Newsletter 73 – Bahasa
Dalam Edisi ini: PENYUSUNAN ANGGARAN PARTISIPATIF, ANGGARAN WARGA NEGARA, TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KETERLIBATAN, PENELITIAN ANGGARAN, DARI BLOG IBP, PROYEK JALAN RAYA INDIA, PEMANTAUAN PEMBERIAN LAYANAN, HARI TRANSPARANSI, NEGARA-NEGARA DALAM TRANSISI, PUBLIKASI IBP, DARI BIDANG INI, ACARA MENDATANG
Penyusunan Anggaran Partisipatif Mendapatkan Perhatian dari Seluruh Dunia
Penyusunan Anggaran Partisipatif di Seluruh Dunia
Keterlibatan Masyarakat Sipil Ditingkatkan oleh Teknologi Komunikasi Informasi
Perkembangan Masyarakat Sipil:
Melakukan Penelitian Anggaran yang Khusus untuk Sektor : Pedoman
Berkumpul: Pemantauan Oleh Masyarakat Membantu Meningkatkan Pemberian Layanan di India & Masyarakat Sipil dan Pemerintah Afrika Bertemu di Kenya
Pemantauan Jalan-jalan Pedesaan di India Menghasilkan Kemajuan dan Memberdayakan Warga Negara
Kekuatan Pemantauan oleh Masyarakat Guna Memastikan Pemberian Layanan di India
Dari Laporan Tahunan Kami: Pelajaran yang Dipetik Mengenai Pekerjaan Anggaran di Lingkungan yang Sulit
Publikasi
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang Ini
Acara Mendatang
Minggu Transparansi Dimulai pada Tanggal 24 Oktober!
Penyusunan Anggaran Partisipatif Mendapatkan Perhatian dari Seluruh Dunia
Penyusunan Anggaran Partisipatif di Seluruh Dunia, oleh Jay Colburn, International Budget Partnership
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Penyusunan anggaran partisipatif (PAP) adalah proses yang kian populer, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan anggaran, paling sering di tingkat lokal. Keterlibatan anggota masyarakat biasanya termasuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, lalu melakukan pengambilan suara untuk pengeluaran proyek-proyek tertentu.
PAP dikembangkan pertama kali pada tahun 1989 di Porto Alegre, Brazil, sebagai reformasi inovatif untuk menangani ketidakmerataan yang parah di kota itu. Sejak saat itu, PAP telah tersebar di seluruh dunia. Meskipun hal-hal spesifik mengenai cara kerja proses PAP bermacam-macam dan tergantung pada konteks di mana proses ini dilaksanakan, sebagian besar proses PAP memiliki empat kesamaan dasar: 1) anggota masyarakat mengidentifikasi berbagai gagasan pembelanjaan; 2) delegasi dipilih untuk mengembangkan proposal pembelanjaan berdasarkan gagasan-gagasan itu; 3) rakyat memberikan suara mengenai proposal mana yang perlu didanai; dan 4) pemerintah melaksanakan proposal yang dipilih.
Selama tahun 1990’an, PAP tersebar di seluruh Brazil dan Amerika Latin. Contoh penyusunan anggaran partisipatif terdapat di semua wilayah di dunia, termasuk Asia Tengah, Eropa, dan Timur Tengah. Karena penggunaan PAP telah meluas, kini PAP disesuaikan dalam banyak cara. Salah satu contohnya adalah memadukan informasi baru dengan teknologi komunikasi sebagai cara untuk memperluas kesempatan berpartisipasi (lihat Menggunakan Teknologi untuk Meningkatkan Transparansi dan Keterlibatan Warga Negara dalam buletin ini untuk mengetahui topik ini lebih jauh.)
Di Republik Demokratik Kongo, pemerintah-pemerintah lokal di proponsi Kivu Selatan melaksanakan penyusunan anggaran partisipatif pada tahun 2010. Daerah pedesaan di Kivu Selatan dan infrastruktur yang buruk membuat partisipasi secara pribadi menjadi tantangan bagi banyak penduduk. Namun kian lazimnya telepon seluler menyediakan cara bagi masyarakat untuk memberikan suara dalam proses PAP. SMS digunakan untuk memberitahu masyarakat mengenai rapat PAP mendatang, mengumumkan hasil-hasil PAP, dan sebagai cara rakyat untuk memantau dan memberikan umpan balik mengenai proyek PAP.
Penyusunan anggaran partisipatif tampak berbeda dalam konteks yang bermacam-macam ini, dan juga memiliki berbagai macam fungsi. Di Brazil dan banyak di Amerika Latin, hal ini menjadi cara untuk membawa pengesahan pada rezim politik yang lemah, melembagakan praktik demokrasi, dan mengurangi kesenjangan. Namun PAP juga dapat mendukung lembaga-lembaga politik yang sudah kuat dan menyegarkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, sebagaimana halnya dengan eksperimen di New York City dengan PAP baru-baru ini. Di dua kota dekat Milan, Italia, PAP berperan pada berbagai perubahan politik dan mengenyahkan korupsi.
Selain itu terdapat sejumlah model yang berbeda yang dikembangkan oleh PAP, masing-masing memiliki peraturan dan proses yang sedikit berbeda. Menggunakan berbagai macam model dan metode telah memperluas pengetahuan kami mengenai kemungkinan dampak PAP. Selain memiliki hasil yang dapat dibuktikan dan dapat diukur dalam hal menggalang dana bagi layanan untuk kaum miskin, penyusunan anggaran partisipatif juga dikaitkan dengan ketaatan yang lebih baik terhadap pajak, tuntutan yang lebih besar terhadap transparansi, dan akses yang lebih besar ke informasi anggaran dan pengawasan anggaran.
Tetapi tidak semua peristiwa PAP meraih kesuksesan; ada berbagai macam hal yang harus dipikirkan bila mempertimbangkan dampak kasus yang berlainan. Antara lain bisa meliputi tingkat mekanisme partisipasi, kemampuan mengakses informasi, pengetahuan mengenai kesempatan berpartisipasi, konteks politik, dan faktor-faktor sosial ekonomi yang berlaku. Terdapat banyak sekali dan kian banyak literatur mengenai manfaat dan tantangan PAP. Belum lama ini Blog Open Budgets milik IBP menampilkan tulisan mengenai inisiatif penyusunan anggaran partisipatif di Peru, Kyrgyzstan, dan Kenya. Meskipun masih banyak pelajaran yang harus dipetik mengenai cara penggunaan PAP dalam berbagai macam konteks, jelas ini adalah langkah positif menuju keterlibatan warga negara dalam proses anggaran dan pengaruh warga negara atas penggunaan dana masyarakat.
Untuk informasi lebih jauh mengenai sumber-sumber bahan PAP, kunjungi grup penyusunan anggaran partisipatif di Facebook atau kirimkan email ke [email protected].
Keterlibatan Masyarakat Sipil Ditingkatkan oleh Teknologi Komunikasi Informasi
Anggaran Warga Negara: Simulator Anggaran Online yang Memperlihatkan Komitmen Terhadap Keterlibatan Masyarakat Sipil, oleh Ellie Marshall, Open North
Open North adalah organisasi nirlaba dari Kanada yang menciptakan sarana dan layanan secara online untuk meningkatkan akses ke informasi mengenai pemerintah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil. “Pemerintahan terbuka” memerlukan warga negara agar memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah dan pengetahuan yang diperlukan untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi masyarakat mereka. Berdasarkan pemahaman ini, Open North telah mengembangkan Anggaran Warga Negara (Citizen Budget), yakni sebuah simulator anggaran online yang menempatkan penduduk pada posisi pejabat dan administrator publik yang dipilih untuk membuat proposal anggaran mereka sendiri yang seimbang dan realistis.
Dikembangkan pada tahun 2011, Citizen Budget melayani delapan kotamadya di Amerika Utara sebagai sarana konsultasi anggaran dan alat komunikasi. Setiap konsultasi Citizen Budget dimulai dengan pesan pendahuluan dari dewan atau walikota kotamadya, disusul rincian ringkas dan infografik mengenai bagaimana uang pajak dialokasikan dalam anggaran kota, Kemudian penduduk diberi kesempatan untuk bermain dengan anggaran agar mengungkapkan prioritas mereka dan meningkatkan pemahaman mereka. Peserta diberi kesempatan untuk menambahkan, menghapus, meningkatkan, atau menurunkan anggaran bagi 10-30 program dan layanan. Hasil pilihan mereka terlihat dalam saldo anggaran dalam waktu nyata, dan menunjukkan apakah mereka beroperasi dengan defisit atau surplus.
Latihan ini membuat penduduk lebih menghargai pertukaran sulit yang setiap tahun dihadapi oleh administrator, memberi mereka perspektif yang lebih sulit disampaikan dalam penyajian atau dengar pendapat tradisional. Bberbeda dari penyusunan anggaran partisipatif, meskipun hasil-hasil konsultasi Citizen Budget tidak bersifat mengikat, sejauh ini setiap kotamadya menggunakan wawasan dari berbagai tanggapan yang ada dalam membuat anggaran tahun berikutnya. Misalnya, pada tahun 2012, berdasarkan masukan dari 700 penduduk lebih, wilayah Plateau Mont-Royal di Montreal, Quebec, mempelajari sebuah strategi untuk meningkatkan pendapatan tanpa kehilangan dukungan politik. Saat diberi pilihan untuk membebankan pajak lokal umum, hanya 31 persen responden yang setuju. Tetapi ketika ditanya apakah harus menetapkan pajak lokal untuk proyek-proyek tertentu, dukungan yang diperoleh meningkat hingga 62 persen.
Simulator anggaran tidak hanya berguna bagi pemerintah yang berusaha berkonsultasi pada konstituen. Surat kabar seperti The New York Times dan berbagai organisasi nirlaba seperti Next 10 telah menciptakan simulator pendidikan yang menantang warga Amerika agar menanggulangi defisit tahun 2010 atau menyeimbangkan kembali anggaran California. Berbagai kelompok pemerhati lingkungan bisa menggunakan simulator yang juga mempertimbangkan dampak-dampak keputusan anggaran atas emisi gas rumah kaca. Open North mengembangkan Citizen Budget sebagai sarana sumber terbuka sehingga bisa diterjemahkan dengan mudah dan digunakan lagi oleh kelompok-kelompok yang beroperasi di berbagai negara lain, baik menawarkannya sebagai layanan bagi pemerintah mereka atau menggunakannya kembali dalam konteks pendidikan dalam pekerjaan mereka. Open North sangat ingin berbicara pada organisasi-organisasi yang berminat menggunakan proyek sumber terbuka (open source) dan tertarik untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan strategis guna memastikan peluncuran yang sukses.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Citizen Budget dan Open North, kunjungi www.citizenbudget.com dan www.opennorth.ca.
Menggunakan Teknologi untuk Meningkatkan Transparansi dan Keterlibatan Warga Negara, oleh Alec Simantov, International Budget Partnership
Meskipun terjadi langkah-langkah besar dalam perkembangan demokrasi di Amerika Latin selama 20 tahun terakhir, berbagai lembaga demokrasi tetap menghadapi tantangan di wilayah itu. Yang paling jelas terlihat adalah di Brazil, di mana pada bulan Juli aksi protes terhadap kenaikan biaya transportasi umum berubah menjadi gerakan protes besar-besaran yang populer dan melibatkan dua juta rakyat Brazil di seluruh 100 kota.
Di negara bagian Rio Grande do Sul, 50.000 orang turun ke jalan-jalan di Porto Alegre dan gubernur negara bagian itu menanggapi dengan berinisiatif melakukan pertemuan melalui Google di mana para pemrotes dapat berinteraksi secara online dengan para pejabat negara bagian dan pejabat lokal. Inisiatif tersebut berhasil mengumpulkan 500.000 peserta, jauh melebihi peserta aksi protes di jalanan. Kesuksesan inisiatif itu menyoroti kekuatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan keterlibatan warga negara dan transparansi pemerintah.
Brazil adalah tempat asal penyusunan anggaran partisipatif dan kekuatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses yang belum lama ini disoroti di “Tata Kelola Pemerintahan yang Pintar di Amerika Latin: Bagaimana Teknologi Mampu Meningkatkan Transparansi dan Keterlibatan Warga Negara”, sebuah acara yang diadakan di Washington, D.C. di International Republican Institute. International Republican Institute adalah organisasi nirlaba yang berupaya mengembangkan partai politik, lembaga sipil, pemilihan umum terbuka, tata kelola yang demokratis, dan peraturan hukum. Tiago Peixoto, seorang pakar di bidang pemerintahn terbuka di Bank Dunia, membahas kasus-kasus di kota di Brazil di Ipatinga, Belo Horizonte, dan Rio Grande do Sul, di mana TIK telah membantu meningkatkan partisipasi warga negara, terutama di kalangan kaum miskin.
Menggalang warga negara dalam proses penyusunan anggaran partisipatif adalah amat sangat penting, sedangkan penggunaan SMS (atau pesan teks) dan panggilan telepon di Ipatinga meningkatkan partisipasi penduduk sebesar 30 persen. Dalam sebuah survei lanjutan, 55 persen responden berkata bahwa mereka termotivasi oleh kampanye SMS dan panggilan telepon dibanding metode survei tradisional melalui pos. Di Belo Horizonte, pemerintah kota mengkoordinasi kampanye anggaran partisipatif secara online dengan pengambilan suara secara online. Kota tersebut meningkatkan titik-titik akses Internet di seluruh kota dengan menggunakan gereja, pusat masyarakat, dan para mitra swasta sehingga membuat 178 pusat pengambilan suara secara online dengan personil terlatih. Pemerintah juga mengirimkan bis-bis yang memiliki koneksi Internet bergerak (atau WiFi) ke berbagai daerah yang kurang atau tidak memiliki koneksi Internet. Hasilnya, 173.000 orang berpartisipasi dalam inisiatif tersebut, mewakili 10 persen warga kota dan 18 persen pemilih yang memenuhi syarat. Tingkat peserta tertinggi berasal dari daerah-daerah termiskin. Total biaya kampanye anggaran itu mencapai US$11 juta. Sebagai perbandingan, kampanye anggaran tradisional sebelumnya yang menggunakan survei kertas melalui pos tanpa teknologi digital telah menelan biaya US$43 juta dan hanya mendapatkan partisipasi warga negara sebanyak 1,5 persen.
Dalam kampanye di seluruh negara bagian Rio Grande do Sul dengan memanfaatkan teknologi SMS dan telepon disertai bis-bis yang dilengkapi WiFi dan kertas suara tradisional, dalam waktu 36 jam saja sudah mendapatkan 1,2 juta peserta. Kampanye itu juga mensurvei penduduk mengenai apakah mereka akan berpartisipasi atau bila tidak bisa melakukan pengambilan suara melalui Internet. Yang mengejutkan, 63 persen penduduk menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi bila tidak ada pengambilan suara melalui Internet, dan 66 persen berkata bahwa mereka telah memberitahukan informasi tentang kampanye itu ke berbagai jejaring sosial untuk mengajak orang-orang lain berpartisipasi.
Menggunakan TIK dalam kampanye penyusunan anggaran partisipatif benar-benar membawa perubahan. Teknologi semacam ini dapat mengurangi beban dan biaya partisipasi bagi warga negara, terutama kalangan miskin. Selain itu, TIK memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan kekuatan Internet dan jejaring sosial guna meningkatkan jangkauan kampanye-kampanye partisipatif. Tetapi tata kelola pemerintahan yang pintar pada akhirnya adalah mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Mendirikan pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik: Transparansi, partisipasi, pertanggungan jawab, efisiensi, dan peraturan hukum adalah hal terpenting sebelum TIK dapat digunakan dengan efektif.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai acara tersebut, dan untuk menontonnya di YouTube, klik di sini.
Perkembangan Masyarakat Sipil:
Mengadakan Penelitian Anggaran yang Khusus untuk Sektor: Sebuah Pedoman, oleh Erica Coetzee, Accountability & Transparency for Human Rights (AT4HR) Foundation
Pedoman yang belum lama ini diluncurkan, Mengadakan Survei Transparansi Anggaran dan Hak-Hak Azazi Manusia, menelusuri cara merancang dan mengadakan penelitian melalui survei mengenai transparansi anggaran dalam sektor yang dipilih atau berkaitan dengan masalah hak azazi manusia tertentu. Pedoman ini diterbitkan oleh organisasi masyarakat sipil Accountability & Transparency for Human Rights Foundation dari Swedia, Save the Children, dan IBP. Pedoman ini menggunakan pengalaman AT4HR dalam menyelesaikan penelitian mengenai transparansi anggaran untuk gizi anak sebagai batu loncatan guna membahas sebagian dari pertimbangan praktis untuk mengadakan penelitian semacam ini.
Banyak organisasi masyarakat sipil (OMS) memfokuskan pekerjaan anggaran mereka pada sektor-sektor tertentu atau pelaksanaan inisiatif publik untuk mewujudkan hak-hak azazi manusia tertentu. Satu kendala yang sama-sama mereka hadapi adalah mengakses informasi anggaran yang cukup rinci dan cukup baru untuk memantau bidang-bidang pilihan mereka dengan efektif. Mendukung akses publik ke informasi yang lebih berguna yang khusus untuk sektor juga memiliki tantangan sendiri, termasuk perlunya OMS memiliki kejelasan mengenai informasi macam apa persisnya yang mereka butuhkan, informasi macam apa yang sudah tersedia, dan di mana letak kesenjangan transparansi yang terpenting. Jika semua tantangan ini relevan dengan Anda atau organisasi Anda, pedoman ini bisa bermanfaat untuk merancang proyek penelitian transparansi anggaran Anda sendiri, dan menyediakan variasi untuk dipertimbangkan dalam konteks Anda sendiri,
Kunjungi situs web AT4HR untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Pedoman ini dan penelitian mengenai gizi anak.
Dari Blog IBP: Perubahan Konstitusi Menghadirkan Jendela Kesempatan bagi Penyusunan Anggaran Partisipatif Tingkat Negara di Kenya
Sebuah tulisan di Blog Open Budgets IBP berfokus pada proyek percontohan penyusunan anggaran partisipatif yang dipimpin oleh mitra IBP, yakni masyarakat sipil National Taxpayers Association (Asosiasi Pembayar Pajak Nasional) di Kenya. Tujuan proyek ini adalah untuk memperbaiki rencana pemerintahan sebelumnya guna meningkatkan partisipasi warga negara dalam memantau dan melaksanakan penyediaan layanan. Tulisan tersebut mengamati metodologi, hasil-hasil, dan langkah-langkah selanjutnya dari proyek ini.
Berkumpul: Menggunakan Pemantauan Oleh Masyarakat Untuk Membantu Meningkatkan Pemberian Layanan di India & Masyarakat Sipil dan Pemerintah Afrika Bertemu di Kenya
Pemantauan Jalan-jalan Pedesaan di India Menghasilkan Kemajuan dan Memberdayakan Warga Negara, oleh Bibhu Prasad Sahu, Youth for Social Development
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, pemerintah India telah melakukan investasi yang signifikan untuk berbagai proyek pembangunan infrastruktur, misalnya Pradhan Mantri Garm Sadak Yojana (PMGSY), sebuah program nasional yang memperluas jaringan jalanan ke pelosok desa. Di negara bagian Odisha, PMGSY telah mengalami banyak masalah, termasuk korupsi dalam proses penawaran harga, bahan bangunan di bawah standar, perawatan jalan yang tidak semestinya, dan buruknya keterlibatan warga negara dan buruknya penyingkapan terhadap publik. Akibatnya, terjadi pengeluaran yang tidak efisien dan mengurangi keawetan jalan.
Youth for Social Development (YSD),sebuah organisasi masyarakat lokal di Berhampur, Odisha, telah bekerja sama dengan masyarakat untuk mengorganisir Citizen Monitoring and Audit Teams (CMATs), yang memberikan pengawasan lokal atas proyek-proyek PMGSY. Tim-tim ini mengikuti pelajaran di kelas dan latihan lapangan selama dua hari, dan memiliki tiga fokus:
- memantau pembangunan yang berkesinambungan;
- mengaudit jalan-jalan yang telah selesai dengan menggunakan peralatan khusus dan pengukuran lapangan; dan
- mengkaji kontrak untuk memastikan bahwa kontraktor memenuhi hasil kerja dan perkiraan harga.
Setiap tim diberi perlengkapan alat standar, yang mencakup peralatan yang dibutuhkan untuk mengukur jalan raya yang sedang dibangun maupun yang sudah selesai dibangun. Jalan-jalan tersebut kemudian dievaluasi oleh semua tim itu dan diberi nilai dengan menggunakan tabel penilaian standar.
Survei-survei yang dilakukan oleh CMAT mendapati bahwa sebagian besar jalan di pedesaan bahkan gagal memenuhi nilai kualitas pada nilai tengah. Penemuan ini diberitahukan pada pejabat publik, perwakilan rakyat yang dipilih di tingkat lokal dan negara bagian, berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya, dan media, yang membantu menciptakan lingkungan transparansi dan pertanggungan jawab. Hal ini mendorong keterlibatan warga negara dan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah mengenai proyek-proyek, yang menghasilkan peningkatan mutu bahan yang digunakan, mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi proses penawaran harga dan kontrak, dan menyebabkan perawatan jalan yang lebih baik.
Metode pemantauan jalan ini, yang hanya bergantung pada sarana pemantauan lapangan yang sederhana dan pelatihan, dapat memberdayakan warga negara, sehingga membuat mereka memiliki jalanan dan semua utilitas umum lainnya yang berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat mereka. Meningkatnya kewaspadaan warga negara juga memperbaiki kemitraan antara pemerintah dan swasta, menambah keefisienan penggunaan dana publik, dan melahirkan rasa tanggung jawab bersama antara pemegang kepentingan, misalnya masyarakat, perusahaan konstruksi, dan perwakilan setempat yang dipilih. Pemantauan jalan pedesaan oleh masyarakat juga lebih hemat biaya dibanding sistem mahal yang digunakan oleh Kementerian Pembangunan Desa.
Bila anggota masyarakat mempelajari dan menggunakan pengetahuan, teknik, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk memeriksa jalanan, hal ini membantu menciptakan pertanggungan jawab sosial yang berkelanjutan, karena pemantauan dapat menggunakan pelatihan dan peralatan di masa mendatang. Jalan-jalan yang menghubungkan masyarakat pedesaan memberikan berbagai manfaat sosial lain, antara lain peningkatan akses ke layanan kesehatan dan layanan pendidikan serta peluang ekonomi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai karya Youth for Social Development, kunjungi situs web mereka. Laporan lengkap mengenai penemuan YSD tersedia di sini.
Kekuatan Pemantauan oleh Masyarakat Guna Memastikan Pemberian Layanan di India, oleh Dr. Nitin Jadhav, SATHI, Maharashtra, India
Belum lama ini ada kasus yang melibatkan seorang dokter yang mengalihkan para wanita hamil dari rumah sakit umum desa ke praktek pribadinya dan meminta bayaran secara ilegal dari mereka. Kasus ini memperlihatkan bagaimana metodologi pemantauan masyarakat sipil dapat digunakan untuk memastikan layanan yang sepantasnya bila tidak ada tindakan administratif dalam mengatasi penyalahgunaan jabatan. Dalam contoh ini, proses Community Based Monitoring and Planning (CBMP/Pemantauan dan Perencanaan oleh Masyarakat) memungkinkan warga negara untuk memantau layanan kesehatan secara aktif dan teratur dan memastikan bahwa layanan itu menjangkau orang-orang yang dituju, terutama kaum miskin di daerah pedesaan.
India memiliki dua macam sistem kesehatan: pemerintah dan swasta. Meskipun keadaan sistem kesehatan milik pemerintah memang buruk (misalnya: infrastruktur yang buruk, kurangnya sumber daya manusia, dan lain-lain), sebagian besar penduduk desa di banyak bagian di India (terutama yang tidak mampu mendapatkan perawatan kesehatan atau tidak memiliki akses ke rumah sakit swasta) bergantung pada sistem kesehatan ini. Setiap lembaga negara diharapkan menyediakan perawatan kesehatan berbiaya rendah atau gratis kepada pasien.
Di daerah sekitar 40 km di luar Pune City, ada seorang dokter terkenal bekerja di sebuah rumah sakit desa dan memiliki rumah sakit pribadi di kota sekitarnya. Menurut keputusan pemerintah, dokter yang ditugaskan di rumah sakit desa dan di fasilitas kesehatan di tingkat lebih tinggi milik pemerintah dilarang memiliki praktek pribadi agar dapat memberikan layanan yang efektif dan menyediakan waktu yang berkualitas bagi pasien. Tetapi banyak dokter pemerintah tetap memiliki praktek pribadi. Untuk menghentikan tindakan ilegal ini, pemerintah negara bagian diberi daftar berisi dokter di daerah-daerah CBMP yang masih tetap memiliki praktek pribadi, namun mereka tidak ditindak. Dalam kasus Pune City, komite pemantauan lokal memutuskan untuk mengumpulkan bukti konkrit agar dapat mengambil tindakan definitif atas dokter itu.
Block level Monitoring and Planning Committee (BMPC/Komite Pemantauan dan Perencanaan di tingkat Blok), yang dibentuk menurut proses CBMP, memiliki mandat untuk memantau dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi lembaga kesehatan masyarakat. Menurut penyelidikan oleh BMPC, didapati bahwa ternyata si dokter selama itu mengalihkan para wanita hamil yang terdaftar di rumah sakit desa ke rumah sakit pribadinya dan secara ilegal meminta bayaran dari mereka kurang lebih sebanyak Rs 5.000 (sekitar US$75) untuk proses persalinan normal dan Rs. 18.000 bila secara Caesar (sekitar US$271). Praktek ilegal dokter itu diketahui oleh BMCP saat pengumpulan data yang merupakan bagian dari proses CBMP. Kemudian BMPC langsung menanyai dokter itu, dan dia berjanji tidak akan lagi mengalihkan pasien dan meminta bayaran secara ilegal. Tetapi ternyata dia tetap menjalankan praktek pribadi dan masih meminta bayaran secara ilegal dari pasien.
Untuk mengambil tindakan lebih lanjut dan memaksa dokter itu menghentikan praktek pribadinya, para anggota BMCP memutuskan hendak mengunjungi desa-desa dan bertemu dengan penduduk yang pernah membayar kepadanya. Total sebanyak 55 kasus terkuak dan 12 penduduk desa diwawancarai. Berdasarkan hal itu, masalah tersebut dibawa ke Jan-Sunwai.di tingkat daerah. Jan-Sunwai adalah sarana bagi warga negara untuk memberikan umpan balik secara langsung kepada penyedia layanan kesehatan, mengajukan kasus penolakan layanan kesehatan, dan berusaha menyelesaikan masalah yang belum ada jalan keluarnya. Sebagai bagian dari tindak lanjut oleh Jan-Sunwai, BMPC menyimpulkan bahwa dokter itu tetap meminta bayaran dari pasien secara ilegal kendati mereka sudah terus-menerus berdialog dengannya. Komite memutuskan bahwa dokter itu harus mengembalikan uang yang diperolehnya, dan dia setuju. Sejauh ini, dia telah mengembalikan Rs. 38.000 (sekitar US $573). Diputuskan bahwa uang itu langsung diberikan kepada para pasien untuk membantu mereka menyadari hak-hak mereka. Dokter itu juga berkata bahwa dia tidak akan lagi meminta bayaran secara ilegal dan hanya akan bekerja di rumah sakit desa.
Meskipun tindakan ini merupakan contoh keberhasilan komite pemantauan dan perencanaan, terutama peranan proaktif oleh wakil-wakil yang dipilih pada semua komite itu, hal ini juga menggaris bawahi kegagalan yang terus-menerus dialami sistem kesehatan pemerintah di negara bagian Maharashtra dalam mengontrol praktek pribadi ilegal yang dilakukan oleh dokter sistem kesehatan pemerintah. Tetapi kasus ini adalah contoh luar biasa mengenai bagaimana masyarakat setempat diberdayakan untuk bertindak dan melahirkan perubahan positif ketika pemerintah tidak akan dan tidak dapat melakukannya.
“Hari Transparansi” di Pertemuan CABRI Mengumpulkan Masyarakat Sipil dan Pemerintah untuk Membahas Transparansi Anggaran dan Keterlibatan Masyarakat, oleh Elena Mondo, International Budget Partnership
Pada akhir bulan Agustus, para wakil masyarakat sipil dan pemerintah dari seluruh benua Afrika berkumpul untuk menghadiri pertemuan tahunan Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI/Inisiatif Reformasi Anggaran Kolaboratif di Afrika) Pertemuan itu menyediakan forum diskusi mengenai “Mata Rantai yang Hilang dalam Reformasi PFM.” Sebagai bagian dari pertemuan itu, IBP turut mengadakan diskusi sehari bertema “Transparansi Anggaran dan Keterlibatan Warga Negara di Benua Afrika: Tantangan, Insentif, dan Pelaksanaan yang Baik yang Timbul.” Pertemuan itu merupakan kesempatan untuk menyajikan hasil-hasil Open Budget Survey 2012, membahas berbagai insentif pokok dan tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan transparansi anggaran, dan membagikan pelaksanaan yang inovatif dan baik dalam hal transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat.
Open Budget Survey IBP adalah penilaian setiap dua tahun atas transparansi anggaran, partisipasi dan pertanggungan jawab di seluruh dunia. Open Budget Index (OBI) menggunakan data dari Survey dan menetapkan skor 0-100 bagi setiap negara berdasarkan informasi yang diumumkan negara itu kepada publik di sepanjang proses anggaran. Acara itu merupakan kesempatan bagi peserta untuk berfokus pada skor OBI 2012 sekaligus pada unsur-unsur transparansi dan partisipasi yang digunakan Survey sebagai indikator kinerja yang baik pada suatu negara. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog terbuka antara masyarakat sipil dan pejabat pemerintah. Skor OBI 2012 untuk negara di Afrika bermacam-macam, di mana negara-negara seperti Afrika Selatan memiliki kinerja sangat baik dengan skor 90 (rata-rata skor OBI 2012 adalah 43), sementara negara-negara lain hanya memberikan sedikit informasi anggaran atau tidak sama sekali dan mendapat skor yang jauh lebih rendah. Hadirin didorong untuk membahas pelaksanaan yang baik dalam hal transparansi dan partisipasi, termasuk berbagai perubahan yang telah terjadi sejak publikasi Survey 2012 (misalnya: dokumen anggaran utama yang tersedia, dan menciptakan ruang-ruang bagi keterlibatan masyarakat selama proses anggaran). Wakil dari Chad memberikan tanda menggembirakan saat menyatakan bahwa negaranya sudah mulai melaksanakan reformasi untuk meningkatkan skor mereka dalam Survey berikutnya.
Diskusi-diskusi dalam pertemuan itu serasa hidup karena masyarakat sipil dan wakil-wakil pemerintah sempat berinteraksi dalam sesi paripurna dan sesi yang khusus untuk satu negara, untuk menyoroti pelaksanaan-pelaksanaan yang baik yang timbul, insentif, dan tantangan untuk meningkatkan transparansi fiskal di negara mereka masing-masing. Contoh kerjasama antara masyarakat sipil dan pejabat pemerintah di negara-negara seperti Burkina Faso, Liberia, dan Mali menunjukkan tanda yang menggembirakan mengenai kemauan politik yang kuat dalam mengambil langkah guna meningkatkan transparansi anggaran.
Meskipun sempat terjadi perdebatan sengit mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran maupun keengganan pemerintah-pemerintah tersebut yang masih belum terbiasa dengan Survey sehingga mereka tidak bersikap terbuka mengenai proses mereka, semua diskusi itu tetap produktif. Wakil-wakil IBP menjadi lebih bersemangat ketika melihat bahwa negara-negara yang termasuk dalam putaran-putaran Survey sebelumnya ternyata menjadi lebih terbuka untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dan terhadap gagasan transparansi anggaran pada umumnya. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa Survey tidak sekedar penelitian – namun juga menjadi sarana dialog yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat sipil agar menemukan ruang dan kesempatan untuk berdiskusi, saling menantang, dan memikirkan berbagai cara yang membangun untuk melangkah maju demi meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Seperti yang dikatakan wakil pemerintah Liberia, “Masih panjang jalan yang harus kami lalui, tapi kami akan sampai di sana. Kami akan sampai di sana dengan cara mendidik masyarakat dan membuat mereka memahami bahwa anggaran dan pemerintah diperuntukkan bagi mereka.”
Dari Laporan Tahunan Kami: Pelajaran yang Dipetik Mengenai Pekerjaan Anggaran di Lingkungan yang Sulit
Apa yang Kita Pelajari Mengenai Mendorong Transparansi Anggaran dan Pertanggungan Jawab Anggaran di Negara-negara yang Mengalami Transisi?
Artikel berikut adalah salah satu dari empat esai “Lessons Learned (Pelajaran yang Dipetik)” dari Laporan Tahunan 2012 milik IBP. Dua dari esai tersebut dimuat dalam buletin ini edisi bulan Maret-April dan esai ke tiga dimuat di edisi Mei-Juni. Akses ke laporan selengkapnya ada di sini.
Setelah revolusi “musim semi Arab” pada tahun 2011, IBP mulai bekerja di Mesir dan Tunisia bersama masyarakat sipil, pemerintah, kalangan akademis, dan media untuk menciptakan dialog publik mengenai penyusunan anggaran terbuka. Berikut ini adalah sebagian dari pelajaran awal yang dipetik.
IBP memutuskan untuk memprioritaskan pekerjaan di Mesir dan Tunisia karena dasar-dasar transparansi dan pertanggungan jawab anggaran dapat dibangun di waktu yang sangat dini dalam transisi. Banyak transisi politik hampir seketika mulai menciptakan kerangka kerja untuk sistem anggaran baru. Misalnya, konstitusi baru cenderung menangani masalah akses ke informasi dan peranan berbagai macam pelaku dalam proses anggaran. Demikian pula sistem manajemen keuangan baru dapat mengatasi distribusi pendapatan bagi masyarakat dan menetapkan tanggung jawab bagi penyediaan layanan di berbagai tingkatan pemerintahan. Penting sekali bagi prinsip-prinsip yang ditanamkan dan praktek penyusunan anggaran terbuka dalam proses dasar ini untuk menciptakan akar sistem yang terbuka dan responsif.
Meskipun penting untuk memulai pekerjaan tersebut di awal transisi, proyek ini tidak mudah ditangani.
Memajukan pekerjaan anggaran di negara-negara yang mengalami transisi membutuhkan pendekatan yang bernuansa dan fleksibel. Transisi politik dari otokrasi menuju demokrasi adalah tidak terduga dan tidak merata. Meskipun pelaku anggaran utama memiliki kemiripan dalam seluruh konteks yang ada, setiap transisi mengikuti jalur berbeda yang membutuhkan tanggapan yang fleksibel dan dapat disesuaikan.
Saat kami memulai, kami yakin bahwa masyarakat sipil di Mesir jauh lebih kuat dibanding Tunisia. Namun semua perbedaan ini ternyata lebih kecil dari yang semula kami duga – masyarakat sipil di setiap negara memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Masyarakat sipil hanya berpengalaman sedikit dalam pekerjaan anggaran di salah satu negara itu. Juga tidak jelas apakah pemerintah yang baru akan bersikap lebih terbuka dibanding pemerintah sebelumnya untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil dalam hal anggaran. Meskipun pemerintah Mesir tetap menerbitkan dokumen anggaran secara online, kami merasa bahwa Kementerian Keuangan Tunisia bersikap lebih terbuka untuk melibatkan diri dengan masyarakat sipil dibanding pemerintah Mesir. Awalnya, kami yakin bahwa proses konstitusional di Mesir akan macet, sedangkan proses yang lebih inklusif akan mempertahankan pembuatan konstitusi di Tunisia. Namun saat ini Konstitusi Mesir yang banyak dikritik itu telah disetujui, sementara proses di Tunisia dianggap lambat. Intinya, situasi di kedua negara memang rumit dan bisa berubah, jauh lebih dari yang dapat didiagnosa oleh penilaian awal kami.
Strategi kami sudah berubah beberapa kali dan kemungkinan akan terus berubah. Kami mendapati bahwa penilaian yang kuat dan mendalam mengenai suatu negara adalah hal yang amat sangat penting sebelum menyusun rencana dan harus dilengkapi dengan kemampuan menilai dan menanggapi perubahan dalam lingkungan tersebut. Tanggapan yang baik adalah dengan menyeimbangkan antara strategi jangka menengah dengan oportunisme, dan memiliki staf lokal yang berpengetahuan luas yang cepat mampu membaca konteks yang berkembang.
Meningkatkan sistem anggaran dan kemampuan pemilik kepentingan untuk terlibat dalam proses anggaran memang butuh waktu. Bukti dari Afrika Selatan, Brasil, dan tempat lain menunjukkan bahwa transisi, meskipun sulit, dapat mengkatalisasi peningkatan yang utama dalam transparansi anggaran, jika ada kemauan politik. Namun sekalipun memiliki kemauan politik yang besar, Afrika Selatan dan Brasil butuh waktu 15-20 tahun untuk membangun sistem anggaran yang kuat dan terbuka (dan masih ada beberapa kesenjangan utama).
Transisi menuju sistem anggaran terbuka di Mesir dan Tunisia akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Transisi tersebut akan berhasil hanya jika pihak-pihak yang mendukung proses ini – dan yang terlibat secara langsung – memiliki jangka waktu penyelesaian yang lama. Di sisi donatur, dampak yang berkelanjutan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat sipil. Para pelaku luar perlu mempertahankan prioritas yang konsisten meskipun jika strateginya sering berubah.
Di sisi masyarakat sipil, menetapkan keahlian teknis dan kredibilitas membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk membina kemampuan organisasi. Ada kecenderungan yang dapat dimengerti bila OMS lokal mengandalkan konsultan untuk menangani beban kerja yang kian banyak. Meskipun ini bisa membantu organisasi untuk menangani kebutuhan seketika, strateginya tidak berhasil membina kemampuan khusus dalam organisasi itu, yang merupakan syarat mendasar bagi pekerjaan anggaran jangka panjang dan efektif dalam lingkungan apapun.
Masyarakat sipil dan para pelaku lainnya menghadapi kesempatan dan prioritas yang bersaing selama transisi. Transisi sering memerlukan energi dan harapan yang besar. Banyak yang harus dicapai, dan tidak selalu jelas apakah penyusunan anggaran terbuka harus diprioritaskan, misalnya bila keamanan pribadi masih menjadi masalah. Di saat proses transisi berjalan dengan tidak merata, antusiasme para pelaku dalam negeri terhadap reformasi anggaran akan naik turun. Hal ini bisa menimbulkan rasa frustrasi bagi organisasi eksternal yang berkomitmen untuk mendukung kemampuan lokal, namun benar-benar tidak ada pilihan lain yang efektif selain memiliki kepekaan terhadap proses ini dan menetapkan tujuan dengan semestinya.
Jadi, bagaimana caranya memajukan penyusunan anggaran terbuka dalam lingkungan transisi yang sulit?
- Strategi terpenting adalah mendengarkan mitra lokal. Jika ada tuntutan lokal yang kuat untuk terlibat dalam pertanyaan seputar penyusunan anggaran terbuka, maka kemungkinan ada cara untuk mulai menciptakan dasar bagi pekerjaan anggaran yang efektif. Tanpa antusiasme pihak lokal, rencana terbaik yang disusun oleh lembaga eksternal pun kemungkinan akan gagal.
- Mengerjakan anggaran bisa tampak seperti upaya melakukan sesuatu yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang dalam konteks transisi yang kompetitif. Untuk memiliki daya cengkeram, perlu menghubungkan pekerjaan anggaran dengan pekerjaan inti OMS. Mesir dan Tunisia adalah contoh negara di mana terdapat ketidakpuasan masyarakat secara luas terhadap layanan dasar dan korupsi, di mana keduanya memberikan kaitan yang mudah ke masalah anggaran untuk proyek awal.
- Mengenai membina keahlian, yang paling efektif adalah mengidentifikasi tujuan suatu kelompok dalam bidang tertentu dan merancang proyek di seputar tujuan itu yang mencakup pekerjaan anggaran. Memberikan hibah bagi proyek pembelajaran kecil yang sangat berkaitan dengan pekerjaan yang ada yang dilakukan oleh aktivis akan membantu mereka belajar sembari melakukan – IBP melihat strategi ini sudah berjalan dengan baik dalam konteks-konteks lain. Meskipun IBP lebih menyukai pendanaan inti jangka panjang untuk membina kemampuan OMS, dan pendanaan semacam itu yang akhirnya dibutuhkan di negara yang mengalami transisi, transisi awal merupakan perkecualian bagi peraturan ini karena memerlukan fleksibilitas dan adaptasi.
- Dalam transisi, kemitraan antar OMS dan pemilik kepentingan keuangan publik berperan penting dalam menciptakan dialog di seluruh konstituen dan untuk membantu mengatasi ketidakpercayaan antara pemerintah dan warga negara dan OMS. Bekerja dengan pemilik kepentingan mulanya mungkin butuh waktu lebih lama, namun dapat membangun rasa percaya yang dibutuhkan guna mempertahankan perubahan.
- Banyak hal di atas menyarankan agar donatur dan perantara, seperti IBP, perlu bersikap fleksibel dalam meminta mitra melaksanakan strategi dan mencapai hasil karena sulit memperkirakan kesempatan maupun tantangan yang akan terjadi. Bukan berarti bahwa perencanaan strategis tidak penting, namun harus ada ruang untuk oportunisme dan koreksi di tengah jalan bila donatur dan mitra menyepakati kebutuhan.
Publikasi
Publikasi IBP
Partnership Initiative (Inisiatif Kemitraan) IBP telah mengembangkan paket yang inovatif berisi dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk pekerjaan anggaran masyarakat sipil di 18 negara. Komponen utama PI adalah Learning Program (Program Pembelajaran), yang berusaha mendokumentasikan dampak analisa anggaran OMS dan dukungan atas kebijakan dan pelaksanaan anggaran. Learning Program telah mengadakan sejumlah studi kasus secara mendalam mengenai kampanye-kampanye anggaran masyarakat sipil di masa lalu, sementara di saat yang sama juga menempatkan para peneliti dalam kampanye saat ini. Hasil-hasil studi kasus “di waktu nyata” ini sekarang telah tersedia. Dengan mengikuti kampanye saat sedang berlangsung, IBP tidak memilih secara sembarangan dan sangat memperluas pengetahuan kami mengenai apa yang berhasil, kapan, dan dalam keadaan apa – dan apa yang tidak berhasil. Studi-studi kasus dampak yang baru kini tersedia di situs web IBP.
Bacaan Lebih Lanjut dari Bidang ini — Liputan yang relevan mengenai masalah anggaran dan keterlibatan masyarakat sipil dalam penyusunan anggaran masyarakat dari jurnal akademis dan jurnal profesional.
Sebuah makalah baru-baru ini, “Citizen Participation and Local Democracy in Zimbabwean Local Government System (Partisipasi Warga Negara dan Demokrasi Lokal dalam Sistem Pemerintahan Lokal Zimbabwea),” yang diterbitkan di Journal of Humanitarian and Social Science menelusuri literatur yang berkaitan dengan dinamika dan cara-cara yang digunakan oleh pemerintah lokal di Zimbabwe untuk melibatkan warga negara dan memajukan demokrasi.
Penulis makalah “Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives (Meningkatkan Transparansi dan Pertanggungan Jawab dalam Proses Anggaran: Penilaian Atas Inisiatif-inisiatif yang Ada Saat Ini)” mengulas berbagai inisiatif transparansi dan pertanggungan jawab dalam hal anggaran untuk menilai dampaknya. Penulis mendapati adanya sederetan faktor yang konsisten yang terlihat dalam seluruh inisiatif transparansi dan pertanggungan jawab yang sukses, termasuk membina aliansi antara pemilik kepentingan, menghasilkan informasi yang sah, pemberdayaan yang sah, dan dukungan internasional. Makalah ini juga menyoroti begitu pentingnya pekerjaan IBP mengenai pekerjaan anggaran internasional dan peranan Open Budget Index terhadap peningkatan transparansi dan akses ke informasi. Artikel ini adalah bagian dari edisi spesial dari Development Policy Review (Kajian Kebijakan Pembangunan) berjudul, “The Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiative (Dampak dan Keefektifan Inisiatif Transparansi dan Pertanggungan Jawab).”
Sebuah artikel belum lama ini dari seri PREMnotes oleh Bank Dunia, berjudul “Public Participation in the Budget Process in the Republic of Korea (Partisipasi Masyarakat dalam Proses Anggaran di Republik Korea),” berusaha menjelaskan mengapa skor yang diraih Korea Selatan begitu tinggi dalam ukuran partisipasi di Open Budget Survey 2012 IBP dan merupakan unsur berbeda yang positif dalam memberikan kesempatan ekstensif bagi keterlibatan masyarakat dalam hal anggaran bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Para penulisnya menyoroti mekanisme partisipasi masyarakat yang unik di Korea Selatan yang lahir dari proses demokratisasi di negara itu pada tahun 1980-an, dan bagaimana mekanisme itu berperan pada proses anggaran dan kebijakan fiskal di sana.
“The Effects of Participatory Budgeting on Municipal Expenditures and Infant Mortality in Brazil (Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif atas Pembelanjaan di Kotamadya dan Angka Kematian Bayi di Brazil,” sebuah penelitian yang diterbitkan di World Development ini menyelidiki apakah penggunaan penyusunan anggaran partisipatif di berbagai kotamadya di Brazil pada tahun 1990-2004 telah mempengaruhi pembelanjaan di kotamadya dan berdampak pada keadaan kehidupan.
Menurut penulis makalah “Determinants of Central Government Budget Disclosure: An International Comparative Analysis (Faktor-faktor Penentu dalam Penyingkapan Anggaran Pemerintah Pusat: Sebuah Analisa Perbandingan Internasional),” penetrasi Internet, tingkat pendidikan, ukuran pemerintah pusat secara relatif, kelebihan anggaran, budaya administratif, persaingan politik, dan ideologi pemegang jabatan merupakan faktor penentu utama dalam penyingkapan anggaran pemerintah pusat. Penulis membuat indikator penyingkapan anggaran untuk 93 negara berdasarkan daftar pertanyaan Open Budget Survey IBP.
Acara Mendatang
Minggu Transparansi Dimulai pada Tanggal 24 Oktober!
Publish What You Fund (Terbitkan yang Anda Danai) adalah kampanye global untuk membantu transparansi dan akan menerbitkan Aid Transparency Index (Indeks Transparansi Bantuan) 2013 di Washington, D.C., pada tanggal 24 Oktober. Index ini mengukur tingkat transparansi dalam hal dana donatur berbagai macam organisasi bantuan di seluruh dunia. Peluncuran tersebut akan memulai acara global selama seminggu yang berfokus pada transparansi, pertanggungan jawab, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Minggu itu akan mencapai puncaknya di Open Government Partnership Annual Summit (KTT Tahunan Mengenai Kemitraan Pemerintahan Terbuka) di London pada tanggal 31 Oktober – 1 November. Kunjungi situs web Publish What You Fund untuk mendapatkan informasi lebih jauh.
Newsletter 73 – Spanish
EN ESTA EDICIÓN: ELABORACIÓN BORACION PARTICIPATIVE DE PRESUPUESTOS, PRESUPUESTO CIUDADANO, TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN, INVESTIGACIÓN PRESUPUESTARIA, DEL BLOG DEL IBP, PROYECTO DE CARRETERAS DE LA INDIA, MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DÍA DE LA TRANSPARENCIA, PAÍSES EN TRANSICIÓN, PUBLICACIONES DEL IBP, MÁS ARTÍCULOS SOBRE EL TEMA, EVENTOS
La elaboración participativa de presupuestos es adoptada a nivel internacional
Elaboración participativa de presupuestos en el mundo
La participación cívica se ve realzada por la tecnología de la comunicación de la información
Uso de la tecnología para mejorar la transparencia y la participación de los ciudadanos
Desarrollos de la sociedad civil:
Realización de investigación presupuestaria específica de sectores: una guía
Reunirse: el monitoreo a nivel comunitario ayuda a mejorar la prestación de servicios en la India, y la sociedad civil y los gobiernos africanos se reúnen en Kenia
El monitoreo de carreteras rurales en la India genera mejoras y les otorga poder a los ciudadanos
El poder del monitoreo comunitario para garantizar la prestación de servicios en la India
De nuestro informe anual: lecciones aprendidas sobre el trabajo presupuestario en entornos difíciles
Publicaciones
Próximos eventos y anuncios de empleos
¡La semana de la transparencia comienza el 24 de octubre!
La elaboración participativa de presupuestos es adoptada a nivel internacional
Elaboración participativa de presupuestos en el mundo, por Jay Colburn, International Budget Partnership
La participación pública en la toma de decisiones presupuestarias puede ocurrir de diferentes maneras. La elaboración participativa de presupuestos (PB, por sus siglas en inglés) es un proceso cada vez más popular en el cual el público participa directamente en la toma de decisiones presupuestarias, por lo general, a nivel local. La participación de los miembros de la comunidad generalmente incluye identificar y priorizar las necesidades de la comunidad y votar respecto del gasto en proyectos específicos.
La PB se desarrolló por primera vez en Porto Alegre, Brasil, en 1989, como reforma innovadora para abordar la marcada falta de igualdad en la ciudad. Desde entonces, la práctica se ha diseminado por todo el mundo. Aunque los aspectos específicos del funcionamiento del proceso de PB varía en función del contexto en el que se lo implementa, la mayoría de los procesos de PB tienen cuatro similitudes básicas: 1) los miembros de la comunidad identifican ideas de gastos; 2) los delegados son seleccionados para desarrollar propuestas de gastos sobre la base de esas ideas; 3) los residentes votan las propuestas que desean financiar; y 4) el gobierno implementa las propuestas elegidas.
Durante la década de 1990, la PB se diseminó en Brasil y toda América Latina. Actualmente, se pueden encontrar ejemplos de elaboración participativa de presupuestos en todas las regiones del mundo, entre ellas, Asia Central, Europa y Medio Oriente. A medida que el uso de la PB se expandió, se lo ha adaptado de diferentes maneras. Un ejemplo es incorporar información nueva y tecnologías de la comunicación como manera de ampliar las oportunidades de participación (ver la sección Uso de la tecnología para mejorar la transparencia y la participación de los ciudadanos de este boletín para obtener más información sobre este tema.)
En la República Democrática del Congo, los gobiernos locales de la provincia de South Kivu implementaron la elaboración participativa de presupuestos in 2010. El terreno rural de South Kivu y la infraestructura deficiente hicieron que la participación física fuera un desafío para muchos residentes. Pero la prevalencia de teléfonos celulares brindó los medios para que la gente votara en el proceso de PB. Se usaron mensajes de texto para informarle a la gente acerca de las próximas reuniones de PB, para anunciar resultados de la PB y como medio para que los residentes monitorearan y brindaran sus comentarios sobre los proyectos de PB.
La elaboración participativa de presupuestos no solo se ve diferente en estos contextos diversos, sino que también tiene diferentes funciones. En Brasil y en gran parte de América Latina, fue un medio para traer legitimidad a los regímenes políticos débiles, institucionalizar las prácticas democráticas y paliar la falta de igualdad. Pero la PB también apoyar a instituciones políticas fuertes y revitalizar un sentido de obligación y representación cívica, como es el caso del reciente experimento con PB de la ciudad de Nueva York. En dos ciudades cercanas a Milán, Italia, la PB contribuyó a generar cambios políticos fundamentales y eliminar la corrupción.
Existen también diferentes modelos de PB, cada uno con normas y procesos relativamente diferentes. Usar los diferentes modelos y métodos ha ampliado nuestro conocimiento de los posibles impactos sobre la PB. Además de tener resultados demostrables y medibles sobre la movilización de los fondos públicos para servicios para los pobres, la elaboración participativa de presupuestos también se ha relacionado con un mayor cumplimiento con los impuestos, más demandas de transparencia y mayor acceso a información presupuestaria y vigilancia.
Sin embargo, no todas las instancias de la PB son igualmente exitosas. Existen muchas variables que se deben considerar cuando se evalúa el impacto de los diferentes casos. Estos pueden incluir el nivel y los mecanismos de participación, la accesibilidad de la información, el conocimiento de las oportunidades para participar, el contexto político y los factores socioeconómicos prevalecientes. Hay una literatura extensa y creciente respecto de los beneficios y desafíos de la PB. El Blog de presupuestos abiertos del IBP destacó recientemente publicaciones sobre iniciativas de elaboración participativa de presupuestos en Perú, Kirguistán y Kenia. Aunque aún hay muchas lecciones por aprender acerca de cómo se puede usar la PB en diferentes contextos, es ciertamente un paso positivo hacia una mayor participación ciudadana en el proceso presupuestario y una influencia en cómo se gastan los fondos públicos.
Si desea obtener más información y recursos sobre la PB, visite el grupo de Facebook de elaboración participativa de presupuestos o envíe un correo electrónico a [email protected].
La participación cívica se ve realzada por la tecnología de la comunicación de la información
Presupuesto Ciudadano: Un simulador de presupuesto en línea que demuestra un compromiso con la participación cívica, por Ellie Marshall, Open North
Open North es una organización canadiense sin fines de lucro que crea herramientas y servicios en línea para aumentar el acceso a información gubernamental y mejorar la participación cívica. El «gobierno abierto» requiere que los ciudadanos tengan acceso a procesos de toma de decisiones del gobierno y el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas y abordar los problemas que afrontan sus comunidades. Teniendo esto en cuenta, Open North desarrolló el Presupuesto Ciudadano, un simulador de presupuestos en línea que pone a los residentes en el lugar de los funcionarios electos y los administradores públicos para crear sus propias propuestas presupuestarias equilibradas y realistas.
Desarrollado en 2011, el Presupuesto Ciudadano presta servicio a ocho municipalidades de América del Norte tanto como plataforma de consulta presupuestaria como herramienta de comunicaciones. Cada consulta al Presupuesto Ciudadano comienza con un mensaje introductorio del intendente de la municipalidad, seguido de detalles e infográficos sobre cómo se asignan el dinero dentro del presupuesto ciudadano. Los residentes tienen la oportunidad de manipular el presupuesto para expresar sus prioridades y profundizar su comprensión. Los participantes tienen la oportunidad de agregar, quitar, aumentar o disminuir los presupuestos de entre 10 y 30 programas y servicios. El resultado de sus opciones se reflejan en el equilibrio del presupuesto en tiempo real, que indica si están operando con un déficit o con un excedente.
El ejercicio les permite a los residentes tener una mejor apreciación de los difíciles compromisos que los administradores afrontan cada año, una perspectiva que es más difícil de transmitir en una presentación tradicional o audiencia pública. Aunque, a diferencia de la elaboración participativa de presupuestos, los resultados de la consulta al presupuesto ciudadano no son vinculantes, cada municipalidad ha usado hasta el momento los aportes de las respuestas sobre la formación del presupuesto del próximo año. Por ejemplo, en 2012, con el aporte de 700 residentes, el municipio Plateau Mont-Royal de Montreal, Quebec, desarrolló una estrategia para aumentar los ingresos sin perder apoyo político. Cuando se les dio la opción de imponer un impuesto local general, solo el 31 por ciento de los encuestados estuvo de acuerdo. Sin embargo, cuando se les pidió que crearan un impuesto local para proyectos específicos, el apoyo se duplicó y llegó al 62 por ciento.
Los simuladores de presupuestos no solo son útiles para los gobiernos que buscan consultar a los electores. Los periódicos como The New York Times y las organizaciones sin fines de lucro como Next 10 han creado simuladores que alientan a los estadounidenses a fijar el déficit en 2010 o reequilibrar el presupuesto de California. Los grupos ambientalistas pueden usar un simulador que también tenga en cuenta el impacto de las decisiones presupuestarias sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Open North desarrolló un Presupuesto Ciudadano como plataforma de fuente abierta para que pudiera ser fácilmente traducida y usada por los grupos que operan en otros países, ya sea para ofrecerla como un servicio a sus gobiernos o para usarla en su trabajo, en un contexto internacional. Open North desea hablar con las organizaciones interesadas en volver a usar este proyecto de fuente abierta y está dispuesta a brindar ayuda técnica y estratégica para garantizar un lanzamiento exitoso.
Si desea obtener más información acerca del Presupuesto Ciudadano y Open North, visite www.citizenbudget.com and www.opennorth.ca.
Uso de la tecnología para mejorar la transparencia y la participación de los ciudadanos, por Alec Simantov, el International Budget Partnership
A pesar de los logros del desarrollo democrático en América Latina en los últimos 20 años, las instituciones democráticas continúan afrontando desafíos en la región. Esto fue más evidente en Brasil, donde las protestas de julio respecto de aumentar las tarifas del transporte público se transformó una protesta popular masiva en la que participaron unos dos millones de brasileros en 100 ciudades.
En el estado de Río Grande del Sur, donde 50.000 personas tomaron las calles de Puerto Alegre, el gobernador respondió iniciando una conversación en Google en la que los manifestantes podrían interactuar en línea con funcionarios estatales y locales. La iniciativa reunió a 500.000 participantes, muchos más que en las protestas callejeras. La iniciativa exitosa destaca el poder de la tecnología de la información y la comunicación (ICT, por sus siglas en inglés) para aumentar el compromiso ciudadano y la transparencia gubernamental.
Brasil es el lugar de nacimiento de la elaboración participativa de presupuestos, y el poder de la tecnología para aumentar la participación ciudadana en ese proceso fue destacada recientemente en «Smart Governance in Latin America: How Technology Can Boost Transparency and Citizen Engagement” (Gobernanza inteligente en América Latina: de qué manera la tecnología aumenta la transparencia y la participación ciudadana), un evento que se llevó a cabo en Washington, D.C., en el International Republican Institute –una organización sin fines de lucro que desarrolla partidos políticos, instituciones cívicas, elecciones abiertas, la gobernanza democrática y el estado de derecho. Tiago Peixoto, un especialista en gobierno abierto del Banco Mundial, analizó los casos de las ciudades brasileras de Ipatinga, Belo Horizonte y Río Grande del Sur, donde la ICT ha ayudado a aumentar la participación ciudadana, especialmente entre los pobres.
Movilizar a los ciudadanos en el proceso de elaboración participativa de presupuestos es fundamental, y, en Ipatinga, el uso de los mensajes de texto (o SMS) y las llamadas telefónicas aumentó la participación en un 30 por ciento entre los residentes. En una encuesta de seguimiento, el 55 por ciento de los encuestados manifestó que estaban motivados por la campaña de SMS y llamadas más que por el método de encuestas por correo tradicional. En Belo Horizonte, el gobierno de la ciudad coordinó una campaña de elaboración participativa de presupuestos con votación electrónica. La ciudad aumentó los puntos de acceso a Internet en toda la ciudad y utilizó iglesias, centros comunitarios y socios privados, con lo cual crearon 178 centros de votación electrónica con personal capacitado. El gobierno también despachó autobuses con conexiones móviles a Internet (o WiFi) a áreas con poca o nada de conectividad a Internet. Como resultado, 173.000 personas participaron en la iniciativa, lo que representó un 10 por ciento de los ciudadanos y un 18 por ciento de los votantes elegibles. Las tasas más altas de concurrencia se registraron en las áreas más pobres. El costo total de la campaña presupuestaria fue de USD 11 millones. En comparación, una campaña presupuestaria tradicional anterior que usó encuestas impresas por correo tradicional sin tecnología digital tuvo un costo de USD 43 millones y reunió la participación de solo un 1,5 por ciento de los ciudadanos.
En Río Grande del Sur, una campaña estatal que usó SMS, llamadas telefónicas, autobuses con WiFi y votación tradicional en papel reunió 1,2 millones de participantes en 36 horas. La campaña también encuestó a los residentes respecto de si hubieran participado o no sin la opción de Internet. Una cifra asombrosa del 63 por ciento manifestó que no hubiera participado si no hubiera existido la votación a través de Internet, y un 66 por ciento manifestó que habían compartido información acerca de la campaña en las redes sociales y habían invitado a otras personas a participar.
Emplear la ICT para la elaboración participativa de presupuestos marca una diferencia. Tales tecnologías pueden reducir la carga y el costo de la participación para los ciudadanos, en especial, para los pobres. Además, la ICT motiva a la gente a utilizar el poder de Internet y las redes sociales para aumentar el alcance de las campañas participativas. Sin embargo, la gobernanza inteligente se trata, en última instancia, de buena gobernanza. Es fundamental establecer los pilares de una buena gobernanza, es decir, transparencia, participación, rendición de cuentas y estado de derecho, para poder usar eficazmente la ICT.
Si desea obtener más información acerca del evento y verlo en YouTube, haga clic aquí.
Desarrollos de la sociedad civil:
Realización de investigación presupuestaria específica de sectores: una guía, por Erica Coetzee, Fundación Accountability & Transparency for Human Rights (AT4HR)
La guía publicada recientemente, Conducting a Survey on Budget Transparency and Human Rights (Realización de una encuesta sobre la transparencia presupuestaria y los derechos humanos), explora la manera en la que se debe diseñar y conducir investigación basada en encuestas sobre la transparencia presupuestaria en un sector dado o que pertenece a problemas de derechos humanos específicos. Publicada en colaboración con la organización de la sociedad civil sueca, Fundación Accountability & Transparency for Human Rights, Save the Children y el IBP, la guía usa las experiencias de AT4HR respecto de la compleción de un estudio de la transparencia presupuestaria para la nutrición infantil como punto de partida para analizar ciertas consideraciones prácticas y realizar investigación de este tipo.
Muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC) centran su trabajo presupuestario en ciertos sectores o en las implementación de iniciativas públicas para concretar derechos humanos específicos. Una dificultad común que deben superar es acceder a información presupuestaria detallada y lo suficientemente actualizada como para monitorear eficazmente las áreas que han elegido. Abogar por el acceso público a información presupuestaria específica del sector más útil presenta sus propios desafíos, entre otros, la necesidad de que las OSC sean claras respecto de qué tipo de información necesitan exactamente, qué tipo de información ya está disponible y dónde están las brechas de transparencia más importantes. Si estos desafíos son relevantes para usted o su organización, esta guía podría ser útil para diseñar su propio proyecto de investigación de la transparencia presupuestaria, y brinda variaciones que se deben considerar en su propio contexto.
Viste el sitio web de AT4HR para obtener más información acerca de la Guía y el estudio sobre la nutrición infantil.
Del blog del IBP: Los cambios constitucionales presentan oportunidades para la elaboración participativa de presupuestos a nivel nacional en Kenia
Una publicación del Blog de presupuestos abiertos del IBP se centra en un proyecto piloto de elaboración participativa de presupuestos liderado por un socio de la sociedad civil del IBP en Kenia, la National Taxpayers Association. El objetivo del proyecto es mejorar un plan anterior del gobierno para aumentar la participación ciudadana en el monitoreo y la implementación de la prestación de servicios. La publicación examina la metodología, los resultados y los próximos pasos del proyecto.
Reunirse: Usar el monitoreo a nivel comunitario ayuda a mejorar la prestación de servicios en la India, y la sociedad civil y los gobiernos africanos se reúnen en Kenia
El monitoreo de carreteras rurales en la India genera mejoras y les otorga poder a los ciudadanos, por Bidhu Prasad Sahu, Youth for Social Development
En un esfuerzo por promover el crecimiento económico en las áreas rurales, el gobierno de la India hizo inversiones significativas en proyecto de desarrollo de infraestructura, como el Pradhan Mantri Garm Sadak Yojana (PMGSY), un programa nacional que amplía la red de carreteras a los pueblos rurales. En el estado de Odisha, el PMGSY ha afrontado muchos problemas, incluida la corrupción en el proceso de licitación, los materiales de construcción de baja calidad y el mantenimiento inadecuado de carreteras, así como la escasa participación ciudadana y divulgación pública. Esto generó gastos ineficaces y una duración reducida de las carreteras.
Youth for Social Development (YSD), una organización de la sociedad civil local de Berhampur, Odisha, ha trabajado con las comunidades para organizar Equipos de Monitoreo y Auditoría de Ciudadanos (CMAT), que brindan vigilancia a los proyectos de PMGSY. Estos equipos reciben dos días de capacitación áulica y de campo, y se centran en tres cuestiones principales:
- monitoreo de la construcción continua;
- auditoría de carreteras completadas usando equipamiento especializado y mediciones de campo; y
- revisión de contratos para garantizar que los contratistas cumplan con los documentos que deben entregar y las estimaciones de costos.
Cada equipo recibió un conjunto estándar de herramientas, que incluyó el equipamiento necesario para medir las carreteras en construcción así como las que se completaron. Las carreteras luego fueron evaluadas por los equipos y calificadas usando un cuadro de puntajes estandarizado.
Las encuestas conducidas por los CMAT descubrieron que una mayoría de carreteras rurales no alcanzaban ni siquiera el puntaje de calidad media. Estos hallazgos se compartieron con funcionarios públicos, representantes electos a nivel local y estatal, otros grupos de la sociedad civil y los medios, lo que ayudó a crear un entorno de transparencia y rendición de cuentas. Esto alentó la participación ciudadana y la vigilancia de proyectos por parte del gobierno, lo que dio como resultado una mejora de la calidad de los materiales usados, menos corrupción, y mayor transparencia del proceso de licitación y contratación, y condujo a un mejor mantenimiento de las carreteras.
Este método de monitoreo de carreteras, que utiliza solo herramientas y capacitación simple sobre el monitoreo de campo, les brinda poder a los ciudadanos y propiedad sobre las carreteras y otros servicios públicos que prestan servicios y benefician a sus comunidades. La mayor vigilancia por parte de los ciudadanos mejora las asociaciones público-privadas, promueve el uso eficaz de los fondos públicos y crea un sentido de responsabilidad compartida entre las partes interesadas, como las comunidades, las empresas de construcción y los representantes locales electos. El monitoreo basado en la comunidad de las carreteras rurales también es más rentable en comparación con el costoso sistema que usa el Ministerio de Desarrollo Rural.
Cuando los miembros de la comunidad aprenden y usan el conocimiento, las técnicas y las herramientas necesarias para inspeccionar carreteras, ayudan a crear una rendición de cuentas social sustentable, ya que quienes vigilan pueden usar la capacitación y el conjunto de herramientas en el futuro. Las carreteras que unen las comunidades rurales brindan beneficios sociales adicionales, incluido el mayor acceso a servicios de salud y educación, y nuevas oportunidades económicas.
Si desea obtener más información sobre el trabajo de Social Development, visite su sitio web. El informe completo sobre los hallazgos de YSD está disponible aquí.
El poder del monitoreo comunitario para garantizar la prestación de servicios en la India, por el Dr. Nitin Jadhav, SATHI, Maharashtra, India
Un caso reciente que involucró a un médico que derivaba a mujeres embarazadas de un hospital rural público (RH, por sus siglas en inglés) a su consultorio privado y les cobraba en forma ilegal demuestra de qué manera las metodologías de monitoreo de la sociedad civil pueden usarse para asegurar un servicio adecuado ante la ausencia de acciones administrativas para abordar las irregularidades. En esta instancia, un proceso de Monitoreo y planificación comunitaria (CBMP) les permitió a los ciudadanos monitorear activa y regularmente los servicios de salud y asegurar que esos servicios lleguen a quienes estaban orientados, en especial, las zonas rurales pobres.
En la India, existen dos tipos de sistemas de salud: público y privado. Aunque el sistema de salud público está en malas condiciones (p. ej. infraestructura deficiente, falta de recursos humanos, etc.), la mayor parte de la población de las comunidades rurales de grandes zonas de la India, en especial quienes no pueden solventar la atención de la salud ni tienen acceso a hospitales privados, dependen de él. Se espera que cada institución pública brinde atención de la salud gratis o a un costo bajo a los pacientes.
En un área de aproximadamente 40 km fuera de la ciudad de Pune, un reconocido médico trabajaba en un hospital rural y también en su propio hospital privado en otra ciudad cercana. Una resolución del gobierno les prohíbe a los médicos que están designados en un hospital rural y en centros de salud públicos de alto nivel tener consultorios privados. La razón es que los médicos deberían poder brindar un servicio eficaz y dedicar tiempo de calidad a los pacientes. Sin embargo, muchos médicos del gobierno continúan teniendo consultorios privados. En un intento por detener esta acción ilegal, se le entregó al gobierno estatal una lista de médicos de áreas de CBMP que continúan teniendo consultorios privados , pero no se han tomado medidas respecto de ellos.En el caso de la ciudad de Pune, el comité de monitoreo local decidió recolectar evidencias concretas para tomar acciones definitivas contra el médico.
El Comité de planificación y monitoreo de nivel de bloque (BMPC), que se formó bajo el proceso de CBMP, tiene la orden de monitorear y resolver problemas relacionados con el funcionamiento de las instituciones de salud pública. Después de una investigación llevada a cabo por el BMPC, se descubrió que el médico había estado derivando mujeres embarazadas que se habían registrado en el hospital rural a su hospital privado, donde les cobraba Rs. 5.000 (aproximadamente USD 75) para partos normales y Rs. 18.000 para cesáreas (aproximadamente USD 271). La práctica ilegal del médico fue identificada por el BMPC durante la recopilación de datos, como parte del proceso de CBMP. En forma subsiguiente, el BMPC enfrentó al médico, que prometió detener las derivaciones y tarifas ilegales. Sin embargo, luego se descubrió que había continuado con su consultorio privado y aún les cobraba ilegalmente a los pacientes.
Para tomar más medidas para obligar al médico a dejar de tener su consultorio privado, los miembros de BMPC decidieron visitar los pueblos y reunirse con quienes le habían realizado pagos al médico. En total, se identificaron 55 casos en 12 lugareños entrevistados. Sobre la base de estas evidencias, el problema se planteó ante el Jan-Sunwai de nivel de distrito. Jan-Sunwai es una plataforma para que los ciudadanos envíen sus comentarios a los proveedores de cuidado de la salud, presenten casos de negación de servicios de salud e intenten resolver problemas pendientes. Como parte de un seguimiento de Jan-Sunwai, el BMPC concluyó que, a pesar del diálogo continuo con el médico, había continuado cobrándoles ilegalmente a los pacientes. El comité decidió que el médico debería reembolsar el dinero, a lo cual accedió. Hasta el momento, devolvió Rs. 38.000 (aproximadamente USD 573). Se decidió que el dinero se le entregara directamente a los pacientes, a fin de ayudarlos a tomar conciencia de sus derechos. El médico también ha declarado que ya no cobrará tarifas ilegales y solo trabajará para el hospital rural.
Aunque esta acción ejemplifica la eficacia de los comités de monitoreo y planificación, en especial, el rol proactivo de los representantes electos de esos comités, también destaca la falta continua de control de los consultorios privados ilegales de los médicos del sistema de salud pública por parte de dicho sistema en el estado de Maharashtra. Sin embargo, este caso es un ejemplo eficaz de la manera en la que la comunidad local recibió poder para actuar y generar cambios positivos cuando el gobierno no podía, o no lo hubiera hecho.
El «Día de la Transparencia» en CABRI reúne a la sociedad civil y el gobierno para analizar la transparencia presupuestaria y la participación del público, por Elena Mondo, el International Budget Partnership
A fines de agosto, la sociedad civil y los representantes del gobierno de todo el continente africano se congregaron en la reunión anual de la Collaborative Africa Budget Reform Initiative (CABRI, Iniciativa de colaboración en materia de reforma presupuestaria para África), en Kenia. La reunión propició un foro de debates sobre los «Enlaces faltantes en las reformas de la Gestión Financiera Pública (PFM, por sus siglas en inglés)». Como parte de esta reunión, el IBP organizó conjuntamente un debate de un día sobre la «Transparencia presupuestaria y la participación ciudadana en el continente africano: desafíos, incentivos y buenas prácticas emergentes». La reunión sirvió como oportunidad para presentar los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2012, analizar los incentivos y desafíos clave para los gobiernos a fin de mejorar la transparencia presupuestaria, y compartir prácticas buenas e innovadoras de transparencia presupuestarias y participación pública.
La Encuesta de Presupuesto Abierto del IBP es la medición bianual de la transparencia presupuestaria, la participación y la rendición de cuentas en todo el mundo. El Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas en inglés) usa la información de la Encuesta y le asigna un puntaje de 0 a 100 a cada país según la información que pone a disposición del público durante el proceso presupuestario. El evento constituyó una oportunidad para que los participantes se centraran no solo en los puntajes del OBI 2012, sino también en los elementos de transparencia y participación que la Encuesta usa como indicadores del buen rendimiento de un país. Esto permitió un diálogo abierto entre la sociedad civil y los funcionarios del gobierno. Los puntajes del OBI 2012 del país africano fueron variados, ciertos países como Sudáfrica obtuvieron un muy buen puntaje de 90 (el puntaje promedio del OBI 2012 fue de 43), mientras que otros países brindaron escasa información presupuestaria o ninguna y tuvieron un puntaje mucho más bajo. Se alentó a los asistentes a analizar las buenas prácticas de transparencia y participación, incluidos los cambios que han tenido lugar desde la publicación de la Encuesta 2012 (p. ej. publicación de documentos presupuestarios clave y creación de espacios para la participación pública durante el proceso presupuestario). El representante de Chad ofreció un signo alentador cuando indicó que el país ya había comenzado a implementar reformas para mejorar su puntaje en la próxima Encuesta.
Los debates de la reunión fueron muy interesantes, ya que los representantes de la sociedad civil y el gobierno tuvieron la oportunidad de interactuar tanto en plenarios como en sesiones individuales específicas de países, para resaltar las buenas prácticas emergentes, los incentivos y los desafíos para mejorar la transparencia fiscal en sus países correspondientes. Los ejemplos de colaboración entre la sociedad civil y los funcionarios del gobierno en países como Burkina Faso , Liberia y Malí fueron un signo alentador de una fuerte voluntad política para tomar las medidas necesarias para mejorar la transparencia presupuestaria.
Aunque hubo ciertos debates polémicos acerca de la participación del público en el proceso presupuestario, así como reticencia a abrir sus procesos por parte de los gobiernos que son nuevos en la Encuesta, estos análisis fueron productivos. Los representantes del IBP fueron alentados al ver que los países que habían sido incluidos en ciclos anteriores de la Encuesta estaban más abiertos a trabajar con la sociedad civil y a la idea de transparencia presupuestaria en general. Esto pareciera indicar que la Encuesta es más que solo investigación, es también una herramienta de diálogo que les permite a los gobiernos y la sociedad civil encontrar espacios y oportunidades para analizar, cuestionarse mutuamente y pensar en formas constructivas de avanzar para mejorar la transparencia y la participación pública. Como dijo el representante del gobierno de Liberia: «Aún tenemos un largo camino por recorrer, pero lograremos el objetivo. Lo haremos educando a la gente y haciéndoles comprender que el presupuesto y el gobierno son para ellos».
De nuestro informe anual: lecciones aprendidas sobre el trabajo presupuestario en entornos difíciles
¿Qué estamos aprendiendo sobre la promoción de la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas en países en transición?
El siguiente artículo es uno de los últimos cuatro ensayos de Lecciones aprendidas del Informe Anual 2012 del IBP. Dos de los ensayos aparecieron en la edición de marzo-abril y el tercero apareció en la edición de mayo-junio de este boletín informativo. Puede acceder al informe completo aquí.
Después de las revoluciones de la “primavera árabe” de 2011, el IBP comenzó a trabajar en Egipto y Túnez con la sociedad civil, el gobierno, el sector académico y los medios para establecer un diálogo público sobre la elaboración de presupuestos abiertos. A continuación, enumeramos algunas de las lecciones aprendidas.
El IBP decidió priorizar el trabajo en Egipto y Túnez porque las bases para la transparencia presupuestaria y la rendición de cuentas pueden establecerse tempranamente en una transición. Muchas transiciones políticas comienzan a establecer la estructura de un nuevo sistema presupuestario casi inmediatamente. Una nueva constitución, por ejemplo, probablemente aborde cuestiones de acceso a la información y los papeles de diferentes actores en el proceso presupuestario. De manera similar, un nuevo sistema de gestión financiera puede abordar la distribución de ingresos públicos y establecer responsabilidades para la prestación de servicios en diferentes niveles del gobierno. Es esencial incluir los principios y las prácticas de la elaboración de presupuestos abiertos en estos procesos fundacionales a fin de establecer las raíces de un sistema abierto y receptivo.
A pesar de la importancia de comenzar dicho trabajo a principios de la transición, no es una tarea fácil.
Desarrollar el trabajo presupuestario en los países en transición requiere una estrategia variada y flexible. Las transiciones políticas de autocracias a democracias son impredecibles e irregulares. Aunque los principales actores presupuestarios son similares en diferentes contextos, cada transición sigue un camino diferente y requiere una respuesta flexible y calibrada.
Cuando comenzamos, creíamos que la sociedad civil era mucho más fuerte en Egipto que en Túnez. Pero estas diferencias han resultado ser más pequeñas que las que anticipábamos originalmente: la sociedad civil de cada país tiene diferentes fortalezas y debilidades. Además, la sociedad civil tiene poca experiencia en materia de presupuesto. Tampoco estaba claro si los nuevos gobiernos serían más abiertos que sus predecesores para colaborar con la sociedad civil en cuestiones de presupuesto. Aunque el gobierno de Egipto continúa publicando documentos presupuestarios en línea, notamos que el Ministerio de Finanzas de Túnez está más abierto a permitir la participación de la sociedad civil que su contraparte egipcia. En el comienzo, creíamos que el proceso constitucional de Egipto se estancaría, mientras que un proceso más inclusivo sostendría la creación de la constitución en Túnez. Pero, actualmente, se ha aprobado una Constitución muy criticada en Egipto, mientras que el proceso en Túnez es menospreciado por considerarse lento. El punto es que las situaciones de ambos países son complejas y fluidas, mucho más de lo que nuestra evaluación original podía diagnosticar.
Nuestra estrategia ya ha cambiado varias veces y es probable que continúe haciéndolo. Descubrimos que es fundamental llevar a cabo una evaluación nacional sólida y profunda, pero esta debe complementarse con la capacidad de evaluar y responder a los cambios en el ambiente. Una buena respuesta es equilibrar la estrategia a mediano plazo con el oportunismo, y tener personal local conocedor que pueda interpretar rápidamente el contexto en constante cambio.
Mejorar los sistemas presupuestarios y la habilidad de las partes involucradas de participar en los procesos presupuestarios lleva tiempo. Las evidencias de Sudáfrica, Brasil y otros lugares muestran que las transiciones, aunque sean un desafío, pueden catalizar mejoras importantes en la transparencia presupuestaria, siempre que exista voluntad política. Pero, incluso con una voluntad política sustancial, les llevó 15 a 20 años a Sudáfrica y Brasil crear sistemas presupuestarios sólidos y abiertos (y aún persisten algunas brechas importantes).
Las transiciones a sistemas presupuestarios abiertos en Egipto y Túnez requerirán bastante tiempo y esfuerzo. Solo tendrán éxito si quienes respaldan este proceso, y quienes participan directamente, tienen un horizonte de tiempo prolongado. Desde el punto de vista de los donantes, el impacto sostenido es poco probable si no se les brinda apoyo de largo plazo al gobierno y a la sociedad civil. Los actores externos deben mantener prioridades coherentes, incluso aunque las estrategias cambien con frecuencia.
Desde el punto de vista de la sociedad civil, para establecer pericia técnica y credibilidad, se requieren esfuerzos sostenidos para crear capacidad organizativa. Existe un tendencia entendible de que las OSC locales confíen en consultores para administrar la carga de trabajo en aumento. Aunque esto puede ayudar a la organización con sus necesidades inmediatas, la estrategia no puede crear capacidad especializada dentro de la organización, una condición esencial para que el trabajo presupuestario sea eficaz y de largo plazo en cualquier entorno.
La sociedad civil y otros actores afrontan oportunidades y prioridades que compiten durante las transiciones. Muchas veces, las transiciones implican mucha energía y expectativas. Hay mucho que lograr, y no siempre está claro que la elaboración de presupuestos abiertos debería ser la prioridad, por ejemplo, cuando la seguridad personal es aún un problema. Dado que el proceso de transición avanza de manera irregular, el entusiasmo de los actores nacionales para la reforma presupuestaria aumentará y disminuirá. Esto puede resultar frustrante para una organización externa comprometida a apoyar la capacidad local, pero, en realidad, no existe ninguna otra opción eficaz más que ser receptivo a este proceso y establecer objetivos adecuadamente.
Entonces, ¿cómo se puede promover la elaboración de presupuestos abiertos en entornos difíciles de transición?
- La estrategia más importante es escuchar a los socios locales. Si existe una demanda local fuerte para dedicarse a preguntas sobre la elaboración de presupuestos abiertos, entonces, seguramente habrá una manera de comenzar a establecer las bases para un trabajo presupuestario eficaz. Sin entusiasmo local, los mejores planes de las instituciones externas seguramente colapsarán.
- Trabajar en materia de presupuestos puede parecer una tarea secreta en el contexto de una transición competitiva. Para obtener fuerza, es necesario conectar el trabajo presupuestario con el trabajo central de las OSC. Egipto y Túnez son ejemplos de países en los que había mucha desconformidad con ciertos servicios básicos y corrupción, los cuales son problemas que ofrecen vínculos fáciles con cuestiones presupuestarias para proyectos iniciales.
- En lo que respecta a crear habilidades, puede ser más eficaz identificar el objetivo de un grupo en un área específica y diseñar un proyecto en torno a él que incluya trabajo presupuestario. Proveer subsidios para pequeños proyectos de aprendizaje que están fuertemente conectados con el trabajo existente de los activistas puede ayudarlos a aprender haciendo, una estrategia que el IBP ha visto funcionar bien en otros contextos. Aunque el IBP prefiere financiamiento central de largo plazo para crear capacidad en las OSC, y tal financiamiento se requiere eventualmente en los países en transición, las transiciones tempranas son una excepción a esta regla debido a la necesidad de flexibilidad y adaptación.
- En las transiciones, las asociaciones entre las OSC y entre las OSC y otras partes involucradas de las finanzas públicas son esenciales para establecer el diálogo entre distritos electorales y ayudar a superar la falta de confianza que existe entre los gobiernos y los ciudadanos y las OSC. Trabajar con diferentes partes involucradas puede llevar más tiempo al principio, pero puede establecer la confianza que se necesita para sostener el cambio.
- Mucho de lo anterior sugiere que los donantes y los intermediarios, como el IBP, deben ser flexibles respecto de mantener socios en las estrategias y los resultados, ya que es difícil predecir tanto las oportunidades como los desafíos que surgirán. Esto no quiere decir que el planeamiento estratégico no es importante, pero debería haber espacio tanto para el oportunismo como para las correcciones durante el proceso cuando los donantes y los socios estén de acuerdo en que existe la necesidad.
Publicaciones
La Iniciativa de Colaboración Estratégica del IBP desarrolló un innovador paquete de apoyo integral y sostenido al trabajo presupuestario de la sociedad civil en 18 países. Un componente clave de la Iniciativa de Colaboración Estratégica fue su Programa de aprendizaje, que buscaba documentar el impacto del análisis presupuestario de las OSC y el activismo sobre las políticas y la implementación del presupuesto. El Programa de aprendizaje ha conducido diferentes estudios profundos de casos de campañas presupuestarias anteriores de la sociedad civil y, al mismo tiempo, involucró a los investigadores en campañas actuales. Los resultados de estos estudios de caso «en tiempo real» ya están disponibles. Siguiendo las campañas a medida que sucedían, el IBP pudo evitar que se elija selectivamente y amplió en gran medida nuestro conocimiento acerca de lo que funciona, cuándo y bajo qué condiciones, y lo que no funciona. Los nuevos estudios de casos de impacto están disponibles en la página de Internet del IBP.
- Brasil: socavar el muro de políticas del BNDES
- México: de la investigación al activismo en materia de salud
- Tanzania: proteger el derecho a la educación de calidad
- Sudáfrica: mejorar los presupuestos de salud cuando se dan las oportunidades
Más artículos sobre el tema: Artículos tomados del mundo académico y publicaciones profesionales sobre cuestiones presupuestarias y la participación de la sociedad civil en la elaboración pública de presupuestos
Un estudio reciente titulado “Citizen Participation and Local Democracy in Zimbabwean Local Government System” (Participación ciudadana y democracia local en el sistema gubernamental local de Zimbabue) publicado en el Journal of Humanitarian and Social Science explora la literatura relacionada con la dinámica y las vías usadas por los gobiernos locales de Zimbabue para hacer participar a los ciudadanos y promover la democracia.
El autor del estudio “Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives” (Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso presupuestario: una evaluación de iniciativas recientes) revisa las iniciativas de transparencia y la rendición de cuentas (TAI, por sus siglas en inglés= relacionadas con el presupuesto para evaluar su impacto. El autor detalla un conjunto coherente de factores que están presentes en TAI exitosas, que incluyen la construcción de alianzas entre las partes interesadas, la producción de información legítima, el otorgamiento de poder legal y el apoyo internacional. El estudio también destaca el trabajo vital del IBP en el trabajo presupuestario internacional y las contribuciones del Índice de Presupuesto Abierto a una mayor transparencia y acceso a la información. El artículo es parte de una edición especial de la Revisión de políticas de desarrollo titulada «The Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives» (El impacto y la eficacia de las iniciativas de transparencia y rendición de cuentas).
Un artículo publicado recientemente en la serie PREMnotes del Banco Mundial, “Public Participation in the Budget Process in the Republic of Korea” (Participación del público en el proceso presupuestario de la República de Corea), busca explicar la razón por la cual Corea del Sur tiene un puntaje tan alto en las mediciones de participación de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2012 y es marginal en cuanto a la provisión de oportunidades para la participación del público en cuestiones presupuestarias cuando se lo compara con otros países. Los autores destacan los mecanismos particulares de participación del público en Corea del Sur que surgieron como consecuencia del proceso de democratización del país en la década de 1980, y la manera en la que contribuyen con el proceso presupuestario del país y las políticas fiscales.
«The Effects of Participatory Budgeting on Municipal Expenditures and Infant Mortality in Brazil» (Los efectos de la elaboración participativa de presupuestos sobre los gastos municipales), un estudio publicado en World Development, investiga si el uso de la elaboración participativa de presupuestos en las municipalidades brasileras entre 1990 y 2004 afectó el patrón de gastos municipales y tuvo algún impacto en las condiciones de vida.
Según los autores del estudio titulado “Determinants of Central Government Budget Disclosure: An International Comparative Analysis” (Determinantes de la divulgación de presupuestos por parte del gobierno central: un análisis comparativo internacional), el uso de Internet, los niveles de educación, el tamaño relativo del gobierno central, el excedente de presupuesto, la cultura administrativa, la competencia política y la ideología de los funcionarios son los principales determinantes de la divulgación de presupuestos por parte de los gobiernos centrales. Los autores elaboraron indicadores de divulgación del presupuesto para 93 países sobre la base del cuestionario de la Encuesta de Presupuesto Abierto del IBP.
Próximos eventos
¡La semana de la transparencia comienza el 24 de octubre!
Publish What You Fund, una campaña global para la transparencia de la ayuda, publicará su Índice de transparencia de la ayuda 2013 en Washington, D.C. el 24 de octubre. El Índice mide el nivel de transparencia en los fondos de donantes de diferentes organizaciones de ayuda de todo el mundo. El lanzamiento será el comienzo de una semana de eventos globales que se centran en la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza. La semana culminará con la Cumbre anual de la Sociedad de Gobierno Abierto que se llevará a cabo en Londres entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Visite la página de Internet de Publish What You Fund para obtener más información.
Newsletter 73 – French
Dans ce numéro: Budgétisation participative, Budget des citoyens, la technologie pour améliorer la participation, Recherche budgétaire, le Blog de l’IBP, Le Projet des routes en Inde, Surveillance de la prestation de service, Journée de la transparence, Pays en transition, les publications de l’IBP, Sur le terrain, Événements et offres d’emploi
La budgétisation participative commence à faire sentir ses effets dans le monde
La budgétisation participative dans le monde
L’engagement civique profite de la technologie de l’information et des communications
Utiliser la technologie pour améliorer la transparence et la participation citoyenne
Développements de la société civile
Mener des travaux de recherche budgétaire par secteurs spécifiques : Un guide
Un front commun : La surveillance communautaire contribue à améliorer la prestation de services en Inde et la société civile et les gouvernements africains se réunissent au Kenya
La surveillance des routes rurales en Inde apporte des améliorations et responsabilise les citoyens
Le pouvoir de la surveillance communautaire pour assurer la prestation de services en Inde
Tiré de notre rapport annuel : Enseignements tirés sur travail budgétaire dans des environnements difficiles
Publications
Autres lectures sur le terrain
Prochains évènements et offres d’emploi
La semaine de la transparence commence le 24 octobre !
La budgétisation participative commence à faire sentir ses effets dans le monde
La budgétisation participative dans le monde, par Jay Colburn, International Budget Partnership
La participation du public à la prise de décision budgétaire peut se produire sous de nombreuses formes différentes. La budgétisation participative (BP) est un processus de plus en plus populaire dans lequel le public est directement impliqué dans la prise de décisions budgétaires, le plus souvent au niveau local. L’implication des membres de la communauté consiste généralement à identifier et à hiérarchiser les besoins de la communauté, puis à voter les dépenses consacrées à des projets spécifiques.
La BP a été mise en place la première fois à Porto Alegre au Brésil en 1989, une réforme novatrice pour lutter contre les inégalités graves existantes dans la ville. Depuis, elle se répand dans le monde. Bien que les détails sur le fonctionnement du processus de BP varie selon le contexte dans lequel il est mis en œuvre, la plupart des processus de BP ont quatre similitudes fondamentales : 1) les membres de la communauté identifient des idées de dépenses ; 2) des délégués sont sélectionnés pour élaborer des propositions de dépenses sur la base de ces idées ; 3) les citoyens votent sur les propositions à financer ; et 4) le gouvernement met en œuvre les propositions retenues.
Au cours des années 1990, le BP s’est répandue au Brésil et dans toute l’Amérique latine. Des exemples de budgétisation participative peuvent être trouvés dans chaque région du monde, notamment l’Asie centrale, l’Europe et le Moyen-Orient. Sachant que l’utilisation de BP a augmenté, elle a été adaptée de différentes façons. Un exemple consiste à intégrer les nouvelles technologies de l’information et des communications comme un moyen d’élargir les possibilités de participation (lire l’article Utiliser la technologie pour améliorer la transparence et la participation citoyenne dans ce bulletin pour en savoir plus sur ce thème.)
En République démocratique du Congo les gouvernements locaux de la province du Sud-Kivu ont mis en œuvre la budgétisation participative en 2010. La participation citoyenne est un défi pour de nombreux habitants du Sud-Kiwu en raison de la nature rurale de la région et de l’insuffisance des infrastructures. Mais la prévalence des téléphones portables a fourni les moyens aux citoyens de voter pour le processus de BP. Des SMS ont été utilisés pour informer les citoyens des prochaines réunions sur la BP, annoncer les résultats de la BP, et comme moyen pour les résidents de surveiller et de fournir une rétroaction sur les projets de BP.
Non seulement a budgétisation participative est différentes dans ces contextes variés, mais elle peut également avoir des fonctions différentes. Au Brésil et dans une grande partie de l’Amérique latine, la BP a été un moyen de donner une légitimité à des régimes politiques faibles, d’institutionnaliser les pratiques démocratiques et d’atténuer les inégalités. Mais la BP peut également soutenir des institutions politiques déjà fortes et promouvoir le sens du devoir et de l’organisation, comme dans le cas de la récente expérience de la ville de New York avec la BP. Dans deux villes proches de Milan, Italie, la BP a contribué à des changements politiques fondamentaux et à faire reculer la corruption.
Un certain nombre de différents modèles de BP ont également été développés, chacun avec des règles et des processus légèrement différents. L’utilisation de différents modèles et méthodes a permis d’élargir nos connaissances sur les impacts potentiels de la BP. En plus d’avoir des résultats tangibles et mesurables sur la mobilisation des fonds publics pour les services destinés aux pauvres, la budgétisation participative a également été liée à une plus grande discipline fiscale, à des demandes accrues de transparence, et à un meilleur accès à l’information et la supervision budgétaires.
Cependant, tous les cas de PB n’ont pas autant de succès. De nombreuses variables doivent être considérées pour mesurer l’impact des différents cas. Ceux-ci peuvent inclure le niveau et les mécanismes de participation, l’accessibilité de l’information, la connaissance des possibilités de participation, le contexte politique et les facteurs socio-économiques prévalents. Il existe une imposante littérature sur les avantages et les défis de la BP. Le Blog de l’IBP sur les budgets ouverts a récemment postés des articles sur les initiatives de budgétisation participative au Pérou, au Kyrghyzystan, et au Kenya. Même s’il existe encore de nombreux enseignements à tirer sur l’utilisation de la BP dans différent contextes, il s’agit certainement d’une étape positive vers une plus grande participation des citoyens dans le processus budgétaire et une plus grande influence sur la façon dont les fonds publics sont dépensés.
Pour plus d’informations et de ressources sur la BP, veuillez consulter le groupe Facebook sur la budgétisation participative ou envoyer un courriel à [email protected].
L’engagement civique profite de la technologie de l’information et des communications
Budget des citoyens : Un simulateur budgétaire en ligne qui démontre un engagement envers l’engagement civique, par Ellie Marshall, Open North
Open North est un organisme canadien sans but lucratif qui crée des outils et services en ligne pour accroître l’accès à l’information gouvernementale et améliorer l’engagement civique. Un « gouvernement transparent » exige que les citoyens aient accès aux processus décisionnels du gouvernement et disposent des connaissances nécessaires pour faire des choix éclairés pour résoudre les problèmes rencontrés par leurs communautés. C’est dans cette optique qu’Open North a développé le Budget des citoyens, un simulateur budgétaire en ligne qui met les résidents dans la peau des élus et des administrateurs publics pour créer leurs propres propositions budgétaires équilibrées et réalistes.
Mis au point en 2011, le budget des citoyens sert à huit municipalités nord-américaines de plateforme de consultation sur le budget et d’outil de communication. Chaque consultation sur le budget des citoyens commence par un message d’introduction du conseil municipal ou du maire de la commune, suivi par des détails succincts et des infographies sur la façon dont les deniers publics sont alloués dans le budget de la ville. Les résidents sont ensuite inviter à manipuler le budget pour exprimer leurs priorités et approfondir leur compréhension. Les participants ont la possibilité d’ajouter, de supprimer, d’augmenter ou de diminuer les budgets de 10-30 programmes et services. Le résultat de leurs choix sont illustrés dans le solde budgét aire en temps réel, indiquant s’ils fonctionnent avec un déficit ou un excédent.
L’exercice donne aux résidents une meilleure appréciation des compromis difficiles que les administrateurs doivent affronter chaque année, une perspective qui est plus difficile à transmettre lors d’une présentation traditionnelle ou d’une audience publique. Pourtant, contrairement à la budgétisation participative, les résultats d’une consultation sur le budget des citoyens ne sont pas contraignants, chaque municipalité a jusqu’à présent utilisé les contributions des citoyens pour élaborer le budget de l’année suivante. Par exemple, en 2012, les réponses de plus de 700 habitants ont permis à la municipalité du Plateau Mont-Royal de Montréal, au Québec, ont permis d’appliquer une stratégie pour augmenter les recettes sans perdre de soutien politique. Lorsqu’on leur donne la possibilité d’imposer une taxe locale générale, seulement 31 pour cent des répondants sont d’accord. En revanche, lorsqu’on leur pose la question de la création d’une taxe locale consacrée à des projets spécifiques, le soutien double pour atteindre 62 pour cent.
Les simulateurs budgétaires ne sont pas seulement utiles aux gouvernements qui cherchent à consulter les électeurs. Des journaux comme le New York Times et des organisations à but non lucratif telles que Next 10 ont créé des simulateurs pédagogiques encourageant les Américains à fixer le déficit en 2010 ou à rééquilibrer le budget de la Californie. Les groupes environnementaux peuvent utiliser un simulateur qui prend également en compte l’impact des décisions budgétaires sur les émissions de gaz à effet de serre. Open North a développé un Budget des citoyens comme une plateforme source ouverte permettant à des groupes œuvrant dans d’autres pays de l’interpréter et de la réutiliser facilement, que ce soit pour l’offrir comme un service à leurs gouvernements ou pour la réutiliser dans un contexte éducatif dans le cadre de leur travail. Open North souhaite parler aux organisations qui s’intéressent à la réutilisation de ce projet de source ouverte et propose une assistance technique et stratégique pour assurer un lancement réussi.
Pour plus d’informations sur le Budget des citoyens et Open North, veuillez consulter www.citizenbudget.com et www.opennorth.ca.
Utiliser la technologie pour améliorer la transparence et la participation citoyenne, par Alec Simantov, International Budget Partnership
Malgré des progrès considérables dans le développement démocratique en Amérique latine au cours des 20 dernières années, les institutions démocratiques continuent à relever des défis dans la région. Cela est particulièrement évident au Brésil, où les manifestations du mois de juillet sur la hausse des tarifs des transports en commun se sont transformées en un mouvement de protestation populaire massif, impliquant quelques deux millions de Brésiliens dans 100 villes.
Dans l’État du Rio Grande do Sul, où 50 000 personnes sont descendues dans les rues de Porto Alegre, le gouverneur de l’État a répondu en lançant un lieu de rencontre sur Google où les manifestants pouvaient interagir en ligne avec des fonctionnaires locaux et nationaux. L’initiative a réuni 500 000 participants, dépassant de loin le nombre de protestataires dans les rues. La réussite de cette initiative met en évidence la puissance des technologies de l’information et des communications (TIC) pour stimuler l’engagement des citoyens et la transparence du gouvernement.
Le Brésil est le berceau de la budgétisation participative et la puissance de la technologie pour accroître la participation des citoyens dans ce processus a été mise en évidence récemment dans la manifestation « Smart gouvernance in Latin America: How Technology Can Boost Transparency and Citizen Engagement », un évènement qui s’est tenu à Washington, D.C., à l’International Republican Institute — une organisation à but non lucratif qui travaille sur le développement des partis politiques, des institutions civiles, de la transparence des élections, de la gouvernance démocratique et de l’État de droit. Tiago Peixoto, un spécialiste de la transparence gouvernementale à la Banque mondiale, s’est penché sur les cas des villes brésiliennes Ipatinga, Belo Horizonte et Rio Grande do Sul, où les TIC ont contribué à accroître la participation des citoyens, en particulier parmi les pauvres.
La mobilisation des citoyens dans le processus de budgétisation participative est cruciale, et à Ipatinga l’utilisation de SMS (ou de messages texte) et d’appels téléphoniques a suscité une hausse de 30 pour cent de la participation chez les habitants. Dans une enquête de suivi, 55 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils étaient plus motivés par les SMS et la campagne d’appel que par la méthode d’enquête traditionnelle par courrier. À Belo Horizonte, le gouvernement de la ville a coordonné une campagne participative électronique avec le vote électronique. La ville a augmenté les points d’accès à Internet dans toute la ville en utilisant des églises, des centres communautaires et des partenaires privés avec la création de 178 centres de vote électronique avec un personnel qualifié. Le gouvernement a également dépêché des bus dotés de connexions Internet mobiles (ou WiFi) dans les zones avec peu ou pas de connexion Internet. En conséquence, 173 000 personnes ont participé à l’initiative, représentant 10 pour cent des citoyens de la ville et 18 pour cent des électeurs admissibles. Les taux de participation les plus élevés se trouvaient dans les zones les plus pauvres. Le coût total de la campagne budgétaire s’est élevé à 11 millions de dollars. En comparaison, une campagne budgétaire traditionnelle précédente qui avait utilisé des enquêtes postales sous format papier sans technologie numérique avait coûté 43 millions de dollars avec une participation de seulement 1,5 pour cent des citoyens.
À Rio Grande do Sul, une campagne au niveau de l’État utilisant des SMS et la technologie téléphonique, ainsi que des bus équipés de WiFi et des bulletins de vote traditionnels a réuni 1,2 millions de participants en 36 heures. La campagne a également demandé aux habitants s’ils auraient participé ou non à la campagne sans l’option de vote par Internet. Un taux étonnant de 63 pour cent des répondants ont déclaré qu’ils n’auraient pas participé à la campagne sans le vote par Internet, et 66 pour cent ont déclaré qu’ils avaient partagé des informations sur la campagne sur les réseaux sociaux en invitant les autres à y participer.
L’emploi des TIC dans les campagnes de budgétisation participative fait toute la différence. Ces technologies peuvent réduire le poids et le coût de la participation des citoyens, en particulier pour les pauvres. En outre, les TIC motivent les citoyens à utiliser la puissance de l’Internet et des réseaux sociaux pour augmenter la portée des campagnes participatives. La gouvernance intelligente est au final une question de bonne gouvernance. Etablir les piliers de la bonne gouvernance : à savoir la transparence, la participation, la responsabilité, l’efficacité et la primauté du droit est primordial avant de pouvoir utiliser les TIC avec efficacité.
Pour plus d’informations sur cet évènement, et pour le voir sur YouTube, veuillez cliquer ici.
Développements de la société civile
Mener des travaux de recherche budgétaire par secteurs spécifiques : Un Guide, par Erica Coetzee, Accountability & Transparency for Human Rights (AT4HR) Foundation
Le Guide récemment publié, Conducting a Survey on Budget Transparency and Human Rights, se penche sur la manière de concevoir et de mener des études par enquêtes sur la transparence budgétaire et les droits de l’homme dans un secteur choisi ou se rapportant à une question spécifique liée aux droits de l’homme. Publié conjointement par une organisation de la société civile suédoise; Accountability & Transparency for Human Rights (AT4HR) Foundation, Save the Children et l’IBP, le guide utilise les expériences d’AT4HR en complétant une étude de la transparence budgétaire pour la nutrition de l’enfant comme tremplin pour discuter de certaines des questions pratiques permettant d’entreprendre des recherches de ce genre.
De nombreuses organisations de la société civile (OSC) concentrent leur travail budgétaire sur certains secteurs ou sur la mise en œuvre d’initiatives publiques pour réaliser des droits de l’homme spécifiques. Elles sont toutes confrontées au problème d’accès à des informations budgétaires détaillées et actualisées pour surveiller leurs domaines choisis de manière efficace. Le plaidoyer pour l’accès du public à des informations budgétaires sectorielles plus utiles s’accompagne de défis précis, notamment la nécessité pour les OSC d’être claires sur le type d’informations dont elles ont besoin, le type d’informations disponibles et les domaines soumis aux lacunes les plus importantes en matière de transparence. Si ces défis sont pertinents pour vous ou votre organisation, ce guide pourrait s’avérer utile pour concevoir votre propre projet de recherche sur la transparence budgétaire, et fournit des facteurs variables à prendre également en compte dans votre propre contexte.
Veuillez consulter le site web d’AT4HR pour plus d’informations sur le Guide et l’étude sur la nutrition de l’enfant.
Le blog de l’IBP : Les changements constitutionnels représentent une fenêtre d’opportunité pour la budgétisation participative au niveau des comtés au Kenya
Un article sur le Blog de l’IBP pour des budgets ouverts met l’accent sur un projet pilote de budgétisation participative mené par le partenaire de la société civile de l’IBP, l’Association nationaledes contribuables au Kenya. L’objectif du projet consiste à améliorer un plan gouvernemental approuvé pour améliorer la participation des citoyens en matière de surveillance de la prestation et de la mise en œuvre des services. L’article se penche sur la méthodologie, les résultats et les prochaines étapes du projet.
Front commun : La surveillance communautaire contribue à améliorer la prestation de services en Inde et la société civile et les gouvernements africains se réunissent au Kenya
La surveillance des routes rurales en Inde apporte des améliorations et responsabilise les citoyens, par Bibhu Prasad Sahu, Youth for Social Development
Dans le cadre de la promotion de la croissance économique dans les zones rurales, le gouvernement indien a fait des investissements importants dans des projets de développement d’infrastructures, tels que le Pradhan Mantri Garm Sadak Yojana (PMGSY), un programme national qui étend le réseau routier aux villages ruraux. Dans l’État d’Odisha, le PMGSY a rencontré de nombreux problèmes, y compris la corruption dans le processus d’appel d’offres, la qualité inférieure des matériaux de construction et le mauvais entretien des routes, ainsi que le faible niveau d’engagement et de divulgation publique des citoyens. Cette situation a entraîné des dépenses inefficaces et a réduit la viabilité des routes.
Youth for Social Development (YSD), une organisation locale de la société civile basée à Berhampur, Odisha, a travaillé avec les communautés pour mettre en place les Équipes citoyennes d’audit et de surveillance (Citizen Monitoring and Audit Teams-CMAT) qui apportent une surveillance locale aux projets du PMGSY. Ces équipes suivent deux jours de formation en classe et sur le terrain et visent trois principaux objectifs :
- surveillance des travaux de construction en cours ;
- vérification des routes terminées à l’aide de matériel spécialisé et de mesures du terrain ; et
- examen des contrats pour assurer que les entrepreneurs respectent les livrables et les estimations de coûts.
Chaque équipe a reçu une trousse d’outils standards, qui comprend l’équipement nécessaire pour mesurer les routes en construction et les routes construites. Les routes ont ensuite été évaluées par les équipes et classées au moyen d’un tableau de notation standardisé.
Les enquêtes menées par les CMAT ont constaté que la majorité des routes rurales n’atteignaient même pas un niveau de qualité moyen. Ces conclusions ont été partagées avec les responsables publics, les représentants élus aux niveaux local et national, d’autres groupes de la société civile et les médias, qui ont contribué à créer un climat de transparence et de responsabilité. Cela a encouragé l’engagement citoyen et une surveillance accrue des projets par le gouvernement, entraînant une amélioration de la qualité des matériaux utilisés, la réduction de la corruption, l’amélioration de la transparence du processus de soumission et de passation de marchés, et un meilleur entretien des routes.
Cette méthode de surveillance des routes, qui repose uniquement sur des outils de suivi simples sur le terrain et une formation, autonomise les citoyens, en leur donnant la propriété des routes et des autres services publics qui desservent et bénéficient à leurs communautés. Une vigilance accrue des citoyens améliore les partenariats public-privé, encourage la promotion de l’utilisation efficace des fonds publics et crée un sentiment de responsabilité partagée entre les parties prenantes, telles que les communautés, les entreprises de construction et les élus locaux. La surveillance des routes rurales par la communauté est également plus rentable par rapport au système coûteux utilisé par le ministère du Développement rural
Lorsque les membres de la communauté apprennent et utilisent les connaissances, les techniques et les outils nécessaires pour inspecter les routes, ils contribuent à créer une responsabilité sociale durable. Ils peuvent également utiliser la formation et les outils à l’avenir. Les routes reliant les communautés rurales offrent des avantages sociaux supplémentaires, y compris un meilleur accès aux services de santé et d’éducation, et de nouvelles opportunités économiques.
Pour plus d’informations sur le travail de Youth for Social Development, veuillez consulter leur site web. L’intégralité du rapport sur les conclusions d’YSD est disponible ici.
Le pouvoir de la surveillance communautaire pour assurer la prestation de services en Inde, par le Dr Nitin Jadhav, SATHI, Maharashtra, Inde
Une affaire récente impliquant un médecin qui détournait des femmes enceintes d’un hôpital public rural vers son cabinet privé et les facturait illégalement montre comment les méthodes de surveillance de la société civile peuvent être utilisées pour assurer un service adéquat en l’absence de mesures administratives pour traiter les malversations. Dans cette affaire, un processus de surveillance et de planification communautaire (PSPC) a permis aux citoyens de surveiller activement et régulièrement les services de santé et d’assurer que les services atteignent ceux à qui ils sont destinés, en particulier les pauvres dans les zones rurales.
En Inde, il existe deux types de systèmes de santé : public et privé. Alors que le système de santé publique se porte mal (par exemple, insuffisance des infrastructures, manque de ressources humaines, etc.), la majorité de la population des communautés rurales dans les grandes régions de l’Inde en dépend – en particulier ceux qui ne peuvent s’offrir des soins de santé, ni avoir accès aux hôpitaux privés. Chaque institution publique doit fournir aux patients des soins de santé gratuits ou à faible coût.
Dans une zone d’environ 40 km à l’extérieur de la ville de Pune, un médecin bien connu a travaillé dans un hôpital rural et a également dirigé sa propre clinique privée dans une autre ville à proximité. Une résolution du gouvernement interdit les médecins qui sont nommés dans des établissements publics de santé et de plus haut niveau d’avoir des cabinets privés afin qu’ils fournissent des services efficaces et consacrent du temps de qualité aux patients. Pourtant, de nombreux médecins gouvernementaux continuent à diriger des cabinets privés. Afin de mettre fin à cette pratique illégale, une liste de médecins dans les zones concernées par le suivi et la planification communautaires (CBMP) qui continuent de gérer des cabinets privés a été donnée au gouvernement de l’État, mais aucune mesure n’a été prise contre eux. Dans le cas de la ville de Pune, le comité local de surveillance a décidé de recueillir des preuves concrètes afin de prendre des mesures définitives contre le médecin.
Le Comité de surveillance et de planification, créé dans le cadre du processus de suivi et de planification communautaire, est chargé de suivre et de résoudre les questions liées aux fonctionnement des institutions publiques de santé. Suite à une enquête menée par le BMPC, il a été découvert que le médecin détournait les femmes enceintes qui s’étaient inscrites à l’hôpital rural vers son hôpital privé, où il les facturaient illégalement 5000 roupies (soit près de 75 dollars) pour un accouchement normal et 18 000 roupies pour une césarienne (soit environ 271 dollars). La pratique illégale du médecin a été découverte par le Comité de surveillance et de planification lors de la collecte des données dans le cadre du processus de suivi et de planification communautaires. Par la suite, le Comité de surveillance et de planification confronta le médecin, qui promit de mettre fin aux détournements et aux frais illégaux. L’on apprit plus tard qu’il continuait à diriger son cabinet privé et qu’il facturait toujours ses patients de manière illégale.
Afin de prendre de nouvelles mesures pour forcer le médecin à cesser ses activités privées, les membres du Comité de surveillance et de planification décidèrent de se rendre dans les villages et de rencontrer les personnes qui avaient effectué des versements au médecin. Au total, 55 cas ont été identifiés et 12 villageois ont été interrogés. Sur cette base, la question a été portée devant Jan-Sunwai au niveau du district. Jan-Sunwai est une plateforme permettant aux citoyens de donner directement leur avis aux prestataires de soins de santé, de dénoncer les cas de déni de services de santé, et de tenter de résoudre les questions en suspens. Dans le cadre du suivi réalisé par Jan-Sunwai, le Comité de surveillance et de planification a conclu qu’en dépit du dialogue continu avec le médecin, ce dernier avait continué à facturé ses patients de manière illégale. Le Comité avait demandé au médecin de rembourser l’argent perçu, ce qu’il accepta de faire. A ce jour, il a remboursé 38 000 roupies (soit près de 573 dollars). Il avait été décidé que l’argent soit remis directement aux patients pour les aider à prendre conscience de leurs droits. Le médecin a également déclaré qu’il ne facturerait aucun frais illégal et qu’il ne travaillerait uniquement dans un hôpital rural.
Bien que cette action illustre l’efficacité des comités de surveillance et de planification, en particulier le rôle proactif des élus de ces comités, elle souligne également l’échec actuel du système de santé publique dans l’État du Maharashtra à contrôler les pratiques privées illégales des médecins du système de santé publique. Pourtant, ce cas est un exemple éloquent de la façon dont la communauté locale a pu agir et apporter des changements positifs, ce que le gouvernement n’a pas réussi ou voulu faire.
« La Journée de la transparence » lors de la réunion de CABRI réunit la société civile et le gouvernement pour discuter de la transparence budgétaire et de la participation du public, par Elena Mondo, International Budget Partnership
A la fin du mois d’août, les représentants de la société civile et du gouvernement issus du continent africain se sont réunit pour la réunion annuelle de l’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI).à Nairobi, Kenya. La réunion a offert un forum pour discuter des « Chaînons manquants dans les réformes de la GFP. » Dans le cadre de cette réunion, l’IBP a co-organisé une journée de discussion sur la « Transparence budgétaire et la participation citoyenne sur le continent africain : Défis, incitations et bonnes pratiques émergentes. » La réunion a été l’occasion de présenter les résultats de l’Enquête sur le budget ouvert 2012, de discuter des incitations et des défis clés pour que les gouvernements améliorent la transparence budgétaire et de partager les bonnes pratiques innovantes en matière de transparence budgétaire et de participation du public.
L’Enquête sur le budget ouvert de l’IBP est l’évaluation biannuelle de la transparence, la participation et la responsabilité budgétaires dans le monde. L’Indice sur le budget ouvert (IBO) utilise les données de l’Enquête et attribue une note de 0 à 100 à chaque pays en fonction des informations qu’il met à la disposition du public tout au long du processus budgétaire. L’événement a été l’occasion pour les participants de se concentrer non seulement sur les scores de l’IBO 2012, mais aussi sur les éléments de transparence et de participation que l’enquête utilise comme indicateurs de bonne performance d’un pays. Cela a permis un dialogue ouvert entre la société civile et les responsables gouvernementaux. Les scores de l’IBO 2012 des pays africains étaient variables, des pays comme l’Afrique du Sud affichant de très bonnes performances avec un score de 90 (le score moyen de l’IBO 2012 est de 43), tandis que d’autres pays ont fourni peu ou pas d’informations budgétaires et ont obtenu des résultats beaucoup plus faibles. Les participants ont été invités à discuter des bonnes pratiques de transparence et de participation, y compris les changements qui ont eu lieu depuis la publication de l’enquête 2012 (par exemple, rendre accessibles les documents budgétaires clés et créer des espaces pour la participation du public pendant le processus budgétaire). Le représentant du Tchad a montré un signe encourageant en indiquant que le pays avait déjà commencé la mise en œuvre des réformes pour améliorer son score dans la prochaine enquête.
Les discussions ont été animées pendant la réunion, sachant que les représentants de la société civile et du gouvernement ont eu la chance d’interagir à la fois lors de séances plénières et individuelles spécifiques à chaque pays, et de mettre en évidence les bonnes pratiques, les incitations et les défis émergents pour améliorer la transparence budgétaire dans leurs pays respectifs. Des exemples de collaboration entre les représentants de la société civile et du gouvernement dans des pays tels que le Burkina Faso, le Libéria et le Mali étaient un signe encourageant d’une forte volonté politique de prendre des mesures pour améliorer la transparence du budget.
Malgré un débat controversé sur la participation du public dans le processus budgétaire, et la réticence des gouvernements qui ne connaissent pas l’Enquête d’ouvrir leurs processus, ces discussions ont été productives. Les représentants de l’IBP ont été encouragés en constatant que les pays qui avaient été inclus dans des cycles précédents de l’Enquête étaient mieux disposés à travailler avec la société civile et à accepter la notion de transparence budgétaire en général. Cela semble indiquer que l’Enquête n’est pas seulement une question de recherche – c’est également un outil de dialogue qui permet aux gouvernements et à la société civile de trouver des espaces et des opportunités pour discuter, se défier et réfléchir à des moyens constructifs pour améliorer la transparence et la participation du public. Alors que le représentant du gouvernement libérien a déclaré : « Même s’il reste encore un long chemin à parcourir, mais réussirons. Nous y parviendrons en éduquant les gens et en leur faisant comprendre que le budget et le gouvernement doivent leur être consacrés. »
Tiré de notre rapport annuel : Enseignements tirés sur travail budgétaire dans des environnements difficiles
Qu’apprenons-nous sur la promotion de la transparence et de la responsabilité budgétaire dans les pays en transition ?
L’article suivant est le dernier d’une série de quatre essais sur des enseignements tirés parus dans le Rapport annuel 2012 de l’IBP. Deux de ces essais sont parus dans le numéro de Mars-avril et le troisième dans le numéro de Mai-juin de cette newsletter. Consulter l’intégralité du rapport ici.
Suite aux révolutions du « Printemps arabe » en 2011, l’IBP a commencé à travailler avec la société civile, le gouvernement, les universitaires et les médias en Egypte et en Tunisie pour établir un dialogue public sur la transparence budgétaire. Voici quelques-uns des premiers enseignements tirés.
L’IBP a décidé de prioriser le travail en Égypte et en Tunisie parce que les fondements de la transparence et de la responsabilité budgétaires peuvent être posés très tôt dans une transition. De nombreuses transitions politiques commencent à établir la trame d’un nouveau système budgétaire presque immédiatement. Une nouvelle constitution, par exemple, est susceptible de résoudre les problèmes d’accès à l’information et les rôles des différents acteurs dans le processus budgétaire. De même, un nouveau système de gestion financière peut remédier à la répartition des recettes publiques et établir la responsabilité de la prestation de services aux différents niveaux de gouvernement. Il est essentiel d’intégrer les principes et les pratiques de budgétisation ouverte dans ces processus fondamentaux pour mettre en place les racines d’un système ouvert et réceptif.
Même s’il est important de commencer ce travail au début de la transition, ce n’est pas un projet facile à traiter.
Promouvoir le travail budgétaire dans les pays en transition nécessite une approche nuancée et flexible. Les transitions politiques des autocraties aux démocraties sont imprévisibles et irrégulières. Bien que les principaux acteurs budgétaires soient similaires dans tous les contextes, chaque transition suit une voie différente et nécessite une réponse souple et adaptée.
Lorsque nous avons commencé, nous pensions que la société civile était beaucoup plus forte en Égypte qu’en Tunisie. Mais, ces différences se sont révélées être moins importantes que prévues – la société civile a ses forces et ses faiblesses dans chaque pays. En outre, la société civile a peu d’expérience sur le travail budgétaire dans les deux pays. Il était également difficile de savoir si les nouveaux gouvernements seraient plus ouverts que leurs prédécesseurs à la collaboration avec la société civile sur les questions budgétaires. Alors que le gouvernement égyptien continue de publier des documents budgétaires en ligne, nous sentons que le ministère tunisien des Finances est plus ouvert à collaborer avec la société civile que leurs homologues égyptiens. Au début, nous pensions que le processus constitutionnel en Égypte présentait un risque de blocage, alors qu’un processus plus inclusif renforcerait la constitution en Tunisie. Mais, aujourd’hui, une Constitution égyptienne très critiquée a été adoptée, alors que le processus tunisien est décrié comme lent. Le fait est que les situations dans les deux pays sont complexes et fluides, beaucoup plus que notre évaluation initiale n’avait diagnostiqué.
Notre stratégie a déjà changé plusieurs fois et est susceptible de continuer à évoluer. Nous avons constaté qu’une évaluation profondeur et solide des pays est essentielle préalablement à toute élaboration de plans, mais elle doit être complétée par la capacité d’évaluer et de répondre aux changements dans l’environnement. Une bonne réponse est d’équilibrer la stratégie à moyen terme avec l’opportunisme, et d’avoir du personnel local compétent qui peut rapidement interpréter l’évolution de l’environnement.
L’amélioration des systèmes budgétaires et la capacité des parties prenantes à s’engager dans les processus budgétaires prennent du temps. Des preuves émanant d’Afrique du Sud, du Brésil et d’ailleurs montrent que les transitions, quoique difficiles, peuvent catalyser des améliorations majeures dans la transparence budgétaire lorsque la volonté politique existe. Pourtant, même avec une volonté politique importante, il a fallu à l’Afrique du Sud et au Brésil 15 à 20 ans pour construire des systèmes de budgétisation ouverts et solides (quelques grandes lacunes subsistent encore).
La transition vers des systèmes budgétaires transparents en Égypte et en Tunisie prendra du temps et des efforts considérables. Elle ne sera possible que si ceux qui soutiennent ce processus – et ceux qui s’engagent directement – disposent de temps. Du côté des bailleurs de fonds, l’impact durable est peu probable sans un soutien à long terme du gouvernement et de la société civile. Les acteurs extérieurs doivent maintenir des priorités cohérentes même lorsque les stratégies changent fréquemment.
Du côté de la société civile, l’établissement d’une expertise technique et d’une crédibilité exige des efforts soutenus pour renforcer les capacités organisationnelles. Il y a une tendance compréhensible pour les OSC locales à s’appuyer sur des consultants pour gérer la charge de travail croissante. Même si cela peut aider les besoins immédiats de l’organisation, la stratégie ne parvient pas à renforcer les capacités dédiées au sein de l’organisation, une condition essentielle pour un travail budgétaire efficace à long terme dans n’importe quel environnement.
La société civile et les autres acteurs sont confrontés à des opportunités et des priorités concurrentes pendant les transitions. Les transitions sont souvent des moments de grande énergie et d’attente. Beaucoup reste à faire et il n’est pas toujours évident que le budget ouvert doit être la priorité, par exemple, lorsque la sécurité des personnes demeure un problème. Sachant que le processus de transition progresse inégalement, l’enthousiasme des acteurs dans le pays pour le travail de réforme du budget fluctuera au fil du temps. Cela peut être frustrant pour un organisme externe qui se consacre au soutien des capacités locales, mais il n’y a pas vraiment d’autre option efficace que de rester sensible à ce processus et de se fixer des objectifs en conséquence.
Alors, comment peut-on promouvoir la transparence budgétaire dans des environnements de transition difficiles ?
- La stratégie la plus importante est d’être à l’écoute des partenaires locaux. Il ne sera possible d’établir les bases d’un travail budgétaire efficace qu’en présence d’une forte demande locale de participation aux questions de transparence budgétaire. En l’absence d’enthousiasme local, les plans les mieux conçus des institutions externes seront voués à l’échec.
- Le fait de travailler sur les budgets peut sembler une quête ésotérique dans le contexte d’une transition concurrentielle. Pour gagner du terrain, il est nécessaire de relier le travail budgétaire avec le travail de base des OSC. L’Égypte et la Tunisie sont des exemples de pays où le mécontentement de la population sur les services de base et la corruption était grandissant, qui sont deux aspects pouvant facilement être reliés aux problèmes budgétaires dans le cadre des premiers projets.
- En termes de renforcement des capacités, il peut être plus efficace d’identifier l’objectif d’un groupe dans un domaine spécifique et de concevoir un projet autour de celui-ci en tenant compte du travail budgétaire. L’octroi de subventions en faveur de petits projets d’apprentissage qui sont étroitement liés aux travaux déjà effectués permet d’apprendre par la pratique – une stratégie que l’IBP a vu bien fonctionner dans d’autres contextes. Bien que l’IBP préfère un financement de base à long terme pour renforcer les capacités des OSC, et que ce financement est finalement nécessaire dans les pays en transition, les premières transitions sont une exception à cette règle en raison de la nécessité de flexibilité et d’adaptation.
- Dans les transitions, les partenariats entre les OSC et les autres acteurs des finances publiques sont essentiels pour établir le dialogue entre les circonscriptions et pour aider à surmonter la méfiance qui existe entre les gouvernements et les citoyens et les OSC. La collaboration entre les parties prenantes est susceptible de prendre plus de temps au départ, mais permettrait d’établir la confiance nécessaire pour encourager le changement.
- Une grande partie de ce qui précède suggère que les bailleurs de fonds et les intermédiaires, comme l’IBP, doivent être flexibles sur le respect des stratégies et des résultats par les partenaires, sachant qu’il est difficile de prévoir aussi bien les opportunités que les défis qui se présenteront. Cela ne veut pas dire que la planification stratégique n’est pas importante, mais il doit y avoir un espace tant pour l’opportunisme que pour les ajustements à mi-parcours lorsque les bailleurs de fonds et les partenaires conviennent de cette nécessité.
Publications
L’Initiative de partenariat (IP) de l’IBP a mis au point un programme novateur de soutien global et durable pour le travail budgétaire de la société civile dans 18 pays. Un des éléments clés de l’IP est son Programme d’apprentissage, qui visait à documenter l’impact de l’analyse et du plaidoyer budgétaires des OSC sur les politiques et l’exécution du budget. Le Programme d’apprentissage a mené un certain nombre d’études de cas approfondies des campagnes budgétaires de la société civile, tout en intégrant les chercheurs dans les campagnes en cours. Les résultats de ces études de cas « en temps réel » sont désormais disponibles. En suivant le déroulement des campagnes, l’IBP a évité les approches sélectives et a considérablement élargi ses connaissances sur ce qui fonctionne, quand et dans quelles conditions – et sur ce qui ne fonctionne pas. Les nouvelles études de cas d’impact sont disponibles sur le site Web de l’IBP.
Lectures complémentaires du terrain – Une couverture adaptée des questions budgétaires et de la participation de la société civile dans les budgets publics par des universités et des revues professionnelles
L’article récent, « Citizen Participation and Local Democracy in Zimbabwean Local Government System, » publié dans le Journal of Humanitarian and Social Science se penche sur la littérature liée à la dynamique et aux moyens utilisés par les gouvernements locaux au Zimbabwe pour impliquer les citoyens et promouvoir la démocratie.
L’auteur de l’article « Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives » passe en revue les initiatives de transparence et de responsabilité budgétaires pour évaluer leur impact. L’auteur trouve un ensemble cohérent de facteurs qui apparaissent à travers des initiatives réussies, y compris la création d’alliances entre les parties prenantes, produisant ainsi des informations légitimes, une autonomisation juridique et un soutien international. Le document souligne également le travail essentiel de l’IBP sur le travail budgétaire international et les contributions de l’Indice sur le budget ouvert pour une plus grande transparence et un meilleur accès à l’information. L’article fait partie du numéro spécial du journal Development Policy Review intitulé, « The Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives. »
Un article récent publié dans la série de la Banque mondiale PREMnotes, « Public Participation in the Budget Process in the Republic of Korea, » tente d’expliquer pourquoi la Corée du Sud affiche des résultats aussi élevés en matière de participation dans l’Enquête 2012 sur le budget ouvert de l’IBP et est un cas d’exception au regard des nombreuses possibilités de participation du public sur les questions budgétaires par rapport à d’autres pays. Les auteurs soulignent les mécanismes uniques de participation du public en Corée du Sud issus du processus de démocratisation du pays dans les années 1980, et la manière dont ils contribuent au processus budgétaire et aux politiques fiscales du pays.
« The Effects of Participatory Budgeting on Municipal Expenditures and Infant Mortality in Brazil, » une étude publiée dans World Development se demande si l’utilisation de la budgétisation participative dans les municipalités brésiliennes de 1990-2004 a affecté le rythme des dépenses municipales et a eu un impact sur les conditions de vie.
Selon les auteurs de l’article, « Determinants of Central Government Budget Disclosure: An International Comparative Analysis, » la pénétration d’Internet, les niveaux d’éducation, la taille relative de l’administration centrale, l’excédent budgétaire, la culture administrative, la concurrence politique et l’idéologie des opérateurs historiques sont les principaux déterminants de la divulgation du budget des administrations centrales. Les auteurs ont construit des indicateurs en matière de divulgation budgétaire pour 93 pays sur la base du questionnaire de l’Enquête sur le budget ouvert de l’IBP.
Prochains évènements
La semaine de la transparence commence le 24 octobre !
Publish What You Fund, une campagne mondiale pour la transparence de l’aide publiera son Indice 2013 de la transparence de l’aide à Washington, D.C., le 24 octobre. L’index mesure le niveau de transparence des fonds des donateurs des différentes organisations d’aide dans le monde. Le lancement débutera une semaine d’événements internationaux qui mettront l’accent sur la transparence, la responsabilisation et la bonne gouvernance. La semaine sera couronnée par le Sommet annuel du Partenariat pour un gouvernement transparent à Londres du 31 octobre au 1 novembre. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de Publish What You Fund.
Newsletter 73 – Arabic
في هذا العدد: الموازنة القائمة على المشاركة، وموازنة المواطنين، وتقنية تحسين المشاركة، وبحث الموازنة، من مدونة شراكة الموازنة الدولية (IBP)، ومشروع “الطريقة الهندي”، ومراقبة التوصيل الخدمة، ويوم الشفافية، والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ومنشورات شراكة الموازنة الدولية (IBP)، ومن المجال، وأحداث ووظائف
الموازنة القائمة على المشاركة تحظى باهتمام عالمي
الموازنة القائمة على المشاركة حول العالم
تعزيز المشاركة المدنية من خلال تقنية اتصالات المعلومات
موازنة المواطنين: محاكي للموازنة على الإنترنت يوضح الالتزام بالمشاركة المدنية
استخدام التقنية لتحسين الشفافية ومشاركة المواطنين
تطورات المجتمع المدني
إجراء بحوث الموازنة المتعلقة بالقطاعات: دليل
الاجتماع: تساعد المراقبة المجتمعية لتحسين تقديم الخدمات في الهند والمجتمع المدني والحكومات الأفريفية تجتمع في كينيا
حقق مراقبة الطرق الريفية في الهند تحسينات وتعمل على تمكين المواطنين
تأثير المراقبة المجتمعية لضمان تقديم الخدمات في الهند
من تقريرنا السنوي: الدروس المستفادة من عمل الموازنة في البيئات الصعبة
ما الذي نستفيده من تعزيز شفافية الموازنة والمساءلة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؟
النشرات
نشرات شراكة الموازنة الدولية (IBP)
الأحداث القادمة وإعلانات الوظائف
يبدأ أسبوع الشفافية في 24 أكتوبر!
الموازنة القائمة على المشاركة تحظى باهتمام عالمي
الموازنة القائمة على المشاركة حول العالم، بواسطة جي كولبيرن، شراكة الموازنة الدولية
تأخذ المشاركة العامة في صنع القرار المتعلق بالموازنة العديد من الأشكال المختلفة. الموازنة القائمة على المشاركة (PB) هي عملية شعبية متزايدة يشارك من خلالها الجمهور مباشرةً في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنة، وفي معظم الأحيان على المستوى المحلي. وعادةً ما تتضمن مشاركة أفراد المجتمع تحديد احتياجات المجتمع وتنظيم الأولويات ثم التصويت على الإنفاق على مشاريع محددة.
وقد وُضعت الموازنة القائمة على المشاركة (PB) لأول مرة في بورتو أليغري، في البرازيل عام 1989، باعتبارها عملية إصلاح مبتكرة لمعالجة عدم المساواة الشديدة في المدينة. وانتشرت في أنحاء العالم منذ ذلك الحين. وعلى الرغم أن تفاصيل طريقة عمل الموازنة القائمة على المشاركة (PB) تتنوع بتنوع السياق الذي يتم تنفيذها فيه، إلا أن معظم عمليات الموازنة القائمة على المشاركة (PB) تتضمن أربعة أوجه تشابه أساسية: 1) يحدد أفراد المجتمع أفكار الإنفاق؛ 2) يتم اختيار المندوبين لوضع مقترحات الإنفاق بناءً على هذه الافكار؛ 3) تصويت السكان على المقترحات التي يتم تمويلها؛ و4) تنفذ الحكومة المقترحات التي وقع عليها الاختيار.
وخلال فترة التسعينيات انتشرت الموازنة القائمة على المشاركة (PB) في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية. ويمكن الحصول على أمثلة الموازنة القائمة على المشاركة في كل منطقة في العالم, بما في ذلك آسيا الوسطى، وأوربا والشرق الأوسط. ومع اتساع نطاق الموازنة القائمة على المشاركة (PB)، فقد تم تعديلها في عدة نواح. ومن أمثلة ذلك دمج تقنيات اتصال ومعلومات جديدة كوسيلة لتوسيع نطاق فرص المشاركة (انظر استخدام التقنية لتحسين الشفافية ومشاركة المواطنين في هذه النشرة لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع.)
في جمهورية الكونغو الديمقراطية نفذت الحكومات المحلية في مقاطعة كيفو الجنوبية الموازنة القائمة على المشاركة في 2010. ولكن التضاريس الريفية في مقاطعة كيفو الجنوبية وضعف البنية التحتية صعّبت عملية المشاركة الشخصية على العديد من السكان. غير أن انتشار الهواتف المحمولة فتح الطريق أمام الناس للتصويت في عملية الموازنة القائمة على المشاركة (PB). واستُخدمت الرسائل النصية لإعلام الناس بالاجتماعات القادمة بشأن الموازنة القائمة على المشاركة (PB)، وللإعلان عن نتائج الموازنة القائمة على المشاركة (PB)، وكوسيلة للسكان للمراقبة وتقديم التعليقات على مشاريع الموازنة القائمة على المشاركة (PB).
ولا تبدو الموازنة القائمة على المشاركة مختلفة في هذه السياقات المتنوعة، ولكن قد تتضمن أيضًا وظائف مختلفة. وكانت في البرازيل والعديد من بلدان أمريكا اللاتينية وسيلة لتحقيق الشرعية في الأنظمة السياسية الضعيفة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسات الديمقراطية، والحد من عدم المساواة. ويمكن أن تدعم الموازنة القائمة على المشاركة أيضًا (PB) المؤسسات السياسية القوية وتنشط الإحساس بالواجب المدني والمشاركة، كما هو الحال في تجربة نيويورك الأخيرة في الموازنة القائمة على المشاركة (PB). وفي بلدتين قرب ميلانو، إيطاليا ساهمت الموازنة القائمة على المشاركة (PB) في التغييرات السياسية الأساسية والتصدي للفساد.
يوجد أيضًا العديد من النماذج المختلفة للموازنة القائمة على المشاركة (PB) التي تم وضعها، تتضمن كل منها عمليات وقواعد مختلفة بشكل طفيف. وقد اتسع نطاق معرفتنا حول التأثيرات المحتملة على الموازنة القائمة على المشاركة (PB) من خلال استخدام النماذج والأساليب المختلفة. وبالإضافة إلى الوصول إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس بشأن جمع الأموال العامة لتقديم الخدمات للفقراء, تم ربط الموازنة القائمة على المشاركة بزيادة الالتزام الضريبي، وزيادة الإقبال على الشفافية, وزيادة فرص الحصول على معلومات الموازنة والرقابة.
وعلى الرغم من ذلك، لا تحقق جميع حالات الموازنة القائمة على المشاركة (PB) نفس القدر من النجاح، بل هناك العديد من المتغيرات التي تُؤخذ في الاعتبار عند تقييم تأثير الحالات المختلفة. وقد تتضمن هذه الأمور مستوى المشاركة وآليتها، وإمكانية الحصول على المعلومات، ومعرفة فرص المشاركة، والسياق السياسي، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية السائدة. وهناك مؤلفات متزايدة وكبيرة حول فوائد وتحديات الموازنة القائمة على المشاركة (PB). أظهرت مدونة الموازنات المفتوحة التابعة لشراكة الموازنة الدولية (IBP) مؤخرًا مشاركات بشأن مبادرات الموازنة القائمة على المشاركة في بيرو, وقيرغيزستان, وكينيا. وعلى الرغم من وجود العديد من الدروس المستفادة من كيفية استخدام الموازنة القائمة على المشاركة (PB) في ظروف مختلفة، لا شك أنها تمثل خطوة إيجابية تجاه زيادة مشاركة المواطنين في عملية الموازنة والتأثير على كيفية إنفاق الأموال العامة.
لمزيد من المعلومات والموارد عن الموازنة القائمة على المشاركة (PB) يرجى زيارة مجموعة الموازنة القائمة على المشاركة على Facebook أو البريد الإلكتروني التالي [email protected]
عزيز المشاركة المدنية من خلال تقنية اتصالات المعلومات
موازنة المواطنين: جهاز محاكاة الميزانية على الانترنت لتوضيح الالتزام بالمشاركة المدنية بواسطة إيلي مارشال، شركة Open North
شركة Open North هي منظمة كندية غير ربحية تنشأ أدوات وخدمات على الإنترنت لزيادة فرص الحصول على المعلومات الحكومية وتحسين المشاركة المدنية. يقتضي مفهوم “الحكومة المنفتحة” أن يكون للمواطنين الحق في عمليات اتخاذ القرارات الحكومية والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة لمعالجة القضايا التي تواجهها مجتمعاتهم. وفي إطار هذا المفهوم وضعت مؤسسة Open North موازنة المواطنين, وهي محاكي للموازنة على الإنترنت يضع المواطنين في وضع المسؤولين المنتخبين والإداريين العموميين لوضع مقترحات موازنتهم الحقيقية والمتوازنة.
بدأ وضع موازنة المواطنين في 2011، وتستفيد منها ثماني بلديات في أمريكا الشمالية كوسيلة للتشاور حول الموازنة وأداة للاتصالات. وتبدأ كل عملية تشاور حول موازنة المواطنين برسالة تمهيدية من مجلس البلدية أو رئيس البلدية، تليها رسوم بيانية وتفاصيل موجزة تتعلق بكيفية توزيع أموال دافعي الضرائب ضمن موازنة المدينة. ثم تُعطى الفرص للسكان للتعامل مع الموازنة بأنفسهم للتعبير عن أولوياتهم وتعزيز فهمهم. وتتاح الفرصة للمشاركين لإضافة موازنات من 10 إلى 30 برنامج وخدمة أو إزالتها أو زيادتها أو تخفيضها. وتنعكس نتائج اختياراتهم في توازن الموازنة في الوقت الحقيقي، لتحديد ما إذا كانت تواجه عجزًا أم فائضًا.
يمنح التمرين تقديرًا أفضل للمقايضات الصعبة التي يواجهها المسؤولين كل عام، وهو منظور يصعب توضيحه في عرض توضيحي تقليدي أو جلسة علنية. وعلى الرغم من أن نتائج مشاورة موازنة المواطنين غير ملزمة، وذلك على خلاف الموازنة القائمة على المشاركة, إلا أن كل بلدية استخدمت حتى الآن الأفكار المستمدة من الردود في إعداد موازنة العام القادم. فمثلاً، في عام 2012، ومن خلال مساهمة أكثر من 700 شخص، تم التوصل في بلدة بلاتو مونت رويال التابعة لمدينة مونتريال، بمقاطعة كيبيك، إلى استراتيجية لزيادة الإيرادات بدون فقدان الدعم السياسي. وعندما أُتيح خيار فرض ضريبة محلية عامة، لم يوافق إلا 31% من المشاركين. ولكن عندما سئلوا بشأن إنشاء ضريبة محلية لمشاريع محددة، تضاعف الدعم إلى 62%.
لا تعتبر محاكيات الموازنة مفيدة فقط للحكومات التي تسعى إلى استشارة الهيئات المكونة. وقد أنشأت بعض الصحف مثل نيويورك تايمز والمنظمات غير الربحية مثل Next 10 محاكيات تعليمية تطلب من المواطنين الأمريكيين تصحيح العجز في عام 2010 أو إعادة التوازن في موازنة كاليفورنيا. وقد تستخدم جماعات حماية البيئة محاكي يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات قرارات الموازنة على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وضعت منظمة Open North موازنة المواطنين باعتبارها منصة مفتوحة المصدر حتى يسهل ترجمتها وإعادة استخدامها لدى المجموعات التي تعمل في بلدان أخرى، سواء لتقديمها كخدمة إلى حكوماتها أو لإعادة استخدامها في سياق تعليمي في عملها. وتحرص مؤسسة Open North على التحدث إلى المنظمات المهتمة بإعادة استخدام هذا المشروع المفتوح المصدر كما تحرص على تقديم المساعدة الاستراتيجية والفنية لضمان عملية انطلاق ناجحة.
لمزيد من المعلومات عن موازنة المواطن ومؤسسة Open North يرجى زيارة الرابط التالي www.citizenbudget.com و www.opennorth.ca.
استخدام التقنية لتحسين الشفافية ومشاركة المواطنين, بواسطة أليك سيمانتوف، شراكة الموازنة الدولية
على الرغم من قطع أشواط كبيرة في التطور الديمقراطي في أمريكا اللاتينية على مدار العشرين عامًا الماضية، إلا أن المؤسسات الديمقراطية ما زالت تواجه تحديات في المنطقة. وكان ذلك أكثر وضوحًا في البرازيل، حيث تحولت الاحتجاجات في يوليو بسبب ارتفاع أسعار النقل العام إلى حركة احتجاج شعبية عارمة شارك فيها نحو مليوني مواطن برازيلي في 100 مدينة.
وفي ريو غراندي دو سول، حيث خرج 50000 شخص إلى الشوارع في ريو غراندي دو سول، فكانت استجابة حاكم ولاية ببدء دردشة Google الجماعية حيث تمكن المحتجين من التفاعل عبر الإنترنت مع المسؤولين الحكوميين والمحليين. وحصلت هذه المبادرة على 500000 مشارك، وهو عدد يتجاوز بكثير المشاركين في احتجاجات الشوارع. وتسلط المبادرة الناجحة الضوء على تأثير تقنية الاتصالات والمعلومات (ICT) في تعزيز مشاركة المواطنين والشفافية الحكومية.
وتعد البرازيل منشأ الموازنة القائمة على المشاركة وقد أُبرزت أهمية تأثير التقنية في تعزيز مشاركة المواطنين في هذه العملية في “الحكومة الذكية في أمريكا اللاتينية: كيف يمكن للتقنية أن تعزز الشفافية ومشاركة المواطنين” وهو حدث أقيم في واشنطن العاصمة، في المعهد الجمهوري الدولي – منظمة غير ربحية تعمل على تطوير الأحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية، والانتخابات الحرة، والحوكمة الديمقراطية، وسيادة القانون. وقد ناقش تياجو بيكسوتو، وهو مختص في الحكومة المنفتحة في البنك الدولي، حالات المدن البرازيلية إيباتينغا، وبيلو هوريزونتي، وريو غراندي دو سول، حيث ساعدت تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) على زيادة مشاركة المواطنين، وخاصة بين الفقراء.
ويعد حشد المواطنين في عملية الموازنة القائمة على المشاركة أمرً ضروريًا، وفي إيباتينغا أدى استخدام الرسائل القصيرة (أو الرسائل النصية) والمكالمات الهاتفية إلى ارتفاع بنسبة 30 في المئة في المشاركة بين السكان. وفي استطلاع متابعة، قال 55 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أنهم كانوا أكثر حماسًا بسبب الرسائل القصيرة وطالبوا بإعداد حملة عن منهج استطلاع البريد التقليدي. وفي بيلو هوريزونتي نسقت حكومة المدينة حملة موازنة قائمة على المشاركة الإلكترونية من خلال التصويت الإلكتروني. وضاعفت المدينة نقاط الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء المدينة، مستخدمة في ذلك الكنائس، والمراكز المجتمعية وشركاء القطاع الخاص ونتج عن ذلك إنشاء 178 من مراكز التصويت الإلكتروني من خلال موظفين مدربين. كما ارسلت الحكومة ناقلات ذات اتصالات إنترنت عبر الهاتف المحمول (أو WiFi) إلى المناطق ذات اتصال الإنترنت الضعيف أو المنعدم. ونتيجة لذلك، شارك 173000 شخص في المبادرة، وهو عدد يمثل 10 في المئة من مواطني المدينة و18 في المئة من الناخبين المؤهلين. وكانت أعلى معدلات الإقبال في المناطق الأكثر فقرًا. وكانت التكلفة الإجمالية لحملة الموازنة 11 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة، كانت تكلفة حملة موازنة تقليدية سابقة – كانت تعتمد على استطلاعات البريد الورقي بدون تقنية رقمية – 43 مليون دولار أمريكي وحظيت بمشاركة نسبتها 1.5 في المئة فقط من المواطنين.
وفي ريو جراندي دي سول حظيت حملة على مستوى الولاية – باستخدام تقنية الرسائل النصية القصيرة والهواتف بالإضافة إلى الحافلات المزودة بخدمة WiFi وعمليات الاقتراع الورقي التقليدية – بنسبة 1.2 مليون مشارك في 36 ساعة. كما استطلعت الحملة أراء المواطنين حول إمكانية المشاركة أو عدمها من خلال خيار التصويت عبر الإنترنت. وذكر 63 في المئة من المشاركين أنهم ما استطاعوا المشاركة إلا من خلال التصويت على الإنترنت، وقال 66 في المئة أنهم تبادلوا المعلومات حول الحملة على الشبكات الاجتماعية ودعوا الآخرين للمشاركة.
وقد حقق استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في حملات الموازنة القائمة على المشاركة اختلافًا. ويمكن لهذه التقنيات تخفيف العبء وتكلفة مشاركة المواطنين، ولا سيما بالنسبة للفقراء. وبالإضافة إلى ذلك، تحفز تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) الشعوب على استغلال تأثير الإنترنت والشبكات الاجتماعية لزيادة نطاق حملات المشاركة. ولكن الحوكمة الذكية تعتمد في المقام الأول على الحوكمة الصحيحة. وفيما يلي الدعائم التي تعتمد عليها الحوكمة الصحيحة: الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، والكفاءة، وسيادة القانون، وهي أمور أكثر أهمية قبل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) على نحو فعال
لمزيد من المعلومات عن الحدث، ولمشاهدته على YouTube، انقر هنا.
تطورات المجتمع المدني
إجراء بحوث الموازنة المتعلقة بالقطاعات: دليل, أعدته إريكا كوتزي – المحاسبة والشفافية لمؤسسة حقوق الإنسان (AT4HR)
يستعرض الدليل الصادر مؤخرًا إجراء مسح حول شفافية الموازنة وحقوق الإنسان, كيفية تصميم وإجراء بحث مستند إلى استطلاع حول شفافية الموازنة في قطاع محدد أو فيما يتعلق بقضية معينة ذات صلة بحقوق الإنسان. ويستخدم الدليل – الذي نشرته منظمة المجتمع المدني السويدية مؤسسة المساءلة والشفافية من أجل حقوق الإنسان، وأنقذوا الأطفال، وشراكة الموازنة الدولية (IBP) – تجارب قسم المساءلة والشفافية بمؤسسة حقوق الإنسان (AT4HR) في إكمال دراسة شفافية الموازنة لتغذية الأطفال كمنصة لمناقشة بعض الجوانب العملية لإجراء بحث من هذا النوع.
تركز العديد من منظمات المجتمع المدني (CSO) عمل موازنتها على قطاعات محددة أو تنفيذ مبادرات عامة لتحقيق حقوق الإنسان. ومن التحديات المشتركة التي يواجهونها الإطلاع على معلومات الموازنة المفصلة والحالية على نحو يساعد في مراقبة مناطقهم المختارة على نحو فعال. وتنطوي عملية الدفاع عن حق العامة في الإطلاع على المزيد من معلومات الموازنة المفيدة الخاصة بأحد القطاعات على تحديات مرتبطة بها، من بينها ضرورة إفصاح منظمات المجتمع المدني (CSO) عن النوع المعين من المعلومات التي يحتاجونها، ونوع المعلومات المتاحة مسبقًا، ومكمن تفاوتات الشفافية الأكثر أهمية. وإذا كانت هذه التحديات ذات صلة بك أو بمنظمتك، فقد يساعدك هذا الدليل في تصميم مشروع بحثك المتعلق بشفافية الموازنة، وسيتيح لك أيضًا متغيرات لأخذها في الاعتبار في سياق عملك.
يرجى زيارة موقع منظمة AT4HR لمزيد من المعلومات حول الدليل والدراسة المتعلقة بتغذية الطفل.
من مدونة شراكة الموازنة الدولية (IBP): تمثل التعديلات الدستورية فرصة للموازنة القائمة على المشاركة على مستوى المقاطعة في كينيا
يركز منشور مدونة الموازنات المفتوحة التابع لشراكة الموازنة الدولية (IBP) على مشروع تجريبي لموازنة قائمة على المشاركة يقوده شريك المجتمع المدني التابع لشراكة الموازنة الدولية (IBP) جمعية الممولين القوميين في كينيا. والهدف من المشروع هو تحسينه بناءً على خطة حكومية مسبقة لزيادة مشاركة المواطنين في مراقبة تقديم الخدمات وتنفيذها. ويتناول المنشور المنهجية، والنتائج، وخطوات المشروع التالية.
الاجتماع: استخدام المراقبة المجتمعية لتحسين تقديم الخدمات في الهند والمجتمع المدني والحكومات الأفريفية تجتمع في كينيا
مراقبة الطرق الريفية تحقق تحسينات وتؤدي إلى تمكين المواطنين, بواسطة بيبهو براساد ساهو، مؤسسة شباب من أجل التنمية الاجتماعية
في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية، قدمت الحكومة الهندية استثمارات كبيرة في مشاريع تطوير البنية الأساسية، مثل برادان مانتري غارم ساداك يوجانا (PMGSY)، وهو برنامج قومي يهدف إلى توسيع شبكة الطرق إلى القرى الريفية. وفي ولاية أوديسا، واجه برنامج برادان مانتري غارم ساداك يوجانا (PMGSY) العديد من المشكلات، من بينها الفساد في عملية تقديم العطاءات، ومواد البناء التي دون المستوى المطلوب، وسوء صيانة الطرق، بالإضافة إلى تضاءل مشاركة المواطنين والإفصاح العام. وقد أدى ذلك إلى الإنفاق غير الفعال وانخفاض قوة تحمل الطرق.
وقد عملت منظمة شباب من أجل التنمية الاجتماعية (YSD)، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية التي يقع مقرها في بيرهامبير، أوديشا، مع المجتمعات لتنظيم مراقبة المواطنين وفرق التدقيق (CMAT)، التي تتيح الرقابة المحلية على مشاريع برنامج برادان مانتري غارم ساداك يوجانا (PMGSY). وتخضع هذه الفرق لفصول دراسية وتدريب ميداني لمدة يومين، وتضع أمامها ثلاث محاور رئيسية:
- مراقبة أعمال البناء الجارية؛
- فحص الطرق المكتملة باستخدام معدت متخصصة وقياسات ميدانية؛ و
- مراجعة العقود لضمان وفاء المتعاقدين بالأهداف القابلة للتحقيق وتقديرات التكلفة.
أُعطي كل فريق مجموعة أدوات قياسية، تتضمن المعدات اللازمة لقياس الطرق التي تحت الإنشاء بالإضافة إلى تلك التي تم إنشاؤها. وبعد ذلك قيّمت الفِرق الطرق وتم تصنيفها باستخدام مخطط درجات موحد.
وتوصل المسح الذي تم من خلال مراقبة المواطنين وفرق التدقيق (CMAT) إلى أن غالبية الطرق الريفية لم تصل إلى نقاط الجودة المتوسطة. وقد تم إطلاع المسؤولين الحكوميين على هذه النتائج، والممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والدولي، ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، ووسائل الإعلام، وهو الأمر الذي ساعد على خلق بيئة من الشفافية والمساءلة. وقد أدى ذلك إلى تشجيع مشاركة المواطنين ومضاعفة مراقبة الحكومة على المشاريع، مما أفضى إلى تحسين جودة المواد المستخدمة،
والحد من الفساد، وتحسين الشفافية في طرح العطاءات وعمليات التعاقد، وأدى كذلك إلى تحسين صيانة الطرق
ويسمح منهج مراقبة الطرق هذا – الذي يعتمد فقط على أدوات مراقبة ميدانية بسيطة وعلى التدريب – بتمكين المواطنين، مما يمنحهم ملكية الطرق وغيرها من المرافق العامة التي تخدم مجتمعاتهم وتفيدها. وتحسن يقظة المواطنين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزز الاستخدام الفعال للأموال العامة، وتخلق شعورًا بالمسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية، مثل المجتمعات، وشركات البناء، والممثلين المحليين المنتخبين. وتعد المراقبة المجتمعية للطرق الريفية أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالنظام مرتفع الثمن الذي تستخدمه وزارة التنمية الريفية.
عندما يتعلم أفراد المجتمع ويستخدمون المعرفة، والتقنيات، والأدوات اللازمة لفحص الطرق، فإن ذلك يساعد في تحقيق مساءلة اجتماعية مستدامة، كما يمكن المراقبين من استخدام التدريب ومجموعة الأدوات في المستقبل. وتتيح الطرق التي تربط المجتمعات الريفية فوائد اجتماعية إضافية، بما في ذلك تحسين فرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية وفرص اقتصادية جديدة.
لمزيد من المعلومات عن عمل منظمة شباب من أجل التنمية، يرجى زيارة الموقع. يتاح التقرير بالكامل المتعلق بنتائج شباب من أجل التنمية (YSD) هنا
تأثير المراقبة المجتمعية لضمان توصيل الخدمات في الهند، بواسطة الدكتور نيتين جاده، مؤسسة SATHI، ماهاراشترا، الهند
تبين إحدى الحالات الأخيرة – التي قام فيها طبيب بتحويل النساء الحوامل من مستشفى ريفي (RH) عام إلى عيادته الخاصة، وطلب رسوم على نحو غير قانوني – إمكانية استخدام منهجيات مراقبة المجتمع المدني لضمان تقديم الخدمات المناسبة في حالة غياب الإجراءات الإدارية لمواجهة المخالفات. وفي هذا المثال، سمحت عملية تخطيط ومراقبة مجتمعية (CBMP) للمواطنين بمراقبة الخدمات الصحية على نحو منتظم وفعال وضمان وصول الخدمات إلى الفئات المقصودة، ولا سيما الفقراء في المناطق الريفية.
ويوجد في الهند نوعان من الأنظمة الصحية: عام وخاص. وعلى الرغم من الحالة السيئة لنظام الصحة العامة (على سبيل المثال، ضعف البنية التحتية، ونقص الموارد البشرية، إلخ)، إلا أن معظم سكان المجتمعات الريفية في مناطق كبيرة من الهند – وبخاصة من لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية، ولا يستطيعون الحصول على العلاج في المستشفيات الخاصة – يعتمدون عليه. ويُتوقع من كل مؤسسة عامة إتاحة رعاية صحية منخفضة التكلفة أو مجانية للمرضى.
في منطقة تبعد حوالي 40 كيلو متر خارج مدينة بيون، كان أحد الأطباء يعمل في مستشفى ريفي وكان أيضًا يدير مستشفاه الخاص في بلدة قريبة أخرى. يحظر قرار حكومي الأطباء المعينين في مستشفى ريفي (RH) ومرافق الصحة العامة ذات المستوى الأعلى من فتح عيادات خاصة حتى يتمكن الأطباء من تقديم خدمات فعالة وتخصيص وقت كاف للمرضى. ولكن استمر العديد من الأطباء الحكوميين في مزاولة المهنة في عيادات خاصة. وفي محاولة لوقف هذا العمل غير القانوني، تم تقديم قائمة بالأطباء العاملين في منطقة تخطيط ومراقبة مجتمعية (CBMP) ممن يديرون عيادات خاصة إلى حكومة الولاية، ولكن لم يتخذ أي إجراء ضدهم. وبالنسبة لحالة مدينة بيون، قررت لجنة المراقبة المحلية جمع أدلة ملموسة لاتخاذ إجراء حاسم ضد الطبيب.
تمتلك لجنة التخطيط والمراقبة المجتمعية (CBMP) على مستوى المجموعة – التي تشكلت في إطار عملية التخطيط والمراقبة المجتمعية (CBMP) – تفويضًا بمراقبة وتسوية القضايا المتعلقة بأداء مؤسسات الصحة العامة. وبعد تحقيق أجراه قسم التخطيط والمراقبة مجتمعية (CBMP), تبين أن الطبيب كان يحول النساء الحوامل اللاتي سجلن في مستشفى ريفي (RH) إلى مستشفاه الخاص حيث كان يطلب منهن رسوم بصورة غير قانونية. وكان يتقاضى على الولادات الطبيعية 5000 روبيه (حوالي 75 دولار أمريكي). و18000 لحالات الولادة القيصيرية (حوالي 271 دولار أمريكي). وقد اكتشفت لجنة التخطيط والمراقبة المجتمعية (CBMP) عيادة الطبيب غير القانونية أثناء جمع البيانات في إطار إجراءات لجنة التخطيط والمراقبة المجتمعية (CBMP). وفيما بعد, واجهت لجنة التخطيط والمراقبة المجتمعية (CBMP) الطبيب الذي تعهد بوقف التحويلات والرسوم غير القانونية. ولكن تبين فيما بعد أنه ما زال يعمل في عيادته الخاصة ويطلب من المرضى رسوم غير قانونية.
ولاتخاذ مزيد من الإجراءات لإجبار الطبيب على وقف عيادته الخاصة, قرر أعضاء لجنة التخطيط والمراقبة المجتمعية (CBMP) زيارة القرى ومقابلة من دفعوا المال لهذا الطبيب. وتم التوصل إلى إجمالي 55 حالة وأجريت مقابلات مع 12 من القروين. وبناء على ذلك، أحيلت القضية إلى جلسة استماع علنية على مستوى المقاطعة. تعتبر جلسات الاستماع العلنية منصة للمواطنين لإبداء الرأي مباشرة لمقدمي الرعاية الصحية، وتقديم حالات الحرمان من الخدمات الصحية، ومحاولة حل القضايا العالقة. وفيإطار متابعة جلسة الاستماع العلنية، خلصت لجنة التخطيط والمراقبة المجتمعية (CBMP) إلى أنه على الرغم من النقاش المستمر مع الطبيب، إلا أنه استمر في تحميل المرضى رسوم غير قانونية. وقررت اللجنة أنه يتعين على الطبيب سداد الأموال، ووافق على هذا الأمر. وقد أعاد حتى الآن 38000 روبيه (حوالي 573 دولار أمريكي). وتقرر إعطاء المال مباشرة للمرضى لمساعدتهم في التعرف على حقوقهم. وذكر الطبيب أيضًا أنه لن يتقاضى أي رسوم غير قانونية ولن يعمل في مستشفى ريفي (RH).
وفي حين أن هذا العمل يجسد نجاح لجان التخطيط والمراقبة، ولا سيما الدور الاستباقي الذي يقوم به الممثلين المنتخبين في هذه اللجان، فهو يؤكد أيضًا الإخفاق المتواصل لنظام الصحة العامة في ولاية ماهاراشترا في مراقبة العيادات الخاصة غير القانونية التي يستخدمها أطباء نظام الصحة العامة. ومع ذلك، تعد هذه الحالة دليلاً قويًا لتمكين المجتمع المحلي للعمل وتحقيق تغيير إيجابي في حالة عدم تمكن الحكومة من ذلك أو عدم رغبتها في ذلك.
يضم “يوم الشفافية” في اجتماع المبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الميزانية (CABRI) منظمات المجتمع المدني والحكومة لمناقشة شفافية الموازنة والمشاركة العامة، بواسطة إلينا موندو، شراكة الموازنة الدولية
اجتمع في أواخر أغسطس ممثلو المجتمع المدني والحكومة من جميع أنحاء قارة أفريقيا لحضور الاجتماع السنوي المتعلق بالمبادرة الأفريقية التعاونية لإصلاح الميزانية (CABRI) في العاصمة الكينية نيروبي. وكان الاجتماع بمثابة منتدى للمناقشات المتعلقة بـ”الحلقات المفقودة في إصلاحات الإدارة المالية العامة (PFM)”. وفي إطار هذا الاجتماع، استضافت شراكة الموازنة الدولية (IBP) مناقشة استغرقت يومًا كاملاً حول “شفافية الموازنة ومشاركة المواطنين في القارة الأفريقية: التحديات، والدوافع، والممارسات السليمة الناشئة.” وكان الاجتماع بمثابة فرصة لتقديم نتائج استطلاع الموازنة المفتوحة لعام 2012، ومناقشة الدوافع والتحديات الرئيسية أمام الحكومات لتحسين شفافية الموازنة، وتبادل الممارسات السليمة والمبتكرة في شفافية الموازنة والمشاركة العامة.
ويعد استطلاع الموازنة المفتوحة التابع لشراكة الموازنة الدولية IBP التقييم الذي يتم كل عامين لشفافية الموازنة والمشاركة والمساءلة في جميع أنحاء العالم. ويستخدم مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) البيانات المستمدة من الاستطلاع ويحدد نقطة من 0-100 لكل بلد بناءً على المعلومات التي يتيحها للعامة في جميع مراحل الموازنة. وكان الحدث يمثل فرصة للمشاركين للتركيز على درجات مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2012 وعناصر الشفافية والمشاركة التي يستخدمها المسح كمؤشرات الأداء الجيد لأي بلد. وقد أتاح هذا الأمر حوارًا مفتوحًا بين ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين. وقد تنوعت درجات مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2012 المتعلقة بالبلدان الأفريقية، مع بلدان مثل جنوب أفريقيا التي حققت أداءً جيدًا للغاية بمعدل درجات 90 (متوسط درجات مؤشر الموازنة المفتوحة (OBI) لعام 2012 هو 43)، بينما أتاحت بلدان أخرى معلومات ضئيلة أو لم تتح أي معلومات عن الموازنة وسجلت درجات أقل من ذلك بكثير. وقد تم تشجيع الحاضرين لمناقشة الممارسات السليمة للشفافية والمشاركة، بما في ذلك التغييرات التي حدثت منذ نشر مسح 2012 (مثل إتاحة وثائق رئيسية للموازنة، وإتاحة مجالات أمام مشاركة الجماهير أثناء عملية الموازنة). وقدم ممثل تشاد بادرة مشجعة عندما أشار إلى أن بلاده بدأت بالفعل في تنفيذ إصلاحات لتحسين درجاتها في المسح القادم
وكانت المناقشات في الاجتماع تتسم بالتفاعل حيث حظي ممثلو المجتمع المدني والحكومة بفرصة للتفاعل في الجلسات الخاصة بالبلدان المستقلة والعامة، لتسليط الضوء على الممارسات السليمة الصاعدة، والدوافع، والتحديات لتحسين الشفافية المالية في بلدانهم. وكانت نماذج التعاون بين ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين في بلدان مثل بوركينا فاسو، وليبيريا، ومالي علامة مشجعة لإرادة سياسية قوية لاتخاذ خطوات لتحسين الشفافية في الميزانية.
وعلى الرغم من وجود نقاشات خلافية حول المشاركة العامة في عملية الموازنة، بالإضافة إلى رفض هذه الحكومات حديثة العهد بعملية المسح التي ترفض الإفصاح عن عملياتها، إلا أن هذه المناقشات كانت مثمرة. وحظي ممثلو شراكة الموازنة الدولية IBP بالتشجيع عندما تبين لهم أن البلدان التي شهدت الجولات السابقة من المسح كانت أكثر انفتاحًا للعمل مع المجتمع المدني ولفكرة شفافية الموازنة بوجه عام. ويبدو أن ذلك يدل على أن المسح ليس مجرد بحث – لكنه أداة حوار تسمح للحكومات والمجتمع المدني بإيجاد مجالات وفرص للمناقشة، والتحدي فيما بينها، والتفكير في طرق بناءة للمضي قدمًا لتحسين الشفافية والمشاركة العامة. وكما قال ممثل الحكومة الليبيرية، “لا يزال أمامنا طريقًا طويلاً لنقطعه، لكن سنصل إلى مبتغانا. وسنحقق ما نسعى إليه من خلال تثقيف الشعب وتوعيته بأن الموازنة والحكومة تعمل من أجلهم.”
من تقريرنا السنوي: الدروس المستفادة من عمل الموازنة في البيئات الصعبة
ما الذي نستفيده من تعزيز شفافية الموازنة والمساءلة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؟
المقالة اللتالية هي آخر مقالة في أربع مقالات للـدروس المستفادة من التقرير السنوي لشراكة الموازنة الدولية لعام 2012. وقد ظهر مقالين في عدد مارس – أبريل وظهرت المقالة الثالثة في عدد مايو – يونيو من هذه النشرة. الوصول إلى التقرير الكامل من هنا.
بعد اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، بدأت شراكة الموازنة الدولية العمل في مصر وتونس مع المجتمع المدني والحكومة، والأكاديميين ووسائل الإعلام لإجراء حوار شعبي عن وضع الموازنة المفتوحة. وفيما يلي بعض الدروس الأولى المستفادة.
قررت شراكة الموازنة الدولية تحديد أولويات العمل في مصر وتونس لأنه يمكن إرساء أسس شفافية الموازنة والمساءلة في وقت مبكر من المرحلة الانتقالية. وعلى الفور بدأت تقريبًا العديد من التحولات السياسية في إقامة هيكل نظام موازنة جديدة. فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يتناول الدستور الجديد قضايا الحصول على المعلومات وأدوار الجهات الفاعلة المختلفة في عملية الموازنة. وبالمثل، فإن نظام الإدارة المالية الجديد قد يتناول عملية توزيع الإيرادات العامة وتحديد مسئولية تقديم الخدمة في المستويات المختلفة من الحكومة. ومن الأمور المهمة دمج مبادئ وممارسات وضع الموازنة المفتوحة في هذه العمليات التأسيسية لوضع أصول نظام مفتوح ومتجاوب.
ورغم أهمية البدء في هذا العمل في بداية المراحل الانتقالية، إلا إنه من المشروعات التي يصعب معالجتها.
الإسراع في عمل الموازنة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية يتطلب منهج دقيق ومرن. لا يمكن التنبؤ بالتحولات السياسية من الأنظمة الاستبدادية إلى الأنظمة الديمقراطية وغالبًا ما تكون هذه التحولات غير منتظمة. ورغم تشابه الجهات الفاعلة الرئيسية في الموازنة في مختلف الظروف، إلا أن كل عملية تحول تتبع مسار مختلف وتتطلب استجابة مرنة ومحددة.
وكما ذكرنا سابقًا، فإننا نرى أن المجتمع المدني في مصر كان أقوى بكثير عن المجتمع المدني في تونس. إلا أن هذه الاختلافات صارت أقل مما كان متوقعًا – حيث أن المجتمع المدني في كل بلد من البلدين لديه نقاط قوة ومواطن ضعف. وفي كلا البلدين يمتلك المجتمع المدني القليل من الخبرة المتعلقة بعمل الموازنة. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكومات الجديدة ستكون أكثر انفتاحًا من تلك التي سبقتها للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في قضايا الموازنة أم لا. ففي مصر استمرت الحكومة في نشر الوثائق الخاصة بالموازنة عبر الإنترنت، وفي تونس نرى أن وزارة المالية التونسية كانت أكثر انفتاحًا في التعامل والمشاركة مع المجتمع المدني عن نظيرتها في مصر. وكنا نعتقد في البداية أن عملية وضع الدستور في مصر ستتعثر، أما في تونس فستدعم العملية الشاملة عملية وضع الدستور. ولكن اليوم، تم تمرير الدستور المصري الذي لقي الكثير من الانتقادات من المصريين، أما في تونس فتم انتقاده لكونه يسير بخطى بطيئة للغاية. بيت القصيد أن الأوضاع معقدة وغير مستقرة في كلا البلدين، على نحو أكبر بكثير مما حدده تقييمنا الأصلي.
وقد تم تغيير استراتيجيتنا أكثر من مرة، ويحتمل تغييرها باستمرار. وقد اكتشفنا أن التقييم الثابت والمتعمق للبلدان في غاية الأهمية قبل وضع الخطط، ولكن يتحتم إكمال العملية مع القدرة على التقييم والاستجابة للتغيرات التي تحدث في البيئة. وتتمثل الاستجابة الجيدة في تحقيق التوازن في الاستراتيجيات متوسطة الأجل مع اغتنام الفرص، ووجود موظفين محليين مطلعين وقادرين على القراءة السريعة للسياقات المتطورة.
تستغرق عمليات تحسين أنظمة الموازنة وقدرة الجهات المعنية على المشاركة في الموازنة الكثير من الوقت. تؤكد الدلائل المأخوذة من جنوب إفريقيا والبرازيل ومن البلدان الأخرى أن عمليات التحول، التي تمثل تحديًا، يمكن أن تحفز تحسينات كبرى في شفافية الموازنة إذا وجدت الإرادة السياسية. ولكن وبرغم الإرادة السياسية الكبيرة، استغرق الأمر في جنوب إفريقيا والبرازيل ما بين 15-20 عامًا لوضع أنظمة موازنة قوية ومنفتحة (ولكن بقيت بعض الثغرات الكبيرة).
وسوف تستغرق التحولات التي تشهدها مصر وتونس في أنظمة الموازنة المفتوحة وقتًا ومجهودًا كبيرين. ولن يحققوا النجاح إلا إذا توافر للداعمين لهذه العملية – والمشاركين فيها بشكل مباشر – إطار زمني ممتد. وعلى صعيد الجهات المانحة، فليس من المحتمل أن يكون هناك تأثير مستدام بدون دعم طويل المدى للحكومة وللمجتمع المدني. أما الجهات الفاعلة من الخارج فهم بحاجة إلى المحافظة على أولويات ثابتة حتى مع التغير المستمر للاستراتيجيات.
وعلى صعيد المجتمع المدني، فإن ترسيخ الخبرة والمصداقية يتطلبان جهود متواصلة لبناء القدرات المؤسسية. وهناك رغبة طبيعية لدى منظمات المجتمع المدني المحلية في الاعتماد على المستشارين في إدارة أعباء العمل المتزايدة. ورغم أن هذا قد يساعد المنظمة في تلبية احتياجاتها الفورية، إلا أن الاستراتيجية فشلت في بناء قدرة مخصصة داخل المنظمة وهو شرط ضروري لإعداد موازنة فاعلة وطويلة المدى في أي بيئة.
مواجهة المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى لفرص وأولويات متنافسة خلال عمليات التحول. تتسم عمليات التحول في كثير من الأحيان بالكثير من الطاقة وتحمل الكثير من التوقعات. وهناك الكثير مما يمكن تحقيقه، وهي لا تكون دائمًا واضحة، حيث ينبغي أن تكون عملية وضع الموازنة المفتوحة من الأولويات، على سبيل المثال عندما لا تزال السلامة الشخصية تمثل مشكلة. ومع عدم التناسق في سير عملية التحول، فستكون هناك فترات ضعف وفترات قوة في حماسة الجهات الفاعلة في عملية إصلاح الموازنة داخل الدولة. وقد يكون ذلك محبطًا بالنسبة لمنظمة خارجية مهتمة بدعم القدرات المحلية، ولكن فعليًا لا يوجد خيار أخر فعال إلا التعامل بحساسية مع هذه العملية وتحديد الأهداف بشكل مناسب..
إذًا، كيف تُعزز الموازنة المفتوحة في البيئات التي تمر بمرحلة انتقالية صعبة؟
- أهم استراتيجية في ذلك هي الاستماع إلى الشركاء المحليين. فإذا كان هناك إقبال محلي شديد على المشاركة في أسئلة الموازنة المفتوحة، فسيكون هناك طريق محتمل للبدء في وضع أسس عمل موازنة فعالة. وبدون الحماسة المحلية، فمن المحتمل أن تضعف أفضل خطط تم وضعها من قبل المؤسسات الخارجية..
- قد يبدوا العمل المعني بالموازنات مطاردة سرية في سياق التحول التنافسي. ولتحقيق الاهتمام، لابد من ربط عمل الموازنة مع الأعمال الأساسية لمنظمات المجتمع المدني. وتعد مصر وتونس من أمثلة البلدان التي ينتشر فيها الاستياء الشعبي من الخدمات الأساسية وانتشار الفساد، وكلا البلدين توفران روابط سهلة للقضايا الخاصة بالموازنة في المشروعات المبكرة.
- وفيما يتعلق ببناء المهارات، فقد يكون من المفيد تحديد أهداف المجموعة في مجال معين ووضع مشروع حوله يتضمن عمل الموازنة. ويساعد تقديم منح للمشروعات الصغيرة الخاصة بالتعليم والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل الحالي للناشطين في التعليم من خلال الممارسة – وهي استراتيجية ترى شراكة الموازنة الدولية أنها حققت نتائج جيدة في السياقات الأخرى. ورغم أن شراكة الموازنة الدولية تفضل التمويل الأساسي طويل المدى لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني، وفي النهاية يكون هذا التمويل مطلوب في البلدان التي تشهد فترات انتقالية، إلا أن التحولات الأولية تمثل أحد استثناءات هذه القاعدة بسبب الحاجة إلى المرونة والتكيف.
- في الشراكات الانتقالية فيما بين منظمات المجتمع المدني، والتي بين منظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات تمثل الجهات المعنية من المالية العامة أهمية بالغة لإقامة حوار على مستوى الدوائر الانتخابية والمساعدة في التغلب على انعدام الثقة الموجود بين الحكومات والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني. وفي البداية يستغرق العمل مع أصحاب المصلحة وقتًا أطول ولكنه قد يؤدي إلى إيجاد الثقة اللازمة لمواصلة التغيير
- يشير قدر كبير مما سبق إلى أن الجهات المانحة والوسطاء مثل شراكة الموازنة الدولية، بحاجة إلى المرونة عند إلزام الشركاء بالاستراتيجيات والنتائج حيث يصعب التنبؤ بالفرص والتحديات التي ستظهر. وهذا لا يعني أن التخطيط الاستراتيجي غير مهم، ولكن يعني أنه لابد من وجود مجال لعملية اغتنام الفرص والتصحيحات التي تطرأ في منتصف الدورة عند اتفاق كلا من الجهات المانحة والشركاء على الحاجة.
النشرات
نشرات شراكة الموازنة الدولية (IBP)
وضعت مبادرة شراكة الموازنة الدولية مجموعة مبتكرة من الدعم المتواصل والشامل لعمل موازنة المجتمع المدني في 18 بلد. ومن المعناصر الرئيسية لمبادرة الشراكة (PI) برنامج التعلم المتعلق بها، الذي كان يسعى إلى توثيق تأثير تحليل موازنة المجتمع المدني ودعم السياسات والتنفيذ. وقد أجرى برنامج التعليم عددًا من درسات الحالة المتعمقة لحملات موازنات المجتمع المدني السابقة, وعمل في نفس الوقت على دمج الباحثين ضمن الحملات الجارية. وأصبحت الآن نتائج دراسات الحالة “في الوقت الحقيقي” متاحة. ومن خلال اتباع الحملات وقت حدوثها تمكنت شراكة الموازنة الدولية من تجنب عملية الاختيار المحدود وتوسيع نطاق المعرفة فيما يتعلق بالأمور المفيدة ووقتها وظروفها – والأمور غير المفيدة. وتتاح دراسات الحالة الجديدة المتعلقة بالتأثير على موقع شراكة الموازنة الدولية.
- البرازيل: التخلي تدريجيًا عن سياسة المصرف الأهلي البرازيلي (BNDES)
- المكسيك: من البحث إلى الدعم في الصحة
- تنزانيا: حماية الحق في التعليم عالي الجودة
- جنوب أفريقيا: تحسين موازنات الصحة عندما تسنح الفرص
قراءة أكثر في المجال – تغطية مناسبة لقضايا الموازنة ومشاركة المجتمع المدني في الموازنة العامة من الصحف الأكاديمية والمتخصصة
تبحث مقالة نشرت مؤخرًا, بعنوان “مشاركة المواطنين والديمقراطية المحلية في النظام الحكومي المحلي في زيمبابوي“، والتي نشرت في مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةالمؤلفات المتعلقة بالآليات والوسائل التي تستخدمها الحكومة المحلية في زيمبابوي لإشراك المواطنين وتعزيز الديمقراطية.
يستعرض مؤلف المقالة التي تحمل عنوان “تحسين الشفافية والمساءلة في عملية الموازنة: تقييم للمبادرات الأخيرة” مبادرات المساءلة والشفافية (TAI) المتعلقة بالموازنة لتقييم تأثيرها. وتوصل المؤلف إلى مجموعة متناسقة من العوامل التي تظهر في مبادرات المساءلة والشفافية (TAI)، بما في ذلك التحالفات بين الجهات المعنية، وإنتاج معلومات مشروعة، والتمكين القانوني، والدعم الدولي. كما تسلط المقالة الضوء على العمل الحيوي لشراكة الموازنة الدولية (IBP) بشأن عمل الموازنة الدولية ومساهمات مؤشر الموازنة المفتوحة في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحصول على المعلومات. وتعد المقالة جزءً من قضية خاصة تتعلق بـاستعراض سياسات التنمية التي تحمل عنوان “تأثير وفاعلية مبادرات المساءلة والشفافية”
وفي مقالة نشرت مؤخرًا من سلسلة المصرف الدولي PREMnotes التي تحمل عنوان “المشاركة العامة في عملية الموازنة في جمهورية كوريا“، يتم شرح السبب في ارتفاع نقاط كوريا الجنوبية بشأن إجراءات المشاركة في مسح الموازنة المفتوحة المتعلق بشراكة الموازنة الدولية (IBP) لعام 2012 وأنها تمثل نتيجة أيجابية في إتاحة فرص كبيرة للمشاركة العامة في قضايا الموازنة وذلك عند مقارنتها ببلدان أخرى. ويبرز المؤلفون آليات المشاركة العامة المتفردة في كوريا الجنوبية التي تنبع من عملية التحول الديمقراطي في الثمانينيات، ومدى إسهامها في عملية موازنة البلاد وسياساتها المالية.
“تأثيرات الموازنة القائمة على المشاركة على إنفاقات البلدية ووفيات الأطفال في البرازيل“، دراسة نشرت فيالتنمية العالمية وهي دراسة تبحث في مدى تأثير استخدام الموازنة القائمة على المشاركة في بلديات البرازيل من 1990-20054 على نمط نفقات البلدية، وما إذا كان له أي تأثير على الأوضاع المعيشية
ووفقًا لما ذكره مؤلفي المقالة, “عوامل الإفصاح عن الموازنة الحكومية المركزية: تحليل مقارن دولي“، يمثل انتشار الإنترنت، ومستويات التعليم، والحجم النسبي للحكومة المركزية، وفائض الموازنة، والثقافة الإدارية، والمنافسة السياسية، وأيديولوجيات أصحاب المناصب العوامل الرئيسية لعملية الإفصاح عن الموازنة في الحكومات المركزية. ويضع المؤلفون مؤشرات الإفصاح عن الموازنة لثلاثة وتسعون بلد بناءً على استبيان مسح الموازنة المفتوحة التابع لشراكة الموازنة الدولية (IBP).
الأحداث القادمة وإعلانات الوظائف
يبدأ أسبوع الشفافية في 24 أكتوبر!
ستنشر حملة “انشر ما تموله” – وهي حملة عالمية من أجل الشفافية – مؤشر شفافية المعونة لعام 2013 في واشنطن العاصمة في 24 أكتوبر. ويقيس المؤشر مستوى الشفافية في أموال المانحين التابعين لمنظمات الإغاثة المختلفة في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه العملية انطلاق أسبوع الأحداث العالمية التي تركز على الشفافية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة. وسيتوج هذا الأسبوع القمة السنوية لشراكة الحكومة المفتوحة في لندن في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. يرجى زيارة موقع “انشر ما تموله” لمزيد من المعلومات.