Penyusunan Anggaran Partisipatif Dilakukan di Paris, oleh Shannon Manley, International Budget Partnership
Walikota wanita pertama Paris, Anne Hidalgo, ingin “menjadikan Paris masa depan” dengan cara “memberikan kunci anggaran kepada warga negara.” Hidalgo telah menyisihkan lima persen dari anggaran investasi Paris – sebesar €426 juta (US$529 juta) mulai sekarang sampai tahun 2020 – untuk anggaran partisipatif. Dari tanggal 24 September sampai 1 October 2014, pemungutan suara Budget Participatif telah memberi kesempatan untuk pertama kalinya kepada penduduk Paris untuk memilih di antara 15 proyek yang diusulkan oleh warga negara dan didanai sebesar €20 juta (jumlah yang dialokasikan untuk tahun 2014-2015). Hidalgo dan administrasinya meluncurkan kampanye melalui media sosial mengenai inisiatif tersebut, dengan menggunakan hashtag #NotreBudget (Anggaran Kami) untuk mengirimkan video, foto, dan infografis melalui Tweeter guna mengumpulkan pemilih. Selama minggu pemungutan suara itu, lebih dari 40.000 penduduk Paris memberikan suara secara online dan di 200 lokasi di seluruh kota itu. Proyek-proyek yang menang antara lain adalah dinding tanaman untuk meningkatkan keanekaragaman hayati, taman belajar di sekolah, tempat pemungutan sampah bergerak, ruang bekerja bersama untuk wirausahawan muda, dan menyulap area-area publik yang terlantar menjadi ruang skrining dan pameran.
Inisiatif ini mendapat beraneka macam tanggapan. Sebagian penduduk meragukan kejujuran dan keadilan proses itu. Sedangkan lainnya mempertanyakan apakah kota Paris, yang pada bulan Juni mengumumkan defisit anggaran sebesar €400 juta (US$497 juta), mampu membiayai proyek-proyek semacam ini, apalagi uang yang digunakan untuk mempromosikan inisiatif tersebut. Meskipun demikian, banyak penduduk yang memuji inisiatif tersebut sebagai kesempatan bagi masyarakat yang tidak terlibat dengan politik setempat untuk menjadi terlibat, tanpa memandang dari partai mana mereka berasal.
Sejarah Singkat Mengenai Penyusunan Anggaran Partisipatif
PAP berasal dari Porto Alegre, Brasil, dan dikembangkan di sana pada tahun 1989 sebagai cara untuk menangani ketidakmerataan yang parah di kota itu. Di Porto Alegre, setiap tahun 50.000 penduduk berpartisipasi untuk mengalokasikan maksimal 20 persen dari anggaran kota ini. Lambat laun, PAP tersebar di seluruh Amerika Latin pada tahun 1990-an dan kini digunakan di hampir semua wilayah di dunia sebagai cara agar masyarakat dilibatkan secara langsung dalam mengambil keputusan anggaran, paling sering di tingkat lokal.
Secara tradisional, PAP telah diterapkan di berbagai negara yang sedang berkembang untuk membantu mengesahkan rezim-rezim politik yang lemah (lihat blog IBP mengenai Kyrgyzstan dan Kenya), namun akhir-akhir ini telah diakui bahwa partisipasi masyarakat juga dapat dan harus ada bila terdapat lembaga-lembaga yang kuat dan manajemen keuangan publik serta perhatian terhadap proyek sosial biasanya cukup tinggi.
Bila pemerintah-pemerintah lokal mengetahui lebih jauh mengenai cara penggunaan PAP dalam berbagai macam konteks, maka lebih banyak negara, termasuk negara di dunia “berkembang”, yang akan bergabung. Lisbon adalah ibukota pertama di Eropa yang menggunakan proses Pembuatan Anggaran Partisipatif pada tahun 2008, disusul oleh wilayah Tower Hamlets di London pada tahun 2009. Sebelumnya di tahun ini, Boston dan New York City di A.S. juga memberlakukan inisiatif PAP.
Ke Mana Selanjutnya?
Budget Participatif di Paris adalah anggaran partisipatif pertama di Perancis dan merupakan jumlah uang terbesar yang pernah dialokasikan untuk anggaran partisipatif. Karena merasa yakin akan kesuksesan inisiatif ini, Walikota Hidalgo menjanjikan Budget Participatif yang jauh lebih besar untuk tahun 2015 dan telah meluncurkan situs web bag i masyarakat untuk menyerahkan proposal.
Bagaimana Pemerintah Akan Mengelola Anggaran Untuk Mengatasi Perubahan Cuaca? Dan Bagaimana Masyarakat Sipil Dapat Membantu? oleh Delaine McCullough, International Budget Partnership
Kian banyak informasi beredar mengenai pengaruh yang mungkin sangat berbahaya akibat perubahan cuaca di seluruh dunia. Berbagai peristiwa cuaca ekstrim yang sering terjadi, misalnya topan dan badai, permukaan laut yang meninggi, banjir dan kemarau bisa menelan korban jiwa, menyebabkan penyebaran penyakit, jaminan makanan menjadi berkurang, di samping hancurnya rumah dan infrastruktur lainnya. Selain itu, perubahan cuaca diperkirakan akan paling parah melanda berbagai negara yang sedang berkembang, negara-negara yang memiliki infrastruktur yang lebih lemah, lebih sedikit sumber daya masyarakat, dan sistem yang tidak memadai dalam menyediakan berbagai layanan yang amat sangat penting yang dibutuhkan untuk menanggapi. Hal ini kemungkinan dapat memporak-porandakan perekonomian dan menghancurkan mata pencaharian, terutama di kalangan rakyat miskin.
Untuk menangani krisis perubahan cuaca, masyarakat internasional (yaitu pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil) perlu mengusahakan dua hasil:
Mitigasi – Mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara mengubah cara menghasilkan dan menggunakan energi dan barang-barang lain; di samping meningkatkan “penyerapan” karbon (yaitu hal-hal seperti hutan rimba yang menyerap karbon dan gas dari atmosfer)
Adaptasi – Membantu berbagai sektor, masyarakat, dan rakyat yang rentan untuk beradaptasi dengan dampak-dampaknya.
Berapa biayanya?
Perkiraan mengenai jumlah dana baru yang perlu diperoleh agar mampu dapat memberikan tanggapan yang memadai terhadap perubahan cuaca adalah sebesar ratusan juta milyar dolar setiap tahun. Ini merupakan aliran dana yang luar biasa besarnya bagi negara-negara agar digunakan untuk mengatasi berbagai dampak cuaca tertentu dan berinvestasi untuk masa depan yang berkelanjutan dan tahan uji. Kesempatan ini belum pernah ada – namun hanya jika semua dana tersebut dikelola dengan semestinya.
Kendati dana diharapkan mengalir dari sumber swasta maupun pemerintah, banyak dari dana tersebut akan dikelola oleh pemerintah nasional dan pemerintah sub nasional. Sayangnya, menurut Open Budget Survey milik IBP, banyak dari negara yang akan menerima dana dalam jumlah besar adalah negara yang paling tidak transparan dan paling kurang bertanggung jawab dalam hal penanganan sumber daya masyarakat.
Jadi apa yang dapat kita lakukan guna memastikan adanya tanggapan anggaran yang efektif terhadap perubahan cuaca?
Pada awal bulan November, ada dua pertemuan yang membahas pertanyaan mengenai cara memastikan pertanggungjawbaan dalam mengelola dana perubahan cuaca. “Keuangan Adaptasi Perubahan Cuaca: Menciptakan Kebijakan dan Praktek Guna Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungjawaban” (3-4 November) diadakan oleh Adaptation Finance Accountability Initiative (AFAI), sebuah proyek bersama oleh World Resources Institute, Oxfam, dan Overseas Development Institute.
Lokakarya ini mengumpulkan berbagai OMS, INGO, dan pejabat pemerintah dari Bangladesh, Kamboja, India, Nepal, dan Filipina. Para peserta berbagi hasil penemuan dari upaya mereka dalam melacak aliran keuangan adaptasi ke tingkat lokal, membahas berbagai cara untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban, menelusuri kesempatan untuk pembinaan kemampuan dan advokasi bersama, dan mempelajari dasar-dasar pelacakan dana adaptasi.
“Regional Technical Workshop on Climate Responsive Budgeting (Lokakarya Teknik Regional Mengenai Pembuatan Anggaran Responsif Cuaca” (5-7 November) seusai lokakarya AFAI ini diselenggarakan oleh IBP, United Nations Development Programme, UKaid, dan Swedish International Development Agency. Kendati fokus utamanya adalah membantu pemerintah untuk memikirkan cara terbaik dalam menggabungkan dana mitigasi dan adaptasi perubahan cuaca ke dalam sistem anggaran mereka, berbagai INGO dan OMS dari negara-negara peserta juga hadir.
Sederetan tantangan yang umumnya terjadi dalam mengelola keuangan cuaca juga dibahas dalam kedua pertemuan itu. Antara lain adalah:
tidak adanya transparansi mengenai penggunaan dana cuaca;
Tren mengelola dana cuaca “di luar anggaran”, bukannya menggabungkan dana itu ke dalam proses perencanaan dan pembuatan anggaran pembangunan secara keseluruhan (seringkali disebut “menggabungkan ke arus utama”);
keterbatasan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam merencanakan, menyusun anggaran, dan memantau pengeluaran; dan
cara penggunaan dana yang buruk akibat tiada perencanaan, kemampuan kelembagaan yang lemah, salah pengelolaan, pengawasan yang lemah, dan tidak adanya kepemilikan atas proyek berdasarkan donor.
Meskipun peningkatan dalam proses anggaran (“perbaikan teknis”) akan dibutuhkan untuk meningkatkan aliran dan untuk mengidentifikasi aliran dana cuaca tertentu, banyak pengalaman dan pengetahuan dari berbagai sektor lain dan upaya lain untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masyarakat yang dapat dimanfaatkan guna menyelesaikan masalah semacam itu. Tantangan sebenarnya bagi sistem keuangan cuaca yang transparan dan bertanggung jawab adalah faktor politik. Untuk pertanggungjawaban yang sebenarnya, pemerintah harus bersedia memberikan informasi mengenai cara mereka menggunakan sumber daya, membuka ruang-ruang bagi publik dan masyarakat sipil agar dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, dan memastikan adanya lembaga-lembaga pertanggungjawaban yang kuat dan independen. Pemerintah dan masyarakat internasional juga harus memiliki kemauan politik untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan guna mengatasi perubahan cuaca. Untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses ini, para peneliti dan aktivis cuaca perlu memahami perekenomian politik mengenai pembuatan anggaran publik, dan cara mempengaruhi proses dan pengambilan keputusan anggaran.
Peranan apa saja yang tersedia bagi masyarakat sipil?
IBP dan Oxfam mengadakan sebuah sesi bagi OMS peserta mengenai cara terbaik bagi mereka untuk memastikan bahwa dana mitigasi dan adaptasi dikelola secara efektif di negara mereka. Sejumlah gagasan muncul mengenai bagaimana OMS dapat memainkan peranan katalitik dalam memperbaiki pengelolaan keuangan cuaca. Antara lain adalah:
mempengaruhi dan melibatkan dalam proses perencanaan dan proses kebijakan dengan cara memberitahu para pengambil keputusan mengenai kebutuhan penduduk dan masyarakat yang rentan terhadap perubahan cuaca dan membuat rekomendasi berdasarkan bukti guna memperbaiki penggunaan dana;
menjadi mitra pemerintah dan lembaga pengawasan dengan cara menghubungkan mereka dengan apa yang terjdi di lokasi dan menyediakan dukungan analisa;
memantau pelaksanaan dan memberikan bukti mengenai hal-hal yang berhasil dan tidak berhasil kepada para pembuat kebijakan; dan
meningkatkan kesadaran dan membina kemampuan masyarakat dan organisasi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Untuk melakukan peranan ini, OMS membutuhkan:
kesediaan pemerintah dan lembaga pengawasan untuk melibatkan OMS dalam pendekatan beberapa pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dana cuaca;
informasi yang menyeluruh, tepat waktu, dan bermanfaat mengenai keuangan perubahan cuaca (di dalam dan di luar anggaran);
ruang untuk dapat berpartisipasi dengan penuh makna dalam proses tersebut;
kerjasama masyarakat sipil antar sektor; dan
dukungan pembinaan kemampuan (yaitu sarana, panduan, pertukaran, dan berbagai kesempatan belajar).
IBP, Oxfam, World Resources Institute, dan berbagai OMS yang mengikuti kegiatan belajar, berbagi dan menelusuri selama seminggu itu sekarang memproses semua gagasan yang ada dan mengidentifikasinya sehingga kita dapat mulai melangkah maju.
Laporan Baru Pasca Tahun 2015, Namun Bagaimana Dengan Transparansi, Partisipasi, dan Pertanggungjawaban? oleh Ryan Flynn, International Budget Partnership
Dengan adanya terbitanLaporan Sintesis Sekretaris Jenderal Mengenai Agenda Pasca Tahun 2015) yang sedang hangat-hangatnya, kini dunia kian mendekati kesepakatan atas sederetan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah paling menekan yang dihadapi oleh umat manusia. IBP bersikap menerima laporan tersebut disertai komitmen utamanya dalam memberantas kemiskinan paling lambat tahun 2030 Tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapainya.
Termasuk target yang menjamin transparansi penuh mengenai pendapatan dan bantuan yang diterima pemerintah, dan pengeluaran pemerintah yang ditargetkan pada setiap tujuan pembangunan tersebut. Antara lain mencakup komitmen pemerintah untuk menerbitkan minimal lima dokumen anggaran yang utama.
Menciptakan komitmen pemerintah untuk menambah ruang bagi partisipasi masyarakat. Termasuk komitmen badan legislatif untuk mengadakan acara dengar pendapat publik mengenai anggaran.
Memantau pengeluaran pemerintah terhadap setiap tujuan pasca tahun 2015. Antara lain adalah PBB yang membuat sistem pelacak keuangan global untuk mengawasi pengeluaran pemerintah bagi tujuan pembangunan.
Meskipun banyak hal positif dalam laporan terbaru ini, kami masih menunggu beberapa komitmen yang kuat dari pemerintah.
Apa yang Ada Dalam Agenda?
Menelusuri agenda untuk pasca tahun 2015 bisa terasa sulit. Laporan terbaru ini menambah lapisan baru dari “enam unsur penting” – martabat, kemakmuran, keadilan, kemitraan, planet, dan manusia– pada 17 Sustainable Development Goals (SDG/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), yang pada akhirnya terdiri dari 169 target. (Sederetan indikator akan dibuat untuk setiap target, namun prosesnya tetap cukup baru.)
Tujuan 16, yang ada di bawah unsur “keadilan”, berfokus pada pengaturan tingkat nasional. Sejumlah target di bawah tujuan 16 ini secara khusus berkaitan dengan transparansi, pertanggungjawaban, dan partisipasi. Tujuan 17 menjelaskan “sarana pelaksanaan” – banyak strategi untuk mencapai SDG, termasuk bagaimana hal ini harus diawasi. Meningkatkan ketersediaan, ketepatan waktu, dan kualitas data adalah salah satu target dari tujuan 17.
Mengapa Transparansi, Pertanggungjawaban, dan Partisipasi harus Diperkokoh
Belum lama ini IBP memberikan presentasi di sebuah sesi yang diadakan PBB mengenaipembangunan dan keuangan publik domestik. Presentasi ini menyoroti ulasan singkat oleh IBP,Development Finance International, dan Oxfam yang mendapati bahwa negara-negara yang memiliki anggaran yang lebih transparan adalah cenderung menghasilkan informasi yang lebih baik mengenai kemajuan millennium development goal (MDG/ tujuan pembangunan milenium). Ulasan singkat ini berdasarkan pada makalah IBP yang baru yang menyimpulkan bahwa “peningkatan transparansi anggaran di seluruh dunia harus diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kita dalam melacak pengeluaran atas tujuan pembangunan.”
Namun pengeluaran yang lebih besar untuk pembangunan dan hasil-hasil yang lebih baik adalah tergantung pada banyak faktor yang kompleks: transparansi tidaklah cukup bila tanda pertanggungjawaban; dan pertanggungjawaban bergantung pada partisipasi dalam pengaturan dari beraneka macam pemangku kepentingan. Tanpa informasi mengenai pengeluaran uang, banyak pihak yang akhirnya tidak dapat berpartisipasi dengan penuh makna. Jadi perlu ada lingkaran yang berguna yang terdiri dari tiga unsur ini.
Bukan hanya organisasi masyarakat sipil dan mereka yang mengupayakan transparansi dan pertanggungjawaban yang menekankan perlunya pengaturan yang lebih baik. Survei My World (Dunia Saya) berskala global yang diadakan PBB– yang diikuti jutaan orang di seluruh dunia– terus-menerus menempatkan “pemerintah yang jujur dan responsif” sebagai salah satu cita-cita utama rakyat bagi agenda pasca tahun 2015. Di negara-negara yang meraih skor rendah pada Indeks Pembangunan Manusia, hal ini menempati masalah terpenting ke tiga.
Selanjutnya Apa?
Acara besar berikutnya dalam kalender pasca tahun 2015 akan berlangsung pada bulan Juli tahun depan di Addis Ababa, Ethiopia. Acara ini akan dihadiri oleh pejabat pemerintah tingkat tertinggi – kepala negara, menteri keuangan, dan orang-orang terpandang dari berbagai lembaga pembangunan – berkumpul untuk membuat keputusan akhir yang akan menetapkan karya pembangunan bagi satu generasi.
Sebelum hasil akhir ini, amat sangat penting untuk meyakinkan pemerintah-pemerintah nasional mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan. IBP akan bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia untuk mendesak para pemimpn agar membuat komitmen yang konkret dalam memperkokoh transparansi, pertanggungjawaban, dan partisipasi masyarakat.
Meskipun kita sedang mendekati permainan akhir dan sudah banyak hal yang dicapai, masih banyak hal yang harus dicapai dalam agenda pasca tahun 2015.
Membuat Anggaran Bagi Hak-hak Azazi Manusia: Realisasi yang Progresif Meskipun anggaran saat ini memiliki profil global yang jauh lebih baik, bahasa yang menghubungkan anggaran publik dengan kehidupan masyarakat memiliki preseden yang jelas dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dalam serian blog, Helena Hofbauer dari IBP menelusuri arti perjanjian bagi anggaran pemerintah. Tampilan pesan ke dua ini mengamati arti kewajiban “realisasi progresif” bagi anggaran pemerintah.
Bacaan Lebih Lanjut dari Lapangan – Liputan relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Edisi terbaru dari International Journal on Government Financial Management membahas beberapa masalah yang dapat mempengaruhi keandalan atau sifat dapat dipercaya pada aktivitas publik. Semua artikel tersebut memberikan pendekatan terhadap pertimbangan yang mungkin meningkatkan pertanggungjawaban disertai tujuan untuk menyediakan informasi yang lebih baik mengenai aset publik dan meningkatkan taraf hidup rakyat jelata.
Dalam artikel berjudul“It Isn’t Just About Greece (Tidak Hanya Mengenai Yunani): Domestic Politics, Transparency, and Fiscal Gimmickry in Europe (Politik Domestik, Transparansi, dan Tipu Muslihat Fiskal,” yang diterbitkan di British Journal of Political Science, penulis James Alt, David Dreyer Lassen, dan Joachim Wehner menganalisa asal perbedaan secara politik yang melekat pada kerangka kerja fiskal di Uni Eropa. Artikel ini memperlihatkan bagaimana insentif menggunakan kebijakan fiskal untuk tujuan pemilihan umum dan keterbatasan transparansi anggaran di tingkat nasional, ditambah perlunya menanggapi peraturan fiskal di tingkat internasional, berinteraksi untuk secara sistematis menghancurkan Persatuan Ekonomi dan Moneter melalui penggunaan tipuan fiskal atau akuntansi yang kreatif.
.
Lowongan Pekerjaan
GIFT Network Program Assistant Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) sedang mencari seorang Asisten Program untuk memberikan dukungan administratif dan logistik bagi GIFT Network.
Buletin Publish What You Pay
Dapatkan Berita Terbaru Mengenai Kampanye PWYP
Warga negara di seluruh dunia benar-benar tidak memetik manfaat dari sumber daya alam mereka – kurangnya keterbukaan dan pertanggungjawaban di sekitar sektor ekstraktif berarti bahwa terlalu sering pendapatan dicuri atau disalahgunakan dan tidak diinvestasikan dengan bijak Publish What You Pay adalah koalisi global yang berkampanye bagi sektor ekstraktif yang transparan dan bertanggung jawab agar sumber daya alam dapat menjadi berkat, bukannya kutuk. Dengan lebih dari 800 organisasi di 40 negara, banyak kampanye yang terus-menerus dilakukan. Mendaftarlah untuk mendapatkan buletin ini guna mengetahui berita terbaru mengenai tata laksana yang baik dan industri ekstraktif di seluruh dunia!
La elaboración participativa de presupuestos llega a París, por Shannon Manley, International Budget Partnership
La primera alcalde mujer de París, Anne Hidalgo, desea «construir la París del futuro» «dándoles las llaves del presupuesto a los ciudadanos». Hidalgo ha reservado cinco por ciento del presupuesto de inversiones de la ciudad, que asciende a EUR 426 millones (USD 529) desde ahora hasta 2020 para un presupuesto participativo. Entre el 24 de septiembre y el 1 de octubre de 2014, la encuesta Budget Participatif les brindó a los parisinos la primera oportunidad de elegir entre 15 proyectos propuestos por los ciudadanos a financiar con EUR 20 millones (el monto asignado para el año 2014-2015).
Hidalgo y su administración lanzaron una campaña de medios sociales en torno a la iniciativa, usando la etiqueta #NotreBudget (nuestro presupuesto) para tuitear videos, fotos e infográficos a fin de reunir votos. Durante la semana de la encuesta, más de 40.000 parisinos votaron en línea y en 200 ubicaciones de la ciudad. Entre los proyectos ganadores, se incluyeron muros de vegetación para mejorar la biodiversidad, jardines de aprendizaje en escuelas, puntos móviles de recolección de basura, espacios de trabajo conjuntos para emprendedores jóvenes y la transformación de áreas públicas abandonadas en espacios de proyección y exhibición.
Infographic: the city of Paris portal http://www.paris.fr/english
La iniciativa ha recibido respuestas variadas. Algunos residentes dudaron de la honestidad y justicia del proceso. Otros cuestionaron si la ciudad, que en junio anunció un déficit presupuestario de EUR 400 millones (USD 497 millones) podía solventar este tipo de proyectos, y mucho menos el dinero gastado en promover la iniciativa. Sin embargo, muchos residentes la elogiaron como oportunidad para que la gente alejada de la política local participe, independientemente de su orientación ideológica.
Una breve historia de la elaboración participativa de presupuestos
La elaboración participativa de presupuestos (PB, por sus siglas en inglés) tiene sus raíces en Porto Alegre, Brasil, donde se desarrolló en 1989 como manera de abordar la intensa falta de igualdad en la ciudad. En Porto Alegre, 50.000 residentes participaron cada año para asignar hasta el 20 por ciento del presupuesto de la ciudad. La PB se expandió lentamente por América Latina en la década de 1990 y ahora se la usa en casi cualquier región del mundo como forma en la que el público puede participar directamente en la toma de decisiones presupuestarias, más frecuentemente, a nivel local.
Tradicionalmente, la PB se aplicó a países en desarrollo para ayudar a legitimizar los regímenes políticos débiles (ver los blogs del IBP sobre Kirguistán y Kenia), pero recientemente se ha reconocido que la participación pública también puede y debería suceder en donde las instituciones son fuertes y la administración de las finanzas públicas y la atención a los proyectos sociales son generalmente altas.
A medida que los gobiernos locales tienen más conocimiento acerca de cómo se puede usar la PB en diferentes contextos, más países, incluidos del mundo «desarrollado», se unen a la iniciativa. Lisboa fue la primera capital europea que adoptó un proceso de presupuesto participativo en 2008, seguida por el municipio de Tower Hamlets, de Londres, en 2009. A principios de este año, Boston y Nueva York, en los Estados Unidos, también promulgaron iniciativas de PB.
¿Qué sigue?
El Budget Participatif de París es el primer presupuesto participativo de Francia, y representa la suma de dinero más grande que se ha destinado a un presupuesto participativo. Con confianza en el éxito de la iniciativa, la alcalde Hidalgo ha prometido un Budget Participatif aún más grande para 2015, y ya ha lanzado un sitio web para que los residentes envíen propuestas.
Para obtener más información, comuníquese con el IBP a [email protected].
Activismo internacional
¿Cómo administrarán los gobiernos los presupuestos para abordar el cambio climático? Y ¿cómo puede ayudar la sociedad civil?, por Delaine McCullough, International Budget Partnership
Hay cada vez más información sobre los posibles efectos desastrosos del cambio climático global. Los frecuentes desastres meteorológicos, como huracanes y tifones, el aumento de los niveles del mar, las inundaciones y las sequías pueden conducir a la pérdida de vida, la diseminación de enfermedades, la reducción de la seguridad alimentaria y la destrucción de hogares y otro tipo de infraestructura.
Además, se espera que el cambio climático afecte más a los países en desarrollo y a los que tienen infraestructura más débil, menos recursos públicos y sistemas inadecuados para brindar los servicios fundamentales que se necesitan para responder a la situación. El cambio climático puede causar estragos en las economías y devastar los medios de vida, en especial, los de los pobres.
Para abordar la crisis de cambio climático, la comunidad internacional (es decir, los gobiernos, el sector privado, las instituciones internacionales y la sociedad civil) deberán perseguir dos resultados:
Mitigación: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cambiando la manera en la que producimos y consumimos energía y otros bienes; y realzar las «piletas» de carbono (es decir, cosas como bosques que absorben el carbono y los gases de la atmósfera).
Adaptación: ayudar a los sectores vulnerables, las comunidades y las personas a adaptarse a sus impactos.
¿Cuánto costará?
Las estimaciones del monto de nuevos fondos que se deberán movilizar para obtener una respuesta adecuada al cambio climático ascienden a cientos de miles de millones de dólares por año. Este es un flujo masivo de fondos hacia los países para usar en el abordaje de los impactos climáticos específicos e invertir en futuros sustentables y resistentes. Es una oportunidad sin precedentes, pero solo si estos fondos se administran adecuadamente.
Aunque se espera que los fondos fluyan desde fuentes privadas y públicas, gran parte de ellos serán administrados por gobiernos nacionales y subnacionales. Lamentablemente, la Encuesta de Presupuesto Abierto muestra que muchos de los países que recibirán grandes porciones de estos fondos se encuentran entre los menos transparentes y confiables cuando se trata de administrar recursos públicos.
Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar una respuesta presupuestaria eficaz ante el cambio climático?
A principios de noviembre, dos reuniones trataron el interrogante de cómo garantizar la responsabilidad en la administración de los fondos para el cambio climático. El taller denominado «Finanzas para la adaptación al cambio climático: creación de políticas y prácticas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas» (3 y 4 de noviembre) fue convocada por la Iniciativa de Rendición de Cuentas de Finanzas para la Adaptación (AFAI), un proyecto conjunto del World Resources Institute, Oxfam, y el Overseas Development Institute.
Este taller reunió a OSC, INGO y funcionarios del gobierno de Bangladesh, Camboya, India, Nepal y las Filipinas. Los participantes compartieron los hallazgos de sus esfuerzos por dar seguimiento a los flujos de finanzas para adaptación a nivel local, analizaron maneras de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, exploraron oportunidades de creación de capacidad y activismo conjunto, y aprendieron los aspectos básicos del seguimiento de los fondos de adaptación.
El «Taller técnico regional sobre elaboración de presupuestos en respuesta al cambio climático» (del 5 al 7 de noviembre) tuvo lugar después del de AFAI y fue organizado por el IBP, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Ukaid y la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia. Aunque el enfoque principal fue ayudar a los gobiernos a pensar en cómo integrar mejor la mitigación del cambio climático y los fondos de adaptación en sus sistemas presupuestarios, también estuvieron presentes INGO y OSC de países participantes.
En ambos talleres, se planteó un conjunto común de desafíos para la administración de las finanzas para el cambio climático. Entre ellos, se incluyeron los siguientes:
la falta de transparencia en torno al uso de fondos para el cambio climático;
la tendencia hacia la administración de fondos para el cambio climático «fuera de presupuesto» en lugar de integrarlos a la planificación general de desarrollo y al proceso presupuestario (lo que generalmente denominado «incorporación al flujo principal»);
espacios limitados para la participación del público en la planificación, la elaboración de presupuestos y los gastos de monitoreo; y
la subutilización de los fondos debido a la falta de planificación, la débil capacidad institucional, la administración deficiente, la supervisión débil y la falta de propiedad de los proyectos impulsados por donantes.
Aunque se necesitarán mejoras en los procesos presupuestarios («correcciones técnicas») para perfeccionar el flujo e identificar fondos de flujos específicos para el cambio climático, hay mucha experiencia y conocimiento de otros sectores y otros esfuerzos para mejorar la administración de las finanzas públicas que permitirán resolver tales cuestiones. El verdadero desafío para los sistemas de finanzas para el cambio climático transparentes y responsables es político. Para lograr una rendición de cuentas real, los gobiernos deben estar dispuestos a brindar información completa sobre cómo usarán los recursos, espacios abiertos para que el público y la sociedad civil participen en las decisiones y la supervisión, y deben garantizar que haya instituciones de rendición de cuentas fuertes e independientes. Los gobiernos y la comunidad internacional también deben tener la voluntad política para dedicar los recursos necesarios para abordar el cambio climático. Para participar eficazmente en este proceso, los investigadores y activistas del cambio climático deben comprender la economía política de la elaboración de presupuestos públicos y saber cómo influir sobre el proceso presupuestario y la toma de decisiones.
Photo credit: Governance of Climate Change Finance for Asia-Pacific website http://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/
¿Qué rol puede tener la sociedad civil?
El IBP y Oxfam organizaron una sesión para las OSC participantes sobre cómo podrían garantizar mejor que los fondos para mitigación y adaptación se administran eficazmente en su país. Surgieron varias ideas sobre cómo las OSC pueden tener un rol catalítico en la mejora de la administración de las finanzas para el cambio climático. Entre ellas, se incluyen las siguientes:
influenciar y participar en el proceso de planificación y política informando a los encargados de la toma de decisiones acerca de las necesidades de la gente y las comunidades vulnerables a los cambios climáticos, y brindando recomendaciones basadas en evidencias para mejorar el uso de los fondos;
ser un aliado de los gobiernos y las instituciones de supervisión conectándolos con lo que está sucediendo en la realidad y brindando apoyo analítico;
monitorear la implementación y brindar evidencias sobre lo que funciona y lo que no funciona ante los encargados de formular políticas; y
crear conciencia y capacidad en las comunidades y organizaciones para que participen en los procesos de planificación, implementación y vigilancia.
Para cumplir este rol, las OSC necesitan lo siguiente:
voluntad por parte del gobierno y las instituciones de vigilancia para hacer participar a las OSC en una estrategia de múltiples partes interesadas para administrar los fondos para el cambio climático;
información integral, accesible, oportuna y útil sobre las finanzas para el cambio climático (dentro y fuera del presupuesto);
espacios para participar de manera significativa en el proceso;
colaboración de distintos sectores de la sociedad civil; y
apoyo para crear capacidad (es decir, herramientas, lineamientos, intercambios y otras oportunidades de aprendizaje).
El IBP, Oxfam, el World Resources Institute y las OSC que participaron en esta semana de aprendizaje, intercambio y exploración ahora están procesando las ideas e identificando las que podemos continuar desarrollando.
Para obtener más información, comuníquese con el autor a [email protected].
Un nuevo informe de después de 2015, pero ¿qué sucede con la transparencia, la participación y la rendición de cuentas?, por Ryan Flynn, International Budget Partnership
Con el Informe de síntesis del secretario general de la agenda de después de 2015 recién publicado, el mundo está un paso más cerca de acordar un conjunto de objetivos para abordar los asuntos más apremiantes de la humanidad. El IBP agradece el informe y su compromiso central de poner fin a la pobreza en 2030. Sin embargo, hay mucho por hacer en cuanto a la manera en que esto se debe lograr.
Incluir un objetivo que garantice la transparencia total de los ingresos del gobierno, la ayuda y los gastos destinados a cada uno de los objetivos de desarrollo. Esto incluye a los gobiernos que se comprometen a publicar un mínimo de cinco documentos presupuestarios clave.
Establecer compromisos de los gobiernos para aumentar el espacio para la participación pública. Esto incluye a las legislaturas que se comprometen a mantener audiencias públicas sobre el presupuesto.
Monitorear el gasto del gobierno en cada uno de los objetivos posteriores a 2015. Esto incluye que la ONU establezca una herramienta de seguimiento de finanzas globales para controlar los gastos del gobierno en objetivos de desarrollo.
Aunque hay mucho vocabulario positivo en este último informe, aún estamos esperando ver algunos compromisos firmes de los gobiernos.
¿Qué hay en la agenda?
Examinar la agenda de después de 2015 puede resultar un desafío. Este último informe agrega una nueva capa de «seis elementos esenciales» (dignidad, prosperidad, justicia, asociación, planeta y gente) para los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables (SDG), los que a su vez se convierten en 169 objetivos. (Se desarrollará un conjunto de indicadores para cada objetivo, pero el proceso aún está comenzando.)
El Objetivo 16, que se enmarca en el elemento «justicia», se centra en la gobernanza a nivel nacional. Ciertas metas dentro del objetivo 16 se relacionan específicamente con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. El Objetivo 17 articula los «medios de implementación», caja de sorpresas de estrategias para lograr los SDG, entre ellos, la manera en la que deberían monitorearse. Mejorar la disponibilidad, la puntualidad y la calidad de los datos es una de las metas del Objetivo 17.
Por qué la transparencia presupuestaria y la participación deben fortalecerse
El IBP dio una presentación recientemente en la sesión de la ONU sobre desarrollo y finanzas públicas nacionales. La presentación destacó un informe del IBP, Development Finance International y Oxfam que reveló que los países con presupuestos más transparentes solían producir mejor información sobre el progreso de los objetivos de desarrollo del milenio (MDG, por sus siglas en inglés). El informe se basó en un reciente documento del IBP que concluyó que «se puede esperar que la mayor transparencia presupuestaria a nivel global mejore nuestra posibilidad de dar seguimiento a los gastos en objetivos de desarrollo».
Pero el aumento de los gastos en desarrollo y los mejores resultados dependen de una compleja red de factores: la transparencia es insuficiente sin rendición de cuentas, y la rendición de cuentas depende de la participación en la gobernanza desde una amplia variedad de partes interesadas. Sin información sobre cómo se gasta el dinero, muchas personas quedan excluidas de la participación significativa. Por lo tanto, se necesita un círculo virtuoso que consta de estos tres elementos.
No son solo las organizaciones de la sociedad civil y las que trabajan en materia de transparencia y rendición de cuentas quienes enfatizan la necesidad de mejor gobernanza. La encuesta de la ONU denominada My World global survey, a través de la cual se entrevistó a millones de personas de todo el mundo, clasifica constantemente un «gobierno honesto y atento» como una de las aspiraciones principales de la gente para la agenda de después de 2015. En los países con puntaje bajo en el Índice de Desarrollo Humano, se la clasifica como la tercera inquietud más importante.
¿Qué sigue?
El próximo evento importante en el calendario de después de 2015 tendrá lugar en julio del próximo año, en Addis Ababa, Etiopía. El evento reunirá a los niveles más altos de gobierno (jefes de estado, ministros de finanzas y lo mejor de las instituciones de desarrollo) para tomar las decisiones finales que definirán el trabajo en materia de desarrollo para la siguiente generación.
En el trayecto hacia este resultado final, será fundamental convencer a los gobiernos nacionales de lo que se necesita. El IBP trabajará con socios de todo el mundo para ejercer presión sobre los líderes para que asuman compromisos concretos con el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación pública.
Aunque nos acercamos al fin del juego y mucho ya se ha logrado, aún hay mucho que hacer en la agenda de después de 2015.
Para obtener más información, comuníquese con el autor a [email protected].
Elaboración de presupuestos para derechos humanos: concreción progresiva Aunque actualmente los presupuestos tienen un perfil global como nunca antes tuvieron, la jerga de los presupuestos abiertos en las vidas de las personas tiene un claro precedente en el Pacto internacional de los derechos económicos, sociales y culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés). En una serie de blogs, Helena Hofbauer, del IBP, explora qué significa el pacto para los presupuestos de los gobiernos. Esta segunda publicación examina qué significa la obligación de «concreción progresiva» para los presupuestos del gobierno.
Más artículos sobre el tema: Artículos tomados del mundo académico y publicaciones profesionales sobre cuestiones presupuestarias y la participación de la sociedad civil en la elaboración pública de presupuestos
La última edición del International Journal on Government Financial Management analiza asuntos que afectan la confiabilidad de las actividades públicas. Todos los artículos ofrecen estrategias para consideración que podrían mejorar la rendición de cuentas con los objetivos de brindar mejor información sobre activos públicos y mejorar las vidas de los ciudadanos comunes.
En el artículo “It Isn’t Just About Greece: Domestic Politics, Transparency, and Fiscal Gimmickry in Europe» (No se trata solo de Grecia: política interna, transparencia y artimañas fiscales en Europa), publicado por el British Journal of Political Science, los autores James Alt, David Dreyer Lassen y Joachim Wehner analizan los orígenes políticos de las diferencias en adhesión al marco fiscal de la Unión Europea. Describe de qué manera los incentivos para usar la política fiscal para fines electorales y la limitada transparencia presupuestaria a nivel nacional, combinada con la necesidad de responder a normas fiscales a nivel supranacional, interactúan para socavar sistemáticamente la unión económica y monetaria a través del empleo de artimañas fiscales o contabilidad creativa.
Oportunidad de empleo
Asistente del programa de la red de GIFT La Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés) busca un Asistente del programa para brindar apoyo administrativo y logístico a la red de GIFT.
Boletín de Publish What You Pay
Conozca lo último de la campaña de PWYP
Los ciudadanos de todo el mundo simplemente no se benefician de sus recursos naturales; una falta de apertura y rendición de cuentas en torno al sector extractivo significa que, con frecuencia, los ingresos son malversados y malgastados, y no se invierten de manera inteligente. Publish What You Pay es una coalición global que aboga por un sector extractivo transparente y responsable para que los recursos naturales puedan convertirse en una bendición, y no en una maldición. Con más de 800 organizaciones en 40 países, hay infinidad de campañas en curso. Regístrese para recibir el boletín informativo y enterarse de lo último en buena gobernanza e industrias extractivas de todo el mundo.
الموازنات القائمة على المشاركة تصل إلى باريس، بقلم شانون مانلي، شراكة الموازنة الدولية
ترغب أول عمدة امرأة في باريس آن هيدالجو في “خلق باريس المستقبلية” من خلال “تسليم مفاتيح الموازنة إلى المواطنين”. وقد وضعت هيدالجو جانبًا مبلغًا مقداره خمسة في المائة من موازنة الاستثمار في المدينة، بما يصل إلى 426 مليون يورو (529 مليون دولار) من الآن وحتى عام 2020،–من أجل الموازنة القائمة على المشاركة. بين الرابع والعشرين من سبتمبر والأول من أكتوبر 2014، منح استطلاع رأي تشاركية الموازنة لأهل باريس أول فرصة تتاح للاختيار من بين 15 مشروعًا يقترحها المواطنون لتمويلها بمبلغ 20 مليون يورو (وهو المبلغ المخصص لعام 2014-2015).
وقد أطلقت هيدالجو وإدارتها حملة للوسائط الاجتماعية حول المبادرة، باستخدام الهاشتاج #NotreBudget (موازنتنا) لإرسال تغريدات تحتوي على مقاطع الفيديو والصور والرسوم البيانية لحشد المصوتين. أثناء أسبوع الاقتراع، قام ما يزيد على 40 ألف من أهل باريس بالتصويت عبر شبكة الإنترنت وفي 200 موقع في مختلف أرجاء المدينة. وقد اشتملت المشروعات الفائزة على جدران نباتية لتحسين التنوع الحيوي والحدائق التعليمية في المدارس ونقاط تجميع القمامة المتنقلة ومساحات العمل المشتركة لصغار المقاولين وتحويل المناطق العامة المهجورة في مساحات المعارض والفحص.
http://www.paris.fr إنفوغرافك: بوابة مدينة باريس
وقد نتج عن المبادرة ردود أفعال مختلطة. وقد شكك بعض السكان في نزاهة وعدالة العملية. وقد شكك كثيرون فيما إذا كانت المدينة، التي أعلنت في يونيو عن عجز في الميزانية بمقدار 400 مليون يورو (497 مليون جنيه إسترليني)، يمكن أن تتحمل هذه الأنواع من المشروعات، بالتأكيد بخلاف الأموال المنفقة على الترويج للمبادرة. وفي نفس الوقت، وجه العديد من السكان التحية إلى تلك المبادرة كفرصة للأشخاص المنفصلين عن السياسات المحلية للمشاركة، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
ملخص مختصر للموازنة القائمة على المشاركة
جذور الموازنات القائمة على المشاركة (PB) تأتي من بورت أليجري، حيث تم تطويرها في عام 1989، كطريقة للتعامل مع عدم المساواة الحادة في المدينة. وفي بورت أليجري، شارك ما يصل إلى 50 ألف سكان كل عام لتخصيص ما يصل إلى 20 في المائة من موازنة المدينة. وقد انتشرت الموازنة القائمة على المشاركة في مختلف أرجاء أمريكا اللاتينية في التسعينيات من القرن العشرين والآن يتم استخدامها بشكل فعلي في كل منطقة من مناطق العالم كطريقة للعامة للمشاركة بشكل مباشر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة، في أعلب الأحوال على المستوى المحلي.
بشكل تقليدي، تم تنفيذ الموازنات القائمة على المشاركة في الدول النامية من أجل المساعدة على شرعنة الأنظمة الضعيفة (انظر مدونات شراكة الموازنة الدولية حول قيرغزستان وكينيا)، إلا أنه، مؤخرًا، تم إدراك أن مشاركة العامة يمكن ويجب أن تتم في الأماكن التي تكون فيها المؤسسات قوية وتكون إدارة الأموال العامة والاهتمام بالمشروعات الاجتماعية من الأمور المرتفعة بصفة عامة).
ومع تعرف الحكومات المحلية على المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الموازنات القائمة على المشاركة في سياقات مختلفة، تنضم المزيد من الدول، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى العالم “المتطور” تنضم إلى تلك الموازنات. وقد كانت لشبونة أول عاصمة أوروبية تتبنى عملية الموازنات القائمة على المشاركة في عام 2008، وتبعتها في ذلك مقاطعة تاور هاملينس في لندن في عام 2009. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت بوسطن ومدينة نيويورك في الولايات المتحدة كذلك بسن مبادرات الموازنات القائمة على المشاركة.
إلى أين بعد ذلك؟
وتعد تشاركية الموازنة في باريس أول موازنة تشاركية في فرنسا وهي تضم أكبر مبلغ مالي تم تخصيصه للموازنات القائمة على المشاركة مطلقًا. وقد وعدت العمدة هيدالجو، التي بدا عليها أنها كانت واثقة من تحقيق الفوز، بحدث أكبر من تشاركية الموازنة في عام 2015، وقد أطلقت بالفعل موقع ويب للسكان لتقديم الاقتراحات.
للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بشراكة الموازنة الدولية على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].
الدعم الدولي
كيف ستتمكن الحكومات من إدارة الموازنات للتعامل مع التغيرات المناخية؟ وكيف يمكن أن يساعد المجتمع المدني في هذا الشأن؟، بقلم ديلين ماك كولا، شراكة الموازنة الدولية
بصفة مستمرة، تظهر المزيد من المعلومات حول التأثيرات التي ربما تكون كارثية للتغيرات المناخية العالمية. ويمكن أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة والمتكررة، مثل الأعاصير وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات والجفاف إلى فقد الحياة وانتشار الأمراض وخفض مستوى الأمن الغذائي وتدمير المنازل وغير ذلك من البنى التحتية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغير المناخي من المتوقع أن يؤدي إلى إصابة الدول النامية في الصميم، أي الدول التي تكون البنية التحتية لديها أضعف والموارد العامة أقل والأنظمة غير كافية لتوفير الخدمات الضرورية اللازمة للاستجابة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إحداث الفساد للاقتصاد وتدمير سبل العيش، خصوصًا تلك المرتبطة بالفقراء.
الصورة مهداة من: موقع ويب إدارة الأموال المخصصة للتغير المناخي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وللتعامل مع أزمة التغير المناخي، يجب على المجتمع الدولي (أي الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني) السعي وراء تحقيق نتيجتين:
التخفيف من الحدة – تخفيف انبعاثات غازات الصوب الزراعية من خلال تغيير كيفية إنتاج واستهلاك الطاقة وغير ذلك من السلع والدخول إلى “أحواض” الكربون (أي، الأشياء مثل الغابات التي تمتص الكربون والغازات من الجو).
التعديل – مساعدة القطاعات والمجتمعات والأشخاص المعرضة / المعرضين للخطر على التأقلم مع التأثيرات.
ما هي التكلفة الناجمة عن ذلك؟
تصل تقديرات مبالغ الأرصدة الجديدة التي يجب أن يتم حشدها من أجل توفير استجابة كافية للتغيرات المناخية لمئات المليارات من الدولارات كل عام. وهذه المبالغ عبارة عن تدفقات ضخمة من الأموال إلى الدول من أجل استخدامها للتعامل مع تأثيرات المناخ الخاصة والاستثمار في المستقبل المستدام والمرن. إنها فرصة غير مسبوقة – لكن فقط إذا تمت إدارة هذه الأموال بالشكل الصحيح.
في حين أنه من المتوقع أن تتدفق الأموال من المصادر الخاصة والعامة، فإن الكثير من هذه المصادر ستتم إدارتها من خلال الحكومات القومية والتقسيمات الإدارية الحكومية. ولسوء الحظ، يوضح مسح الموازنة المفتوحة أن الكثير من الدول التي ستتلقى حصص ضخمة من هذه الأموال تأتي من بين أقل الدول شفافية ومسؤولية عندما يتعلق الأمر بالموارد العامة.
وبالتالي، ما الذي يمكننا القيام به لضمان استجابة جيدة تجاه التغير المناخي؟
في بدايات شهر نوفمبر، تعاملت ورشتي عمل مع مسألة كيفية ضمان تطبيق المحاسبة عند إدارة الأموال المتعلقة بالتغير المناخي. تم عقد ورشة عمل “تمويل لتعديل التغير المناخي: بناء السياسات والممارسات من أجل زيادة الشفافية والمحاسبة” (3 و4 نوفمبر) من خلال مبادرة المحاسبة لتمويل التعديلات المناخية (AFAI)، وهي عبارة عن مشروع مشترك يتبع معهد الموارد العالمية، وأوكسفام، ومعهد التنمية الدولية.
وقد جمعت ورشة العمل تلك بين مسؤولي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية غير الحكومية من بنجلاديش وكولومبيا والهند ونيبال والفلبين. وقد تشارك المشاركون في هذه الورشة النتائج التي حصلوا عليها من خلال جهودهم لتتبع التدفقات المالية لعمليات تمويل التعديلات المناخية على المستوى المحلي، وناقشوا الطرق المستخدمة لتحسين الشفافية والمحاسبة، كما تعرفوا على فرص بناء ودعم القدرات المشتركة، بالإضافة إلى أنهم تعرفوا على أساسيات تتبع الأموال المتعلقة بالتعديلات المناخية.
وقد تبعت “ورشة العمل الفنية الإقليمية حول الموازنات التي تستجيب للتغير المناخي” (من الخامس إلى السابع من نوفمبر) ورشة عمل مبادرة المحاسبة لتمويل التعديل المناخي التي تم تنظيمها من خلال شراكة الموازنة الدولية وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والمعونة البريطانية ووكالة التنمية الدولية السويدية. ورغم أن التركيز الرئيسي كان على مساعدة الحكومات على التفكير في كيفية تضمين الأموال المخصصة للتخفيف من حدة تأثيرات التغيرات المناخية والتعديلات المناخية في أنظمة الموازنات، إلا أن المنظمات الدولية غير الحكومية ومنظمات المجتمع الدولي من الدول المشاركة حضرت ورش العمل تلك كذلك.
وقد تمت إثارة مجموعة عامة من التحديات من أجل إدارة الأموال المخصصة للمناخ في كلا الحدثين. وقد اشتملت تلك المجموعة على ما يلي:
نقص الشفافية حول استخدام الأموال المخصصة للمناخ؛
الاتجاه نحو إدارة الأموال المخصصة للمناخ “خارج الميزانية” بدلاً من تضمينها في العملية العامة التخطيط للتنمية والموازنات (غالبًا ما يشار إليها باسم “التعميم”)؛
المساحات المحدودة لمشاركة العامة في التخطيط وعمل الموازنات ومراقبة الإنفاق؛ و
سوء الاستفادة من الأموال بسبب نقص التخطيط وضعف القدرات المؤسسية وسوء الإدارة وضعف الإشراف ونقص ملكية المشروعات التي تعتمد على الجهات المانحة.
الصورة مهداة من: موقع ويب إدارة الأموال المخصصة للتغير المناخي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي.
في حين أن تحسينات عمليات الموازنة (“أي الإصلاحات الفنية”) ستكون ضرورية من أجل تحسين التدفق والتعرف على الأموال الخاصة المخصصة للتدفقات المناخية، هناك قدر كبير من الخبرات والمعارف التي يمكن الحصول عليها من قطاعات وجهود أخرى من أجل تحسين إدارة الأموال العامة للاعتماد عليها لحل مثل تلك المشكلات. والتحدي الحقيقي لأنظمة تمويل المناخ التي تتسم بالشفافية والمحاسبة يخضع للجوانب السياسية. ولتوفير المحاسبة الواقعية، يجب أن تكون الحكومات على استعداد لتوفير معلومات كاملة حول كيفية استخدام الموارد وفتح المساحات أمام العامة والمجتمع المدني للمشاركة في القرارات والعمليات الإشرافية، بالإضافة إلى ضمان تواجد مؤسسات المحاسبة القوية والمستقلة. كما يجب أن تتوافر لدى الحكومات والمجتمع الدولي كذلك الإرادة السياسية لتخصيص الموارد اللازمة للتعامل مع التغير المناخي. من أجل المشاركة بفاعلية في هذه العملية، يجب أن يفهم الباحثون والنشطاء في مجال المناخ الاقتصاد السياسي للموازنات العامة وكيفية التأثير على عملية الموازنة واتخاذ القرارات.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني؟
استضافت شراكة الموازنة الدولية وأوكسفام جلسة لمنظمات المجتمع المدني المشاركة حول أفضل كيفية يمكن أن يضمنوا بها إدارة الأموال المخصصة للتخفيف من حدة التأثيرات والتعديلات المناخية بشكل فعال في الدول التي تنتمي إليها تلك المنظمات. وقد ظهرت مجموعة من الأفكار حول كيفية لعب منظمات المجتمع المدني دورًا محفزًا فيما يتعلق بتحسين إدارة الأموال المخصصة للمناخ. وقد شملت تلك الأفكار على ما يلي:
التأثير والمشاركة في عملية التخطيط والسياسات من خلال إبلاغ القائمين على اتخاذ القرارات باحتياجات الأشخاص والمجتمعات المعرضين للخطر بسبب التغيرات المناخية وتقديم التوصيات القائمة على الأدلة من أجل تحسين استخدام الأموال؛
التحالف مع الحكومات ومؤسسات الإشراف من خلال الربط بينها وبين ما يحدث على الأرض وتوفير الدعم التحليلي لذلك؛
مراقبة التنفيذ وتوفير الأدلة حول ما يؤتي ثماره وما لا يؤتي ثماره إلى واضعي السياسات، و
زيادة الوعي وبناء القدرات للمجتمعات والمنظمات من أجل المشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ والإشراف.
ولكي تلعب منظمات المجتمع المدني هذا الدور، تحتاج إلى ما يلي:
رغبة الحكومات والمؤسسات الإشرافية في مشاركة منظمات المجتمع المدني في منهجية تضم مساهمين متعددة لإدارة التغييرات المناخية؛
توفير معلومات شاملة ويمكن الوصول إليها ويتم توفيرها في الوقت المناسب وتكون مفيدة حول تمويل التغير المناخي (في أو خارج نطاق الموازنة)؛
توفير مساحات للمشاركة الهادفة في العملية؛
التعاون المتبادل بين منظمات المجتمع المدني؛ و
دعم بناء القدرات (أي الأدوات والإرشادات والتبادلات وغير ذلك من فرص التعليم).
وتقوم شراكة الموازنة الدولية وأوكسفام ومعهد الموارد العالمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الأسبوع الذي اشتمل على التعليم والمشاركة والاستكشاف حاليًا بمعالجة الأفكار وتحديد تلك الأفكار التي يمكن أن ننطلق اعتمادًا عليها.
للحصول على المزيد من المعلومات، قم بالاتصال بكاتب المقال عبر البريد الإلكتروني [email protected].
تقرير جديد لما بعد عام 2015، لكن، ماذا عن الشفافية والمشاركة والمحاسبة؟، بقلم رايان فلين، شراكة الموازنة الدولية
مع إصدار التقرير الموضوع من خلال الأمين العام حول جدول أعمال ما بعد عام 2015 للصحف، يصبح العالم أقرب بمسافة خطوة من الاتفاق على مجموعة محددة من الأهداف للتعامل مع الأمور الأكثر إلحاحًا والتي تواجه المجتمع. وترحب شراكة الموازنة الدولية بالتقرير، بالإضافة إلى التزامه الأساسي بإنهاء الفقر بحلول عام 2030. ومع ذلك، ما زال هناك الكثير حيال ما يجب القيام به لتحقيق ذلك الهدف.
وقد قامت شراكة الموازنة الدولية، بالإضافة إلى شركائنا، بعمل الحملات التي تهدف إلى تضمين الشفافية والمحاسبة والمشاركة في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015. وقد دعونا الأمم المتحدة إلى تبني ثلاثة توصيات غير متعلقة ببعضها البعض:
تضمين هدف يضمن الشفافية الكاملة حول إيرادات الحكومات والمساعدات والإنفاق المستهدف لكل هدف من أهداف التنمية. ويشتمل ذلك على التزام الحكومات بنشر خمس وثائق رئيسية بحد أدنى حول الموازنة.
خلق التزام من الحكومة بزيادة المساحة المخصصة للمشاركة العامة. ويشتمل ذلك على التزام التشريعات بعقد جلسات الاستماع العامة فيما يتعلق بالموازنات.
مراقبة الإنفاق الحكومي تجاه كل هدف من الأهداف المتعلقة بما بعد عام 2015. ويشتمل ذلك على وضع الأمم المتحدة لبرنامج تتبع مالي عالمي لمراقبة الإنفاق الحكومي على أهداف التنمية.
وفي حين أنه يوجد الكثير من الأمور الإيجابية المكتوبة في هذا التقرير الأخير، إلا أننا ما زلنا ننتظر تطبيق بعض الالتزامات الصارمة من الحكومات.
ما هي الأمور المسجلة في جدول الأعمال؟
يمكن أن يمثل التنقل في جدول أعمال ما بعد عام 2015 تحديًا كبيرًا. ويضيف هذا التقرير الأخير طبقة جديدة مكونة من “ستة عناصر أساسية“، وهي الكرامة والرفاهية والعدالة والمشاركة والكوكب والشعب، إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDG)، والمكونة، بدورها، من 169 هدفًا. (يتم تطوير مجموعة من المؤشرات لكل هدف، إلا أن العملية ما زالت في طور النشوء).
والهدف 16، والذي يقع تحت عنصر “العدالة”، يركز على الإدارة على المستوى القومي. وتتعلق مجموعة من الأهداف الواردة تحت الهدف 16 بشكل خاص بالشفافية والمحاسبة والمشاركة. ويشتمل الهدف 17 على “وسائل التنفيذ” والتي تعد بمثابة سلة يتم اختيار الإستراتيجيات من بينها بشكل عشوائي من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك كيفية مراقبتها. ويعد تحسين الإتاحة والحفاظ على الأوقات وجودة البيانات من بين مستهدفات الهدف 17.
لماذا يجب تقوية الشفافية والمحاسبة والمشاركة
قامت شراكة الموازنة الدولية بتقديم عرض تقديمي مؤخرًا في جلسة عمل في الأمم المتحدة حول التنمية والتمويل المحلي العام. وقد ألقى العرض التقديمي الضوء على موجز قدمته شراكة الموازنة الدولية ومنظمة التنمية المالية وأوكسفام، والذي أشار إلى أن الدول التي تكون موازنتها أكثر شفافية تميل إلى إنتاج معلومات أفضل فيما يتعلق بتقدم الأهداف الإنمائية للألفية (MDG). وقد اعتمد الموجز على بحث حديث أجرته شراكة الموازنة الدولية، والذي توصل إلى أن “يجب أن يكون من المتوقع زيادة شفافية الموازنة على الصعيد العالمي لتحسين قدرتنا على تتبع الإنفاق على أهداف التنمية.”
إلا أن مستويات الإنفاق الأعلى على التنمية والنتائج الأفضل تعتمد على شبكة معقدة من العوامل: فالشفافية لا تكون كافية بدون المحاسبة، كما أن المحاسبة تعتمد على مشاركة مجموعة كبيرة من المساهمين في الإدارة. وبدون توفير معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، يمكن أن يصبح الكثيرون غير قادرين على المشاركة بشكل فعال. وبالتالي، يجب أن يتم توفير دائرة فعالة تضم هذه العناصر الثلاثة معًا.
لا يتوقف الأمر على منظمات المجتمع المدني وأولئك العاملين في مجال الشفافية والمحاسبة فقط فيما يتعلق بالحاجة إلى الإدارة بشكل أفضل. وبصفة مستمرة، يصنف استطلاع الرأي الدولي الذي يحمل اسم “عالمي” الذي تصدره الأمم المتحدة، والذي قام بالإجابة عليه ملايين من الأشخاص في مختلف أرجاء العالم، “الحكومة الأمينة والتي تستجيب للمشكلات” على أنها واحدة من بين الطموحات الرئيسية للشعوب في جدول أعمال ما بعد عام 2015. وفي الدول التي تسجل نتائج ضعيفة فيما يتعلق بفهرس التنمية البشرية، فإنها يتم تسجيلها على أنها ثالث أهم مشكلة.
وماذا بعد؟
سيتم عقد الحدث الرئيسي في جدول أعمال تقويم ما بعد عام 2015 في يوليو من العام القادم في أديس أبابا، بأثيوبيا. وسوف يشهد هذا الحدث أعلى مستويات المشاركة الحكومية، من خلال مشاركة رؤساء الدول ووزراء المالية ومؤسسات التنمية الرائعة والجيدة، حيث يجتمعون لتأكيد القرارات النهائية التي ترمي إلى صياغة أعمال التنمية لجيل كامل.
وللوصول إلى تلك النتيجة، سيكون من الضروري إقناع الحكومات القومية بما هو ضروري. وسوف تعمل شراكة الموازنة الدولية مع الشركاء في مختلف أرجاء العالم من أجل دفع القادة إلى تقديم التزامات صارمة حول تقوية الشفافية والمحاسب ومشاركة العامة.
وأثناء الاقتراب من المراحل النهائية لهذا الموضوع، في حين أنه تم تحقيق الكثير من النتائج، ما زال هناك قدر كبير مطلوب تنفيذه فيما يتعلق بجدول أعمال ما بعد عام 2015.
للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بكاتب المقال على عنوان البريد الإلكتروني [email protected].
ونحن نتقدم نحو جدول أعمال التنمية فيما بعد عام 2015، قد يكون قد حان الوقت كذلك لبناء عصر جديد لإدارة التمويل العام (PFM)، وهو عصر ينظر بشكل أكثر تركيزًا في شأن توفير الخدمات.
في حين أن الموازنات اليوم لها شكل ونطاق عالمي لم تحظ به من قبل، إلا أن اللغة التي تربط بين الموازنات العامة وبين حياة الأشخاص لها سابقة واضحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR). وفي مجموعة من المدونات، تستكشف هيلينا هوفباور، التي تعمل في شراكة الموازنة الدولية، مغزى العهد للموازنات الحكومية. وهذه النشرة الثانية تنظر في شأن مغزى التزام “الإدراك التقدمي” للموازنات الحكومية.
باستخدام مجموعات جديدة من البيانات حول الإنفاق العام وشفافية الموازنة، ينظر هذا البحث في أمر العلاقة بين شفافية الموازنة وتخصيص الموازنة ونتائج تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (MDG).
اعتمادًا على بحث رئيسي تم إجراؤه حول خمس مقاطعات في كينيا، تنظر هذه الورقة البحثية في كيفية عمل المنتديات الاقتصادية والخاصة بالموازنة للمقاطعات وكيفية تحسينها.
قراءة أكثر من الميدان – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
يناقش الإصدار الأخير من الجريدة الدولية للإدارة المالية الحكومية الأمور التي يمكن أن تؤثر على مدى اعتمادية ومصداقية الأنشطة العامة. وكل المقالات الواردة بالجريدة توفر منهجيات يمكن النظر فيها والتي يمكن أن تساعد على تحسين المحاسبة بهدف توفير معلومات أفضل حول الأصول العامة وتحسين مستويات الحياة للمواطنين العاديين.
وفي المقال “الأمر لا يتعلق باليونان فحسب: السياسات المحلية والشفافية ووسائل التحايل المالية في أوروبا“، والذي تم نشره في الجريدة البريطانية للعلوم السياسية، يحلل كاتبو المقال جيمس ألت وديفيد دراير ليسين ويواكيم فيهنر الأصول السياسية للفروق فيما يتعلق بالالتزام بإطار العمل المالي للاتحاد الأوروبي. وهو يوضح كيف تتفاعل حوافز استخدام السياسات المالية للأغراض الانتخابية ومحدودية شفافية الموازنة على المستوى القومي، بالإضافة إلى الحاجة إلى الاستجابة للقواعد المالية على المستوى فوق الوطني، معًا لتقويض الاتحاد الاقتصادي والمالي بشكل نظامي من خلال استخدام حيل مالية أو المحاسبة الإبداعية.
فرص العمل
مساعد برامج شبكات في المبادرة العالمية للشفافية المالية (GIFT)
تبحث المبادرة العالمية للشفافية المالية (GIFT) عن مساعد برامج من أجل توفير الدعم الإداري واللوجيستي لشبكات المبادرة العالمية للشفافية المالية.
نشرة أخبار نشر ما تدفعه
تعرف على أحدث الأخبار حول حملة “نشرة أخبار نشر ما تدفعه (PWYP)”
لا يستفيد المواطنون في مختلف أرجاء العالم ببساطة من الموارد الطبيعية المتاحة لهم، ويعني نقص الانفتاح والمحاسبة في مختلف أرجاء قطاع الاستخراج أنه في أغلب الأحوال يتم اختلاس الإيرادات أو إنفاقها بشكل غير مناسب ولا يتم استثمارها بشكل متعقل. إن “نشرة أخبار نشر ما تدفعه” عبارة عن تحالف دولي يقوم بعمل حملات من أجل الوصول إلى قطاع الاستخراج الشفاف والمسؤول بحيث يمكن أن تصبح الموارد الطبيعية نعمة وليست نقمة. ومن خلال ما يزيد على 800 منظمة في 40 دولة، هناك الكثير من الحملات المستمرة. قم بالتسجيل في نشرة الأخبار للتعرف على أحدث الأخبار حول الإدارة الجيدة والقطاع الاستخراجي في مختلف أرجاء العالم!
La budgétisation participative s’étend à Paris, de Shannon Manley, International Budget Partnership
La première femme maire de Paris, Anne Hidalgo, veut « créer le Paris de demain » en « confiant les clefs du budget aux citoyens. » Hidalgo a réservé cinq pour cent du budget d’investissement de la ville – ce qui représente 426 millions d’euros (soit 529 millions de dollars des États-Unis) d’ici à 2020 – qui seront consacrés à un budget participatif. Entre le 24 septembre et le 1er octobre 2014, le vote du Budget Participatif a donné pour la première fois l’occasion aux Parisiens de choisir parmi 15 projets proposés par des citoyens auxquels seront affectés 20 millions d’euros (la somme allouée pour l’année 2014-2015).
Hidalgo et son équipe municipale ont lancé une campagne pour cette initiative via les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag #NotreBudget pour tweeter des vidéos, des photos et des infographies, afin de rallier les électeurs. Pendant la semaine du vote, plus de 40 000 parisiens ont voté en ligne et dans 200 bureaux à travers la ville. Parmi les projets gagnants figuraient des murs végétaux ayant pour but d’améliorer la biodiversité, des jardins d’apprentissage dans les écoles, des points mobiles de tri des déchets, des bureaux partagés pour les jeunes entrepreneurs et la transformation des espaces publics abandonnés en lieu d’exposition.
Infographic: the city of Paris portal http://www.paris.fr/english
Cette initiative a suscité des réactions contrastées. Certains résidents ont remis en cause l’honnêteté ou l’équité de ce processus. D’autres se sont demandé si la ville qui a annoncé en juin un déficit budgétaire de 400 millions d’euros (497 millions de dollars des États-Unis), avait les moyens de soutenir ce type de projets, bien moindre que l’argent dépensé pour la promotion de l’initiative. Pourtant, de nombreux résidents la saluent comme une opportunité pour les personnes qui ne sont pas impliquées dans la politique locale de s’engager, indépendamment des affiliations à un parti politique.
Un bref aperçu historique de la budgétisation participative
La BP trouve ses origines à Porto Alegre au Brésil où elle a été créée en 1989 pour lutter contre les graves inégalités qui sévissent dans la ville. À Porto Alegre, jusqu’à 50 000 résidents participaient chaque année à l’allocation d’une contribution pouvant atteindre jusqu’à 20 pour cent du budget de la ville. La BP s’est lentement étendue à travers l’Amérique latine dans les années 1990 et elle est à présent utilisée dans pratiquement toutes les régions du monde, et permet aux citoyens de s’impliquer directement dans les décisions budgétaires, le plus souvent au niveau local.
En général, la BP a été appliquée dans les pays en développement afin d’aider à légitimer les régimes politiques faibles (voir les messages de l’IBP sur le Kirghizistan et le Kenya) mais dernièrement, il a été admis que la participation publique pouvait et devait également être mise en œuvre lorsque les institutions sont solides et la gestion des finances publiques, ainsi que l’attention portée aux projets sociaux, revêtent une grande importance.
Alors que les gouvernements locaux découvrent la manière d’utiliser la BP dans différents contextes, davantage de pays, notamment ceux du monde « développé », se joignent au mouvement. Lisbonne a été la première capitale européenne à adopter un processus de budget participatif en 2008, suivie par le quartier Londonien de Tower Hamlets en 2009. Plus tôt cette année, Boston et la ville de New York aux États-Unis ont également adopté des initiatives de BP.
Et la prochaine étape ?
Le Budget Participatif de Paris est le premier budget participatif instauré en France et représente le montant le plus important jamais alloué à un budget participatif. Persuadée du succès de cette initiative, la maire, Anne Hidalgo a promis un Budget Participatif encore plus important pour 2015 et elle a d’ores et déjà lancé un site Internet pour que les résidents puissent soumettre leurs projets.
Pour davantage d’informations, veuillez contacter l’IBP à l’adresse suivante : [email protected].
Plaidoyer international
Comment les gouvernements gèreront-ils les budgets pour lutter contre le changement climatique ? Et comment la société civile peut-elle apporter son aide ? [(How Will Governments Manage Budgets to Address Climate Change? And, How Can Civil Society Help?] de Delaine McCullough, International Budget Partnership
De plus en plus d’informations sont révélées concernant les effets potentiellement désastreux du changement climatique à l’échelle mondiale. Des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les ouragans et les typhons, l’élévation des niveaux de la mer, les inondations et les sécheresses peuvent entraîner des décès, la propagation de maladies, la dégradation de la sécurité alimentaire et la destruction des logements et d’autres infrastructures.
En outre, le changement climatique devrait toucher les pays en développement plus durement, il s’agit de pays dont les infrastructures sont insuffisantes, les ressources publiques limitées et les systèmes de services inadaptés pour gérer ces problèmes. Cela risque de semer le chaos dans les économies et les modes de subsistance, en particulier ceux des populations pauvres.
Pour affronter la crise du changement climatique, la communauté internationale (c’est-à-dire les gouvernements, le secteur privé, les institutions internationales, et la société civile) devra cibler deux résultats :
L’atténuation – réduire les émissions des gaz à effets de serre en modifiant la manière dont nous produisons et consommons l’énergie et d’autres biens ; et le renforcement des « puits » de carbone (comme par exemple, les forêts qui absorbent le carbone et les gaz de l’atmosphère).
L’adaptation – aider les secteurs, les communautés, et les personnes vulnérables à s’adapter à ces effets.
Quel en sera le coût ?
Les estimations du montant des nouveaux financements qui devront être mobilisés pour donner une réponse adéquate au changement climatique avoisinent les centaines de milliards de dollars par an. Cela représente un flux massif de fonds vers les pays afin de faire face aux effets spécifiques du climat et d’investir pour un avenir durable et solide. Il s’agit d’une opportunité sans précédent – mais seulement si les fonds sont gérés correctement.
Bien que les fonds soient censés provenir de sources privées et publiques, la majeure partie sera gérée par les gouvernements nationaux et locaux. Malheureusement, l’Enquête sur le Budget Ouvert d’IBP montre que bon nombre de pays qui bénéficieront de parts importantes de ces fonds figurent parmi les moins transparents et responsables en termes de gestion des fonds publics.
Alors, que peut-on faire pour garantir l’obtention d’une réponse budgétaire efficace pour la lutte contre le changement climatique ?
Début novembre, deux rencontres ont repris la question de savoir comment garantir la responsabilisation dans la gestion des fonds consacrés à la lutte contre le changement climatique. La rencontre « Finances d’adaptation au changement climatique: instaurer des politiques et pratiques pour développer la transparence et la responsabilisation » (3-4 novembre) a été organisée par l’ Adaptation Finance Accountability Initiative (AFAI) [Initiative de la responsabilisation financière d’adaptation], un projet mené conjointement par le World Resources Institute, Oxfam, et l’Overseas Development Institute.
Cet atelier a réuni des organisations de la société civile, des ONG internationales et des représentants des gouvernements du Bangladesh, du Cambodge, de l’Inde, du Népal et des Philippines. Les participants ont fait part des résultats issus de leurs efforts déployés pour le suivi des flux financiers d’adaptation vers l’échelon local, ils ont évoqué des pistes d’amélioration de la transparence et de la responsabilisation, ils ont exploré les opportunités d’un renforcement conjoint des capacités et du plaidoyer, et ils ont appris les rudiments du suivi des fonds d’adaptation.
Crédit Photo : Finance de la gouvernance du changement climatique pour l’Asie pacifique site http://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/
Le « Regional Technical Workshop on Climate Responsive Budgeting » [atelier technique régional sur la budgétisation favorable au climat] (5-7 novembre) a fait suite à l’atelier AFAI, organisé par l’IBP, le Programme des Nations unies pour le développement, UKaid et l’Agence suédoise d’aide au développement international. Bien que notre objectif principal ait été d’aider les gouvernements à réfléchir sur la meilleure façon d’intégrer l’atténuation du changement climatique et les fonds d’adaptation aux systèmes budgétaires, des ONG internationales, des organisations de la société civile des pays participants étaient également présentes.
Un certain nombre de difficultés courantes relatives à la gestion du financement pour la lutte contre le changement climatique ont été soulevées lors de ces deux réunions. Il s’agissait entre autres :
du manque de transparence concernant l’utilisation des fonds de lutte contre le changement climatique ;
la tendance à la gestion des fonds de lutte contre le changement climatique « hors budget » plutôt que leur intégration dans la planification globale du processus de développement et de budgétisation (souvent désignée comme le « mainstreaming », autrement dit l’intégration) ;
des espaces limités en termes de participation publique à la planification, à la budgétisation et au suivi des dépenses ; et
l’utilisation défaillante des fonds en raison du manque de planification, d’une faible capacité institutionnelle, de la mauvaise gestion, la supervision insuffisante et du manque d’appropriation des projets dirigés par des bailleurs de fonds.
Bien que les améliorations des processus budgétaires (« aménagements techniques ») s’avèrent nécessaires pour améliorer les flux et identifier des financements pour la lutte contre le changement climatique, il est possible de s’inspirer des nombreuses expériences et connaissances issues des autres secteurs et des autres efforts entrepris pour améliorer la gestion des finances publiques pour résoudre de tels problèmes. Le véritable défi pour avoir des systèmes de financement transparents et responsables chargés de la lutte contre le changement climatique est d’ordre politique. Pour être véritablement transparents, les gouvernements doivent accepter de fournir des informations exhaustives sur la manière dont ils utiliseront les ressources, les espaces ouverts pour la société publique et civile pour s’engager dans les décisions et la supervision, et garantir des institutions solides, indépendantes et transparentes. Les gouvernements et la communauté internationale, doivent également avoir la volonté politique de consacrer les ressources nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Pour participer de façon efficace à ce processus, les chercheurs et militants spécialistes du changement climatique doivent comprendre l’économie politique de la budgétisation publique, et la manière d’influer sur le processus budgétaire et la prise de décision.
Quel rôle la société civile peut-elle jouer ?
L’IBP et Oxfam ont organisé une session destinée aux organisations de la société civile participantes sur la manière dont elles peuvent veiller au mieux à ce que les fonds d’atténuation et d’adaptation soient gérés efficacement dans leur pays. Un certain nombre d’idées sont apparues sur la manière dont les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle en vue d’améliorer la gestion des finances dans la lutte contre le changement climatique. Elles comprennent :
l’influence et la participation à la planification et au processus politique en informant les décideurs concernant les besoins des personnes et des communautés vulnérables face aux changements climatiques et en formulant des recommandations fondées sur des données probantes afin d’améliorer l’utilisation des fonds;
l’alliance établie avec les gouvernements et les organes de supervision en les informant de ce qui se passe sur le terrain et en apportant un soutien analytique ;
le suivi de l’application et les données communiquées aux décideurs quant à ce qui fonctionne ou non ; et
la prise de conscience et le développement des capacités des communautés et organisations afin qu’elles participent aux processus de planification, de mise en œuvre et de supervision.
Pour ce faire, les organisations de la société civile doivent :
avoir la volonté de la part du gouvernement et des institutions de supervision d’impliquer les organisations de la société civile dans une approche fondée sur plusieurs parties prenantes pour gérer les fonds de lutte contre le changement climatique ;
disposer d’informations exhaustives, accessibles, opportunes et utiles sur le financement de la lutte contre le changement climatique ; (s’inscrivant dans le budget ou hors budget) ;
avoir des espaces permettant de participer de manière significative au processus ;
mettre en place une collaboration intersectorielle au sein de la société civile ; et
apporter leur soutien pour le renforcement des capacités (c’est-à-dire les outils, les directives, les échanges et les autres opportunités d’apprentissage).
L’IBP, Oxfam, le World Resources Institute et les organisations de la société civile qui ont participé à cette semaine d’apprentissage, d’échanges et d’études recueillent à présent les idées et identifient celles qui nous permettront d’aller de l’avant.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’auteur à l’adresse suivante [email protected].
Un nouveau rapport post-2015, mais qu’en est-il de la transparence, de la participation et de la responsabilisation ? [A New Post-2015 Report, but What About Transparency, Participation, and Accountability?] de Ryan Flynn, International Budget Partnership
Avec le Synthesis Report of the Secretary-General on the Post-2015 Agenda (Rapport de synthèse du Secrétaire-général sur l’agenda de l’après-2015) qui vient d’être publié, le monde est sur le point d’accepter un certain nombre d’objectifs visant à aborder les questions les plus urgentes pour l’humanité. L’IBP accueille avec satisfaction ce rapport, de même que son principal engagement de mettre un terme à la pauvreté d’ici 2030. Néanmoins, l’enjeu reste de taille quant à la manière d’atteindre cet objectif.
Inclure un objectif garantissant la transparence totale sur les recettes du gouvernement, l’assistance et les dépenses ciblant chacun des objectifs de développement. Cela implique que les gouvernements s’engagent à publier un minimum de cinq documents budgétaires clefs.
Établir des engagements gouvernementaux pour accroître l’espace réservé à la participation publique. Cela suppose que les parlements prennent l’engagement de tenir des audiences publiques sur le budget.
Assurer le suivi des dépenses gouvernementales pour chacun des objectifs de l’après-2015. Cela passe par la mise en place par les Nations unies d’un système de suivi global des finances afin de surveiller les dépenses gouvernementales consacrées aux objectifs de développement.
Bien que le discours tenu dans ce dernier rapport soit positif, nous attendons toujours de voir des engagements fermes de la part des gouvernements.
Que contient le programme ?
ll peut être difficile de parcourir le programme de l’après-2015. Ce dernier rapport ajoute une nouvelle strate de « six éléments essentiels » – dignité, prospérité, justice, partenariat, planète, et personnes – aux 17 Objectifs de développement durable (ODD), qui eux-mêmes reposent sur 169 objectifs. (Un ensemble d’indicateurs seront définis pour chaque cible, mais le processus en est encore à ses balbutiements.)
L’objectif 16, qui relève du volet justice, porte sur l’échelon de la gouvernance nationale. Un certain nombre de cibles correspondant à l’objectif 16 concernent précisément la transparence, la responsabilisation et la participation. L’objectif 17 formule les « moyens de mises en œuvre » -une combinaison de stratégies visant à atteindre les ODD, notamment la manière dont ils doivent être suivis. L’amélioration de la disponibilité, du caractère opportun et la qualité des données représentent une des cibles de l’objectif 17.
Pourquoi la transparence, la responsabilisation et la participation doivent-elles être renforcées
L’IBP a récemment fait une présentation lors d’une session des Nations unies sur le développement et les finances publiques nationales. La présentation a mis en évidence un dossier de l’IBP, de Development Finance International et d’Oxfam selon lequel les pays dont les budgets sont les plus transparents ont tendance à produire des informations de meilleure qualité sur les progrès accomplis en matière d’objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ce dossier s’appuyait sur un document publié récemment par l’IBP qui a conclu que « la transparence croissante des budgets à l’échelle mondiale devrait améliorer notre capacité à assurer le suivi des dépenses consacrées aux objectifs de développement. »
Mais les dépenses de développement plus élevées et les meilleurs résultats dépendent d’une combinaison complexe de facteurs : la transparence est insuffisante sans responsabilisation ; la responsabilisation dépend de la participation d’un large éventail de parties prenantes à la gouvernance. En l’absence d’information sur la façon dont l’argent est dépensé, bon nombre de personnes peuvent se retrouver dans l’incapacité de participer de manière significative. Il faut par conséquent un cercle vertueux reposant sur ces trois éléments.
Les organisations de la société civile et celles qui travaillent sur la transparence et la responsabilisation ne sont pas les seules à insister sur la nécessité d’une meilleure gouvernance. L’enquête mondiale des Nations unies pour un monde meilleur [My World global survey] – qui a interrogé des millions de personnes à travers le monde – fait systématiquement figurer « un gouvernement réactif et honnête » parmi les principales aspirations des personnes en ce qui concerne l’agenda mondial pour le développement de l’après-2015. Dans les pays dont l’Indice de développement humain est faible, cette option est classée en troisième position.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Le prochain événement majeur du calendrier de l’après-2015 se tiendra en juillet de l’année prochaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. Il comptera la présence des plus hautes instances et représentants de gouvernements – chefs d’État, ministres des Finances, ainsi que les bonnes et les éminentes organisations de développement – qui se réuniront pour prendre les décisions finales afin de définir le travail d’une génération pour le secteur du développement.
Dans la perspective de cette décision finale, il sera essentiel de convaincre les gouvernements nationaux en ce qui concerne les besoins. L’IBP travaillera avec ses partenaires à travers le monde pour exhorter les leaders à prendre des engagements concrets en faveur du renforcement de la transparence, de la responsabilité et de la participation publique.
Bien que nous nous approchions du but escompté, et que nous ayons considérablement avancé, les enjeux de l’agenda de l’après-2015 restent importants.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’auteur à l’adresse suivante [email protected].
Budgétisation pour les droits humains : Mise en œuvre progressive Bien que les budgets aient aujourd’hui une dimension globale inédite, le jargon qui établit un lien entre les budgets publics et la vie des individus a un précédent évident dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Dans une série de blogs, Helena Hofbauer de l’IBP explore les implications de l’alliance pour les budgets publics. Ce deuxième message examine la signification de l’obligation d’une « mise en œuvre progressive » pour les budgets gouvernementaux.
Autres lectures en provenance du terrain – Une couverture adaptée des questions budgétaires et de la participation de la société civile dans les budgets publics, par des universitaires et des revues professionnelles
Le dernier numéro de l’International Journal on Governmentand Financial Management évoque les questions qui peuvent influencer la fiabilité des activités publiques. L’ensemble de ces articles offrent des approches à prendre en considération car elles peuvent améliorer la responsabilisation, le but étant de communiquer des informations de meilleure qualité sur les atouts publics et d’améliorer les vies des citoyens ordinaires.
Dans l’article intitulé « It Isn’t Just About Greece : Domestic Politics, Transparency, and Fiscal Gimmickry in Europe » (« Il ne s’agit pas seulement de la Grèce : politiques intérieure, transparence et subterfuges financiers en Europe ») publié dans le British Journal of Political Science, les auteurs James Alt, David Dreyer Lassen et Joachim Wehner analysent les origines politiques des différences dans l’adhésion au système des finances publiques de l’Union européenne. Cet article montre comment les incitations à l’utilisation des politiques des finances publiques à des fins électorales et une transparence budgétaire limitée à l’échelon national, auxquelles s’ajoute la nécessité de répondre à des règles fiscales à l’échelle supranationale, interagissent pour systématiquement miner l’Union économique et monétaire par l’emploi d’astuces fiscales ou le recours à une comptabilité creative.
Offre d’emploi
Assistant de Programme du réseau GIFT L’Initiative mondiale pour la transparence des finances publiques (GIFT) recherche un/e Assistant/e de programme chargé/e du soutien administratif et logistique auprès du réseau GIFT.
Bulletin d’informations de Publish What You Pay
Les dernières nouvelles de la campagne PWYP
À travers le monde, des citoyens ne tirent tout simplement pas profit de leurs ressources naturelles – un manque d’ouverture et de transparence de la part du secteur des industries extractives montrent que trop souvent les recettes sont détournées ou mal dépensées et ne sont pas investies à bon escient. Publish What You Pay est une coalition internationale qui fait campagne pour un secteur transparent et responsable de manière à ce que les ressources naturelles puissent devenir une bénédiction plutôt qu’une malédiction. Avec plus de 800 organisations dans 40 pays, de nombreuses campagnes sont en cours. Inscrivez-vous pour recevoir le bulletin d’informations et avoir les dernières nouvelles sur la bonne gouvernance et les industries extractives dans le monde.
Participatory Budgeting Reaches Paris, by Shannon Manley, International Budget Partnership
Paris’ first female mayor Anne Hidalgo wants to “make the Paris of tomorrow” by “handing the keys of the budget to the citizens.” Hidalgo has set aside five percent of the city‘s investment budget – amounting to €426 million ($529 million USD) from now until 2020 – for a participatory budget. Between 24 September and 1 October 2014, the Budget Participatif poll gave Parisians the first-ever chance to choose from 15 citizen-proposed projects to fund with €20 million (the amount allocated for the year 2014-2015).
Hidalgo and her administration launched a social media campaign around the initiative, using the hashtag #NotreBudget (Our Budget) to tweet videos, photos, and infographics, to rally voters. During the polling week, more than 40,000 Parisians voted online and in 200 locations throughout the city. The winning projects included vegetation walls to improve biodiversity, learning gardens in schools, mobile trash collection points, co-working spaces for young entrepreneurs, and transforming abandoned public areas into screening and exhibition spaces.
Infographic: the city of Paris portal http://www.paris.fr/english
The initiative has been met with mixed responses. Some residents doubted the honesty and fairness of the process. Others questioned whether the city, which in June announced a €400 million ($497 million USD) budget deficit, could afford to support these kind of projects, much less the money spent on promoting the initiative. Still, many residents hailed it as an opportunity for people disengaged with local politics to get involved, regardless of their party affiliation.
A Brief History of Participatory Budgeting
Participatory Budgeting (PB) has its roots in Porto Alegre, Brazil, where it was developed in 1989 as a way to address the city’s severe inequality. In Porto Alegre, as many as 50,000 residents participated each year to allocate up to 20 percent of the city’s budget. PB slowly spread across Latin America in the 1990s and is now used in virtually every region of the world as a way for the public to be directly involved in making budgetary decisions, most often at the local level.
Traditionally PB has been applied in developing countries to help legitimize weak political regimes (see IBP’s blogs about Kyrgyzstan and Kenya) but recently it has been recognized that public participation also can and should take place where institutions are strong and management of public finances and attention to social projects is generally high.
As local governments learn more about how PB can be used in different contexts, more countries, including those from the “developed” world, are joining in. Lisbon was the first European capital to adopt a Participatory Budget process in 2008, followed by the London borough of Tower Hamlets in 2009. Earlier this year, Boston and New York City in the U.S. also enacted PB initiatives.
Where Next?
The Paris Budget Participatif is the first participatory budget in France and is the largest sum of money ever allocated to a participatory budget. Confident of the initiative’s success, Mayor Hidalgo has promised an even bigger Budget Participatif for 2015 and has already launched a website for residents to submit proposals.
How Will Governments Manage Budgets to Address Climate Change? And, How Can Civil Society Help? by Delaine McCullough, International Budget Partnership
More and more information is coming out about the potentially disastrous effects of global climate change. Frequent extreme weather events, like hurricanes and typhoons, rising sea levels, flooding, and droughts can lead to loss of life, the spread of disease, reduced food security, and destruction of homes and other infrastructure.
Moreover, climate change is expected to hit developing countries the hardest, countries with weaker infrastructure, fewer public resources, and inadequate systems for providing the critical services needed to respond. This has the potential to wreak havoc on economies and devastate livelihoods, particularly those of the poor.
To address the climate change crisis, the international community (i.e., governments, the private sector, international institutions, and civil society) will need to pursue two outcomes:
Mitigation – Reducing greenhouse gas emissions by changing how we produce and consume energy and other goods; and enhance carbon “sinks” (i.e., things like forests that absorb carbon and gases from the atmosphere).
Adaption – Helping vulnerable sectors, communities, and people adapt to its impacts.
What will it cost?
Estimates for the amount of new funds that will need to be mobilized for an adequate response to climate change amount to hundreds of billions of dollars per year. This is a massive flow of funds into countries to use to address specific climate impacts and invest in sustainable and resilient futures. It’s an unprecedented opportunity — but only if these funds are managed properly.
While funds are expected to flow from both private and public sources, much of these will be managed by national and subnational governments. Unfortunately, IBP’s Open Budget Survey shows that many of the countries that will receive large shares of these funds are among the least transparent and accountable when it comes to managing public resources.
So, what can we do to ensure an effective budget response to climate change?
In early November, two gatherings took up the question of how to ensure accountability in managing climate change funds. “Climate Change Adaptation Finance: Building Policies and Practices to Increase Transparency and Accountability” (3-4 November) was convened by the Adaptation Finance Accountability Initiative (AFAI), a joint project by the World Resources Institute, Oxfam, and the Overseas Development Institute.
This workshop brought together CSOs, INGOs, and government officials from Bangladesh, Cambodia, India, Nepal, and the Philippines. Participants shared findings from their efforts to track adaptation finance flows to the local level, discussed ways to improve transparency and accountability, explored opportunities for joint capacity building and advocacy, and learned the basics of tracking of adaptation funds.
The “Regional Technical Workshop on Climate Responsive Budgeting” (5-7 November) followed the AFAI workshop, organized by IBP, the United Nations Development Programme, UKaid, and the Swedish International Development Agency. Though the primary focus was on helping governments to think about how to best integrate climate change mitigation and adaptation funds into their budget systems, INGOs and CSOs from participating countries were also present.
A common set of challenges to managing climate finance was raised at both gatherings. These included the:
lack of transparency around the use of climate funds;
trend toward managing climate funds “off budget” rather than integrating them into the overall development planning and budgeting process (often referred to as “mainstreaming”);
limited spaces for public participation in planning, budgeting, and monitoring spending; and
poor utilization of funds due to a lack of planning, weak institutional capacity, mismanagement, weak oversight, and a lack of ownership of donor-driven projects.
While improvements in budget processes (“technical fixes”) will be needed to improve the flow and identify specific climate flow funds, there is a lot of experience and knowledge from other sectors and other efforts to improve public finance management to draw from to resolve such issues. The real challenge to transparent and accountable climate finance systems is political. For real accountability, governments must be willing to provide complete information on how they will use resources, open spaces for the public and civil society to engage in decisions and oversight, and ensure strong and independent accountability institutions. Governments, and the international community, must also have the political will to dedicate the necessary resources to address climate change. To participate effectively in this process, climate researchers and activists need to understand the political economy of public budgeting, and how to influence the budget process and decision making.
Photo credit: Governance of Climate Change Finance for Asia-Pacific website http://www.climatefinance-developmenteffectiveness.org/
What role can civil society play?
IBP and Oxfam hosted a session for participating CSOs on how they might best ensure that mitigation and adaptation funds are managed effectively in their country. A number of ideas emerged on how CSOs can play a catalytic role in improving the management of climate finance. These include:
influencing and engaging in the planning and policy process by informing decision makers about the needs of people and communities vulnerable to climate changes and making evidence-based recommendations to improve the use of funds;
being an ally to governments and oversight institutions by connecting them with what is happening on the ground and providing analytical support;
monitoring implementation and feeding evidence on what is and isn’t working back to policy makers; and
raising awareness and building the capacity of communities and organizations to participate in planning, implementation, and oversight processes.
To play this role CSOs need:
willingness on the part of government and oversight institutions to engage CSOs in a multistakeholder approach to managing climate funds;
comprehensive, accessible, timely, and useful information on climate change finance (on and off budget);
spaces to meaningfully participate in the process;
cross-sector civil society collaboration; and
capacity building support (i.e., tools, guidelines, exchanges, and other learning opportunities).
IBP, Oxfam, World Resources Institute, and the CSOs that participated in this week of learning, sharing, and exploring are now processing the ideas and identifying those that we can begin to move forward on.
A New Post-2015 Report, but What about Transparency, Participation, and Accountability? by Ryan Flynn, International Budget Partnership
With the Synthesis Report of the Secretary-General on the Post-2015 Agenda hot off the press, the world is one step closer to agreeing to a set of goals for tackling the most pressing issues facing humanity. IBP welcomes the report, along with its core commitment of ending poverty by 2030. There is still, however, much to play for in how this is to be achieved.
Include a target guaranteeing full transparency on government revenues, aid, and spending targeted to each of the development goals. This includes governments committing to publishing a minimum of five key budget documents.
Establish government commitments to increase space for public participation. This includes legislatures committing to holding public hearings on the budget.
Monitor government spending towards each of the post-2015 goals. This includes the UN establishing a global finance tracker to keep tabs on government spending toward development goals.
While there is much positive language in this latest report, we are still waiting to see some firm commitments from governments on the table.
What’s on the Agenda?
Navigating the post-2015 agenda can be a challenge. This latest report adds a new layer of “six essential elements” – dignity, prosperity, justice, partnership, planet, and people – to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are in turn made up of 169 targets. (A set of indicators will be developed for each target, but the process remains fairly nascent.)
Goal 16, which falls under the “justice” element, focuses on national level governance. A number of targets under goal 16 specifically relate to transparency, accountability, and participation. Goal 17 articulates the “means for implementation” – a grab bag of strategies to achieve the SDGs, including how they should be monitored. Improving availability, timeliness, and quality of data is one of the targets of goal 17.
Why Transparency, Accountability, and Participation need to be Strengthened
IBP recently presented at a UN session on development and domestic public finance. The presentation highlighted a brief by IBP, Development Finance International, and Oxfam which found that countries with more transparent budgets tended to produce better information on millennium development goal (MDG) progress. The brief was based on a recent IBP paper which concluded that “increased budget transparency globally should be expected to improve our ability to track spending on development goals.”
But higher development spending and better outcomes depend on a complex web of factors: transparency is insufficient without accountability; and accountability depends on participation in governance from a broad range of stakeholders. Without information on how money is being spent, many can be left unable to meaningfully participate. Thus, a virtuous circle consisting of these three elements is needed.
It’s not just civil society organizations and those working on transparency and accountability that emphasize the need for better governance. The UN’s My World global survey – which has polled millions of people all around the globe – consistently ranks an “honest and responsive government” as being among people’s primary aspirations for the post-2015 agenda. In countries that score low on the Human Development Index, it ranks as the third most important concern.
What’s Next?
The next major event in the post-2015 calendar will take place in July of next year in Addis Ababa, Ethiopia. This will see the highest levels of government – heads of state, finance ministers, and the good and great from development institutions – come together to hammer out the final decisions that will define development work for a generation.
In the lead up to this final outcome, it will be crucial to convince national governments of what is needed. IBP will be working with partners around the world to push leaders to make concrete commitments on strengthening transparency, accountability, and public participation.
While we are approaching the end game, and much has already been achieved, there is still plenty to play for in the post-2015 agenda.
Juan Pablo Guerrero, the network director of the Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT), and Sanjeev Khagram, the founder/architect of GIFT, will be discussing global progress toward fiscal transparency in an upcoming webinar. Co-hosted by the Open Government Partnership and the World Bank, the webinar will take place on 9 December 2014. Sign-up to join.
Budgeting for Human Rights: Progressive Realization While budgets today have a global profile like never before, the lingo connecting public budgets to people’s lives has a clear precedent in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). In a series of blogs, IBP’s Helena Hofbauer explores what the covenant means for government budgets. This second post examines what the obligation of “progressive realization” means for government budgets.
Further Reading from the Field – Relevant coverage of budget issues and civil society’s engagement in public budgeting from academia and professional journals
The latest issue of the International Journal on Government Financial Management discusses matters that can affect the reliability or trustworthiness of public activities. All of the articles offer approaches for consideration that might improve accountability with the goals of providing better information about public assets and improving the lives of ordinary citizens.
In the article “It Isn’t Just About Greece: Domestic Politics, Transparency, and Fiscal Gimmickry in Europe,” published in the British Journal of Political Science, authors James Alt, David Dreyer Lassen, and Joachim Wehner analyze the political origins of differences in adherence to the fiscal framework of the European Union. It shows how incentives to use fiscal policy for electoral purposes and limited budget transparency at the national level, combined with the need to respond to fiscal rules at the supranational level, interact to systematically undermine the Economic and Monetary Union through the employment of fiscal gimmicks or creative accounting.
Job Opening
GIFT Network Program Assistant The Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT) is seeking a Program Assistant to provide administrative and logistical support to the GIFT Network.
Publish What You Pay Newsletter
Get the Latest on the PWYP Campaign
Citizens around the world are simply not benefiting from their natural resources – a lack of openness and accountability around the extractive sector means that too often, revenues are siphoned off or misspent and are not wisely invested. Publish What You Pay is a global coalition that campaigns for a transparent and accountable extractive sector so that natural resources can become a blessing, rather than a curse. With more than 800 organizations in 40 countries, there are a lot of ongoing campaigns. Sign up to the newsletter to get the latest on good governance and extractives around the world!
Submit a Post
The Open Budgets Blog features content related to transparency, participation, and accountability in government budgeting; civil society budget analysis and advocacy; and public finance management.
Posts are the responsibility of their authors and do not necessarily represent the views of the International Budget Partnership, our donors, or partners.
Dengan adanya terbitanLaporan Sintesis Sekretaris Jenderal Mengenai Agenda Pasca Tahun 2015) yang sedang hangat-hangatnya, kini dunia kian mendekati kesepakatan atas sederetan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah paling menekan yang dihadapi oleh umat manusia. IBP bersikap menerima laporan tersebut disertai komitmen utamanya dalam memberantas kemiskinan paling lambat tahun 2030 Tetapi masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapainya.
Manajemen Keuangan Publik di Dunia Pasca Tahun 2015: Waktunya Mempedulikan Penyediaan Layanan?
Examinar la agenda de después de 2015 puede resultar un desafío. Este último informe agrega una nueva capa de «
