Newsletter 68- Bahasa

by IBP Consultant | Oct 7, 2012

DALAM TERBITAN INI: TEKNOLOGI , PPN, LAGOS, ZIMBABWE, RRC, LOWONGAN KERJA, SUMBER DAYA

Memanfaatkan Teknologi untuk Memperkuat Penganjuran Anggaran

Panduan Penggunaan Database Online Untuk Memperdalam Dampak Pekerjaan Anggaran

Memperjuangkan Reformasi Pajak

Rakyat Kenya Mengambil Sikap Menentang PPN Atas Bahan-bahan Pokok

Masyarakat Sipil Berbicara; Apakah Pemerintah Mendengarkan?

Masyarakat Sipil Melakukan Riset Anggaran; Pemerintah Meminta Bantuan Mereka

Harare Residents Trust: Memperlengkapi Masyarakat agar Terlibat Secara Produktif

Suara dari Dasar

Hukum Mengenai Anggaran di RRC: Perjuangan untuk Membuat Uang Rakyat Menjadi “Untuk Rakyat”

Lowongan Pekerjaan

Wakil Direktur, Program Associate, dan Petugas bidang Pembelajaran untuk Open Government Partnership

Petugas bidang Program, Program Pelatihan dan Bantuan Teknis dengan International Budget Partnership

Publikasi dan Sumber Bahan

Kini Tersedia: Learning from Each Other Series (Seri Belajar dari Satu Sama Lain) oleh IBP!

Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Transparency (Gerakan Global untuk Transparansi Anggaran, Pertanggungan Jawab dan Transparansi/BTAP) Meluncurkan Situs Webnya!

Lihatlah Kajian Keefektifan Proyek GB Oxfam

Apa yang Terlihat dari Indeks Transparansi Bantuan 2012 oleh Publish What You Fund (Publikasikan yang Anda Danai)?

Panduan Penggunaan Database Online Untuk Memperdalam Dampak Pekerjaan Anggaran oleh Rebecca Hammer, International Budget Partnership

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dapat menggunakan database online sebagai sumber yang berharga untuk memperoleh informasi, dan dapat mengembangkan database sendiri untuk menyebarluaskan informasi ini dan mengungkapkan pengeluaran pemerintah. Berbagai kelompok dan orang-orang dapat menggunakan database online (untuk akses maupun informasi terbaru) guna membantu orang lain agar semakin memahami cara pemerintah menangani sumber daya masyarakat, termasuk dengan membuat grafik dan tabel yang menggambarkan berbagai masalah dalam pengeluaran pemerintah, misalnya alokasi dana yang tidak benar atau kebijakan pengeluaran yang bertentangan dengan prioritas-prioritas masyarakat Dengan membuat angka-angka dan informasi yang sebenarnya menjadi tersedia kepada masyarakat dalam format yang mudah digunakan oleh pengguna, OMS yang mengembangkan database online bisa memperdalam dampak pekerjaan anggaran mereka.

Cara Memulai Mengakses Data dan Membuat Database Online:

1. Pelajarilah data yang Anda butuhkan: Putuskanlah jenis data apa yang bisa membantu menggambarkan poin yang ingin disajikan oleh organisasi Anda. IBP bisa membantu dalam hal ini; carilah penelitian-penelitian kasus dampak milik kami dan berbagai publikasi lain menurut topik-topik seperti anggaran untuk anak-anak atau hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya to learn about the kind of data sought by groups like yours.

2. Memperoleh data: Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara:

• Memintanya dari pemerintah Anda: Berikut ini adalah daftar FOIA (Undang-Undang Kebebasan Informasi) menurut negara. Jika negara Anda memiliki FOIA, mintalah data dari pemerintah dengan menggunakan permohonan Kebebasan Informasi. Berikut ini adalah contoh surat permohonan FOIA dari Amerika Serikat. Di beberapa negara, proses ini bisa memakan waktu lama dan merepotkan, yang membutuhkan kegigihan dan kebulatan tekad selama menunggu, tidak dipedulikan, dan mengumpulkan beberapa permohonan (dengarkan pengalaman para peneliti dari Ask Your Government Initiative (Inisiatif Tanyakan pada Pemerintah Anda) dalam seri radio ini). Misalnya, seorang mitra IBP dari Buenos Aires harus mengajukan gugatan hukum untuk memaksa pemerintah kota itu agar mematuhi FOIA Bueno Aires.
• Carilah di Internet:
  • Proyek Open Spending (Pengeluaran Terbuka) menjadikan informasi mengenai aliran uang masyarakat dapat diakses dengan menyediakan sebuah database onlinemengenai data anggaran dan pengeluaran pemerintah dari seluruh dunia.
  • Open Data User Group (Kelompok Pengguna Data Terbuka) Inggris mengizinkan warga negara meminta data tertentu dari pemerintah Inggris.
  • Pemerintah Brazil menyediakan portal data untuk mengakses data dan informasi publik mengenai hal-hal seperti asuransi kesehatan, sistem transportasi, keselamatan masyarakat, indikator pendidikan, pengeluaran pemerintah, dan proses pemilihan umum.
  • Kenya Open Data (Data Terbuka Kenya) adalah situs web data terbuka pertama milik pemerintah Afrika di sub Sahara, yang menyediakan data mengenai sensus, pengeluaran regional dan nasional, dan layanan masyarakat di Kenya. Pengguna dapat membuat grafik dan mengunduh data untuk analisa lebih lanjut.
  • The African Development Bank membuat Open Data for Africa (Data Terbuka untuk Afrika) agar masyarakat dapat memantau cara pemerintah membelanjakan dana pembangunan di Afrika.

3. Dapatkan bantuan teknologi: Kelompok-kelompok yang ingin membuat database online sendiri namun tidak mengenal teknologi yang dibutuhkan harus menghubungi orang-orang dan organisasi yang memiliki keahlian ini. Kalangan akademis, mahasiswa, OMS lain dan perusahaan teknologi informasi adalah tempat yang sangat bagus untuk memperoleh bantuan di samping pengetahuan dan keahlian yang diperlukan.

4. Mengorganisir data: Agar dapat diakses dan berguna, data harus diorganisir dan ditampilkan dengan cara yang logis. Database harus mengkategorikan dan membandingkan sub-sub rangkaian tertentu agar pengguna mampu menganalisa informasi tersebut dengan mudah.

5. Menganalisa data: Untuk mempelajari lebih jauh mengenai cara menganalisa data anggaran dan memahami kisah yang disajikan oleh angka-angka, lihatlah informasi IBP mengenai analisa anggaran. Memahami kebijakan dan undang-undang di kota atau negara Anda yang berkaitan dengan data tersebut juga sangat berguna untuk melakukan analisa yang sangat akurat.

6. Buatlah laporan, video, gambar, dan database interaktif: Agar data kisah lebih dapat diakses ke masyarakat, Anda harus membuat laporan, video, dan database interaktif yang menyajikan data tersebut beserta artinya (atau mengizinkan pengguna melakukannya) dengan cara yang dapat dipahami oleh orang biasa yang tidak memiliki keahlian teknis. Grafik, diagram alir, dan berbagai penyajian visual lain mampu menggambarkan data yang kompleks dengan mudah dan dengan sangat cerdas. Banyak alat-alat web gratis yang dapat membantu Anda membuat jenis-jenis grafik ini.

7. Umumkanlah: Di banyak negara, misalnya Meksiko, sebagian besar penduduknya tidak memiliki akses yang dapat diandalkan dan teratur ke Internet untuk melihat data. Mereka juga tidak memiliki keahlian sehingga tidak bisa benar-benar memahami arti data tersebut. Dalam keadaan demikian, OMS dapat meminta para jurnalis dan kalangan akademis untuk menyebarkan berita ini; ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk menebarkan dampak yang bermakna. Berikut ini adalah beberapa gagasan mengenai penggunaan database Anda agar attract menarik perhatian kalangan jurnalis.

8. Belajarlah dari orang lain: Tetaplah membaca agar mempelajari Fundar, yakni OMS anggaran yang terkemuka di Meksiko yang telah menggunakan database untuk mengekspos rahasia-rahasia pemerintah.

Penggunaan Database

Selama beberapa tahun terakhir, Fundar telah menciptakan beberapa database interaktif dan yang mudah digunakan oleh pengguna untuk memberikan akses ke informasi mengenai berbagai hal penting seperti cara pemerintah Meksiko membelanjakan pajak, dan bagaimana negara-negara Amerika Latin ditentukan peringkatnya dalam Indeks Transparansi Anggaran Amerika Latin. Mereka juga berhasil menggunakan database dalam berbagai kampanye reformasi anggaran, misalnya pada bulan Oktober 2008 ketika memberitahukan penemuan yang berasal dari database Subsidios Al Campo mereka. Data ini membuktikan bahwa 50 persen dari subsidi pertanian yang ditujukan untuk petani termiskin di Meksiko sebenarnya jatuh ke tangan 10 persen dari petani terkaya. Mengekspos penyalahgunaan ini menghasilkan beberapa reformasi program yang memastikan bahwa penerima yang dimaksud memang benar-benar menerima dana tersebut dan para pejabat yang terlibat dipecat. Pada tahun 2010, Fundar memperoleh data yang mengekspos penyalahgunaan dana besar-besaran oleh pemerintah selama krisis ekonomi internasional. Informasi ini menunjukkan bahwa tahun 2009, pemerintah Meksiko telah menghabiskan hampir sebanyak lima milyar peso – lebih dari seluruh Anggaran Kementerian Tenaga Kerja 2009 – untuk iklan resmi pemerintah yang oleh Fundar disamakan dengan “iklan Cola Cola” bagi para pejabat yang terpilih selama maksimal satu kali masa jabatan.

Saran dari Fundar:

Fundar menyarankan bahwa OMS yang ingin menggabungkan database ke dalam pekerjaan advokasi sebaiknya melangkah dengan memulai proyek seperti Hackthon milik Fundar, yang memungkinkan OMS untuk mengirimkan data mentah kepada para pengembang (developer) yang kemudian akan mengubahnya menjadi database yang dapat digunakan untuk analisa dan advokasi. Fundar menekankan bahwa segera setelah organisasi memperoleh data dan memahaminya, langkah selanjutnya adalah membuat cerita yang menarik untuk khalayak. Database yang sangat canggih seperti database yang bekerja sama dengan Fundar secara teratur, sebaiknya diserahkan kepada kalangan akademis dan pakar untuk dianalisa; namun cerita yang disajikan oleh analisa tersebut harus disaring ke dalam bentuk yang paling menarik dan paling relevan untuk menarik perhatian masyarakat kepada inti masalahnya.

Artikel ini merupakan yang ke dua dalam seri yang mencakup bentuk teknologi lain dalam setiap buletin. Jika organisasi Anda ingin membagikan sebagian pelajaran di bidang penggunaan teknologi dalam pekerjaan anggaran, harap hubungi Erin Upton-Cosulich di [email protected].

Rakyat Kenya Mengambil Sikap Menentang PPN Atas Bahan-bahan Pokok, oleh Christian Hallum, Tax Justice Network-Africa and ActionAid Kenya Nairobi

East Africa Tax and Governance Network (EATGN), sebuah koalisi beranggotakan 13 organisasi masyarakat sipil (OMS), sedang menggalang masyarakat sipil di Kenya agar menentang rancangan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru. PPN baru ini akan berdampak negatif atas rumah tangga-rumah tangga termiskin di negara itu karena menghapuskan zero-rating/pemberlakuan tariff 0% (berlaku bila suatu barang dianggap terlalu pokok untuk dikenai pajak) atas bahan makanan pokok. Melalui upaya ini, EATGN berusaha berperan dalam sistem perpajakan yang adil, transparan, dan digerakkan oleh warga negara yang menjunjung kesetaraan, partisipasi dan pertanggungan jawab di Afrika Timur.

Dalam Pernyataan Mengenai Anggaran yang disampaikan beliau di Majelis Nasional Kenya pada tanggal 8 Juni 2011, untuk pertama kalinya Menteri Keuangan Uhuru Muigai Kenyatta mengungkapkan bahwa RUU PPN baru ini akan diperkenalkan untuk diperdebatkan. Meskipun sistem PPN merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pendapatan, sifat regresif (karena semua pembayar pajak membayar tingkat pajak yang sama, maka mereka yang berpenghasilan lebih rendah sebenarnya membayar pajak lebih tinggi sebagai persentase dari penghasilan mereka dibanding pembayar pajak yang lebih kaya) dari pajak penjualan semacam itu bisa berdampak negatif atas kelompok berpenghasilan rendah. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, bekas rezim sosial PPN di Kenya memiliki sistem tarif 0% dan perkecualian yang memastikan bahwa bahan-bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh rakyat miskin tidak dikenai PPN. Menurut penelitian yang melihat dampak PPN atas berbagai kelompok penghasilan, 90 persen dari bahan makanan yang dikonsumsi oleh rakyat termiskin sebanyak 90 persen dari rakyat Kenya diperkecualikan atau bertarif 0%. [1] Tetapi dalam RUU PPN baru ini, bahan-bahan pokok yang sebelumnya bertarif 0%, misalnya jagung, tepung gandum, susu, dan roti, kini akan dikenai pajak sebesar 16 persen penuh, sehingga mengakibatkan kenaikan harga bahan makanan pokok.

Pada tanggal 15 Agustus 2012, EATGN mengadakan sebuah forum untuk mendidik masyarakat mengenai semua perubahan baru terhadap rezim PPN, untuk memberikan kesempatan kepada warga negara agar membagikan pemikiran mereka mengenai pengajuan legislasi, dan untuk menekan masyarakat agar menuntut versi RUU yang lebih memihak kaum miskin. Seorang wakil masing-masing dari Otoritas Pendapatan Kenya, Majelis Nasional, dan media berpartisipasi dalam acara tersebut, dan lebih dari 200 warga negara menghadiri forum itu dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap rancangan undang-undang ini. Di saat masyarakat menyadari konsekuensi negatif dari RUU ini, muncul sebuah koalisi yang kuat yang menentang pengajuan penghapusan tarif 0% untuk makanan. Karena menghadapi tekanan dari masyarakat, Menteri Keuangan Kenya, Njeru Githae, membatalkan RUU VAT yang kontroversial itu untuk amandemen lebih jauh. Untuk memastikan bahwa proses amandemen tersebut akan melahirkan versi RUU PPN yang lebih berpihak kepada kaum miskin, EATGN telah mengalihkan upaya advokasinya dari pendidikan masyarakat menjadi keterlibatan dengan anggota parlemen dan pemegang kepentingan yang utama.

Dukungan Internasional untuk Reformasi PPN yang Berpihak pada Kaum Miskin

Saat ini Bangladesh menghadapi reformasi PPN serupa yang berupaya menghapuskan perkecualian dan tarif 0% atas bahan-bahan pokok. Seperti di Kenya, berbagai OMS di Bangladesh juga telah menentang reformasi ini. Namun bukan hanya itu kemiripannya: di kedua negara, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) selama ini berperan penting dalam mendorong reformasi PPN melalui persyaratan (yakni mewajibkan pemerintah agar melakukan beberapa tindakan tertentu untuk bisa mendapatkan dana IMF).

Kemiripan antara kedua negara ini menyoroti semakin besarnya pengaruh IMF atas sistem-sistem perpajakan di negara-negara sedang berkembang. Sebuah kajian belum lama ini mencatat bahwa antara tahun 2006-2010, persyaratan IMF atas perpajakan telah meningkat hingga sepuluh kali lipat.[2] Di saat yang sama, kajian tersebut menyatakan bahwa masalah kesetaraan yang berkaitan dengan tuntutan IMF tidak dianggap memadai:

Di masa mendatang, desain program bisa memetik manfaat bila menawarkan kepada pihak berwenang untuk menganalisa secara lebih langsung mengenai dampak langkah-langkah kebijakan pajak atas rumah tangga berpenghasilan rendah atau progresivitas pengumpulan pendapatan. Persyaratan struktural secara eksplisit dapat merujuk pada barang-barang pokok tertentu untuk diperkecualikan dari PPN atau ambang bebas pajak bagi pajak langsung maupun pajak tidak langsung”.[3]

Sayangnya, saran ini tidak diindahkan di Kenya dan Bangladesh.

Sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengalaman kita semua, keputusan terletak di tangan masyarakat sipil untuk membela prinsip-prinsip perpajakan progresif yang tidak membebani rakyat termiskin dengan tidak perlu. EATGN telah menerima tantangan ini dan mendorong berbagai OMS di tempat lain untuk berbuat yang sama.
Untuk informasi lebih jauh, harap hubungi Christian Hallum di [email protected].

Masyarakat Sipil Melakukan Penelitian Anggaran; Pemerintah Meminta Bantuan Mereka, oleh Dede Kadiri, Lagos State Civil Society Partnership, Nigeria

Belum lama ini penelitian anggaran independen oleh masyarakat sipil di Nigeria digunakan untuk merubah kebijakan pemerintah sub nasional. Lagos State Civil Society Partnership (LACSOP) adalah sebuah sarana beranggotakan 47 organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen untuk melembagakan pemerintahan yang partisipatif dan pemberian layanan yang berkelanjutan yang memihak kaum miskin di Negara Bagian Lagos, Nigeria. Penelitian LACSOP mengenai anggaran pendidikan mendorong reaksi yang menjanjikan dari cabang eksekutif dan cabang legislatif dari pemerintah Negara Bagian Lagos (Lagos State government/LASG termasuk undangan dari badan legislatif Lagos untuk memberikan bantuan teknis dengan cara mengkaji pengajuan anggaran Gubernur Eksekutif sebelum menerbitkan Undang-Undang Hak Pembelanjaan Uang oleh Pemerintah (Appropriation Law) 2013. Kami harap dialog ini juga akan menjadi bagian dari proses untuk anggaran pendidikan di masa mendatang.

Penelitian yang tajam oleh LACSOP mengenai anggaran pendidikan

Salah satu strategi LASG untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berkomitmen untuk mendorong akses ke pendidikan bermutu tinggi. Penelitian LACSOP mengenai prioritas anggaran pemerintah di bidang pendidikan telah berfokus pada kualitas guru, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sekolah, dan penyediaan pendidikan gratis pada semua tingkatan. Dalam analisa anggarannya, LACSOP mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan nominal dan persentase pengeluaran total yang dianggarkan untuk pendidikan dibandingkan dengan komitmen kebijakan saat ini.

Salah satu contohnya, LACSOP menyelidiki kualitas bahan-bahan pengajaran di sekolah seperti buku teks, yang amat sangat penting dalam membina kemampuan guru dan mendukung pembelajaran siswa. Analisa menyingkapkan bahwa pengeluaran untuk ujian adalah lebih dari 50 kali lipat besarnya dibanding dana yang dialokasikan untuk buku di bawah Departemen Pelayanan Kurikulum. Kendati ujian memang penting untuk mengukur pembelajaran siswa, LACSOP berpendapat bahwa buku-buku harus lebih diprioritaskan dibanding ujian – seperti yang mereka katakan, menimbang seekor babi tidak menjadikannya lebih gemuk. Tanpa bantuan anggaran yang memadai untuk buku, kualitas pendidikan dan upaya pemerintah untuk memenuhi komitmen pendidikan berisiko terganggu.

Dalam beberapa contoh lain, LACSOP mengamati pertumbuhan tahunan atas pengeluaran operasional tertentu untuk mengidentifikasi tren yang mengganggu. Tahun 2009-2010, bagian dari dana pendidikan yang dianggarkan untuk “tugas-tugas khusus” menjadi lebih dari dua kali lipat, yakni 4-8,6 persen. Tetapi arti tugas khusus tidak ditetapkan dengan jelas, sehingga memungkinkan penggunaan sumber daya pendidikan yang tidak efisien dan mungkin diselewengkan. Menurut laporan anggaran oleh LACSOP, bila “tugas-tugas khusus” tidak dapat terlihat memiliki peranan besar dalam memenuhi komitmen kebijakan dan meningkatkan pendidikan, peningkatan yang besar dalam alokasi sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bisa berdampak pada perubahan dan mendorong hasil-hasil yang berkelanjutan.

Pemerintah memperhatikan; meminta bantuan LACSOP

Analisa LACSOP mengenai anggaran pendidikan telah membantu meluncurkan seri anggaran mereka, yang mencakup analisa mengenai bidang kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Akhirnya, penelitian ini semakin memperdalam keterlibatan mereka dengan cabang eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan.

Misalnya, cabang eksekutif meminta LACSOP agar berperan dalam pengembangan Education Sector Medium Term Sector Strategy (Strategi Bidang Jangka Menemgah Bidang Pendidikan/MTSS) 2013-2015. Proses strategi ini sebelumnya tidak terbuka untuk partisipasi masyarakat, namun saran-saran LACSOP akhirnya digunakan oleh kementerian tersebut. LACSOP berharap akan melihat semua perubahan itu dalam anggaran 2013, yang akan disajikan pada badan legislatif sub nasional Lagos paling lambat akhir tahun 2012.

Semua publikasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan infrastruktur, juga telah digunakan untuk menjembatani kemitraan dalam Majelis Dewan Negara Bagian Lagos. Setelah keterlibatan dengan badan legislatif, Komite Hak Pembelanjaan Uang oleh Pemerintah meminta LACSOP membantu menganalisa anggaran untuk memperkuat kemampuan komite ini dalam mengkaji pengajuan anggaran ketika disajikan kepada cabang eksekutif. Permintaan itu dianggap sebagai penerobosan besar mengingat sifat partai tunggal dalam medan politik negara bagian ini dan reputasi badan legislatif yang tidak ingin memicu masalah.

Dari semua pengalaman tersebut, LACSOP mempelajari bahwa kunci kesuksesan pekerjaan anggaran adalah kemitraan, kredibilitas, dan pembagian informasi. Dengan menggabungkan pendanaan dari Pertanggungan Jawab Negara dan Inisiatif Suara serta analisa anggaran, berbicara di depan umum, dan berbagai keahlian hubungan antar pemerintah dari kelompok-kelompok anggota LACSOP, koalisi tersebut mempengaruhi perubahan nyata dalam kebijakan pemerintah yang dapat melahirkan peningkatan yang nyata dalam kehidupan warga negara miskin di Lagos, Nigeria.

Untuk informasi lebih lanjut, harap kirimkan email ke [email protected].

Harare Residents Trust: Memperlengkapi Masyarakat Agar Terlibat Secara Produktif, oleh Charles Mazorodze, Harare Residents Trust, Nigeria

Di Zimbabwe, Harare Residents Trust (HRT) mendidik dan menggalang penduduk dan masyarakat di ibukota ini untuk menuntut pemberian layanan masyarakat dan layanan masyarakat yang lebih bermutu dari pemerintah setempat, yakni Dewan Kota Harare dan badan-badan layanan masyarakat mereka. HRT juga menerbitkan dan mendistribusikan berita terbaru secara teratur mengenai keadaan penyediaan layanan masyarakat di wilayah Harare dan sekitarnya. Hasilnya adalah kesuksesan dua latihan pembinaan kemampuan oleh HRT – yakni melatih penduduk agar dapat membaca meteran listrik sendiri dan mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses anggaran.

Partisipasi Warga Negara Melahirkan RUU Utilitas Masyarakat yang Adil dan Akurat

Sebelumnya di tahun ini, Zimbabwe Electricity Transmission Distribution Company ( Perusahaan Distribusi Transmisi Listrik Zimbabwe/ZETDC) memutuskan aliran listrik dan layanan pengadaan air atas banyak rumah tangga di wilayah Metropolitan Harare setelah penduduk tidak membayar tagihan utilitas yang membengkak. ZETDC mengklaim bahwa pihaknya tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pembacaan meteran biasa di properti penduduk sehingga mereka menggunakan sistem penagihan menurut perkiraan di pelanggan perumahan.

Namun sistem ini bermasalah, tidak jelas dan rentan terhadap korupsi. Dalam beberapa kasus, ZETDC telah membebankan tagihan terlalu besar pada penduduk dengan menggunakan tarif utilitas lebih tinggi untuk properti komersial/industri, bukannya tarif untuk properti perumahan penduduk. Misalnya, antara dua rumah warga yang berdekatan, rumah satunya menerima tagihan bulanan sebesar $56 sedangkan satunya sebesar $2.855. Karyawan ZETDC juga menerima suap yang jumlahnya selangit dari penduduk yang putus ada karena berusaha agar daya listrik dan penyediaan air mereka disambung kembali. Namun penduduk mengeluh bahwa segera setelah layanan mulai berlanjut kembali, seorang wakil ZETDC akan kembali menghentikan layanan bagi mereka

Untuk menanggapi hal itu, HRT melatih warga negara di bagian timur ibukota ini untuk membaca meteran utilitas mereka sendiri. HRT mengembangkan dan mendistribusikan lembar pemantauan tagihan kepada lebih dari 420 rumah tangga di ibukota tersebut, di mana penduduk mencatat penggunaan mereka berdasarkan pembacaan meteran mereka dan membuat ZETDC atau wakil Dewan Kota Harare mengesahkan lembar tersebut. Hasilnya, para penyedia layanan kini lebih cenderung mengeluarkan tagihan menurut pembacaan meteran yang sebenarnya; dan terjadi penurunan penagihan utilitas yang membengkak dan tidak akurat atas penduduk. HRT juga telah menganjurkan agar ZETDC membatalkan tunggakan akibat penggunaan sistem penagihan berdasarkan perkiraan atau menghitung ulang tagihan penduduk sehingga memperlihatkan penggunaan yang akurat dan menawarkan pilihan rencana pembayaran yang dapat ditangani untuk penduduk berpenghasilan rendah.

HRT mengeluarkan dua berita singkat dwi pekan, yakni Water Barometer dan Electricity Update, yang membahas keadaan pengadaan air dan listrik di seluruh wilayah Harare dan sekitarnya. Semua dokumen tersebut didistribusikan kepada warga negara, Dewan Kota Harare, dan Otoritas Penyediaan Listrik Zimbabwe dan memberikan dasar dialog yang produktif antara semua pemegang kepentingan.

Pelatihan Pengetahuan Anggaran Menghasilkan Partisipasi yang Lebih Berarti

HRT juga telah memberikan latihan pengetahuan anggaran masyarakat untuk orang-orang di wilayah Harare dan sekitarnya. Tujuan pelatihan tersebut adalah mempersiapkan penduduk Harare agar terlibat secara efektif dengan wakil-wakil setempat selama konsultasi anggaran di kota itu pada awal bulan September. Dalam semua sesi pelatihan itu, peserta mempelajari proses anggaran, mengkaji undang-undang mengenai perumusan anggaran di tingkat lokal, dan menganalisa anggaran tahun sebelumnya untuk menentukan apakah anggaran tersebut sudah dilaksanakan menurut rencana anggaran yang telah ditetapkan.

Peserta mencatat perbedaan antara alokasi anggaran dan pelaksanaan sebenarnya, dan penduduk mendapat kesempatan untuk mengemukakan prioritas anggaran mereka bagi anggaran kota tahun 2013. Berkat semua pelatihan itu, penduduk Harare dan sekitarnya kini lebih siap menyampaikan prioritas pengeluaran mereka untuk tahun fiskal mendatang dan mengevaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya bersama para wakil mereka. Jenis partisipasi yang proaktif dan berdasarkan informasi seperti itu membantu memastikan keterlibatan yang produktif di kalangan warga negara Harare dan para wakil mereka serta penyedia layanan masyarakat.

Peserta mencatat perbedaan antara alokasi anggaran dan pelaksanaan sebenarnya, dan penduduk mendapat kesempatan untuk mengemukakan prioritas anggaran mereka bagi anggaran kota tahun 2013. Berkat semua pelatihan itu, penduduk Harare dan sekitarnya kini lebih siap menyampaikan prioritas pengeluaran mereka untuk tahun fiskal mendatang dan mengevaluasi kinerja anggaran tahun sebelumnya bersama para wakil mereka. Jenis partisipasi yang proaktif dan berdasarkan informasi seperti itu membantu memastikan keterlibatan yang produktif di kalangan warga negara Harare dan para wakil mereka serta penyedia layanan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi Charles Mazorodze di [email protected].

Hukum Mengenai Anggaran di RRC: Perjuangan untuk Membuat Uang Rakyat Menjadi “Untuk Rakyat,” oleh Zhang Lanying dan Ma Jifang, International Union Against Tuberculosis and Lung Disease

Pendapatan total pemerintah Tiongkok hampir sepuluh kali lipat dalam waktu 20 tahun terakhir. Namun dibandingkan pertumbuhannya yang signifikan, dana yang dialokasikan untuk kesehatan masyarakat, asuransi sosial, dan penduduk hanya meningkat secara marginal. Untuk alasan itu dan karena ketidakjelasan yang amat sangat mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan Hukum mengenai Anggaran yang ada saat ini, hukum tersebut dan peraturannya perlu direvisi.

Bulan Juli 2012, setelah bertahun-tahun terjadi perebutan kekuasaan dan kompromi di antara kelompok-kelompok kepentingan dalam berbagai kementerian dalam pemerintahan, Kongres Rakyat Tiongkok menerbitkan revisi ke dua untuk Hukum Anggaran RRC. Segera setelah revisi rancangan hukum anggaran itu diterbitkan, masyarakat diberi waktu satu bulan untuk mengirimkan komentar dan saran. Namun apakah masyarakat sipil siap memanfaatkan kesempatan yang singkat itu?

Sejarah

Hukum Anggaran yang ada saat ini disetujui oleh Kongres Rakyat Tiongkok Nasional (National People’s Congress) pada bulan Maret 1994 dan berlaku sejak bulan Januari 1995. Dewan Negara menyetujui pelaksanaan peraturan pada bulan November 1995. Kedua dokumen ini menetapkan sistem yang mengalokasikan pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal – dan menunjukkan tanda kemajuan yang besar dalam perkembangan sistem anggaran Tiongkok sejak tahun 1951.

Hukum Anggaran dan peraturan yang ada saat ini mencakup berbagai aspek teknis mengenai perumusan dan pelaksanaan anggaran maupun aspek kelembagaan mengenai proses legislatif dan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan anggaran dan akses ke informasi. Namun semua aspek hukum dan peraturan yang vital ini ditulis dengan cara yang terlalu kabur sehingga tidak berhasil dilaksanakan. Selama ini pelaksanaannya tidak mudah akibat berbagai kekurangan, misalnya rincian prosedur yang kurang memadai mengenai: 1) siklus anggaran; 2) pelaksanaan anggaran; 3) sistem anggaran dan transfer; 4) persyaratan untuk penanganan dan pembayaran hutang pemerintah lokal; 5) prosedur operasional untuk memantau siklus anggaran dan hukuman atas pelanggaran; dan 6) persyaratan untuk pembuatan anggaran terbuka.

Upaya pertama untuk melakukan peningkatan

Terjadi beberapa pembicaraan intens antara Kongres Rakyat Tiongkok dan Dewan Negara pada tahun 1997-2004 sebelum proses revisi dapat dimulai. Revisi pertama diselesaikan oleh sebuah kelompok kerja dari Kongres Rakyat Tiongkok pada tahun 2006, namun tidak diterima karena terjadi pertentangan dan perbedaan pandangan. Pada tahun 2009, proses revisi kembali berlangsung dengan menggabungkan semua rancangan dari Kongres Rakyat Tiongkok dan Kementerian Keuangan dan menyerahkan hasilnya ke Dewan Negara pada bulan Desember 2010 setelah melakukan beberapa konsultasi “pintu tertutup” dengan beberapa kelompok kecil berisi pejabat dan kalangan akademis. Pada bulan Desember 2011, Dewan Negara menyetujui revisi ke dua untuk tingkatannya.

Konsultasi dengan masyarakat mengenai revisi ke dua dimulai pada bulan Juli 2012. Mulanya partisipasinya dibatasi karena kekurangan publisitas. Namun sampai tenggat waktu tanggal 5 Agustus 2012, sekitar 190.000 orang telah mengirimkan pendapat secara pribadi, 330.000 komentar dan saran telah dikirimkan melalui Internet. Perdebatan untuk revisi ini berfokus pada apakah Hukum Anggaran dan peraturan itu sebaiknya mencakup proses lebih rinci untuk siklus anggaran dan untuk persyaratan atas pembuatan anggaran terbuka.

Apakah berhasil?

But despite these levels of participation, civil society in China feels that the consultation process for this law was inadequate. From civil society’s point of view, the ultimate goal of the Budget Law is to ensure that the budget is from the people, by the people, and for the people. This month-long attempt at soliciting public participation only reflected government’s dominant role and minimal public awareness of the importance of the government’s budget and related consultation processes.

To increase public participation, Chinese civil society organizations need to improve their own capacity in budget work and to engage more actively in raising public awareness and building skills for effective participation in budget processes. Civil society must realize its rights to budget information and participation in budget planning, monitoring, and evaluation so that the people’s money is truly for the people.

Untuk informasi lebih jauh, harap hubungi Ma Jifang di [email protected].

Wakil Direktur, Program Associate, dan Petugas bidang Pembelajaran untuk Open Government Partnership

Open Government Partnership (OGP) adalah upaya sukarela tingkat internasional untuk meningkatkan kinerja pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat sipil, dan meningkatkan tanggapan pemerintah terhadap masyarakat. Saat ini OGP mencari orang-orang yang dinamis dan memiliki motivasi sendiri untuk menduduki tiga jabatan ini.

Dua jabatan tersedia di bawah Satuan Dukungan OGP: Wakil Direktur dan Program Associate. Para anggota staf yang baru ini akan bergabung dengan sebuah tim kecil yang berkomitmen yang mendukung negara-negara peserta OGP untuk mewujukan komitmen mereka mengenai pemerintah terbuka bersama keterlibatan masyarakat sipil yang sepenuhnya. Untuk informasi lebih jauh mengenai jabatan ini dan untuk melamar, klik di sini.

Jabatan lain untuk Petugas bidang Pembelajaran juga tersedia di bawah tim Koordinator Masyarakat Sipil (Civil Society Coordinator/CSC) independen OGP. Tim ini memiliki dua tujuan utama: 1) memastikan bahwa para pelaku masyarakat sipil nasional mendapat informasi dengan baik dan lebih diperlengkapi agar berperan dalam meraih semua tujuan OGP dan bermitra dengan pemerintah mereka mengenai OGP; dan 2) bekerja sama dengan anggota masyarakat sipil dari Steering Committee untuk memastikan bahwa semua kepentingan pokok masyarakat sipil tercermin dalam pemerintahan, kedudukan, dan acara OGP. Untuk informasi lebih jauh mengenai jabatan ini dan untuk melamar, harap klik di sini.

Petugas bidang Program, Program Pelatihan dan Bantuan Teknis dengan International Budget Partnership

IBP mencari Petugas bidang Program untuk Program Pelatihan dan Bantuan Teknis guna berperan pada konseptualisasi, pengembangan, penerbitan, dan pengiriman bahan-bahan dan kegiatan pelatihan dan yang berkaitan dengan pelatihan milik IBP. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, Petugas bidang Program akan memiliki peranan sangat penting dalam bagian inti dari upaya IBP untuk mendukung kemampuan organisasi masyarakat sipil agar terlibat secara efektif dalam pekerjaan demi memperbaiki kebijakan dan proses anggaran. Petugas bidang Program akan bertanggung jawab kepada Manajer Program Pelatihan dan Bantuan Teknis. Untuk informasi lebih jauh mengenai jabatan ini dan untuk melamar, harap klik di sini.

Kini Tersedia: Seri Belajar dari Satu Sama Lain (Learning from Each Other Series) oleh IBP!

Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks, budaya organisasi, dan masalah advokasi sosial, terdapat nilai yang sangat berharga dari cara OMS belajar dari strategi, metodologi, dan pengalaman orang lain yang menghasilkan dampak yang nyata dan tantangan. Dengan pertukaran antar orang, yang juga dikenal sebagai pembelajaran horizontal, para praktisi yang bekerja dengan anggaran dan menggunakan strategi-strategi yang serupa bisa bertukar pelajaran yang relevan dan tepat waktu, sehingga memberikan peluang berharga untuk pembinaan kemampuan dan mengingat. Dengan membahas pengalaman mereka sendiri maupun pengalaman orang lain, para praktisi meragukan asumsi mereka dalam lingkungan yang bersahabat dan menilik kembali pendekatan mereka terhadap pekerjaan anggaran. Pertukaran ini sering mengilhami berbagai kelompok untuk bergabung dan menyesuaikan dengan visi yang digunakan di belahan lain di dunia.

Untuk mewujudkan kepercayaan ini menjadi tindakan, Partnership Initiative (Inisiatif Kemitraan/PI) IBP mendukung berbagai acara pembelajaran horizontal bagi para mitra di seluruh dunia. PI telah mengembangkan Seri Belajar dari Satu Sama Lain (Learning from Each Other) untuk membagikan cerminan dari semua pertukaran ini kepada masyarakat yang lebih luas. Seri ini ditujukan bagi mitra IBP, berbagai kelompok masyarakat sipil lain, dan berbagai organisasi non pemerintah internasional, yang berminat untuk belajar dari pengalaman praktisi dan berminat pada masalah keuangan masyarakat. Kini telah tersedia dua buklet:Grassroots Mobilization for Budget Advocacy (Penggalangan Masyarakat Kelas Bawah untuk Advokasi Anggaran) dan Social Audits as a Budget Monitoring Tool (Audit Sosial sebagai Sarana Pemantauan Anggaran). Pastikan Anda mengunjungi situs web IBP dalam beberapa bulan mendatang untuk tambahan baru pada seri tersebut.

Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Transparency (Gerakan Global untuk Transparansi Anggaran, Pertanggungan Jawab dan Transparansi/BTAP) Meluncurkan Situs Webnya!

Global Movement for Budget Transparency, Accountability and Transparency(Gerakan Global untuk Transparansi Anggaran, Pertanggungan Jawab dan Transparansi/BTAP) belum lama ini meluncurkan situs webnya (www.globalbtap.org). BTAP adalah gerakan yang sangat giat yang dimulai oleh berbagai macam aktivis dan organisasi yang menangani masalah keuangan masyarakat dan pertanggungan jawab anggaran dari seluruh dunia guna meningkatkan transparansi anggaran, pertanggungan jawab dan partisipasi. Lebih dari 100 kelompok masyarakat sipil dari 50 negara lebih dan 12 organisasi internasional telah bergabung dengan BTAP dengan menerima tujuan yang dituangkan dalam Deklarasi Dar es Salaam mengenai Transparansi Anggaran, Pertanggungan Jawab dan Partisipasi.

The situs web BTAP bertujuan untuk lebih mendekatkan gerakan ini kepada para anggota dan pemegang kepentingan dengan memberikan banyak informasi mengenai:

• BTAP dan cara pengoperasiannya,
• Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tiga Kelompok Kerja, yang aktif
• berbagai kampanye yang berkelanjutan, dan
• beritas mengenai transparansi dan pertanggungan jawab anggaran.

Situs web ini juga menyediakan mekanisme bagi organisasi untuk bergabung dengan BTAP dan mendukung Deklarasi Dar.

Jika Anda ingin mengetahui lebih jauh mengenai BTAP, harap kunjungi situs web tersebut dan ikuti di Twitter @GlobalBTAP.

Lihatlah Kajian Keefektifan Proyek Oxfam GB

Tahun pertama dari kajian keefektifan untuk Kerangka Kerja Kinerja Global yang baru dari Oxfam Great Britain (GB) kini tersedia di web dan di blog Poverty to Power blog. Kemiskinan Menjadi Kekuasaan). Harap berikan komentar dalam blog tersebut.

Kerangka Kerja Kinerja Global memungkinkan Oxfam GB untuk bertanggung jawab atas aneka macam pemegang kepentingan dan lebih memahami serta menyampaikan keefektifan portofolio global dari program dan proyek dengan cara realistis, hemat biaya dan kredibel.

Setiap tahun, semua proyek yang relevan memberikan laporan dalam bidang-bidang berikut ini: tanggap kemanusiaan, adaptasi dan pengurangan risiko (ARR), peningkatan mata pencaharian, pemberdayaan wanita, suara warga negara, dan pemberian pengaruh kebijakan. Oxfam juga melakukan kajian keefektifan – evaluasi yang sangat akurat mengenai berbagai contoh proyek secara acak – menurut setiap bidang indikator di atas.

Kunjungi halaman web Kajian Kefektifan atau blog Poverty to Power untuk membaca versi ringkasannya dan laporan lengkap mengenai kajian keefektifan tahun 2011/2012.

Apa yang Terlihat dari Indeks Transparansi Bantuan 2012 oleh Publish What You Fund (Publikasikan yang Anda Danai)?

Menurut Indeks Transparansi Bantuan 2012 milik Publish What You Fund yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober, pendonor kian transparan namun tetap kurang memiliki praktik terbaik. Berita ini menjadi lebih mengecewakan di saat transparansi berarti amat sangat penting dalam memastikan kepercayaan terhadap pembelanjaan bantuan. Indeks Transparansi Bantuan mengamati dan memberi peringkat pada pendonor berdasarkan kadar transparansinya dalam memberikan bantuan. Laporan ini mendorong para pendonor agar menandatangani dan melaksanakan International Aid Transparency Initiative (Inisiatif Transparansi Bantuan Internasional/ IATI), yang memberikan standar-standar umum secara global untuk menerbitkan informasi bantuan. Informasi mengenai bantuan yang diterbitkan menurut standar ini dibagikan secara terbuka dengan cara yang tepat waktu, komprehensif, dapat dibandingkan dan dapat diakses.