You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Ketika Freedom Forum,  sebuah organisasi masyarakat sipil dari Nepal, memutuskan untuk menggunakan undang-undang Hak atas Informasi (RTI) di Nepal dalam menyelidiki dana khusus yang dialokasikan kepada anggota parlemen, mereka menemukan banyak sekali proyek yang tidak berguna. Dana yang ditujukan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan ternyata digunakan untuk membeli alat musik, vihara, dan bangunan di perkotaan; berbagai peraturan dilanggar; dan dana disalurkan kepada politikus.

Pengeluaran yang tidak jelas semacam itu disalurkan melalui Dana Pembangunan Konstituensi (Constituency Development Funds/CDF) Nepal, mekanisme alokasi dana uang dari simpanan dana nasional kepada anggota parlemen untuk digunakan di daerah pemilihan mereka sendiri. Dengan menggunakan undang-undang Hak atas Informasi yang diberlakukan Nepal untuk menyelidiki CDF, Freedom Forum dengan susah payah melacak bagaimana dana digunakan dan bagaimana proyek-proyek seharusnya dikelola. Kemudian bersama wartawan investigasi, mereka  membongkar penyalahgunaan uang publik.

Masalah Dana Pembangunan Daerah Pemilihan (Constituency Development Funds/CDF)

Pendukung CDF biasanya berpendapat bahwa mereka mengizinkan pemberian dana secara langsung kepada masyarakat lokal. Dan bahwa anggota parlemen, sangat tepat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat karena mereka tinggal lebih dekat dengan daerah pemilihan mereka. Tapi seperti yang dikemukakan oleh Albert van dari IBP, mereka menghadapi banyak sekali masalah sistem. Selain rentan terhadap korupsi dan manipulasi politik, CDF dapat melemahkan pertanggungjawaban secara lebih luas, terutama dengan cara menembus pemisahan kekuasaan antara peran eksekutif dalam pelaksanaan keputusan anggaran dengan peran legislatif dalam mengawasi mereka.

Masalah ini tidak luput dari perhatian masyarakat Nepal. “Pada dasarnya, banyak sekali sumber daya publik yang dialokasikan kepada anggota parlemen, sehingga menarik perhatian masyarakat. Jadi mereka meminta pengumpulan bukti penggunaan dana tersebut, dan apakah kriteria pengelolaan dana yang dinyatakan sudah dipatuhi serta dana publik benar-benar telah sampai ke penerima akhir,” kata Taranath Dahal, Pimpinan Eksekutif Freedom Forum. Beliau menambahkan, banyak kritik masyarakat tehadap alokasi dana tersebut kepada anggota parlemen yang seharusnya berperan sebagai pembuat undang-undang. Freedom Forum memutuskan untuk melakukan penyelidikan.

Menggunakan Hak atas Informasi

Ada dua jenis CDF di Nepal. Alokasi umum yang lebih kecil diberikan kepada 601 anggota parlemen di Nepal. Sedangkan dana yang jauh lebih besar, yang khusus dimaksudkan untuk infrastruktur, diberikan kepada himpunan bagian anggota parlemen. Total sekitar 3,3 miliar Rupee Nepal (lebih dari US$30 juta) digunakan melalui CDF dan banyak anggota parlemen meminta jumlah yang jauh lebih besar untuk disalurkan melalui skema tersebut. Setiap jenis CDF diatur oleh serangkaian peraturan yang berbeda tentang bagaimana dana dapat digunakan, organisasi mana yang dapat melaksanakan proyek, dan jenis mekanisme partisipasi apa yang perlu digunakan.

Mengingat kompleksitas pelaksanaan CDF, Freedom Forum perlu menyusun serangkaian dokumen anggaran dan dokumen kebijakan untuk menguji apakah semua peraturan telah dipatuhi.

Nepal meraih skor 24 di Open Budget Index  2015 , sehingga menjadi salah satu negara Asia Selatan yang paling tidak transparan. Nepal mengalami penurunan tajam dari skor 44 pada tahun 2012, setelah pemerintah gagal menerbitkan Usulan Anggaran Eksekutif. Namun Nepal lebih awal dalam menggunakan undang-undang Hak Atas Informasi (RTI), pertama kali mengetahuinya dalam konstitusi tahun 1990 kemudian secara resmi memberlakukan undang-undang RTI pada tahun 2007.

Freedom Forum meluncurkan sebuah proyek untuk menggunakan RTI guna menyelidiki CDF di seluruh 75 daerah di Nepal. Mereka meminta sekumpulan informasi lengkap: dokumen tentang cara pengambilan keputusan pendanaan, rincian dana, rincian program, apakah rekomendasi dewan dipatuhi, dan laporan kemajuan. Setelah berulangkali dengan susah payah meminta informasi, ditolak, menyampaikan keberatan resmi, dan mengajukan banding terhadap keputusan yang merugikan mereka, akhirnya Freedom Forum berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait 68 dari 75 daerah tersebut.

“Pemilihan proyek dan pembelanjaan publik tidak mematuhi ketentuan peraturan,” kata Krishna Sapkota, Penasihat Kebijakan  Freedom Forum, “Dana tersebut tidak dimobilisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan alokasi, namun sebaliknya justru digunakan untuk menenangkan kader partai dan simpatisan partai, bukannya untuk masyarakat luas.”

Freedom Forum menemukan berbagai proyek kecil yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan atau pengentasan kemiskinan. Dana bagi masyarakat miskin dihabiskan untuk alat musik dan band, dan dana bagi infrastruktur pembangunan digunakan untuk vihara. Miliaran rupee dihabiskan untuk proyek-proyek kecil yang tidak memenuhi persyaratan peraturan.

Bekerja Sama Dengan Media

Freedom Forum telah melatih wartawan agar menggunakan Hak Atas Informasi RTI dalam mengungkap cerita. Kendati banyak yang berminat, seringkali mereka perlu bantuan dalam menangani proses teknis yang melelahkan untuk menggali informasi dari pemerintah dan mengumpulkan informasi tentang situasi yang sedang terjadi. Pelatihan itu tidak membuatkan hasil nyata di berbagai cerita di media yang melahirkan permintaan RTI, namun mempererat hubungan organisasi ini dengan wartawan. Freedom Forum menyimpulkan bahwa strategi terbaik untuk menghasilkan cerita di media dari permintaan RTI adalah dengan berperan sebagai perantara; mereka menangani permintaan dan analisis RTI, kemudian bekerja sama dengan organisasi media untuk membuat ceritanya.

Strategi ini terbukti efektif. Setelah Freedom Forum menentukan sejauh mana kesalahan manajemen CDF, mereka bekerja sama dalam membuat cerita bersama beberapa media paling terkenal di Nepal. Himal Media, sebuah majalah mingguan yang populer di Nepal, secara resmi meminta untuk menggunakan bukti yang dikumpulkan melalui RTI pada beberapa kisah penyelidikan. Kantipur, surat kabar terkemuka di Nepal, dan Republica National Daily, menggunakan temuan tersebut untuk menerbitkan berbagai kisah tanpa basa-basi.

Kini Freedom Forum menggunakan permintaan RTI untuk bekerja sama dengan media di Nepal dalam berbagai cerita lain. Termasuk penyelidikan selama sembilan bulan terhadap perusahaan minyak milik negara, penghindaran pajak oleh berbagai bisnis lokal yang mungkin mengakibatkan kehilangan pendapatan senilai miliaran, dan kemungkinan korupsi di tingkat kabupaten. Meskipun harus melalui pekerjaan yang sulit, model ini terbukti sangat efektif dalam menyoroti kesalahan manajemen dana pembangunan yang amat sangat penting di Nepal.