You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Bulan Agustus 2017, Freedom Forum (Forum Kebebasan), yaitu mitra penelitian masyarakat sipil IBP untuk Open Budget Survey (Survei Anggaran Terbuka) di Nepal, dan United Nations Development Programme (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNDP) menerbitkan Anggaran Iklim Warga Negara Nepal: Di Mana Uang Nepal Dialokasikan?, yang menyediakan informasi yang mudah diakses kepada masyarakat dalam bahasa Nepal dan bahasa Inggris. Isinya tentang bagaimana pemerintah menggunakan uang publik untuk mengatasi perubahan iklim dan pengaruhnya melalui anggaran nasional. Dengan menggunakan data anggaran dari Kementerian Keuangan untuk membuat visualisasi dan infografis yang mudah dipahami, Forum Kebebasan dan UNDP bekerja sama membuat Anggaran Iklim Warga Negara (Climate Citizens Budget/CCB) pertama di Nepal dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bagaimana pemerintah berinvestasi untuk berbagai kegiatan guna menangani masalah yang amat sangat penting ini – sehingga warga negara dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dapat turut serta dalam keputusan dan pengawasan anggaran.

Mengapa Nepal membutuhkan Anggaran Iklim Warga Negara?

Nepal adalah salah satu negara paling rentan di dunia terhadap dampak perubahan iklim, termasuk 20 negara teratas yang paling banyak menderita dampak perubahan iklim global, mengalami banjir, kebakaran hutan, kekeringan, dan berbagai bencana lain akibat iklim. Peningkatan dampak iklim ini akan mengancam upaya pembangunan Nepal, kehidupan dan mata pencaharian masyarakat, khususnya kaum wanita dan kaum miskin.

Sebagai tanggapan, Nepal berkomitmen melalui Perjanjian Paris untuk melakukan tindakan ambisius demi mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyesuaikan diri dengan dampak negatif perubahan iklim terhadap pembangunan dan masyarakat negaranya. Untuk mengelola tanggapannya terhadap perubahan iklim, pemerintah telah membuat beberapa undang-undang dan kerangka kerja, termasuk menangani sumber daya masyarakat terkait iklim. Sumber daya masyarakat mencakup sistem penandaan pengeluaran iklim dengan dukungan UNDP, untuk mengidentifikasi alokasi anggaran iklim, dan menyediakan ruang resmi di tingkat nasional maupun lokal untuk OMS dan warga negara agar berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran perubahan iklim.

Agar partisipasi ini dapat memastikan bahwa dana publik terkait digunakan secara efektif dan dimaksudkan untuk mengatasi kemungkinan dampak perubahan iklim maupun mendukung pembangunan berkelanjutan, warga negara dan OMS memerlukan akses ke informasi anggaran.

Pembuatan Anggaran Iklim Warga Negara Nepal

Karena bahasa teknis dan tabel datanya yang kompleks, dokumen anggaran pemerintah bisa sulit dipahami warga negara dan OMS, dan umumnya tidak efektif dalam menyampaikan bagaimana anggaran tersebut akan memengaruhi masyarakat dan kehidupan masyarakat. Dengan menyajikan informasi anggaran dalam bahasa yang mudah diakses dan unsur-unsur visual yang mudah dipahami, Citizens Budgets (Anggaran Warga Negara) mendorong pemahaman lebih baik tentang cara pengelolaan uang publik.

Untuk menceritakan bagaimana Forum Kebebasan dan UNDP bertemu guna menyusun Anggaran Iklim Warga Negara Nepal, IBP mengajukan pertanyaan berikut kepada Krishna Sakpota dari Forum Kebebasan, dan Sujala Pant yang dulunya berasal dari UNDP.

IBP: Mengapa Anda melaksanakan proyek pengembangan Anggaran Iklim Warga Negara Nepal?

KS: Sebagai mitra penelitian untuk Open Budget Survey IBP, sudah sekian lama Forum Kebebasan mendorong pemerintah agar menerbitkan Anggaran Warga Negara sebagai bagian dari sistem anggaran nasional, yang akan sangat membantu warga negara lebih memahami data anggaran dan berpartisipasi dalam proses anggaran. Jadi saat UNDP memberi kesempatan untuk mengembangkan Anggaran Iklim Warga Negara Nepal, kami ingin menunjukkan manfaatnya dalam susunan dan penyajian informasi pada dokumen tersebut, dan mendorong pemerintah agar mengembangkan Anggaran Warga Negara bagi semua dokumen anggaran lainnya.

SP: Selama ini UNDP bekerja sama dengan pemerintah Nepal untuk melaksanakan sejumlah proses reformasi, termasuk sejumlah publikasi teknis (misalnya Climate Public Expenditure and Institutional Review, Penandaan Anggaran Iklim, dan laporan anggaran tahunan) mengenai pengelolaan dana publik oleh negara guna mengatasi perubahan iklim. Sudah saatnya mengubah pekerjaan teknis ini menjadi format yang akan dipahami khalayak umum yang lebih luas – warga negara dan pembuat kebijakan – sehingga mereka dapat memahami cara pemerintah menangani perubahan iklim dan memastikan bahwa mereka dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

IBP: Anda melibatkan warga negara, organisasi masyarakat sipil, pembuat kebijakan, anggota parlemen, dan media sebagai khalayak sasaran CCB. Menurut Anda, apa yang harus mereka lakukan dengan informasi yang ada?

KS: Tujuan utamanya adalah agar khalayak dapat lebih memahami cara pemerintah menganggarkan perubahan iklim dan untuk membantu pemangku kepentingan menggunakan bukti dari CCB agar terlibat dalam diskusi anggaran. Selain menyediakan data yang memungkinkan pembuat kebijakan memantau kecenderungan alokasi terkait iklim dan melihat bagaimana tindakan terkait iklim disertakan dalam inisiatif pembangunan lainnya, CCB bertindak sebagai sumber satu atap bagi informasi anggaran iklim sehingga memungkinkan warga negara, masyarakat sipil, dan media untuk menuntut pertanggungjawaban dan memungkinkan organisasi perantara membantu masyarakat bersuara lebih keras agar berhasil menggalang sumber daya dalam perubahan iklim. Pejuang dan pendukung pengembangan terbuka, pengetahuan terbuka, dan data terbuka juga dapat menggunakan informasi ini untuk mengembangkan bahan advokasi dan bahan peningkatan kesadaran guna mendukung kemajuan agenda mereka.

SP: Pertama, kami ingin membantu semua kelompok sasaran agar memahami bahwa perubahan iklim melintasi banyak sektor – mengatasi perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab satu sektor. Seperti yang terlihat dalam CCB, banyak sektor dan kementerian memiliki alokasi terkait iklim. Kedua, informasi yang tersedia secara cuma-cuma mengenai alokasi ini turut menimbulkan pertanyaan dan menciptakan landasan bagi dialog informasi antar kelompok yang berbeda. Akhirnya, bagi anggota parlemen, sumber informasi ini untuk memahami agenda iklim badan eksekutif, dan membantu mereka memenuhi tanggung jawab pengawasan anggaran di sepanjang siklus anggaran.

IBP: Harap uraikan proses yang Anda gunakan untuk mengembangkan dan membuat Anggaran Iklim Warga Negara, termasuk semua tantangan dan perkembangan tak terduga.

SP: Sebagai bagian dari Governance of Climate Change Finance Programme (Tata Kelola Program Pendanaan Perubahan Iklim) regional UNDP untuk memasukkan pendanaan perubahan iklim ke dalam proses perencanaan dan penganggaran inti, pemerintah Nepal ingin meningkatkan dan memprioritaskan keterlibatan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk memajukan diskusi pendanaan iklim dan mengatasi masalah seperti keefektifan dan efisiensi. Dalam pertemuan bulan April 2016, dengan dukungan UNDP,  pemerintah Nepal mengumpulkan OMS dan mitra pemerintah dari seluruh wilayah Nepal guna membahas “penelitian bersama untuk keefektifan anggaran.” Diskusi seputar akses ke informasi dalam pertemuan ini mendorong pemerintah Nepal memutuskan untuk membuat Anggaran Iklim Warga Negara. Forum Kebebasan dipilih melalui proses tender untuk mengembangkan CCB.

KS: Pertama-tama kami memberitahu pejabat Kementerian Keuangan mengenai ruang lingkup dan kemungkinan manfaat CCB, di mana keterlibatan UNDP saat ini dengan mereka difasilitasi. Kemudian kami menyusun daftar lengkap berisi data anggaran pemerintah mengenai alokasi iklim untuk disertakan dalam dokumen ini. Cukup mudah mengumpulkan informasi ini karena kami menggunakan data yang telah diterbitkan pemerintah. Meski keabsahan datanya tidak diragukan, kami tetap bekerja sama dengan staf teknis Kementerian Keuangan untuk memverifikasi informasinya.

Selanjutnya, kami melihat contoh Anggaran Warga Negara dari negara-negara lain dan publikasi utama tentang pendanaan iklim di Nepal, dan kami memutuskan untuk menyajikan informasi tersebut melalui teks dan sketsa, tabel, dan grafik yang disederhanakan. Karena ini adalah Anggaran Warga Negara pertama di Nepal, kami ingin sekali bersikap kreatif.

Kejutan terbesar adalah menghasilkan produk itu sendiri. Sangat mengasyikkan bereksperimen dengan pengembangan dokumen ini setelah sekian lama mendukung Anggaran Warga Negara. Kami perlu waktu lebih lama karena saat itu kami kurang memahami seperti apa CCB nantinya. Tapi kami puas karena CCB menjadi model bagi Anggaran Warga Negara lainnya.

IBP: Sekarang setelah menerbitkan Anggaran Iklim Warga Negara dan sedang dalam proses menyebarluaskannya, bagaimana Anda akan menentukan apakah saat itu Anda berhasil mencapai semua tujuan proyek ini?

SP: Ini adalah latihan percontohan, dan kami sangat berharap ini akan membantu memicu diskusi dan debat di ranah publik mengenai upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim. Tujuan utama kami adalah agar pemerintah dan/atau organisasi masyarakat sipil seperti Forum Kebebasan akan membuat CCB secara rutin demi memperkuat pertanggungjawaban penggunaan sumber daya masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan perubahan iklim.

KS: Ini adalah pekerjaan baru, dan keberhasilannya akan berdasarkan seberapa jauh layanan ini mampu meningkatkan akses warga negara ke informasi anggaran perubahan iklim, dan apakah memungkinkan OMS, pembuat kebijakan dan media untuk mengidentifikasi maupun menganalisis kecenderungan alokasi anggaran. Memadukan perubahan iklim dengan keuangan publik pasti akan memuluskan pekerjaan pertanggungjawaban yang kian lama kian efektif di bidang ini.

Untuk langkah selanjutnya, kami ingin meningkatkan pekerjaan pendanaan perubahan iklim di Nepal dan memanfaatkan pengalaman ini sebagai model untuk berbagai sektor lain. Kami terus meminta pemerintah agar membuat dan menerbitkan Anggaran Warga Negara untuk semua dokumen anggaran utama, terutama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang menjelaskan rencana pemerintah dalam hal meningkatkan dan menggunakan uang publik guna memenuhi kebutuhan dan prioritas masyarakat.