You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Membangun konsensus dan menggunakan bukti untuk mempengaruhi kebijakan bisa sangat menyulitkan bila polarisasi politik sudah mengakar. Pembuat keputusan maupun masyarakat sipil bisa mulai memiliki pandangan ideologi yang lebih peduli terhadap tindakan yang nekad daripada kebijakan berdasarkan bukti. Hal ini dapat melemahkan partisipasi masyarakat, karena warga diberi informasi tidak akurat dan menjadi semakin berat sebelah. Akhirnya, politisi dan pengambil keputusan menjadi lebih tertarik untuk mengembangkan kebijakan reaktif dan singkat, dengan mengabaikan implikasi jangka panjang dan menghindari permufakatan.

Skenario ini terjadi di El Salvador pada tahun 2014, ketika IBP mulai bekerja bersama berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk mengamati kelangsungan anggaran sosial. Karena dicengkeram oleh krisis fiskal yang mengancam kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pensiun, El Salvador didominasi oleh polarisasi politik yang melumpuhkan reformasi penting.

IBP dan mitranya menggunakan taktik yang berbeda untuk memengaruhi perdebatan tentang reformasi pensiun di El Salvador. Yang penting, selain memberikan bukti untuk pengambil keputusan, kami berupaya mensosialisasikan fakta-fakta dasar tentang reformasi tersebut kepada masyarakat luas.

Mencari Informasi Polarisasi Politik

Strategi awal kami adalah mencoba menjembatani kesenjangan politik. Bersama para mitra kami, kami memfasilitasi sebuah forum yang mempertemukan pejabat pemerintah dan masyarakat sipil dari seluruh spektrum politik. Dengan mengandalkan ahli pensiun dari Bank Dunia sebagai kelompok penjajakan untuk membahas aspek-aspek penting tentang sistem pensiun, kami merancang agenda untuk memasukkan berbagai macam perspektif sambil tetap memperhatikan masalah yang mempersatukan: cara menghindarkan pemerintah dari kegagalan memenuhi kewajiban pensiun.

Di saat bersamaan, kami tahu bahwa kami harus keluar dari sempitnya lingkaran pembuat kebijakan dan pihak yang berpengaruh terhadap kebijakan agar melibatkan masyarakat luas dalam debat yang amat sangat penting ini. Seperti halnya di banyak negara, El Salvador kurang memberikan kesempatan resmi kepada warga untuk berpartisipasi dalam keputusan anggaran., jadi kami memutuskan untuk melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil guna mengumpulkan bukti dan memprioritaskan hal ini.

Untuk tujuan tersebut, kami bekerja sama dengan Grupo Técnico de Sostenibilidad Fiscal (Technical Group for Fiscal Sustainability, atau GTSF) untuk menyelidiki rumusan yang disembunyikan oleh pemerintah mengenai usulan reformasi pensiun. Selain penelitian tentang biaya dan implikasi berbagai skenario reformasi pensiun, dipimpin oleh Fundación Nacional para el Desarrollo (National Development Foundation, atau FUNDE), kami juga membantu kelompok pemikir Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Dr. Guillermo Manuel Ungo Foundation, atau FUNDAUNGO) untuk menyusun laporan singkat yang menunjukkan bagaimana dialog sosial dapat membantu mengesahkan lembaga publik. Keduanya mengadakan acara publik untuk menyampaikan semua wawasan ini kepada sektor-sektor masyarakat sipil yang lebih luas dan membantu mengalihkan perdebatan tersebut agar menjadi lebih bersifat inklusif dan berdasarkan lebih banyak bukti.

Untuk melahirkan beberapa perspektif baru, FUNDAUNGO menyelenggarakan konferensi reformasi pensiun di Amerika Latin, di mana para ahli dari University of Pittsburgh dan Chilean Presidential Commission on the Pension System melibatkan para pejabat kementerian keuangan.

Dari Memberikan Bukti Sampai Menolak Usulan yang Tidak Memadai

Eksekutif akhirnya mengirimkan draf usulan reformasi pensiun kepada Majelis Nasional di bulan Februari 2016. Mereka mengusulkan sistem hibrida, di mana penghematan yang ada akan dialihkan ke pilar publik dan pensiunan dapat memberikan sumbangan pribadi di atas jumlah yang didanai publik. Meski tidak mendapat masukan dari masyarakat sipil, banyak pihak memperkirakan usulan tersebut akan disahkan oleh legislatif. Namun yang mengejutkan, Majelis memutuskan untuk mengadakan dengar pendapat meminta masukan masyarakat sipil.

OMS membawa berbagai perspektif ke acar dengar pendapat itu: kelompok pemikir Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Salvadoran Foundation for Economic and Social Development, atau FUSADES) mempertahankan sistem investasi swasta dan menyampaikan kekhawatiran tentang usulan penyesuaian fiskal; FUNDAUNGO mencatat ketiadaan rincian cakupan, dengan mencontoh Chili, FUNDAUNGO berkeras untuk berdialog secara terbuka dengan para pekerja; dan FUNDE berfokus untuk merevisi keberlanjutan dan kesetaraan sistem, tidak peduli hibrida atau tidak.

Di saat bersamaan, berbagai lembaga keuangan internasional bersepakat bahwa meskipun usulan tersebut dapat meringankan tekanan keuangan dalam jangka pendek, namun usulan itu tidak mungkin dapat terus berkelanjutan dalam jangka panjang. Kekhawatiran tentang usulan itu kian besar ketika kampanye media yang didanai swasta mencapnya sebagai “perampokan abad ini,” artinya bahwa ini merupakan manuver pemerintah untuk lebih dapat mengalihkan tabungan pensiun untuk tujuan lain. Karena menghadapi tekanan luas dari semua pihak, Majelis Nasional menolak usulan tersebut pada bulan Mei 2016.

Bukti memainkan peran penting dalam menolak usulan pensiun dari pemerintah. Meskipun tidak banyak mempengaruhi eksekutif, penelitian OMS terbukti memiliki peran amat sangat penting untuk secara maksimal memanfaatkan acara dengar pendapat tersebut dan mendorong perdebatan ke arah yang benar. Namun bukti saja tidak cukup untuk menjembatani kesenjangan ideologi atau untuk memperkuat partisipasi warga yang lebih luas. Mengingat berbagai macam perspektif yang ada, OMS dari seluruh spektrum politik sepakat bahwa dialog sosial yang lebih luas perlu diadakan.

Memicu Partisipasi dan Debat Publik

Kami tahu, kami perlu mengenyahkan kesalahan informasi dan mensosialisasikan perdebatan jika ingin meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dalam hal pensiun. Iniciativa Social por la Democracia (Social Initiative for Democracy, atau ISD) adalah organisasi masyarakat bawah yang memiliki dukungan kuat di tingkat lokal dan merupakan mitra yang ideal untuk hal ini.

Setelah melakukan penelitian tentang cara penyediaan dana pensiun di 16 kotamadya, ISD meluncurkan kampanye hak atas informasi dan partisipasi yang ditargetkan untuk kaum muda dan masyarakat lokal dalam hal pensiun. Mereka juga mengisi acara di radio nasional dan menyelenggarakan tur keliling di universitas di mana para ahli menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan tentang pensiun. Secara bersamaan, FUSADES meluncurkan seri video yang menjelaskan cara kerja pensiun dan membandingkan usulan reformasi yang diajukan pemerintah dengan sistem yang ada, serta mengumpulkan sumber daya pensiun di  tempat penyimpanan online.

Membuka saluran dialog dan informasi untuk mendorong partisipasi berdasarkan informasi telah terbukti sama penting dengan pemerintah yang mengambil usulan kebijakan tertentu.

Dampak Pekerjaan Kami

Beragam titik masuk untuk mempengaruhi perdebatan reformasi pensiun telah membuahkan hasil. Kini warga Salvador dapat lebih mudah mengakses informasi uang pensiun dan, menurut jajak pendapat mereka juga lebih menyadari kaitan antara dana pensiun dan administrasi fiskal. Gerakan sosial yang dilakukan para pensiunan telah mulai menghasilkan lebih banyak partisipasi dan menuntut akses ke informasi lebih spesifik tentang pensiun.

Sebagai tanggapan terhadap pekerjaan ISD, pemerintah telah berkomitmen untuk terus mendanai Skema Pensiun Universal (Universal Pension Scheme). Secara lebih luas, Roberto Lorenzana, Sekretaris Kepresidenan Bidang Perencanaan Teknis, secara terbuka telah mengakui kekurangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Pembangunan dan Perlindungan Sosial Universal, dan bersedia memberikan kesempatan untuk pembahasan masalah pembangunan dan perlindungan sosial. Belum lama ini, beliau juga mengakui bahwa kelangsungan jangka panjang sebagai masalah dan bersedia bekerja sama dengan Inter-American Development Bank untuk memperbaiki usulan tersebut dan situasi fiskal.