You are viewing the Bahasa translation of this post. View the English version here.

Belum lama ini saya menghadiri forum mitra-mitra  Global Partnership for Social Accountability (GPSA) Bank Dunia. Forum ini memberi kesempatan untuk membahas bagaimana masyarakat sipil dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pemerintah dan memikirkan pemahaman kita yang berkembang mengenai hubungan antara warga dan negara. Saya akan berfokus pada lima poin utama yang diambil dari diskusi di forum GPSA dan pengalaman International Budget Partnership (IBP) terkait pertanggungjawaban yang dipimpin warga.

1. Pertanggungjawaban Adalah Gagasan Politik yang Dashyat

Tom Carothers dari Carnegie Endowment for International Peace menggunakan pidato tema pembuka untuk menekankan kekuatan pertanggungjawaban sebagai gagasan politik. Bahkan beliau berpendapat bahwa pertanggungjawaban adalah salah satu gagasan yang jelas dalam politik abad ke-21 yang bermakna bagi warga dan mengilhami tindakan menuju perubahan. Namun tuntutan warga terhadap pertanggungjawaban terjadi di tengah latar belakang tertutupnya kebebasan masyarakat dalam bersuara dan menurunnya kredibilitas mekanisme demokrasi.

Pidato Carother adalah peringatan yang tepat waktu bahwa pertanggungjawaban pada dasarnya adalah tentang politik.  Professor Jonathan Fox dari American Universitymengartikan Politik Pertanggungjawaban sebagai proses dan kesempatan resmi maupun tidak resmi, yang berisi dinamika kekuasaan dan hubungan, di mana beragam pelaku berupaya menuntut pertanggungjawaban penguasa atas tindakan mereka. Selama bertahun-tahun kami melihat definisi ini terjadi di jalananan Rio de Janeiro, di Tahrir Square, di sekitar desa-desa di seluruh Rajasthan, dan ribuan tempat lainnya.

2. Kerangka Ekosistem Mencerminkan Sifat Dinamis dan Sifat Relatif dari Pertanggungjawaban Politik

IBP berkontribusi dalam dua sesi di forum tersebut, yaitu tentang menelusuri  ekosistem pertanggungjawaban. Dalam satu sesi, kami menguraikan berbagai pelaku dan jalur pertanggungjawaban serta menelusuri bagaimana organisasi masyarakat sipil (OMS) menjalankan hal ini. Para panelis memperhatikan bahwa pemilu demokratis telah menjadi norma di seluruh dunia dan banyak negara juga menggunakan sistem pengawasan dan keseimbangan yang resmi, termasuk mendirikan lembaga pertanggungjawaban publik, untuk memajukan “pertanggungjawaban horisontal” melalui pengawasan, audit, atau fungsi-fungsi lainnya. Tapi pemilu sering dirusak oleh pembiayaan yang tidak transparan dan politik berbasis patronase, sementara mekanisme pertanggungjawaban horisontal sering kurang berani memerangi kekebalan hukum dan korupsi. Bagaimana OMS atau kampanye warga negara yang lebih luas dapat memahami dan terlibat dengan mekanisme pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban horisontal yang resmi?

OMS sering mencoba menggunakan lembaga pertanggungjawaban negara, dengan berbagai tingkat keberhasilan. Untuk memahami kesempatan yang dimiliki pelaku pertanggungjawaban publik dalam bergerak, penting untuk melihat konteks pertanggungjawaban pemerintah yang lebih luas. Termasuk dinamika politik resmi maupun tidak resmi dan hubungan kekuasaan yang mempengaruhi apakah dan bagaimana pertanggungjawaban memiliki keberanian. Memahami tawar-menawar politik dalam menetapkan mekanisme  pertanggungjawaban, dan bagaimana mekanisme tersebut sesuai berkaitan dengan unsur-unsur lain dari sistem politik, menjelaskan apa saja yang bisa kita harapkan dari lembaga-lembaga tersebut dan bagaimana menggunakan lembaga dengan sebaik mungkin untuk berkontribusi pada pertanggungjawaban.

3. Keterlibatan yang Bersifat Membangun Gagal Menangkap Aneka Pengalaman Warga dengan Negara

Pendekatan GPSA terhadap pertanggungjawaban yang dipimpin warga negara adalah menekankan keterlibatan yang bersifat membangun antara OMS yang didanainya dan pelaku dari kalangan pemerintah. Ini merupakan hasil dari posisi GPSA sebagai inisiatif Bank Dunia, dengan segala keterbatasan yang menyertainya. Meskipun warga hampir selalu lebih memilih kerja sama yang positif dengan negara, pengalaman mitra-mitra masyarakat sipil IBP menunjukkan bahwa hubungan antara warga dengan negara seringkali jauh lebih rumit.

Pada hakekatnya, GPSA mendefinisikan pertanggungjawaban sosial sebagai pemantauan penyediaan layanan yang “dialihdayakan” ke warga dan OMS. Pendekatan ini secara hakiki masih mengandalkan kemauan politik pengambil keputusan untuk bertindak atas informasi dari warga. Hal ini berguna untuk mendorong kami agar memikirkan insentif dan kapasitas berbagai pelaku dari kalangan pemerintah, dan bekerja “dengan cara mudah” mengenai faktor-faktor tersebut.  Tapi pendekatan ini tidak mengakui atau mengubah hubungan politik dan hubungan kekuasaan yang mempengaruhi seberapa jauh pemerintah bersedia mengizinkan warga untuk berani menyuarakan pendapat mereka. Akhirnya kami harus bergantung pada “jawara dari orang dalam” yang mungkin ada atau tidak ada atau yang dapat mengambil tindakan yang berarti. Di sisi lain, Duncan Green dari Oxfam  menyatakan bahwa membuat kerangka mengenai pemegang hak (warga negara) yang mengklaim pengemban tugas (pemerintah) seringkali merupakan pendekatan yang sederhana dan tidak memadai terhadap pertanggungjawaban.

Rangkuman IBP tentang hampir 30 studi kasus perihal pertanggungjawaban yang dipimpin warga menunjukkan berbagai cara untuk mencapai keuntungan pertanggungjawaban, dengan peranan kerjasama maupun pembantahan, kadang-kadang dalam kampanye yang sama.

4. Masyarakat Sipil Bekerja Secara Politis…Namun Tidak

Dalam sesi lain yang kami adakan, para panelis dan peserta sepakat bahwa OMS perlu “berpikir dan bekerja secara politis,” tapi mempertanyakan bagaimana mempraktikannya. Banyak OMS menyusun pekerjaan mereka sebagai non politik secara eksplisit untuk mempertahankan hubungan kerja dengan pelaku dari kalangan pemerintah yang seringkali cepat menilai masyarakat sipil sebagai partisan dan berat sebelah. Dalam konteks lain, masyarakat sipil secara terbuka telah bersekutu dengan kekuatan dan partai politik yang lebih progresif, misalnya kasus yang jelas di Brasil dan Filipina. Batas yang harus ditentukan tergantung pada banyak faktor, tapi mungkin tidak ada jawaban yang benar: mencapai keseimbangan yang tepat membutuhkan analisis politik, negosiasi, dan navigasi (yaitu perubahan OMS dalam taktik, alat, dan pembuatan kerangka dalam menanggapi pelaku mana yang mereka libatkan dan perubahan dalam lingkungan politik) yang terus-menerus disempurnakan dan disesuaikan.

Diskusi tersebut menambah nuansa penelitian yang lebih luas tentang apa saja yang dibutuhkan untuk menghubungkan proses dan upaya pendukung pertanggungjawaban antara warga dan negara agar menghasilkan dampak yang nyata. Kendati jelas bahwa masyarakat sipil seringkali perlu bekerja melalui koalisi dan aliansi untuk “mengumpulkan informasi” di seluruh ekosistem  pertanggungjawaban, membina dan mempertahankan hubungan kerja antara berbagai OMS bisa menjadi rumit karena cara berbagai kelompok melakukan pendekatan terhadap pelaku dari kalangan pemerintah dan lembaga pemerintah. Diskusi kami berjalan dengan alot dan menyarankan bahwa mungkin OMS perlu memadukan tiga pendekatan yang berbeda ini.

5. Pelaku Pembangunan dan Dukungan Terhadap Pertanggungjawaban

Tom Carothers mengingatkan peserta forum bahwa kendati pertanggungjawaban merupakan gagasan yang penting saat ini, jalur evolusioner dari pemikiran pembangunan dikotori dengan konsep serupa yang menjadi populer tapi akhirnya dibuang. Antara lain adalah modal sosial, pembangunan partisipatif, pemberdayaan, dan sebagainya. Apakah pertanggungjawaban akan mengalami nasib yang sama?

Carothers mencatat bahwa dalam  kumpulan esai terbaru yang ditulis untuk Inisiatif Transparansi dan Pertanggungjawaban, 20 pakar (termasuk Paolo de Renzio dari IBP) merencanakan langkah upaya pertanggungjawaban dari generasi ke-1 ke generasi ke-2. Mereka menetapkan pekerjaan generasi ke-2 sebagai upaya yang:

• memadukan transparansi dan informasi sebagai bagian dari strategi yang lebih canggih, bukan sebagai strategi itu sendiri;
• menyesuaikan pendekatan yang relevan secara fleksibel dan kontekstual terhadap tantangan yang kompleks, bukannya menggunakan alat yang “sama semua” dan praktik terbaik;
• memperlakukan “peningkatan” bukan sebagai “melakukan lebih banyak”, tapi sebaliknya dalam menghubungkan dan menggabungkan pelaku, mekanisme, dan proses secara sistematis; dan
• bekerja dengan “politik pertanggungjawaban”, bukannya memburu pendekatan yang apolitis dan teknokratis

Carothers mengatakan bahwa perubahan dalam pekerjaan pertanggungjawaban ini sama dengan perkembangan lebih luas dalam pemikiran dan praktik pembangunan (lihat Melaksanakan Pembangunan Dengan Cara Berbeda dan Berpikir dan Bekerja Secara Politis), dan bahwa industri pembangunan akan tetap relevan hanya bila industri ini dapat berkontribusi secara bermakna pada pertanggungjawaban yang nyata di tempat kerja. Pekerjaan IBP yang berkembang mencerminkan banyak dari perubahan positif ini berubah menjadi pertanggungjawaban yang lebih holistik dan strategis. Bersama para mitra OMS, kami akan terus mempelajari cara-cara yang paling efektif untuk menjalankan dan memperkuat ekosistem pertanggungjawaban.