You are viewing the Indonesian translation of this post. View the English version here.

Selama bertahun-tahun, pemerintah di seluruh dunia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan kesehatan seksual dan alat reproduksi jutaan perempuan, laki-laki, dan kaum muda. Tapi pemerintah tidak selalu menindaklanjuti komitmen-komitmen ini dengan kebijakan dan dana yang dibutuhkan agar dapat menerapkannya secara efektif. Akibatnya, angka kematian ibu dan kehamilan remaja masih amat sangat tinggi.

Sebagai warga negara, kita harus terus menuntut pemerintah kita agar bertanggung jawab terhadap komitmen mereka. Analisis anggaran adalah alat yang ampuh untuk menentukan apakah pemerintah telah mengalokasikan sumber daya keuangan yang memadai untuk memenuhi janji dan komitmen mereka.

Untuk alasan ini, International Planned Parenthood Federation/Western Hemisphere Region (IPPF/WHR) baru-baru ini menerbitkan sebuah panduan yang menyediakan alat-alat yang dibutuhkan oleh organisasi masyarakat sipil dan aktivis guna melakukan analisa anggaran kesehatan seksual dan alat reproduksi.

Panduan ini menguraikan cara mengidentifikasi data anggaran yang relevan dan di mana menemukannya. Dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kesehatan seksual dan alat reproduksi, panduan ini menuntun pembaca melewati langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan analisa anggaran awal terhadap sumber daya masyarakat yang dikhususkan bagi area tertentu dan membuat pesan advokasi yang berhasil.

Mengapa Analisa Anggaran Berperan Penting Bagi Kesehatan Seksual dan Alat Reproduksi?

Penting untuk memahami bahwa mengakses informasi anggaran pemerintah Anda merupakan hak sekaligus alat analisa yang dapat menginformasikan advokasi untuk perubahan atas alokasi sumber daya masyarakat.

Mengapa ini merupakan hak? Pertama, Anda berhak mengetahui nasib sumber daya itu karena melibatkan kontribusi pajak langsung dan tidak langsung dari Anda. Negara menggunakan sumber daya-sumber daya ini, membebankan pajak, dan berhutang atas nama Anda.

Analisis anggaran juga merupakan alat untuk berbagai strategi advokasi dan dapat menghasilkan bukti konkret yang melengkapi analisa kebijakan publik. Meskipun pemerintah telah membuat komitmen internasional maupun domestik untuk menjamin akses universal ke kesehatan seksual dan alat reproduksi, berbagai statistik menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang luar biasa besar mengenai kesehatan seksual dan alat reproduksi.

Ada kebutuhan yang jelas bagi masyarakat sipil untuk menuntut dan menganalisa informasi anggaran yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan alat reproduksi. Namun informasi anggaran mengenai semua masalah ini seringkali tidak tersedia atau kurang dibaurkan agar menjadi berguna. Untuk menilai dan membuat rekomendasi bagi pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses ke keluarga berencana, pendidikan, dan layanan kesehatan alat reproduksi, selain berbagai hal lainnya, perlu ada lebih banyak informasi anggaran dan informasi anggaran yang lebih baik yang disediakan untuk umum.

Mengapa Perlu Menggunakan Alat Ini?

Analisa anggaran adalah komponen yang amat sangat penting untuk mendorong perubahan politik, tetapi seringkali diserahkan pada ahli ekonomi dan para ahli lainnya. Untuk menyiapkan jalan bagi non ahli, panduan IPPF/WHR ini membantu pembaca menentukan garis anggaran atau bidang seksual dan alat reproduksi mana yang ingin mereka analisa, misalnya kehamilan remaja dan akses ke aborsi yang aman. Selanjutnya, panduan ini membantu pembaca dalam mencari informasi dan melakukan analisa untuk membantu para pendukung guna membangun bukti yang dibutuhkan guna mencapai tujuan advokasi mereka.

Dengan proses penyelesaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Keuangan untuk Pembangunan yang dirampungkan tahun ini, menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap komitmen mereka adalah jauh lebih penting daripada sebelumnya. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan para pendukung memiliki peran penting. Pada akhirnya, panduan ini bertujuan untuk membantu pembaca agar memastikan bahwa kesehatan seksual dan alat reproduksi serta hak-hak ditegakkan di negara mereka.