin embargo, la información presupuestaria del gobierno generalmente se presenta en un lenguaje muy técnico, lo que hace que sea muy difícil para la mayor parte del público comprender claramente de qué manera el gobierno administra los fondos públicos. El “Federal Budget for Everyone” se considera un Presupuesto Ciudadano porque es un resumen muy simplificado del presupuesto nacional que brinda solo la información necesaria para que los ciudadanos evalúen las prioridades y los programas del gobierno. Está redactado en un formato fácilmente accesible y, mediante la inclusión de imágenes y gráficos, les permite, incluso a los ciudadanos que menos conocen sobre el presupuesto, comprender de qué manera el estado planea recaudar ingresos y gastarlos. El “Federal Budget for Everyone” también contribuye a formar una sociedad mejor informada y más participativa, en la que la gente tenga acceso a la información necesaria para ejercer un rol significativo en la toma de decisiones y combatir las ineficacias, el derroche y la corrupción.
El gobierno de Brasil espera que el “Federal Budget for Everyone” ayude a los ciudadanos a darse cuenta de que es su derecho conocer las prioridades que se reflejan en las políticas presupuestarias, y el gobierno espera que los esfuerzos como este impulsarán una cultura de la transparencia y la participación pública. Todos los años, el “Federal Budget for Everyone” se publicarán con la expectativa de que contribuirá al desarrollo de una sociedad informada que está interesada en la elaboración de políticas locales y es capaz de contribuir con ellas. Mediante estos esfuerzos, esperamos hacer que los procesos presupuestarios de Brasil sean más responsables, transparentes y participativos.
Para ver el “Federal Budget for Everyone”, haga clic en el siguiente enlace: https://www.portalsof.planejamento.gov.br/sof/orc_2012/ploa2012/versao_ingles2012.pdf.
Promover la responsabilidad de los ciudadanos para el desarrollo conduce a resistencia en Uganda, por Daniel Wessler, International Budget Partnership
Twaweza, una palabra que en Swahili significa “podemos hacerlo realidad”, es una iniciativa de la sociedad civil centrada en lograr cambios de gran escala en Tanzania, Kenia y Uganda. El grupo aboga por una mejor prestación de servicios, acciones prácticas por parte de los ciudadanos y mayor acceso a información para promocionar un espíritu de responsabilidad personal y comunal. El mes pasado, Twaweza encontró resistencia por parte del gobierno de Uganda cuando imprimió calendarios de 2012 con mensajes que tenían la intención de movilizar una mayor participación cívica.
El texto de los calendarios preguntaba: “¿Quién cambiará su mundo en 2012?”, e incluía fotos de 10 políticos ugandeses (del partido gobernante y de la oposición) de un lado y 14 personalidades internacionales (entre ellos, estadistas, miembros de la realeza, futbolistas y músicos) del otro lado. Debajo de las fotos hay un espacio para que el lector ponga su propia foto y está la pregunta: “¿Esperará todo el año para que llegue alguien más? ¿O actuará hoy?” El mensaje es claro: la misma gente es responsable de su propio desarrollo, y todos tienen la obligación de participar en sus comunidades y responsabilizar a su gobierno.
Lamentablemente, las continuas luchas políticas en Uganda han intensificado las tensiones entre el gobierno y los grupos de la sociedad civil que operan en el país. Aunque Twaweza es fervientemente independiente y no está afiliada a ningún partido político, la policía ha intentado vincularla a un movimiento de oposición y confiscó casi 700.000 calendarios que se iban a distribuir en Uganda.
El IBP entrevistó a Morrison Rwakakamba, Gerente de Programas de Twaweza, Uganda. Rwakakamba destacó que “Twaweza es una organización no política y los calendarios son parte de una campaña que les dice a los ciudadanos que los líderes y héroes del gobierno nunca pueden resolver todos sus problemas. Pueden crear el entorno adecuado, pero, en última instancia, los ugandeses son el cambio que buscan y de eso se trata el mensaje”.
Morrison también destacó que “los ugandeses no deberían buscar líderes, no deberían buscar héroes, no deberían buscar a Barack Obama o a Nelson Mandela. Para lograr el cambio que necesitan, deben despertarse cada día, cada mañana y actuar. Y son esas acciones e iniciativas individuales las que cambiarán sus vidas y el mundo. Ese es su mensaje central. Las autoridades no lo comprendieron correctamente, y hemos intentado explicarles que este no es un mensaje para cambiar regímenes, sino un mensaje para cambiar a la ciudadanía de una manera propia, para que pueda administrar y gobernar su propio mundo y su propia vida”.
Puede obtener más información sobre Twaweza en el siguiente sitio: www.twaweza.org.
Puede ver los calendarios confiscados aquí: www.twaweza.org/go/twaweza-calendar-20121.
La nueva Ministra de Salud podría mejorar la transparencia y la participación cívica en Ecuador, por Anabel Castillo, Grupo FARO, Ecuador
Después de la renuncia inesperada del ex Ministro de Salud de Ecuador a principios de este año, se designó a una candidata que, según se creía, tenía pocas probabilidades de ser elegida para el reemplazo. Carina Vance, la nueva ministra, no tiene las aptitudes típicas para este puesto. Para comenzar, no es médica. En Ecuador, generalmente se cree que los médicos son la única fuente de autoridad en cuestiones de salud. Aunque Vance tiene un título de Maestría en Salud Pública, su juventud y su falta de experiencia en el sector médico hicieron que su nombramiento generara controversias. También es activista por los derechos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT, por sus siglas en inglés). Vance fue Secretaria de Planeamiento en el Ministerio de Salud, y fue muy elocuente al condenar la proliferación de clínicas que tratan la homosexualidad como una enfermedad y la comparan con una adicción, como a las drogas o al acohol. Su postura respecto a esta cuestión es clara: sostiene que estas “clínicas de adicción” violan los derechos humanos que están garantizados por la Constitución ecuatoriana y, por lo tanto, deben cerrarse o, al menos, estar autorizadas para tratar solo las adicciones médicamente reconocidas.
Para el Grupo FARO, socio del IBP, la designación de Vance como nueva Ministra de Salud constituye una interesante oportunidad para la colaboración. Su trabajo como activista de derechos humanos para la comunidad de LGBT demuestra que reconoce la importancia de proteger los derechos humanos, tal como se encuentra documentado en la Constitución. En el Artículo 32, la nueva Constitución ecuatoriana menciona el derecho a la salud como un “derecho garantizado por el estado que está vinculado con otros derechos como el derecho a recibir agua potable, alimento [y] educación”, entre otras cosas. La iniciativa de salud de Grupo FARO promueve este derecho mediante el otorgamiento de poder a los actores de la sociedad civil para que demanden información presupuestaria simplificada y vigilen los servicios de salud.
Antes de convertirse en empleada pública, Vance trabajó desde dentro de la sociedad civil (fue directora ejecutiva de una organización de derechos de las lesbianas) y ha reconocido que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) es fundamental para mejorar los servicios públicos. En una entrevista, dijo que la única manera de mejorar la salud es apoyar la participación de las OSC en la elaboración de políticas y en la vigilancia, y abrir canales para que los ciudadanos participen en su propio bienestar. El Grupo FARO valora este enfoque inclusivo de la planificación e implementación de políticas. Como organización, creemos que las políticas deben ser el resultado de la participación de diferentes actores en la esfera pública: encargados de tomar decisiones, representantes de la sociedad civil y el sector privado, y ciudadanos comunes.
Ante los diversos antecedentes de Vance, Grupo FARO tiene motivos para creer que el derecho a la salud y la participación de la sociedad civil son prioridades para la nueva administración del Ministerio de Salud. En el corto plazo, Grupo FARO lanzará un Sistema de Información sobre la Salud de la Sociedad Civil que compilará información de diferentes fuentes para mejorar el acceso a la información para las OSC, el cual estará a disposición en Internet. Grupo FARO reconoce, sin embargo, que este sistema debe estar aprobado por el ministerio para que sea integral y sustentable. Esperamos trabajar juntos con la nueva ministra y su personal para validar la importancia del acceso a información para la participación de las OSC en la planificación y la elaboración de presupuestos para la salud. En adelante, nos gustaría continuar trabajando de cerca con esta administración en busca de nuestros objetivos, a fin de mejorar el acceso a la información y la participación de la sociedad civil en las políticas de salud.
Si desea obtener más información, comuníquese con Anabel Castillo a [email protected].
Una protesta pacífica por los servicios de salud conduce a arrestos en Tanzania, una entrevista con Irenei Kiria, Sikika, Tanzania
Sikika es una organización de la sociedad civil de Tanzania que busca mejorar el acceso a los servicios de atención de la salud y su calidad para todos los habitantes de Tanzania mediante el aumento de la participación de la comunidad y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de los sistemas de salud de los distritos. Recientemente, varios de sus miembros fueron arrestados después de una protesta pacífica en apoyo a una huelga de médicos. El IBP expresó al gobierno de Tanzania su preocupación sobre los arrestos y se comunicó con Irenei Kiria, de Sikika, para obtener más información:
Albert Van Zyl: ¿Por qué los médicos de Tanzania organizaron una huelga? ¿Por qué decidieron apoyarlos? ¿Y de qué manera los apoyaron?
Irenei Kiria: Apoyamos a los médicos porque estaban luchando por una causa por la cual Sikika también estaba luchando. Los médicos marchaban por una mejor remuneración y disponibilidad de los productos e insumos básicos que usan para brindar mejores servicios. Actualmente, los médicos ganan cerca de USD 590 por mes, y piden ganar USD 2.200 por mes. Sikika trabaja en tres áreas principales: financiamiento de la salud, medicamentos e insumos, y recursos humanos. En lo que respecta a los recursos humanos, examinanos el entorno de los médicos y su habilidad para prestar los servicios. Así es como nuestras prioridades se entremezclan con las de los médicos. Además, los medicamentos y los insumos son un elemento en el que estamos trabajando, y los médicos le están solicitando al gobierno que los provea en cantidad suficiente y resuelva el problema de la superpoblación en las guardias de los hospitales. De modo que apoyamos a los médicos porque están luchando no solo por su propio bienestar sino por una mejor prestación de servicios de calidad en Tanzania.
AVZ: ¿Qué hicieron para apoyar la huelga de los médicos?
IK: Comenzamos de a poco, pronunciando una declaración como Sikika. Pero cuando la huelga continuó, trabajamos con el Centro Legal y de Derechos Humanos para emitir una declaración conjunta. Cuando el gobierno aún no respondía, recurrimos a más ONG y las convocamos a una reunión, porque algunas de las ONG no trabajan en el sector de la salud. En ese momento, algunos Miembros del Parlamento solicitaron que la cuestión de la huelga se debatiera en el Parlamento, pero el Vocero no la siguió. Esperábamos que el Parlamento interviniera y forzara al gobierno a hacer algo, pero el Parlamento y, en especial, sus líderes, apoyaron al gobierno. De modo que, luego, decidimos organizar las manifestaciones, pero entendimos que, por lo general, en Tanzania, las manifestaciones son disipadas y no se llega a nada. Cuando supimos que el gobierno y la policía se estaban preparando para nuestra manifestación, decidimos llevarla a cabo un día antes. Decidimos cerrar las calles en una ajetreada intersección que conduce a las residencias de los principales funcionarios públicos y políticos.
Después de que cerramos las calles, el 8 de marzo de 2012, el gobierno respondió tan rápidamente como le fue posible. El Primer Ministro emitió una solicitud para reunirse con los médicos el día siguiente. En esta reunión, los médicos y el gobierno acordaron ciertas condiciones, y también acordaron continuar debatiendo o negociando otras demandas durante las siguientes tres semanas. En esta etapa, la huelga se detuvo, con la condición de que el gobierno implementara el acuerdo.
AVZ: Lo que me sorprendió fue que, en el punto en que parecía que se iba a progresar, en el que el gobierno se reunió con los médicos y se logró algo de acuerdo para avanzar, ustedes y otros fueron arrestados. ¿Podría contarnos algo más acerca de cuándo exactamente ocurrió el arresto?
IK: Fuimos dieciséis los arrestados mientras el Primer Ministro se reunía con los médicos, en el Muhimbili National Hospital. La policía inspeccionó nuestros vehículos en busca de materiales e imágenes. Finalmente, nos liberaron bajo fianza a las seis de la tarde aproximadamente. Después de numerosas llamadas y reuniones, aún estamos esperando oír si, en realidad, nos van a incriminar. Creemos que no lo van a hacer, porque nuestros abogados dicen que, legalmente, se supone que ya nos han incriminado, si es que aún tienen la intención de hacerlo. Hubo reacciones de la gente y organizaciones, interna y externamente, que incluyeron una carta redactada por el IBP. Pero, desde entonces, la policía nos ha estado siguiendo y ha estado vigilando nuestras actividades con dispositivos de escucha.
AVZ: ¿Cuáles son las consecuencias más amplias de estos arrestos respecto de la manera en la que ustedes participan en el gobierno? ¿Qué significan para la relación que Sikika y otras organizaciones tienen con el gobierno?
IK: Hasta el momento, no creo que la relación resulte dañada de alguna manera, porque continuamos en diálogo con los funcionarios superiores y de nivel medio del Ministerio de Salud. Y también continuamos recibiendo invitaciones a reuniones. Algunos de estos funcionarios, incluso, nos llamaron durante la huelga y nos pidieron que aplicáramos más presión porque estaban preocupados respecto de los líderes. Como parte del acuerdo con los médicos, varios líderes supremos del Ministerio de Salud fueron suspendidos. Ahora que pedimos la suspensión del Ministro y el Viceministro, hay apoyo desde dentro del ministerio.
AVZ: Eso es interesante, porque indicaría que hay divisiones significativas en el gobierno. Hay una parte del gobierno que claramente intenta silenciarlos, y hay una parte del gobierno que los alienta a hacer más. ¿Es verdad que la respuesta del gobierno a las protestas públicas siempre ha sido bastante opresiva?
IK: Sí. El problema en Tanzania es [que] los medios internacionales no cubren este tipo de protestas, incluso a pesar de que ha habido muchas en Tanzania. Creo que esa es probablemente la razón por la cual el gobierno continúa tratando las protestas pacíficas de la misma manera, porque los medios no las informan y el gobierno sabe que su imagen ante la comunidad internacional no se verá dañada.
AVZ: Usted mencionó que una de las maneras en las que responden a la intimidación del gobierno es mediante la creación de redes paralelas a los problemas. También sé que ustedes y otros grupos mantienen una presencia muy predominante en las redes de los medios sociales. ¿Existen otras maneras en las que responden y se protegen contra estos esfuerzos de disuadir su trabajo?
IK: Hemos intentado usar también los medios. Aparecemos en entrevistas de radio y televisión para intentar explicar nuestra postura. En este momento, con esta huelga de médicos, creo que hemos aparecido con mucha frecuencia en los medios impresos y electrónicos, intentando explicar que apoyamos la huelga de los médicos no para el beneficio de ellos sino para el beneficio de la mayoría de los pobres.
Para obtener más información sobre el trabajo de Sikika para promover servicios de salud de calidad, click here.
Encontrar aspectos en común: un intercambio de salud en América Latina, por Jessica Mejía Martínez, FUMA, El Salvador; y Rocio Campos, International Budget Partnership
Los gobiernos suelen hacer promesas a los ciudadanos sobre su derecho a los servicios de salud pública. Estas promesas deberían traducirse en gastos que garanticen el acceso a una atención adecuada por parte de los más pobres y vulnerables.
La sociedad civil puede usar el análisis presupuestario para monitorear cómo los compromisos gubernamentales a la salud se reflejan o no en el gasto público. El análisis presupuestario permite ver si los recursos respaldan las necesidades de atención de la salud de la gente, en términos de acceso a los servicios y adecuación y calidad de la atención brindada. Lamentablemente, la falta de transparencia presupuestaria y de mecanismos adecuados de rendición de cuentas en el sector salud crea oportunidades para la discriminación y la corrupción, y afecta tanto el acceso a los servicios de salud como su disponibilidad. Además, los sistemas de salud atienden a los pacientes con base en distinciones económicas y sociales de los pacientes, lo que se conoce como segmentación, y comprende a una amplia variedad de entidades para atender a la población segmentada, lo que se conoce como fragmentación. Cuando estos factores se combinan, profundizan el problema de la escasa transparencia y limitan la rendición de cuentas y la participación social.
Para compartir el conocimiento, lecciones, experiencias y estrategias para el análisis de los presupuestos para salud, organizaciones de la sociedad civil de América Latina -Sonora Ciudadana y FUNDAR), Ecuador (Grupo Faro), Guatemala (CIIDH) y El Salvador (FUNDE y FUMA) -se reunieron con el apoyo de la Iniciativa de Colaboración Estratégica del IBP para un intercambio regional en El Salvador del 30 de enero al 3 de febrero 2012.
Los participantes debatieron sobre estrategias de comunicaciones, participación cívica en diferentes contextos y características de los sistemas de salud en América Latina. Los participantes presentaron y analizaron estudios de casos para ejemplificar temas como la descentralización, los litigios estratégicos y las conversiones público-privadas. Todos los participantes se llevaron nuevas ideas para influir en las reformas de salud de la región y los colegas de una red regional quedaron maravillados por el trabajo que cada uno lleva a cabo en sus respectivos países. Como destacó Anabel Castillo, una participante del Grupo FARO de Ecuador, “Saqué el mayor provecho de los estudios de casos presentados por Sonora Ciudadana (SC). SC es una pequeña organización, su trabajo es principalmente local y relevante para un área particular de México. Aunque nuestro trabajo es a nivel nacional, las experiencias de SC se sintieron como una historia de éxito que podría ser replicada por Grupo FARO… Algo especialmente importante para nosotros es la manera en la que forman alianzas con organizaciones para complementar su trabajo en áreas que no forman parte de su pericia”.
Para obtener más información sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil usan el análisis del presupuesto para monitorear si el gobierno cumple o no con las promesas relacionadas con la salud, haga clic aquí.
La sociedad civil del Perú en una lucha contra la recentralización, por Epifanio Baca Tupayachi, Grupo Propuesta Ciudadana, Perú
Frecuentemente, se considera que la descentralización es una reforma necesaria para hacer progresar la democracia en un país. En el Perú, la descentralización implicó la transferencia de funciones, habilidades y capacidad de toma de decisiones y autonomía a autoridades subnacionales que son elegidas mediante voto universal. También hizo que el estado se acercara más a la gente mediante la introducción de mecanismos para canalizar la participación cívica en la gestión pública. Sin embargo, después de su lanzamiento en 2001, la descentralización no ha sido, en sí y por sí misma, una prioridad en la agenda de los partidos políticos, y se ve constantemente amenazada por los esfuerzos de debilitarla o revertirla.
Por lo tanto, es esencial para la sociedad civil peruana monitorear de cerca los esfuerzos de descentralización. El Grupo Propuesta Ciudadana, socio del IBP, hace esto a través de su proyecto Vigila Perú. El trabajo de monitoreo del proyecto destaca un riesgo de la descentralización, como se puede ver en las propuestas y otras acciones para menoscabar las regulaciones que intentan profundizar el proceso de descentralización, incluidas las que promocionan la descentralización fiscal y la gestión más eficaz de los presupuestos y los procesos de contratación pública por parte de los gobiernos subnacionales. Otras áreas prioritarias para el monitoreo son el rol de los gobiernos subnacionales en relación con la participación cívica, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información.
A fin de luchar contra los esfuerzos de recentralización, Vigila Perú produce información sobre la reforma de la descentralización, que incluye la participación cívica, la gestión de inversiones, la distribución y el uso de regalías y tarifas, y la gestión fiscal. En los debates públicos, esta información contrarresta las campañas de distorsión llevadas a cabo por sectores que se oponen a la descentralización. Y, gracias a los esfuerzos de monitoreo de la sociedad civil, como Vigila Perú, los mecanismos para la transparencia y el acceso a información pública, en especial, en relación con la gestión del presupuesto, han mejorado notablemente.
A pesar del creciente gasto público en abordar los problemas sociales y mejorar las vidas de los peruanos, se han registrado escasas mejoras en los indicadores sociales. Para abordar esto, Vigila Perú intenta aumentar la demanda cívica de información de instituciones públicas y de mayor participación en la elaboración de presupuestos a fin de responsabilizar a los funcionarios públicos. Y, mediante la articulación de los éxitos que hemos tenido al usar un mayor acceso a la información para combatir la corrupción, esperamos cambiar la percepción del público de que las mejoras en la transparencia no han evitado la corrupción municipal, en especial, en lo que concierne al presupuesto, los contratos, los impuestos y los ingresos de las empresas extractivas.
En Grupo Propuesta Ciudadana, nuestra visión para el gobierno incluye una reforma descentralizada profundizada y consolidada, con mejores mecanismos para la participación pública local. Deseamos la descentralización fiscal y una contribución al presupuesto que garantice la equidad, la transparencia y la previsibilidad para los gobiernos subnacionales. Y, para mejorar la calidad del gasto público, le solicitamos al gobierno que establezca presupuestos basados en el rendimiento, en especial, en gastos públicos en educación y salud. Sabemos que el Perú puede lograr estos cambios, pero es fundamental que la sociedad civil tenga un rol en el monitoreo del progreso en las diferentes etapas del proceso.
Para obtener más información sobre los esfuerzos de Vigila Perú, haga clic aquí.
Necesidad de mayor transparencia desde el Fondo para el Desarrollo Local, por Jessica Estrada, FUNDE, El Salvador
Más del 40 por ciento de la población de El Salvador vive en condiciones de pobreza, y el país es uno de los más endeudados de América Latina en relación con el producto interno bruto. El Salvador también afronta una deterioración fiscal, un alto puntaje del Índice de Percepción de la Corrupción y una cultura de escasa transparencia, como se refleja en los puntajes continuamente bajos del Open Budget Index(Índice de Presupuesto Abierto) del IBP. Por lo tanto, es esencial garantizar que los escasos recursos públicos se usen para transformar las vidas de quienes viven en la pobreza extrema.
Los programas de inversión social del gobierno adquieren vital importancia para lograr este objetivo. El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) fue creado en 1991 para contribuir a la reducción de la pobreza mediante la promoción del desarrollo local. Se centra en proyectos que invierten en capital humano e infraestructura social básica en todo el país, con un énfasis en las zonas más pobres.
El gobierno ha ganado más de USD 500 millones que están disponibles para la implementación de proyectos de inversión social administrados principalmente por el FISDL entre 2010 y 2014. La transparencia y la participación cívica en estos esfuerzos son fundamentales para garantizar que los recursos se usen de manera eficaz para satisfacer las necesidades de los más pobres y vulnerables.
La sociedad civil está promoviendo activamente la transparencia y la participación, en especial, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), que trabaja para garantizar que las familias que viven en la pobreza extrema puedan lograr mejores condiciones de vida y tengan más oportunidades para el desarrollo. A través de este proyecto, “Transparencia y participación en los presupuestos de inversión social destinados a comunidades pobres de El Salvador”, FUNDE aboga por una mayor transparencia y participación cívica en la administración de instituciones públicas, en especial, las de FISDL. El proyecto se basa en la creencia de que la gente que vive en condiciones de pobreza extrema debería poder ejercer sus derechos de acceso a la información, participación y control de las inversiones sociales en sus comunidades.
Actualmente, FUNDE vigila la administración del FISDL en áreas como la gestión del presupuesto, la administración de proyectos y los canales de información y participación. Además, FUNDE está desarrollando procesos de participación en seis municipalidades que someterán los proyectos de esas áreas a auditorías sociales.
A medida que los proyectos de inversión avanzan, el acceso a la información es crucial para vigilar su implementación de manera eficaz. A pesar de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, en 2010, en El Salvador, la información no siempre se ha puesto a disposición de manera oportuna, ni ha sido siempre integral, relevante, confiable o de fácil acceso. Y, aunque el FISDL fue la primera institución pública que elaboró un borrador y promocionó una Política para la Transparencia Institucional, el acceso aún sigue siendo limitado. En nombre de la transparencia, el FISDL debería adoptar un sistema que permita una mejor comunicación dentro de la institución y mejor acceso a la información para la sociedad civil y el público en general.
A pesar de estos desafíos, los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil de El Salvador para promocionar la transparencia y la participación pueden ayudar a garantizar que los fondos administrados por instituciones públicas, como FISDL, tengan un verdadero potencial de cambiar las vidas de quienes viven en condiciones de pobreza extrema.
Para obtener más información sobre los esfuerzos de FUNDE, visite www.funde.org.
Para obtener más información sobre FISDL, haga clic aquí.
El poder de simplificar las cosas: guía del gobierno para desarrollar Presupuestos Ciudadanos
Los gobiernos pueden alentar la participación de los ciudadanos creando condiciones que les permitan participar de manera significativa. Una de estas condiciones muy importante es que todos los ciudadanos tengan acceso a la información del gobierno. El acceso significa no solo acceso físico a documentos, sino accesibilidad. Cuando el trabajo del gobierno sea muy técnico, no es suficiente con poner los documentos técnicos a disposición. Los ciudadanos deberían tener acceso a la información en un idioma y mediante formatos que la gente común pueda comprender y apreciar.
El poder de simplificar las cosas: guía del gobierno para desarrollar Presupuestos Ciudadanos es el tercero de una serie de publicaciones del International Budget Partnership (IBP) para gobiernos que buscan lineamientos prácticos sobre cómo hacer que sus sistemas financieros públicos sean más transparentes. The Power of Making It Simple se centra específicamente en los Presupuestos Ciudadanos y ofrece consejos útiles a los gobiernos interesados en desarrollar uno.
Haga clic a continuación para obtener los archivos de la guía en inglés, en versión de archivo PDF (las versiones en (francés y español estarán disponibles a la brevedad).
Movimiento global para la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas
El Comité Directivo del Global Movement for Budget Transparency and Accountability, con base actual en la Sociedad de Presupuesto Internacional, busca reclutar un Gerente de Campaña para que dé forma y lidere una campaña mundial para asegurar un mayor acceso a información presupuestaria por parte del público y responsabilidad para los fondos públicos. Esta es una magnífica oportunidad para que un activista experimentado de la sociedad civil tenga un rol formador en el desarrollo y la condución de una campaña mundial para abrir los presupuestos al escrutinio del público y transformar las vidas de ciudadanos de ciertos lugares del mundo. Lea la descripción completa del empleo y haga clic aquí para conocer de qué manera puede postularse.
Director, Programa de instituciones y gobernanza, World Resources Institute
El World Resources Institute (Instituto de Recursos Mundiales) busca un Director de Programa altamente confiable para que lidere su trabajo de colaboración con instituciones y organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo, para garantizar que las decisiones sobre los recursos naturales reflejen valores medioambientales y los derechos e intereses de la gente. Para postularse y leer la descripción completa del empleo, haga clic aquí.
